Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.249
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-'Adalah Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Innovative: Journal Of Social Science Research Madania: Jurnal Kajian Keislaman Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Nurdin, Zurifah
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Ihdad bagi Perempuan Pekerja Perspektif Maslahah (Studi di Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko) Harobin, Zainal; Rohimin, Rohimin; Nurdin, Zurifah
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i1.7722

Abstract

Abtstract : The aims of this research are: First, to find out whether working women in Lubuk Pinang District, Mukomuko Regency position the period of ihdad from a maslahah perspective. Second, to find out the obstacles to ihdad for working women in Lubuk Pinang District, Mukomuko Regency from a maslahah perspective. This type of research is descriptive qualitative research. This research concludes that: First, the realization of ihdad for women who work after the death of their husbands in Lubuk Pinang District, Lubuk Pinang is not yet perfect due to job demands. Ihdad, a working woman whose husband died in Lubuk Pinang District, is more focused on maintaining family life because of the necessities of life that must be met. There are three categories of ihdad realization, namely: not knowing ihdad and not implementing ihdad, knowing but not implementing ihdad and knowing and implementing ihdad.  Second, the obstacles to ihdad for working women whose husbands have died in Lubuk Pinang District consist of the economy and job demands, their husband's knowledge and work during life are included in maslahah al-dharuriyat which is directly related to basic human needs both in this world and the hereafter.Keywords: ihdad, women, maslahah. Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah : Pertama, untuk mengetahui perempuan pekerja di Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko memposisikan masa ihdad perspektif maslahah. Kedua, untuk mengetahui hambatan ihdad bagi perempuan pekerja di Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko perspektif maslahah.. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, Realisasi ihdad perempuan yang bekerja setelah kematian suami di Kecamatan Lubuk Pinang Lubuk Pinang belum sempurna dikarenakan adanya tuntutan pekerjaan. Ihdad perempuan pekerja yang ditinggal mati suami di Kecamatan Lubuk Pinang lebih fokus pada menjaga kehidupan keluarga karena kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Ada tiga katagori realisasi ihdad yaitu: tidak mengetahui ihdad dan tidak menjalankan ihdad, mengetahui tapi tidak menjalankan ihdad dan mengetahui dan menjalankan ihdad.  Kedua, Hambatan ihdad bagi perempuan pekerja yang ditinggal mati suaminya di Kecamatan Lubuk Pinang terdiri dari Ekonomi dan tuntutan pekerjaan, pengetahuan dan pekerjaan suami semasa hidup termasuk ke dalam maslahah al-dharuriyat yang berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar manusia baik di dunia maupun akhirat.Kata Kunci : ihdad, perempuan, maslahah.
Tradisi Midodareni dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di desa Agung Jaya Kecamatan Air Manjunto Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa dan Kaidah Al ‘adah Muhakkamah Darmanto, Darmanto; Nurdin, Zurifah; Sitorus, Iwan Ramadhan
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i2.5409

Abstract

Abstract : The midodareni tradition is still carried out from generation to generation and widely by the people of Agung Jaya Village, Air Manjunto District, Mukomuko Regency, especially in community weddings with Javanese traditions. However, acculturation with other cultures and the impact of socio-cultural developments in society ultimately gave rise to cultural shifts, especially in the practice of midodareni traditions which were not fully in accordance with proper Javanese cultural standards. The researcher used qualitative research methods and presented the research results with descriptive narrative. The results of this study show that : Wedding practices and midodareni in Javanese weddings in Agung Jaya Village, Air Manjunto District, Mukomuko Regency still use Javanese customs, but there is a shift from the proper Javanese cultural standards due to cultural acculturation and socio-cultural changes in society.  The series of rites in the midodareni tradition itself, from the perspective of the Al 'adah Muhakkamah rules, has conformity so that it is included in the tradition which is included in the Al 'adah Muhakkamah category for some rites and not for others.Keywords: Midodareni, Javanese Customary Law, Al 'adah Muhakkamah Abstrak : Tradisi midodareni sampai saat ini masih dilakukan secara turun temurun dan  secara luas oleh masyarakat Desa Agung Jaya Kecamatan Air Manjunto Kabupaten  Mukomuko terutama dalam pernikahan masyarakat yang bercorak adat Jawa. Namun adanya akulturasi dengan budaya lain dan dampak dari perkembangan sosio kultural masyarakat akhirnya menimbulkan pergeseran budaya, terutama dalam praktik tradisi midodareni yang tidak sepenuhnya sesuai dengan pakem budaya Jawa yang semestinya. Metode penelitian kualitatif dan menyajikan hasil penelitian dengan deskriptif naratif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan dan midodareni dalam pernikahan masyarakat Jawa di Desa Agung Jaya Kecamatan Air Manjunto Kabupaten Mukomuko tetap menggunakan adat Jawa, namun terdapat pergeseran dari pakem budaya Jawa yang semestinya karena adanya akulturasi budaya dan  perubahan sosio kultural masyarakat.  Rangkaian ritus pada tradisi midodareni sendiri, dalam perspektif kaidah Al ‘adah Muhakkamah terdapat kesesuaiaan sehingga termasuk dalam tradisi yang masuk dalam kategori Al ‘adah Muhakkamah untuk sebagian ritus dan tidak untuk sebagian ritus yang lain.
Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sumbang Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko) Saputra, Ari; Nurdin, Zurifah; Marhayati, Nelly
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i2.5389

