Articles
KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MASYARAKAT SUKU NGADA DI PULAU FLORES
Marsalina Kareth;
Endang Pandamdari
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 1 (2020): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (216.712 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v2i1.10474
Dalam praktek jika sebuah keluarga tidak dikaruniai anak, mereka melakukan pengangkatan anak. Dalam kasus ini Paulina Mau Gili yang mengangkat Maria Rofina Foa. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengangkatan Maria Rofina Foa sebagai anak angkat menurut Hukum Adat Suku Ngada dan apakah putusan nomor 10/Pdt.G/2017/PN Bjw tentang pengangkatan Maria Rofina Foa telah sesuai dengan Hukum Adat Suku Ngada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan kesesuaian pengangkatan Maria Rofina Foa sebagai anak angkat menurut Hukum Adat Suku Ngada dan untuk menggambarkan kesesuaian putusan nomor 10/Pdt.G/2017/PN Bjw tentang pengangkatan Maria Rofina Foa dengan Hukum Adat Suku Ngada. Adapun tipe penelitian ini adalah normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan, menggunakan data sekunder yang memberikan penjelasan tentang permasalahan yang terjadi yang dianalisa secara kualitatif yang dilakukan terhadap data primer maupun data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa masyarakat adat suku Ngada mengutamakan anak perempuan, Pengangkatan Maria Rofina Foa oleh Paulina Mau Gili sah menurut hukum adat suku Ngada, sehingga Maria Rofina Foa berhak untuk menjadi ahli waris dari Paulina Mau Gili, anak angkat pada masyarakat adat suku Ngada termasuk dalam kelompok keutamaan satu (1), putusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Bajawa tidak sesuai dengan hukum adat suku Ngada, sedangkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang dan Mahkamah Agung telah sesuai dengan hukum adat suku Ngada.
Kajian Yuridis Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Di Laut Maluku Utara (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 153/Pid.Sus/2014/Pn.TTE)
Muhamad Rizky Adityas Wibisono;
Endang Pandamdari
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 1 (2020): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (268.595 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v2i1.10475
Penangkapan ikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentangperikanan harus dilengkapi surat izin yaitu SIUP dan SIPI. Dalam penelitian ini ditemukan penangkapan ikan tanpa SIPI dan SIUP. Pokok permasalahannya yaitu 1) bagaimana tanggung jawab nakhoda Kapal Motor Antonius 01 dalam penangkapan ikan tanpa SIUP dan SIPI menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang nomor 45 Tahun 2009? 2) bagaimana isi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 153/Pid.Sus/2014/PN.Tte dalam menyelesaikan perkara Kapal Motor Antonius 01 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang 45 Tahun 2009? Metode penelitian yang digunakan terdiri dari tipe penelitian normative, sifat penelitiannya adalah deskriptif, analisis data sekunder yang digunakan dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa Elmer Luas menurut pasal 26 ayat (1) dan pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagai Nakhoda KM Anthonius 01 wajib bertanggung jawab dalam hal penangkapan ikan tanpa surat izin. Putusan Negeri Ternate Nomor 153/Pid.Sus/2014/Pn.Tte menurut penulis dalam menyelesaikan perkara tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Perikanan. Kesimpulan Elmer Luas bertanggung jawab terhadap KM ANTHONIUS-01 yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. Isi dari Putusan Negeri Ternate Nomor 153/Pid.Sus/2014/PN.Tte tidak sesuai ketentuan yang terdapat didalam Undang-Undang Perikanan.
ANALISIS YURIDIS USAHA PERIKANAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 CIPTA KERJA
Shandra Mellany Aldalia;
Endang Pandamdari
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 3 No. 2 (2021): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (115.324 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v3i2.13445
In order to create jobs and increase investment, the government simplified numbers of statutory regulations commonly called the Omnibus Law. From Omnibus Law, Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation was born. It changed and deleted several articles in the law. One of them is Law Number 31 of 2004 in conjunction with Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries. The most dominant articles related to licensing simplification are integrated in UUCK. The main problems in this research are What are the factors led to the birth of UUCK which regulates Maritime Affairs and Fisheries and the similarities and differences in fishing business from Law Number 31 of 2004 Juncto Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries with UUCK. This research is a normative and analytical descriptive legal research by using secondary data and primary data to support secondary data. The data is analyzed qualitatively and the conclusions are drawn by using deductive methods. It can be concluded that UUCK amended that every fishing business activity must have Business Permit. This business license is made by taking the risk-based licensing process into account.
