Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.707
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Morality :Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review JAIM (Jurnal Abdi Masyarakat) Transparansi Hukum Dinamika Hukum Dan Masyarakat
Windradi, Fitri
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kadiri
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
Dampak Globalisasi dan Modernisasi Terhadap Tata Norma Masyarakat Dan Sistem Religi di Lereng Gunung Kelud Kabupaten Kediri Rizki Yudha Bramantyo; Irham Rahman; Hery Sulistyo; Fitri Windradi
Transparansi Hukum Vol 4, No 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v4i1.2005

Abstract

ABSTRAK Sistem religi terdiri dari lima komponen, yaitu: (1) emosi keagamaan (2) sistem keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (3) Sistem ritus dan upacara merupakan sistekm komunikasi antara manusia dengan Tuhannya, (4) Kesatuan sosial yang satuan komunikasi, (5) sarana prasarana peribadatan.Kelima komponen tersebut terjalin sangat erat satu dengan yang lain menjadi suatu sistem yang terintegrasi secara bulat. Emosi keagamaan merupakan suatu getaran yang menggerakan jiwa manusia, emosi keagamaan dapat dirasakan oleh setiap orang. Hal tersebut tampak dalam tindakan ibadah, berdo’a yang dibungkus oleh aspek cultur dan budaya yang ada. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana masyarakat dan sistem religi dalam perspektif globalisasi di daerah lereng gunung Kelud Kabupaten Kediri. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan masyarakat dan sistem religi dalam perspektif globalisasi daerah lereng Gunung Kelud Kabupaten Kediri. Adapun pendekatan penelitian dengan pendekatan kualitatif, dan teknik penentuan informan dengan teknik purposive. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi partisipasi, wawancara dan dokumentasi sebagai pengumpulan data pendukung. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan uji keabsahan data melalui triangulasi data, yang kemudian dilakukan analisis interaktif dari Milles dan Huberman. Setelah melalui pengumpulan data, uji keabsahan data, dan analisis interaktif yang dilakukan kemudian dihasilkan hasil penelitian sebagai berikut : Kemajuan teknologi, khususnya teknologi komunikasi telah banyak merubah minimal tergesernya nilai-nilai, norma dan adat istiadat lokal menjadi mengglobal. Banyak perilaku sosial yang juga ikut berubah sebagai dampak dari kemajuan teknologi. Banyak kegiatan keagamaan yang juga dipengaruhi oleh teknologi tersebut, misalnya kitab suci Alqur’an atau kitab agama lain, ataupun ajaran lain yang dapat direkam dalam memori teknologiu komunikasi tersebut. Demikian juga dengan aktivitas keagamaan lain yang terpengaruh oleh keberadaan teknologi tersebut. Kebiasaan hidup sehari-hari masyarakat tidak bisa lepas dari mass media komunikasi (Handphone). Kata Kunci : Masyarakat, Sistem Religi dan Globalisasi.
KEDUDUKAN DAN PERAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNATIONAL DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN INTERNASIONAL Fitri Windradi; Rizki Yudha Bramantyo; Satriyani Cahyo Widayati; Restu Adi Putra
Transparansi Hukum Vol 5, No 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v5i2.3062

Abstract

ABSTRAK Sengketaainternasional dalam era kontemporer daewasa ini sangat rentannterjadi yangdipicu oleh beragam macam permbenturan kepentingan (confilct of interest) antarrnegara yang keranpp timbul/muncul. Upaya upaya penyelesaian terhadap-nya tentu sangatmutlak diperlukan agar sengketasengketa trsebut tidakkmeluas dan yang berkepanjangan yang lambat-laun dapattmengancam perdamaianidunia. Untuk menghadapinya tentu diper1ukan aturan aturan penyelesaian sengketainternasional berdasarkan prinsipprinsip perdamaian dankeamanan internasional sehingga apa-pun kputusan yang tercapaikan dapat ditreima secara baik oleh para-pihak ynag berselisih paham. Penelitian ini menjlentrehkan secara comprehensive pirehal peran hukum penyelesaian sengketa/perselisihan international dlam perspektif hubungan internasional. Dalam menentukan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka berdasarkan latar belakang masalah, bertujuan untuk mengetahui peran hukum penyelesaian sengketa internasional dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam hubungan internasional. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Kata Kunci : Hukum Internasional, Sengketa Internasional, Hubungan Internasional
PERAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN LEMBAGA MUSYAWARAH MASYARAKAT DESA DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI PEMERINTAH DESA TERHADAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Rizki Yudha Bramantyo; Fitri Windradi
Transparansi Hukum Vol 5, No 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v5i1.3632

