Articles
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI ]]>
<![CDATA[Rio Christiawan]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 9, No 2 (2020): VOLUME 9 NOMOR 2 NOVEMBER 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v9i2.630
<![CDATA[Abstrak:Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pada pemerintahan Presiden Joko Widodo sehingga dalam hal ini pekerjaan konstruksi menjadi sangat penting untuk menunjang misi pembangunan Presiden. Mengingat pentingnya pelaksanaan pekerjaan konstruksi guna pembangunan maka secara hukum harus dibarengi dengan adanya kepastian hukum terkait pelaksanaan kontrak konstruksi yang dibuat oleh para pihak. Persoalannya dalam hal ini kontrak yang pada awalnya dibuat untuk mewujudkan kepastian hukum kini justru dengan instrument hukum yang ada termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi justru dipandang menimbulkan ketidakpastian hukum karena kontrak yang seharusnya masuk dalam domain hukum perdata menjadi dimungkinkan masuk dalam ranah hukum pidana. Banyaknya pelaku usaha yang menghadapi persoalan pidana terkait dengan pelaksanaan kontrak konstruksi justru dipandang sebagai hambatan pembangunan dan investasi yang disebabkan karena ketidakpastian hukum.Kata kunci: Kepastian Hukum; Kontrak; Pekerjaan Konstruksi; Hambatan Pembangunan ]]>
<![CDATA[PERIZINAN BERBASIS ONLINE SINGLE SUBMISSION UNTUK MEWUJUDKAN KEMUDAHAN BERUSAHA ]]>
<![CDATA[Rio Christiawan]]>
<![CDATA[ Masalah-Masalah Hukum Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/mmh.50.1.2021.60-69
<![CDATA[Kendala utama dalam mewujudkan kemudahan berusaha di Indonesia adalah masalah perizinan dalam berusaha. Pemerintah telah melahirkan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Tujuan penulisan ini adalah melihat persoalan bahwa Online Single Submission (OSS) masih belum dapat melayani perizinan teknis yang penting bagi kelangsungan usaha mengingat hingga saat ini OSS hanya dapat dipergunakan untuk mengurus sebagian kecil perizinan yang memang mudah dan murah untuk diurus. OSS akan dapat mendorong tingkat kemudahan berusaha di Indonesia apabila dalam pengurusan perizinan berbasis OSS telah memenuhi hakikat single submission itu sendiri, yakni dapat mengintegrasikan pengurusan perizinan dan dapat memenuhi fungsi data sharing antar instansi sehingga pengurusan perizinan sederhana, mudah, dan cepat.]]>
<![CDATA[KEKUATAN EKSEKUSI JAMINAN LETTER OF UNDERTAKING PADA PEMBIAYAAN PERBANKAN ]]>
<![CDATA[Rio Christiawan]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2021): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (217.937 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2021.v6.i1.p37-52
<![CDATA[Abstrak Dalam perjanjian kredit sering kali digunakan letter of undertaking (LoU) sebagai jaminan khusus untuk menjamin pembiayaan yang diberikan oleh bank selaku kreditur. Dengan jaminan LoU maka berdasarkan Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) kedudukan bank sebagai kreditur akan lebih tinggi dari kreditur lainnya. Persoalan hukum yang hendak dibahas terkait kekuatan eksekutorial dari jaminan LoU dalam hal nasabah debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan pengambilan data secara kepustakaan dengan cara berpikir deduktif dalam melakukan verifikasi data. Temuan dalam penelitian ini adalah LoU dipandang sebagai bentuk jaminan khusus seharusnya bank sebagai kreditur dapat melakukan eksekusi atas jaminan tersebut untuk melunasi kewajiban pembiayaan yang tidak dapat dipenuhi oleh nasabah debitur.]]>
<![CDATA[Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Bidang Pelayanan Kesehatan ]]>
<![CDATA[Rio Christiawan]]>
<![CDATA[ BINAMULIA HUKUM Vol 8 No 1 (2019): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v8i1.38
<![CDATA[Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam bentuk pelayanan kesehatan sangat diperlukan, sebab perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 yang menentukan bahwa setiap perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam atau terkait dengan sumber daya alam, di mana biasanya mayoritas komunitas lokal bekerja pada perusahaan tersebut. Efek berantai yang diharapkan dari implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam bentuk pelayanan kesehatan adalah dengan beroperasinya setiap perusahaan yang bergerak dibidang sumber daya alam atau terkait dengan sumber daya alam dapat dirasakan oleh komunitas lokal salah satunya dalam bidang pelayanan kesehatan yang optimal. Dengan tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya oleh komunitas lokal, maka komunitas lokal beserta keluarganya dapat memberikan produktivitas yang tinggi baik sosial maupun ekonomi. Kata Kunci: tanggung jawab, fungsi sosial, pelayanan kesehatan, produktif.]]>
<![CDATA[PENETAPAN PENGADILAN SEBAGAI BENTUK UPAYA HUKUM PADA PROSES EKSEKUSI ]]>
<![CDATA[Rio Christiawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Yudisial Vol 11, No 3 (2018): PARI PASSU ]]>
Publisher : <![CDATA[Komisi Yudisial RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29123/jy.v11i3.302
