Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

Praktik Pemerintahan Pada Kesultanan Buton Tahun 1540-1960 Masehi Apurines, Muh. Ide; Muradi, Muradi; Kartini, Dede Sri
JURNAL TAPIS Vol 14 No 2 (2018): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v14i2.3164

Abstract

Penelitian ini berfokus pada praktik pemerintahan Kesultanan Buton Tahun 1540-1960 Masehi. Penelitian dilakukan di Pulau Buton Kota BauBau Sulawesi Tenggara dengan menggunakan jenis penelitian sejarah-kualitatif. Tujuan dari penelitian adalah mengetahui proses pemerintahan yang berjalan di Kesultanan Buton dari tahun 1540-1960 serta untuk mengetahui adanya praktik demokrasi yang terdapat di Kesultanan Buton. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori demokrasi yang digagas oleh Robert A. Dahl. Teori tersebut menawarkan kriteria untuk mencapai pemerintahan demokratis untuk menilai sejauh mana demokrasi berjalan di Kesultanan Buton. Selain teori tersebut, peneliti juga menggunakan metode pengumpulan data heuristik yang terdiri dari studi pustaka dan dokumen serta wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Kesultanan Buton mempunyai bentuk pemerintahan yang berubah-ubah dikarenakan proses transisi kerajaan menuju kesultanan; (2) adanya praktik demokrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Kesultanan Buton; (3) struktur pemerintahan yang berbeda dengan kerajaan/kesultanan pada umumnya, yang telah mempraktekkan struktur pemerintahan modern; (4) konstitusi tertulis Murtabat Tujuh menjadi dasar bernegara di Kesultanan Buton  
Militansi Kader PKS Dalam Pemenangan Politik Pada Pemilu Legislatif 2009 Dan 2014 Di Lampung Triono, Triono; Kartini, Dede Sri; Sulaeman, Affan
JURNAL TAPIS Vol 14 No 2 (2018): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v14i2.3166

Abstract

Keberadaan kader bagi partai politik merupakan suatu hal yang sangat vital dalam menjalankan roda organisasi partai dan kerja-kerja politik. Kompetisi antar partai politik dan tantangan politik yang semakin berat dalam setiap kontestasi politik pemilu maupun pemilukada menuntut partai politik untuk terus melakukan inovasi dan perumusan strategi-strategi politik dalam meraih kemenangan politik. Maka, menjadi suatu keniscayaan bahwa kader-kader partai yang memiliki loyalitas dan militan akan senantiasa dimaksimalkan peranannya dalam proses pemberdayaan sumber daya yang dimiliki oleh partai politik untuk pengembangan dan eksistensi partai politik dimasa depan.Tujuan utamanya adalahagar program dan kebijakan politik sebagai bagian dari produk politik partai politik dapat diterima oleh masyarakat melalui sosialisasi dan kampanye politik yang dilakukan
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Memilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2015 Apaut, Yohana; Bainus, Arry; Kartini, Dede Sri
JURNAL TAPIS Vol 14 No 2 (2018): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v14i2.3167

Abstract

Pemilih pemula dalam pemilihan kepala daerah memberikan sumbangsih suara yang sangat diperhitungkan. Namun disadari perilaku pemilih pemula yang masih labil dan belum mempunyai pengalaman dalam mengikuti pemilihan umum menjadi sasaran dari setiap pasangan calon menjadikan suara pemilih pemula sebagai salah satu lumbung suara dari pasangan calon. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa tinggi pengaruh identifikasi partai, orientasi calon orientasi isu dalam mempengaruhi perilaku memilih pemula kabupaten Ngada tahun 2015.Teknik analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modelling (SEM) dengan program  LISREL. Hasil penelitian ini menunjukan variabel Identifikasi partai berpengaruh terhadap perilaku memilih pemula sebesar 33,6% dan variabel orientasi calon berpengaruh terhadap perilaku memilih pemula sebesar 27,7% dan orientasi isu berpengaruh 18,2% terhadap variabel perilaku memilih pemula. Dengan t-value standart 1,986 besaran pengaruh ketiga variabel tersebut lebih besar dari t-value (1,986) maka dapat dikatakan variabel identifikasi partai, orientasi calon, orientasi isu berpengaruh signifikan terhadap perilaku memilih pemula kabupaten Ngada pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2015.
TRIANGULAR FRAMEWORK FOR TUBERCULOSIS REDUCTION POLICY IN SERANG REGENCY IN 2021-2023 Seme, Bulan Indah Putri; Deliarnoor, Nandang Alamsah; Kartini, Dede Sri
Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Vol. 10 No. 1 (2025): General Issues
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jpi.v10i1.20620