Abstract

ABSTRAK Pembangunan Desa berarti juga pembangunan kepada seluruh negeri. Hal ini dikarenakan bahwa Desa adalah unit administrasi terkecil yang memiliki kewenangan luar biasa terhadap pembangunan manusia seutuhnya baik fisik maupun non fisik. Pembangunan Desa bukan hanya membangun infrasturktur fisik desa seperti jalan dan jembatan tetapi lebih dari itu pembangunan desa mencakup pula pembangunan manusia seperti peningkatan skill, peningkatan pemahaman internet, bahasa asing, pasar online dan lian sebagainya. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Perwakilan Desa merencanakan pembangunan. Penelitian ini dilaksanakan secara empirik dengan mengambil tempat di Desa Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan data bahwa Kepala Desa berperan secara eksekutif melaksanakan setiap peraturan desa yang dirumuskan bersama antara Kepala Desa dengan BPD. Selain itu BPD memiliki fungsi anggaran untuk merumuskan dan menetapkan anggaran dasar dan belanja rumah tangga Desa. BPD juga merumuskan anggaran-anggaran lain yang sifatnya mengelola perekonomian desa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Pemerintah Desa Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kediri menggunakan model perencanaan pembangunan bertipe pertisipatif. Adapun partisipatif adalah metode perencanaan pembangunan yang melibatkan rakyat atau masyarakat. Biasanya pemerintah desa akan mengundang perwakilan masyarakat meliputi seluruh perwakilan golongan, ada golongan agamawan, golongan pedagang, golongan terpelajar, golongan petani dan lain sebagainya. Hasil dari musyawarah bersama itulah yang nantinya menjadi bahan utama dalam menentukan arah pembangunan Desa. Keyword : Pembangunan Desa, Pemerintah Desa, Partisipasional
TINJAUAN YURIDIS PENCABUTAN IZIN WAKIL PIALANG BERJANGKA DIBIDANG USAHA PIALANG BERJANGKA Satriyani Cahyo Widayati; Fitri Windradi; Tety Agustin Handayani
Transparansi Hukum EDISI SPESIAL PERINGATAN HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v0i0.3720

Abstract

ABSTRAK Bursa Berjangka adalah badan usaha yang memiliki fungsi menyelenggarakan dan menyediakan sistem, sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka (futures). Bursa Berjangka Memiliki tugas, kewajiban, dan wewenang dalam Perdaganan Berjangka. Pialang berjangka merupakan Perusahaan Pialang Berjangka yang harus memiliki izin usaha dan juga izin untuk pembukaan kantor cabang. Dimana izin tersebut diberikan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam wewenangnya sebagai badan pengawas UU No.10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.Wakil pialang berjangka merupakan warga negara Indonesia dalam bentuk orang perseorangan yang berdasarkan kesepakatan dengan pialang berjangka melaksanakan sebagian fungsi pialang berjangka. Wakil pialang berjangka merupakan wakil perusahaan pialang yang bekerja dan menjadi ujung tombak untuk berhubungan dengan nasabah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui wewenang wakil pialang berjangka di perusahaan pialang berjangka dengan adanya izin dari Bappeti serta untuk medapatkan informasi dengan adanya wakil pialang berjangka dengan ada atau tidaknya suatu pelanggaran yang dilakukan sehingga ada pencabutan izin oleh Bappebti. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundangundangan. Dari penelitan ini diketahui bahwa peraturan Badan Pengawas kegiatan Wakil Pialang Berjangka telah di terapkan. Ketika izin yang didapatkan telah habis otomatis status sebagai Wakil Pialang berjangka berubah dengan setatus Tidak Aktif akan tetapi status ini akan aktif kembali jika yang bersangkutan telah mengikuti kembali ujian sebagai Wakil Pialang Berjangka. Wakil Pialang Berjangka ada dalam jajaran manajemen perusahaan Pialang Berjangka bersetatus sebagai karyawan tetap di perusahaan Pialang Berjangka izin diberikan kepada perorangan yang telah lulus ujian Profesi Wakil Pialang Berjangka yang di selenggarakan oleh Bappebti. Izin tersebut diberikan sesuai domisili kantor Pialang Berjangka yang menjadi tempat Wakil Pialang Berjangka dipekerjakan. Terkait dengan izin perseorangan untuk menjadi Wakil Pialang Berjaka yang berwenang memberikan adalah Bappebti. Kata Kunci : Wakil Pialang Berjangka, Pencabutan Izin
PELATIHAN MENULIS BUKU BAGI SANTRI MILLENIAL MELALUI PROGRAM INTELLIGENT WRITTING MOVEMENT Agung Mafazi; Fitri Windradi
Jurnal Abdi Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2020): Jurnal Abdi Masyarakat November 2020
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/jaim.v4i1.1348

