Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.707
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Morality :Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review JAIM (Jurnal Abdi Masyarakat) Transparansi Hukum Dinamika Hukum Dan Masyarakat
Windradi, Fitri
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kadiri
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
MISBUIK VAN OMSTANDIGEDEN MERUPAKAN BENTUK PENYIMPANGAN TERHADAP ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK Fitri Windradi; Gentur Cahyo Setiono
Transparansi Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v5i1.2272

Abstract

ABSTRAK Asas Kebebasan Berkontrak secara tersirat ada dalam Pasal 1338 (1) Burgerlijk Wetboek/KUHPerdata. Dalam menentukan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka berdasarkan latar belakang masalah, bertujuan untuk mengetahui tentang penyalahgunaan keadaan merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas kebebasan berkontrak. Pada umumnya penyalahgunaan keadaan adalah bentuk cacat kehendak dan bukan termasuk causa yang tidak diperbolehkan. Untuk mengetahui penafsiran ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang memberikan perlindungan hukum kepada para pihak. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat.Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Kata kunci : Penyalahgunaan Keadaan, Kebebasan Berkontrak, Cacat Kehendak.
KEDUDUKAN DAN PERAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNATIONAL DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN INTERNASIONAL Fitri Windradi; Rizki Yudha Bramantyo; Satriyani Cahyo Widayati; Restu Adi Putra
Transparansi Hukum Vol. 5 No. 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v5i2.3062

Abstract

ABSTRAK Sengketaainternasional dalam era kontemporer daewasa ini sangat rentannterjadi yangdipicu oleh beragam macam permbenturan kepentingan (confilct of interest) antarrnegara yang keranpp timbul/muncul. Upaya upaya penyelesaian terhadap-nya tentu sangatmutlak diperlukan agar sengketasengketa trsebut tidakkmeluas dan yang berkepanjangan yang lambat-laun dapattmengancam perdamaianidunia. Untuk menghadapinya tentu diper1ukan aturan aturan penyelesaian sengketainternasional berdasarkan prinsipprinsip perdamaian dankeamanan internasional sehingga apa-pun kputusan yang tercapaikan dapat ditreima secara baik oleh para-pihak ynag berselisih paham. Penelitian ini menjlentrehkan secara comprehensive pirehal peran hukum penyelesaian sengketa/perselisihan international dlam perspektif hubungan internasional. Dalam menentukan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka berdasarkan latar belakang masalah, bertujuan untuk mengetahui peran hukum penyelesaian sengketa internasional dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam hubungan internasional. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Kata Kunci : Hukum Internasional, Sengketa Internasional, Hubungan Internasional
PERAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN LEMBAGA MUSYAWARAH MASYARAKAT DESA DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI PEMERINTAH DESA TERHADAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Rizki Yudha Bramantyo; Fitri Windradi
Transparansi Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v5i1.3632

Abstract

ABSTRAK Pembangunan Desa berarti juga pembangunan kepada seluruh negeri. Hal ini dikarenakan bahwa Desa adalah unit administrasi terkecil yang memiliki kewenangan luar biasa terhadap pembangunan manusia seutuhnya baik fisik maupun non fisik. Pembangunan Desa bukan hanya membangun infrasturktur fisik desa seperti jalan dan jembatan tetapi lebih dari itu pembangunan desa mencakup pula pembangunan manusia seperti peningkatan skill, peningkatan pemahaman internet, bahasa asing, pasar online dan lian sebagainya. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Perwakilan Desa merencanakan pembangunan. Penelitian ini dilaksanakan secara empirik dengan mengambil tempat di Desa Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan data bahwa Kepala Desa berperan secara eksekutif melaksanakan setiap peraturan desa yang dirumuskan bersama antara Kepala Desa dengan BPD. Selain itu BPD memiliki fungsi anggaran untuk merumuskan dan menetapkan anggaran dasar dan belanja rumah tangga Desa. BPD juga merumuskan anggaran-anggaran lain yang sifatnya mengelola perekonomian desa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Pemerintah Desa Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kediri menggunakan model perencanaan pembangunan bertipe pertisipatif. Adapun partisipatif adalah metode perencanaan pembangunan yang melibatkan rakyat atau masyarakat. Biasanya pemerintah desa akan mengundang perwakilan masyarakat meliputi seluruh perwakilan golongan, ada golongan agamawan, golongan pedagang, golongan terpelajar, golongan petani dan lain sebagainya. Hasil dari musyawarah bersama itulah yang nantinya menjadi bahan utama dalam menentukan arah pembangunan Desa. Keyword : Pembangunan Desa, Pemerintah Desa, Partisipasional
KEDUDUKAN HUKUM PIDANAiINTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUBUNGANiINTERNASIONAL Windradi, Fitri; Sudarmanto, Hery Lilik; Sulistyo, Hery
Transparansi Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v4i1.1508