TINJAUAN YURIDIS PERIZINAN BERUSAHA PERIKANAN TANGKAP OLEH NELAYAN DI PELABUHAN KARANGANTU
Annisa Nur Aliza;
Endang Pandamdari
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 3 No. 4 (2021): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (268.217 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v4i2.13604
In the capture fisheries business, the government has issued regulations regarding Business Licensing, but in reality many fishing communities still do not comply with these regulations. The formulation of the problem of this research is whether the Business Permit by Fishermen with a Vessel Weight of 1 GT-30 GT at the Karangantu Archipelago Fishing Port is in accordance with the Law on Fisheries and What are the obstacles encountered in Permits for Capture Fisheries at the Karangantu Archipelago Fishing Port and what are the legal settlements. Types of Normative Legal Research, Descriptive Nature of Research, using Secondary research data, Qualitative data analysis, and conclusions drawn using deductive logic. Based on the results of the research, it proved that 10 fishing communities in the Karangantu Archipelago Fishing Port did not comply with the laws and regulations regarding Business Licensing. Obstacles faced not only from the fishermen, namely the lack of understanding of business licensing regulations, besides that from the government there are obstacles, namely still using the old regulations. The advice given is that law enforcement must be enforced in accordance with existing regulations and the government must provide education and counseling to fishing communities regarding business licensinh.
SARUSUN BERDASARKAN PPJB DENGAN PELAKU PEMBANGUNAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 91/PDT/2020/PT YYK)
Wiwin Sumartini;
Endang Pandamdari
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 3 No. 4 (2021): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (399.01 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v4i2.13612
Actors in the construction of flats can sell to buyers by marketing them first through the Binding Sale and Purchase Agreement (PPJB) system. In practice, development actors often do not comply with or violate the agreement of what was agreed in the PPJB. According to Law Number 20 of 2011 concerning Flats and what are the legal consequences of the Yogyakarta High Court decision Number 91/PDT/2020/PT YYK on control of flats based on PPJB, a study using normative juridical methods, the nature of the research is descriptive then the data used is secondary data, data analysis is done by qualitative analysis and conclusions are done deductively. This research resulted in an answer to the formulation of the problem, that is, to transfer ownership rights to an apartment unit, it must be carried out through a sale and purchase deed as the basis for the transfer of HMSRS in accordance with article 44 paragraph (1) of the Flats Law. The legal consequence of the Yogyakarta High Court Decision Number 91/PDT/2020 PT YYK is that the ownership rights to the Flats have not transferred ownership to the buyer.
TINJAUAN YURIDIS SAHNYA JUAL BELI ATAS SEBIDANG TANAH YANG BELUM DIBAGI WARIS
Karmila Amalia Pesa;
Endang Pandamdari
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 4 No. 2 (2022): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (337.112 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v4i4.14101
Every country's territory or land is a valuable resource. Problem formulation: Under Muara Bulian Court Decision No. 11/Pdt.G/2019/PN, how will legally sell land that has previously been bagged by Waris and how much will the judge's considerations be in compliance with valid legal requirements? A desk-style writing script that is based on second-by-second data is used in the writing process, which is a sort of juridical normative writing. Survey results are objectively assessed and used to support important conclusions with strong reasons. According to the investigation's findings, defendants I and II engaged in a transaction to buy and sell a plot of land, but because this transaction involved the sale of a plot of land, it was not legal transaction; none of the heirs responsible for the inheritance made any requests.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG TANAH HAK ADAT
Benyamin Tomas Setiawan;
Endang Pandamdari
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 4 No. 4 (2022): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (199.576 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v4i6.15295
As Lahat Regency's Indigenous Peoples, the Dalian have inherited land from their ancestors. The land belongs to the late Maijah binti Jamun, and according to the customary certificate with the number 038/P/TS/2018/1994, she had the status of having customary land rights. By entering into an agreement and a contract with the late Maijah Binti Jamun, Arta Prigel has control over the customary land that is owned by Dalian as the plaintiff and the land certificate has been issued as a Cultivation Right. However, the agreement was not paid for until a lawsuit was filed by Dalian as well as one of the heirs. The issue is whether DALIAN as successors' possession of land with customary ownership rights complies with national land law according to certificate of traditional land rights 038/P/TS/1994. Based on SUPREME COURT DECISION 3173 K/Pdt/2019 by PT. Artha Prigel, how is the legal protection of owners of traditional property rights in connection to land tenure. This style of legal study is descriptive normative. Secondary data is what was used.
PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PEMBANGUNAN JALAN TOL DI KABUPATEN OGAN ILIR
Azarine Nuratna Shafa;
Endang Pandamdari
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 5 No. 1 (2023): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25105/refor.v5i1.15423
In order to implement the supply of fair and appropriate compensation during land acquisition for the public benefit, the implementation of compensation must be founded on land acquisition principles. The question being addressed is whether or not the compensation being granted for the construction of Phase I of the Simpang Indralaya-Muara Enim Toll Road in Ogan Ilir Regency is appropriate or not in light of the principles of land acquisition, as well as whether the provisions of the cassation decision No. 701 K/Pdt/2021 regarding the compensation being granted are appropriate or not in light of those principles. Normative legal research is the research method used to address the issues in the study, and analytical descriptive, secondary data kinds are the research's nature and making judgments based on deductive reasoning. The study's findings demonstrate that the provision of compensation for the Phase I Simpang Indralaya-Muara Enim Toll Road in Ogan Ilir Regency is not in accordance with the principles of agreement and openness, and the contents of the appeal decision number 701 K/Pdt/2021 regarding the provision of compensation strengthen the decision of the Kayuagung district court number 39/Pdt.G/2020/PN Kag which is not in accordance with the principles of agreement on land acquisition.
ANALISIS YURIDIS PENANGKAPAN IKAN OLEH KAPAL ASING YANG MENANGKAP IKAN DI INDONESIA
Abdullah Rafi;
Endang Pandamdari
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 5 No. 3 (2023): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25105/refor.v5i3.16500
The main motivation behind this study is the great majority of foreign-flagged ships operating fishing operations in Indonesian seas without SIPI. The issue is how the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries is authorized to enforce SIPI for foreign-flagged vessels conducting fishing operations in Indonesian waters, as well as how the Ministry is authorized to enforce SIPI for foreign-flagged vessels lacking SIPI, according to Court Decision No. 10/Pid.Sus/2018/Pn Tpg. The Ministry of Maritime Affairs and Fisheries will issue SIPI directives to the Director General of Fisheries for foreign-flagged vessels fishing in Indonesian seas. In this work, normative research methods, qualitative secondary data, and the Ministry of Maritime's authority were used. The finding is that the defendant lacks a license to engage in fishing activities in Indonesian waters and that the Minister entrusted to the Director General of Fisheries the authority to issue SIPI and amend Law No. 31 of 2004 concerning Fisheries.
ANALISIS YURIDIS USAHA PERIKANAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 CIPTA KERJA
Shandra Mellany Aldalia;
Endang Pandamdari
Reformasi Hukum Trisakti Vol 3 No 2 (2021): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25105/refor.v3i2.13445
In order to create jobs and increase investment, the government simplified numbers of statutory regulations commonly called the Omnibus Law. From Omnibus Law, Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation was born. It changed and deleted several articles in the law. One of them is Law Number 31 of 2004 in conjunction with Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries. The most dominant articles related to licensing simplification are integrated in UUCK. The main problems in this research are What are the factors led to the birth of UUCK which regulates Maritime Affairs and Fisheries and the similarities and differences in fishing business from Law Number 31 of 2004 Juncto Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries with UUCK. This research is a normative and analytical descriptive legal research by using secondary data and primary data to support secondary data. The data is analyzed qualitatively and the conclusions are drawn by using deductive methods. It can be concluded that UUCK amended that every fishing business activity must have Business Permit. This business license is made by taking the risk-based licensing process into account.