Abstract

Abstracts: The formulation of this research is: 1) What is the practice of 'Sumbang Nikah' marriage in Sibak Village, Ipuh District, Mukomuko Regency 2) How does Islamic law view customary sanctions against 'Sumbang Nikah' marriage in Sibak Village, Ipuh District, Mukomuko Regency. This type of research is qualitative research, data collection techniques using observation, interviews and documentation. This research concludes that 1) The practice of "Sumbang Nikah" in Sibak Village, Ipuh District is not permitted according to village customs because of the blood relationship factor, and the fear will be weak offspring and the marriage will not be harmonious. It is believed that a marriage between cousins can bring disaster, therefore if a marriage like this occurs, sanctions must be paid, namely a prayer to repel evil in the form of reading a prayer of congratulations or carrying out a traditional event, namely slaughtering a buffalo/goat/chicken in accordance with the kinship relationship between the bride and groom and eating together with the aim of Avoid accidents/or unwanted things. 2) In Islam, cousin marriage is absolutely permitted. This traditional sanction for a cousin's marriage has become a custom that has been carried out for generations and is interpreted as a prayer to repel evil for a cousin's marriage in Sibak Village. This customary sanction is not in accordance with the Al-Quran and Sunnah because in Islam there is no sanction for cousin marriage. By being required to pay these customary sanctions, it is feared that it will be burdensome for the bride and groom to get married. Hopefully this research can be used as a reference by the Sibak village community so that in making customary sanctions they can be more adapted to Islamic law.Keywords: Customary Sanctions, Marriage Discretion, Islamic Law Abstrak : Rumusan Penelitian ini adalah : 1) Bagaimana praktik perkawinan ‘Sumbang Nikah’ di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko 2) Bagaimana hukum Islam memandang sanksi adat terhadap perkawinan ‘Sumbang Nikah’ di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) Praktik “Sumbang Nikah” di Desa Sibak Kecamatan Ipuh tidak di perbolehkan menurut pandangan adat Desa karena faktor hubungan darah dibuktikan dalam ilmu kesehatan mengatakan bahwa gen antara sepupu itu jika bertemu ada kemungkinan menyebabkan cacat fisik, Gangguan Sistem Kekebalan Tubuh, gangguan mental. Selain itu dikhawatirkan pernikahan tersebut tidak harmonis. Pernikahan antara sepupu dipercaya dapat mendatangkan musibah, karena itu apabila terjadi pernikahan seperti ini maka harus membayar sanksi yaitu doa tolak bala berupa baca doa selamat atau melakukan acara adat yaitu potong kerbau/kembing/ayam sesuai dengan hubungan kekerabatan kedua mempelai dan makan bersama sama tujuan supaya terhindar dari balak/atau hal-hal yang tidak di inginkan. 2) Dalam agama Islam pernikahan sepupu dibolehkan. Sanksi adat dalam pernikahan sepupu ini sudah menjadi adat kebiasaan yang selalu dilakukan secara turun temurun dan dimaknai sebagai doa tolak bala untuk pernikahan sepupu di Desa Sibak. Sanksi adat ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah karena dalam agama Islam tidak ada sanksi untuk pernikahan sepupu. Dengan diharuskanya membayar sanksi adat ini dikhawatirkan akan memberatkan calon pengantin untuk melakukan pernikahan. Semoga penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh masyarakat desa Sibak agar dalam pembuatan sanksi adat bisa lebih disesuaikan dengan hukum Islam.Kata Kunci : Sanksi Adat, Sumbang Nikah, Hukum Islam.
Penyelesaian Bebade Persfektif ‘Urf (Studi Pada Masyarakat Pekal Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko) Arifin, Rizal; Nurdin, Zurifah; Sitorus, Iwan Ramadhan
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i2.5411