Abstract

AbstrakDalam menentukan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka berdasarkan latar belakang masalah, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran dan kedudukan hukum pidana internasional saat ini di dalam memainkan perannya sebagai bentuk upaya di dalam memberikan perlindungan hukum dalam mengatasi permasalahan yang seringkali timbul dalam hubungan internasional antar negara. Meningkatnya kejahatan internasional secara kualitas maupun kuantitas kejahatan lintas batas negara antara lain disebabkan oleh transisi sistem internasional dari bipolar ke sistem multipolar dan terjadinya globalisasi yang dilandasi pesatnya perkembangan sistem teknologi dan informasi. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat.Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Pidana Internasional, Hubungan Internasional.
Dampak Globalisasi dan Modernisasi Terhadap Tata Norma Masyarakat Dan Sistem Religi di Lereng Gunung Kelud Kabupaten Kediri Bramantyo, Rizki Yudha; Rahman, Irham; Sulistyo, Hery; Windradi, Fitri
Transparansi Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v4i1.2005

Abstract

ABSTRAK Sistem religi terdiri dari lima komponen, yaitu: (1) emosi keagamaan (2) sistem keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (3) Sistem ritus dan upacara merupakan sistekm komunikasi antara manusia dengan Tuhannya, (4) Kesatuan sosial yang satuan komunikasi, (5) sarana prasarana peribadatan.Kelima komponen tersebut terjalin sangat erat satu dengan yang lain menjadi suatu sistem yang terintegrasi secara bulat. Emosi keagamaan merupakan suatu getaran yang menggerakan jiwa manusia, emosi keagamaan dapat dirasakan oleh setiap orang. Hal tersebut tampak dalam tindakan ibadah, berdo’a yang dibungkus oleh aspek cultur dan budaya yang ada. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana masyarakat dan sistem religi dalam perspektif globalisasi di daerah lereng gunung Kelud Kabupaten Kediri. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan masyarakat dan sistem religi dalam perspektif globalisasi daerah lereng Gunung Kelud Kabupaten Kediri. Adapun pendekatan penelitian dengan pendekatan kualitatif, dan teknik penentuan informan dengan teknik purposive. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi partisipasi, wawancara dan dokumentasi sebagai pengumpulan data pendukung. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan uji keabsahan data melalui triangulasi data, yang kemudian dilakukan analisis interaktif dari Milles dan Huberman. Setelah melalui pengumpulan data, uji keabsahan data, dan analisis interaktif yang dilakukan kemudian dihasilkan hasil penelitian sebagai berikut : Kemajuan teknologi, khususnya teknologi komunikasi telah banyak merubah minimal tergesernya nilai-nilai, norma dan adat istiadat lokal menjadi mengglobal. Banyak perilaku sosial yang juga ikut berubah sebagai dampak dari kemajuan teknologi. Banyak kegiatan keagamaan yang juga dipengaruhi oleh teknologi tersebut, misalnya kitab suci Alqur’an atau kitab agama lain, ataupun ajaran lain yang dapat direkam dalam memori teknologiu komunikasi tersebut. Demikian juga dengan aktivitas keagamaan lain yang terpengaruh oleh keberadaan teknologi tersebut. Kebiasaan hidup sehari-hari masyarakat tidak bisa lepas dari mass media komunikasi (Handphone). Kata Kunci : Masyarakat, Sistem Religi dan Globalisasi.
TINJAUAN YURIDIS PENCABUTAN IZIN WAKIL PIALANG BERJANGKA DIBIDANG USAHA PIALANG BERJANGKA Widayati, Satriyani Cahyo; Windradi, Fitri; Handayani, Tety Agustin
Transparansi Hukum EDISI SPESIAL PERINGATAN HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v0i0.3720