Abstract

The main objective of this research is to analyze health policy collaboration, program innovation, and challenges faced in preventing tuberculosis in Serang Regency using a triangle framework. Unlike previous studies that often focus on single-actor initiatives, this research emphasizes the multi-stakeholder collaboration involving regional government and private-sector volunteers. The urgency of this study lies in the persistent burden of TB in Indonesia, particularly in Serang Regency, which requires integrated and adaptive policy innovation. A qualitative method was employed through desk reviews and semi-structured interviews with key stakeholders, with data triangulated for validation. Findings indicate that the innovation programs introduced by the Serang Regency Government—such as active case finding and community-based treatment—have contributed to a decrease in TB incidence, with case discovery rates declining from 230 per 100,000 population in 2021 to 198 in 2023. However, challenges remain, particularly in implementing Tuberculosis Preventive Therapy (TPT) for household contacts. Strengthening inter-sector coordination, expanding service access, and optimizing policy innovation are critical for sustaining progress. 
Perencanaan Strategis Pada Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 Di Kabupaten Garut Albarkah, Naufal Rizky; Kartini, Dede Sri; Saefulrahman, Iyep
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i4.2024.%p

Abstract

Riset ini dilatar belakangi dengan penyusunan RPD tahun 2025-2026 di Kabupaten Garut yang memiliki kecenderungan untuk mengalami kegagalan karena waktu penyusunan cenderung terburu-buru dengan waktu yang singkat meskipun memiliki prestasi dalam perencanaan pembangunan selama tahun 2023-2024. Kemudian, penyusunan RPD ini merupakan hal baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Garut sehingga mungkin saja penyusunannya secara prosedur sudah terpenuhi tetapi secara substantif tidak terpenuhi. Oleh  karena itu, peneliti menggunakan tahapan-tahapan perencanaan strategis dari Bryson sebagai pisau analisis untuk memperdalam terkait proses perencanaan pembangunan pada penyusunan RPD Kabupaten Garut 2025-2026. Metode riset yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi dengan teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive. Untuk teknik validasi data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan menggunakan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil riset menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Garut dalam penyusunan RPD tahun 2025-2026 sesuai dengan tahapan dalam Inemndagri No. 3 Tahun 2023. Kemudian, dalam penyusunan RPD Kabupaten Garut tahun 2025-2026 telah memenuhi 10 tahapan perencanaan strategis dari Bryson karena ada keselarasan antara tahapan dalam Inmendagri No. 3 Tahun 2023 dengan perencanaan strategis. Penyusunan RPD 2025-2026 di Kabupaten Garut hanya memenuhi secara prosedural sedangkan secara substantif masih belum tercapai. Hal itu terlihat dari proses forum diskusi yang cenderung normatif dan simbolis sehingga terkesan untuk memenuhi kewajiban dengan adanya keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, Penyusunan RPD di Kabupaten Garut belum termasuk ke perencanaan efektif karena hanya memenuhi secara prosedural saja.Kata kunci: Perencanaan Strategis, Rencana Pembangunan Daerah, Kabupaten Garut
Evaluasi Kebijakan Dalam Pemenuhan Hak Partisipasi Anak : Studi Pada Forum Anak Kota Tasikmalaya 2022-2024 Aprilia, Fitriyani; Kartini, Dede Sri; Sagita, Novie Indrawati
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 2 (2025): Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i2.2025.584-592

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh minimnya pengakuan dan dukungan sistemik terhadap peran strategis anak, yang mencerminkan kelemahan pemerintah dalam memenuhi hak partisipasi anak. Hal ini terlihat dari terbatasnya regulasi, kurangnya pelibatan anak dalam pengambilan keputusan, serta kurangnya tindak lanjut pemerintah terhadap aspirasi mereka. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn, yang mencakup enam kriteria: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak di Kota Tasikmalaya belum optimal. Kebijakan belum efektif karena aspirasi anak tidak terakomodasi dengan baik dan belum adanya Perda KLA. Penggunaan anggaran belum efisien, dan fasilitator belum mendapatkan pelatihan memadai. Pemerataan partisipasi belum tercapai, terutama bagi kelompok Anak yang  Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) dalam Forum Anak. Responsivitas DPPKBP3A juga dinilai rendah dan anak-anak belum dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan langkah komprehensif untuk memperkuat kebijakan, meningkatkan efisiensi program, dan memastikan setiap anak memiliki kesempatan berpartisipasi secara aktif dan bermakna, tanpa terkecuali
Public Goods, Fiscal Gaps, and Road Decay in Lampung: A Political Economy Perspective Anggraini, Yenita; Kartini, Dede Sri
Populis: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 20 No 1 (2025): November 2025
Publisher : Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/populis.20.1.94-109