Abstract

ABSTRACTSelf development activities as an effort to improve one's abilities are activities that need tobe continuously activated. In the digital era like now, it is very easy to meet various kinds ofworks in cyberspace. Some people assume, there are works that are useful and real work thatclearly has a value of benefits. Millennial young generation these days are so fond of usingtechnology to search for various information, but sometimes the information obtained doesnot bring benefits to their achievements and development. One form of enthusiasm is thedesire to expose himself in written form, such as making a book or limited to writing articles,but do not have the ability to do so. Training in writing books, especially books on selfdevelopment for young people, will have an impact on improving their achievements. As forresults of this training, participants are expected to have a high level of interest andmotivation to make a paper, as well as having the ability to make a script according tostandards. Keyword : Writing Book, Development ActivitiesABSTRAK Kegiatan pengembangan diri sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan seseorangmerupakan kegiatan yang perlu untuk terus digiatkan. Dalam era serba digital sepertisekarang sangat mudah kita temui berbagai macam karya didunia maya. Sebagian orangmenganggap ada karya yang bermanfaat dan ada karya yang kurang baik, sehingga perluuntuk disikapi dengan pengetahuan dan karya nyata yang jelas memiliki nilai manfaat.Generasi muda millenial dewasa ini begitu gemar memanfaatkan teknolgi untuk mencariberbagai informasi, namun terkadang informasi yang didapat kurang membawa manfaat bagiprestasi dan pengembangan dirinya. Salah satu antusiasisme generasi muda millennial saatini adalah adanya keinginan untuk mengekspose dirinya dalam bentuk karya tulis, sepertimembuat buku atau sebatas menulis artikel, tetapi tidak memiliki kemampuan untukmelakukannya. Dengan adannya pelatihan menulis buku ini, khususnya buku tentangpengembangan diri bagi generasi muda akan membawa dampak peningkatan prestasimereka. Adapun hasil dari pelatihan ini peserta telah memiliki ketertarikan dan motivasi yangtinggi untuk membuat suatu karya tulis, sekaligus memiliki kemampuan untuk membuatnaskah yang baik sesuai dengan standart agar lolos penerbit. Kata Kunci : Menulis Buku, Pengembangan Diri
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai State Auxiliary Agencies Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia Rizki Yudha Bramantyo; Irham Rahman; Fitri Windradi
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v9i1.355

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga sampiran negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran dan fungsi Komnas HAM dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga sampiran negara dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti dokumen resmi, buku, jurnal, dan artikel terkait dengan peran dan fungsi Komnas HAM sebagai lembaga sampiran negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komnas HAM memiliki peran yang sangat penting sebagai lembaga sampiran negara dalam menjaga dan mempromosikan hak asasi manusia di Indonesia. Komnas HAM bertugas untuk melindungi hak asasi manusia, memajukan hak asasi manusia, dan memonitor pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Komnas HAM juga memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam upaya meningkatkan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Namun, meskipun Komnas HAM memiliki peran yang penting, masih terdapat beberapa kendala dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga sampiran negara. Beberapa kendala tersebut antara lain terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terkait hak asasi manusia, dan kurangnya dukungan dari pemerintah dalam mempromosikan hak asasi manusia di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disimpulkan bahwa Komnas HAM memiliki peran yang penting sebagai lembaga sampiran negara dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia di Indonesia. Namun, perlu ada upaya lebih lanjut dalam meningkatkan dukungan dan peran pemerintah serta kesadaran masyarakat terkait hak asasi manusia untuk meningkatkan efektivitas Komnas HAM sebagai lembaga sampiran negara.
KONSEKUENSI YURIDIS JUAL BELI TANAH YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN Fitri Windradi; Gentur Cahyo Setiono
Transparansi Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v2i1.342

Abstract

Obyek jaminan berupa tanah dan/atau bangunan merupakan obyek jaminan yang bernilai ekonomi tinggi untuk dijadikan jaminan (agunan) bagi kalangan yang bergerak di sektor jasa keuangan terutama dunia perbankan. Hal ini terkait dengan kewajiban debitor  (penerima kredit) terhadap kreditor/bank (pemberi kredit), apabila terjadi kredit bermasalah. Dalam penulisan karya ilmiah ini akan mengupas tentang bagaimana penyelesaian masalah yang timbul sebagai akibat pembelian tanah yang masih dibebani Hak Tanggungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana konsekuensi yuridis yang ditimbulkan dan resikonyaberdasarkan UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
PORSTITUSI ONLINE DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Maria Karangora; Bambang Pudjiono; Fitri Windradi; Agung Mafazi
Transparansi Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v2i2.450