Abstract

ABSTRAK Bursa Berjangka adalah badan usaha yang memiliki fungsi menyelenggarakan dan menyediakan sistem, sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka (futures). Bursa Berjangka Memiliki tugas, kewajiban, dan wewenang dalam Perdaganan Berjangka. Pialang berjangka merupakan Perusahaan Pialang Berjangka yang harus memiliki izin usaha dan juga izin untuk pembukaan kantor cabang. Dimana izin tersebut diberikan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam wewenangnya sebagai badan pengawas UU No.10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.Wakil pialang berjangka merupakan warga negara Indonesia dalam bentuk orang perseorangan yang berdasarkan kesepakatan dengan pialang berjangka melaksanakan sebagian fungsi pialang berjangka. Wakil pialang berjangka merupakan wakil perusahaan pialang yang bekerja dan menjadi ujung tombak untuk berhubungan dengan nasabah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui wewenang wakil pialang berjangka di perusahaan pialang berjangka dengan adanya izin dari Bappeti serta untuk medapatkan informasi dengan adanya wakil pialang berjangka dengan ada atau tidaknya suatu pelanggaran yang dilakukan sehingga ada pencabutan izin oleh Bappebti. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundangundangan. Dari penelitan ini diketahui bahwa peraturan Badan Pengawas kegiatan Wakil Pialang Berjangka telah di terapkan. Ketika izin yang didapatkan telah habis otomatis status sebagai Wakil Pialang berjangka berubah dengan setatus Tidak Aktif akan tetapi status ini akan aktif kembali jika yang bersangkutan telah mengikuti kembali ujian sebagai Wakil Pialang Berjangka. Wakil Pialang Berjangka ada dalam jajaran manajemen perusahaan Pialang Berjangka bersetatus sebagai karyawan tetap di perusahaan Pialang Berjangka izin diberikan kepada perorangan yang telah lulus ujian Profesi Wakil Pialang Berjangka yang di selenggarakan oleh Bappebti. Izin tersebut diberikan sesuai domisili kantor Pialang Berjangka yang menjadi tempat Wakil Pialang Berjangka dipekerjakan. Terkait dengan izin perseorangan untuk menjadi Wakil Pialang Berjaka yang berwenang memberikan adalah Bappebti. Kata Kunci : Wakil Pialang Berjangka, Pencabutan Izin
PERBANDINGAN HUKUM PIDANA KUHP LAMA INDONESIA DENGAN KUHP BARU INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF PEMBARUAN HUKUM PIDANA Rizki Yudha Bramantyo; Bambang Pujiono; Fitri Windradi
Transparansi Hukum Vol. 7 No. 2 (2024): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v7i2.5795