Abstract

This article examines the relationship between fiscal disparity and road infrastructure damage as a reflection of local government performance in Lampung Province. Using a descriptive qualitative approach, the study draws on secondary data from official government documents, local media reports, and academic literature. Thematic analysis was applied to identify patterns of governance weaknesses, fiscal structures, and the dynamics of infrastructure policy implementation. The findings reveal that widespread road damage in Lampung is not merely a technical issue, but a systemic governance failure rooted in fiscal constraints and suboptimal public service delivery. Fiscal imbalance is evident in low local revenue, the dominance of personnel expenditure, and heavy dependence on central transfers without proportional compensation for national burdens such as logistics flows and inter-island transportation. Local institutions, including regional-owned enterprises (BUMD) and public service agencies (BLUD), remain underutilized as alternative revenue sources. This study positions road quality as a direct indicator of governance effectiveness. Its novelty lies in integrating public goods theory, governance theory, and fiscal disparity frameworks to analyze infrastructure problems in structural and political terms. Policy reforms should include national fiscal arrangements based on service burdens, local fiscal capacity strengthening, and institutional revitalization to support equitable and sustainable infrastructure provision.
Inovasi Pelayanan Publik Melalui Aplikasi SIDILAN (Sistem Daftar Informasi Layanan Online) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat Yasin, Feisha Syaifa; Kartini, Dede Sri; Yuningsih, Neneng Yani
JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL Vol. 6 No. 6 (2025): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (Oktober-November 2025)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v6i6.6141

Abstract

Penelitian ini membahas inovasi pelayanan publik melalui aplikasi SIDILAN (Sistem Daftar Informasi Layanan Online) yang dikembangkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Bandung Barat. Aplikasi ini bertujuan mempermudah akses layanan administrasi kependudukan secara daring, terutama bagi lansia, penyandang disabilitas, dan warga di daerah terpencil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori difusi inovasi Everett M. Rogers yang mencakup lima atribut: relative advantage, compatibility, complexity, trialability, dan observability. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIDILAN memberikan efisiensi layanan namun masih menghadapi kendala seperti minimnya sosialisasi, keterbatasan SDM, dan masalah teknis. Kesimpulan menunjukkan bahwa SIDILAN berpotensi sebagai inovasi pelayanan publik berbasis teknologi yang inklusif, namun memerlukan penguatan sistem dan keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan.
Peta Dukungan Pemilih Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2010 Kartini, Dede Sri
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 14, No 2 (2011)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v14i2.290

Abstract

The result of Local Election in Bandung District on 2010 has shown some tendency on voting behavior. Findings in the first roud election indicate that some candidates dominate certain sub districts where they live. In the second round there is some voters’ movement because some candidates don’t pass to the second round. Some voters who choose candidate from PDIP coalition in first round change their preference to candidate from Golkar coalition in second round. Meanwhile sub-districts who won by candidate from PKB coalition in the first round has moved to candidate from Golkar coalition and PKS coalition in the second round. It can be concluded that there is “political thinking” phenomena in Bandung District. Voters who prefer candidate from Moslem Party (PKB coalition) will vote candidate from other Moslem Party (PKS coalition), whereas voters who prefer candidate from Nationalist Party (PDIP coalition) will vote candidate from Developmentalism Party (Golkar ). It took more depth research to dig up the existence of political thinking.
Collaborative Governance Pada Pemanfaatan Infrastruktur Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandung (di Kecamatan Antapani Tahun 2023) Natalia, Naomi Glori; Muradi, Muradi; Kartini, Dede Sri
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2129

Abstract

Bandung city has great potential in the field of youth and sports, which is marked by the first national level youth title given by the Indonesian Ministry of Youth and Sports as well as various achievements in national and international sports. To improve the quality of this sector, more attention from the government is needed, one of which is in terms of infrastructure. One of the sub-districts of Bandung City which has quite a large youth and sports infrastructure is Gasibu Mini, Antapani Sub-district. This research was motivated by collaboration carried out by the Antapani District government with various stakholders in utilizing the Gasibu Mini sports infrastructure and Antapani Youth Space. Researchers use collaborative governance assessment theory which consists of three dimensions. The method used is descriptive with a qualitative approach. The result is that in the stakeholders representation dimension, the Antapani District has made decisions that adequately represent the interests of stakeholders and regularly communicates. In the distribution of authority dimension, there is a formal and informal division of authority, but supervision carried out by the District is not optimal and there is no MoU for implementing collaboration. Dimensions of accountability mechanisms, accountability is carried out by actors but there are still limited resources. The conclusion shows that the implementation of collaborative governance in the use of youth and sports infrastructure in Antapani District has been implemented but is not optimal in several dimensions.