Abstract

l Indonesia karena bertentangan dengan norma-norma kehidupan sosial terutama norma kesusilaan dan kepatutan. Perilaku perdagangan kenikmatan ini telah berlangsung sejak lama bahkan dalam relief candi-candi di indonesia ditemukan gambaran bahwa perilaku menjajakan kenikmatan ini telah eksis sejak jaman kerajaan hindu budha di Indonesia. Kini di tengah moderenisasi kehidupan masyarakat, prosesi menjajakan diri telah berubah karakternya dari semula dilakukan secara sembunyi-sembunyi di tepi jalan yang sepi hingga kini masuk kedalam layar mungil sebuah smartphone yang tentu saja di genggam oleh hampir semua anggota masyarakat jaman sekarang. Dengan ditunjang oleh kemudahan akses data dan juga keterbukaan informasi, porstitusi memiliki bentuk baru dimana kini pedagang kenikmatan dapat dengan mudah ditemukan di media-media sosial. Fenomena ini dikenal dengan istilah porstitusi online. Hukum pidana dirasakan perlu merasuk lebih dalam ke sendi-sendi kehidupan masyarakat. Bukan hanya kehidupan sosial tetapi juga kehidupan di dunia maya dimana transaksi-transaksi yang dilarang menampakkan wujudnya, termasuk porstitusi online. Penelitian ini dilangsungkan secara normatif dan diharapkan dapat menjadi masukan serta bahan kajian dalam mengembangkan hukum yang tepat untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat sekaligus menekan pertumbuhan praktek perdagangan kenikmatan yaitu porstitusi online ini.  Kata kunci      :           porstitusi, online, hukum pidana
KONSEP PENGATURAN DAN RATIFIKASI BATAS KEDAULATAN WILAYAH LAUT NEGARA KESATUAN RI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Fitri Windradi; Niniek Wahyuni
Transparansi Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v3i1.666

Abstract

AbstraksiPerbatasan negara merupakan perwujudan kedaulatan, di mana memiliki peranan penting di dalam menentukan kedaulatan, pemanfaatan sumberdaya alam, keamanan dan wilayah. Penentuan batas negara sebagian besar bergantung pada sejarah suatu negara (mulai jaman kerajaan hingga masa kolonial, politik hukum nasional/ hukum internasional.Pengembangan wilayah negara adalah bagian integral dari pembangunan nasional. Wilayah negara juga mempunyai nilai strategis di dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini telah ditunjukkan akan pentingnya perbatasan negara demi mempertahankan kedaulatan serta menjadi faktor yang signifikan bagi kesejahteraan rakyat, hubungan antara pusat dan daerah, perdamaian, ketertiban dan keamanan negara secara regional maupun internasional.Upaya mempertahankan wilayah harus lebih mendapat apresiasi dari pemerintah karena akan mendukung Negara Kesatuan RI.Kesadaran diantara negara-negara tentang perbedaan persepsi mengenai perbatasan negara telah mendorong negara-negara untuk mengembangkan sistem perbatasan negara yang sesuai dengan negara masing-masing, karena memiliki kaitan dengan proses pembangunan negara-negara untuk mencegah konflik internal dan bilateral.Kata Kunci : Perbatasan Negara, Kedaulatan, Hukum Internasional.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR TERHADAP DEBITOR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PENGAKUAN HUTANG Fitri Windradi; hery Lilik Sudarmanto; Lindu Ardjayeng; Hery Sulistyo
Transparansi Hukum Vol. 3 No. 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v3i2.1004

Abstract

Didalam menentukan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka berdasarkan latar belakang masalah, bertujuan untuk mengenali bentuk perlindunganhukum yang diberikann kepada kreditor didalam perjanjian kredit pengakuan hutang dengan jaminan hak tanggungan pada saat debitor wanprestasi sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomer 04/1996 mengenai Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah. Untuk mengetahui pentafsiran ketentuan yang terdapat dalam UU Hak Tanggungan yang memberikan perlindungan hukum kepada kreditor ketika debitor wanprestasi. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian juridis normative, yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematic, dikaji kemudian ditarik suatu simpulan dalam hubungannya dengan per-masalahan yang diteliti. Kata Kunci : Kreditor, Wanprestasi, Perjanjian Kredit, Hak Tanggungan.
Co-Authors Agung Mafazi Agung Mafazi Albar, Mohammad Haris Yusuf Ardjayeng, Lindu Ardjayeng, Lindu Bambang Pudjiono Bambang Pujiono Bambang Pujiono Bramantyo, Rizki Yudha Bramantyo, Rizky Yudha Gentur Cahyo Setiono Gentur Cahyo Setiono Handayani, Tety Agustin hery Lilik Sudarmanto Hery Sulistyo Irham Rahman Karangora, Maria Lindu Ardjayeng Mafazi, Agung Maria Karangora Mashuri Mashuri Niniek Wahyuni Pudjiono, Bambang Restu Adi Putra Rizki Yudha Bramantyo Rizki Yudha Bramantyo Satriyani Cahyo Widayati Sudarmanto, Hery Lilik Sudarmanto, Hery Lilik Sulistyo, Hery Sulistyo, Hery Suwarno Suwarno Tety Agustin Handayani