Abstract

Hukum pidana di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dengandiresmikannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. KUHP lamayang dikenal sebagai Wetboek van Strafrecht (WvS) telah digunakan selama lebih darisatu abad dan merupakan warisan dari masa kolonial Belanda. Seiring dengandinamika perkembangan masyarakat dan kebutuhan akan pembaruan hukum yanglebih relevan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya Indonesia saat ini, KUHPbaru diharapkan mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut.1 Hukum pidana diIndonesia mengalami perkembangan yang signifikan dengan diresmikannya KitabUndang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. KUHP lama yang dikenal sebagaiWetboek van Strafrecht (WvS) telah digunakan selama lebih dari satu abad danmerupakan warisan dari masa kolonial Belanda. Seiring dengan dinamikaperkembangan masyarakat dan kebutuhan akan pembaruan hukum yang lebih relevandengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya Indonesia saat ini, KUHP baru diharapkanmampu menjawab tantangan-tantangan tersebut.
JERAT PEMIDANAAN DIBALIK MERIAHNYA MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR I1 TAHUN 2OO8 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Rizki Yudha Bramantyo; Gentur Cahyo Setiono; Fitri Windradi
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2023): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan pesat media sosial di era digital membawa dampak besar dalam interaksi sosial, komunikasi, dan penyebaran informasi. Namun, di balik kemeriahan ini, terdapat potensi pelanggaran hukum yang dapat menjerat pengguna media sosial, terutama terkait dengan penyalahgunaan informasi yang disebarkan di dunia maya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jerat pemidanaan yang dapat dikenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini akan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang terkandung dalam UU ITE yang mengatur tentang tindak pidana di dunia maya, termasuk penyebaran informasi yang dapat merugikan orang lain. Penelitian ini fokus pada pembahasan mengenai jenis-jenis pelanggaran yang dapat dipidana dalam konteks media sosial, seperti penyebaran berita bohong (hoaks), pencemaran nama baik, penghinaan, serta ujaran kebencian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU ITE memberikan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda kepada pelanggar yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut.
Prinsip-Prinsip Kedisiplinan dalam Pendekatan Fisik Guru Kepada Murid dalam Pandangan Asas Kepastian dan Perlindungan Hukum Bramantyo, Rizky Yudha; Windradi, Fitri
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2025): Morality: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v11i1.972

Abstract

Penelitian ini membahas prinsip-prinsip kedisiplinan dalam pendekatan fisik guru kepada murid, ditinjau dari perspektif asas kepastian hukum dan perlindungan hukum. Disiplin dalam pendidikan adalah komponen penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, namun, pendekatan fisik yang digunakan guru sering kali menjadi kontroversial karena dapat melanggar hak-hak siswa. Studi ini mengkaji bagaimana penerapan tindakan disiplin fisik oleh guru diatur oleh hukum dan sejauh mana hal tersebut sesuai dengan asas kepastian hukum yang menjamin kejelasan aturan serta asas perlindungan hukum yang melindungi hak-hak individu, khususnya siswa. Dalam konteks hukum nasional dan internasional, tindakan fisik oleh pendidik harus dibatasi oleh norma hukum yang jelas untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia dan memastikan bahwa siswa dilindungi dari perlakuan yang tidak adil. Abstraksi ini menekankan bahwa pendekatan fisik dalam disiplin harus dievaluasi secara hati-hati untuk menghindari pelanggaran hukum dan untuk memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dalam batas-batas yang diatur oleh regulasi yang ada, sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum dan perlindungan hukum. Studi ini memberikan pemahaman tentang pentingnya kebijakan disiplin yang berimbang dan berlandaskan hukum dalam konteks pendidikan
Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Suami Albar, Mohammad Haris Yusuf; Pujiono, Bambang; Windradi, Fitri
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1295

Abstract

Crimes of human trafficking still often occur to this day, even people who are supposed to be protectors of their wives are willing to sell their wives to other people with the aim of meeting their household needs. This makes it difficult for the government to provide protection to wives who are victims of human trafficking carried out by their husbands, because there could be wives who are unwilling to report their beloved husbands to law enforcement officials for what their husbands have done. In this research, normative legal research is used with a statutory approach, case approach, and conceptual approach. There are various efforts that can be made to provide legal protection to victims of human trafficking carried out by their beloved husband, including preventive and repressive efforts.
Co-Authors Agung Mafazi Agung Mafazi Albar, Mohammad Haris Yusuf Ardjayeng, Lindu Ardjayeng, Lindu Bambang Pudjiono Bambang Pujiono Bambang Pujiono Bramantyo, Rizki Yudha Bramantyo, Rizky Yudha Gentur Cahyo Setiono Gentur Cahyo Setiono Handayani, Tety Agustin hery Lilik Sudarmanto Hery Sulistyo Irham Rahman Karangora, Maria Lindu Ardjayeng Mafazi, Agung Maria Karangora Mashuri Mashuri Niniek Wahyuni Pudjiono, Bambang Restu Adi Putra Rizki Yudha Bramantyo Rizki Yudha Bramantyo Satriyani Cahyo Widayati Sudarmanto, Hery Lilik Sudarmanto, Hery Lilik Sulistyo, Hery Sulistyo, Hery Suwarno Suwarno Tety Agustin Handayani