Abstract

Abtract : The objectives of this research are: 1) to determine the role and status of customary leaders in resolving disputes; 2) to understand the methods employed by these leaders in resolving marital conflicts within the framework of 'urf. The findings elucidate the significant role of customary leaders in the Pekal community in Sungai Rumbai District, Mukomuko Regency. These leaders hold a prominent position in fostering societal well-being. When marital disputes arise, the Pekal community calls upon these leaders for mediation between the disputing spouses, providing guidance and religious advice, and imposing fines on the male party involved in the conflict. Such measures are highly effective in minimizing divorce rates within the Pekal community. Additionally, this research finds that the approaches employed by the Pekal community in resolving issues through customary leaders align with Islamic teachings. This is evident from the practices of consultation, mediation, and fines. Viewed through the lens of 'urf, these methods are consistent with Islamic principles, which advocate for mutual consultation and charitable actions as means of resolving life’s conflicts.Keywords: 'Urf, Customary Leaders, Marital Disputes. Abstrak: Tujuan dari penelitian yakni 1) untuk mengetahui peran dan kedudukan tokoh adat dalam menyelesaikan perselisihan. 2) untuk mengetahui cara toko adat menyelesaikan perselisihan perkawainan dalam perspektif Urf. Dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian field research penelitian ini secara langsung mencoba menjawab bagaimana peran dan kedudukan tokoh adat dalam menyelesaikan perselisihan dalam kacamata Urf. Peneliti menemukan bahwa kedudukan tokoh adat sangat sentral dalam masyarakat pekal di kecamatan sungai Rumabi kecamatan Mukomuko. Ia memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam membentuk masyarat yang sejahtera. Sehingga ketika terjadi perselisihan perkawinan masyarakat pekal akan memanggil tokoh adat untuk mendapatkan mediasi antar suami istri yang bertengkar, kemudian memberikan wejangan kepada kedua pasangan, nasehat secara agama dan memberikan denda kepada pihak laki-laki yang melakukan pertengkaran. Upaya ini terbilang sangat efektif meminimalisir perceraian yang ada di masyarakat pekal. Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa upaya yang dilakukan oleh masyarakat pekal dalam menyelesaikan permasalahan dengan melalui tokoh adat tidak menentang ajaran Islam, hal ini terlihat dari praktik-praktik yang dijalankannya yakni dengan cara musyawarah, mediasi dan juga memberikan denda. Tentu hal ini ketika dilihat dari kacamata urf tidak bertentangan karena Islam sendiri mengajarkan musyawarah mufakad dan bersedekah sebagai upaya menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan.Kata kunci: Urf, Tokoh adat, perselisihan perkawinan.
Housewives as Agents of Religious Moderation: A Maslahah Mursalah Perspective on Interfaith Family Harmony in Indonesia Nurdin, Zurifah; Agusten, Agusten; Marfuah, Siti; Dewi, Desy Eka Citra; Puspitasari, Rini; Suryani
al-'adalah Vol 22 No 2 (2025): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v222.25136

Abstract

Interfaith families are often seen as vulnerable to value and belief conflicts. Yet, some build harmonious, tolerant relationships. This study analyzes the role of housewives as agents of religious moderation in interfaith family harmony in Bengkulu Province through the lens of maslahah mursalah. Using case studies, qualitative data were collected from in-depth interviews, observations, and focus group discussions with housewives across Bengkulu. Findings show that housewives negotiate belief differences in daily life—managing food in line with Muslim sharia, facilitating religious obligations, and fostering values such as tolerance, compassion, and respect. These actions exemplify maslahah’s principles: protection of religion (hifdz al-dīn), reason (hifdz al-‘aql), and offspring (hifdz al-nasl), within modern families. The study confirms that housewives’ religious moderation significantly boosts interfaith family harmony and enhances discourse on religion, family, and social ethics in pluralistic societies
Co-Authors Abdul Kadir Abdul Malik, Ahmed Agusten Agusten, Agusten Al Faruq, Ahmad Rofiq Ari Saputra, Ari Arifin, Rizal Darmanto Darmanto Dewi, Desy Eka Citra Harobin, Zainal Iim Fahimah Muhammad, Adamu Abubakar Nelly Marhayati, Nelly Nengsih, Lestari Nuryadin, Zulvi Rahmi, Syafira Martaninda Riadi, Dayun Rini Puspitasari, Rini Rohimin Rohimin Sela, Ossi Mira Sirajuddin Sirajuddin Siti Marfuah, Siti Sitorus, Iwan Ramadhan Suhirman, Suhirman Suranda, Novalyo SURYANI Suryani Suryani Toha Andiko Yarmunida, Miti