<![CDATA[ABSTRAKPengadilan Negeri Meulaboh melalui Putusan Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo jo. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 50/Pdt/2014/PN.Bna jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/Pdt/2015, menghukum PT KA untuk membayar ganti rugi atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sebagai akibat dari kebakaran hutan. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1 PK/Pdt/2017 yang dimohonkan PT KA juga menolak permohonan peninjauan kembali PT KA. Ketika Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajukan perintah eksekusi, justru Pengadilan Negeri Meulaboh menerbitkan Penetapan Nomor 1/Pen/Pdt/Eks/2017/PN.Mbo yang menunda eksekusi dan memberikan perlindungan hukum kepada PT KA, dengan alasan PT KA sedang mengajukan gugatan baru kepada pemerintah. Permasalahan dalam penelitian ini apakah Penetapan Nomor 1 Pen/Pdt/Eks/2017/PN.Mbo dapat menunda putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pengambilan data secara kepustakaan dengan cara berpikir deduktif dalam melakukan verifikasi data. Bagian pembahasan penelitian ini akan diuraikan bahwa penetapan dalam kasus PT KA ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam peradilan dan dikhawatirkan akan menjadi preseden baru yang kontraproduktif dalam penegakan hukum dan dapat disimpulkan bahwa penetapan tersebut melanggar prinsip hukum acara.Kata kunci: penetapan, eksekusi, preseden baru. ABSTRACTMeulaboh District Court through its Decision Number 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo in conjunction with Decision of the Banda Aceh District Court Number 50/Pdt/2014/PN.Bna in conjunction with Supreme Court Decision Number 651 K/Pdt/2015, sentenced PT KA to pay compensation for environmental damage due to forest fires. PT KA filed an extraordinary request for review which was then rejected through Court Decision Number 1 PK/Pdt/2017. By the time the Ministry of Environment and Forestry filed a writ of execution, the District Court of Meulaboh issued the Injuction Number 1/Pen/Pdt/Eks/2017/PN.Mbo which ordered postponement of the execution and granted a legal protection to PT KA with the legal basis that PT KA was filing a new claim against the government. The main problem is whether the Injunction of Court Number 1/Pen/Pdt/Eks/2017/PN.Mbo can delay a court decision that has a permanent legal force. This research is conducted through normative juridical method based on literature sources by means of deductive reasoning in data verifying. The discussion in this research shows and explains that the injunction in the case of PT KA will cause legal uncertainty in judicial proceeding and is feared to create a new precedent that is counterproductive in law enforcement. The research concludes that the injunction has violated the main principle of procedural law.Keywords: injunction, execution, new precedent.]]>
<![CDATA[PENDEKATAN HOPendekatan Holistik – Ekologis sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di IndonesiaLISTIK – EKOLOGIS SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Rio Christiawan]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 31, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (14.343 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.31383
<![CDATA[AbstractIneffective performance of conventional law enforcement as a means of settlement for forest and land fire cases has been caused by the lack of proper knowledge of the law enforcers on legal aspects on forest and land fire cases and deviation in the conventional process at police and court level. As a consequence, not only the citizens become the sufferer, but this will also result in deviation in the law enforcement process. This article compares the conventional law enforcement and the potential to adopt environmental law enforcement in forest and land fire cases using holistic approach - an ecological perspective which considers the law not only as a strict rule but also an integral part together with all of the elements which will enable law enforcement to put forward the aspects of ecological sustainability than others interests. IntisariTidak Optimalnya penegakan hukum secara konvensional sebagai bentuk penyelesaian terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan disebabkan karena kurangnya pengetahuan para penegak hukum terkait tata cara penanganan aspek hukum kebakaran hutan dan lahan maupun terjadinya penyimpangan pada proses penegakan hukum konvensional baik di tingkat kepolisian hingga tingkat pengadilan. Akibatnya tidak saja warga negara yang dirugikan (suferer) tetapi juga tidak jelasnya proses penegakan hukum konvensional akan menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam proses penegakan hukum. Artikel ini membahas mengenai perbandingan penegakan hukum secara konvensional dan kemungkinan penegakan hukum lingkungan dalam hal terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan menggunakan pendekatan holistik – ekologis yang memandang hukum bukan sebuah prosedur yang kaku tetapi hukum dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dengan segenap unsurnya sehingga penegakan hukum lebih mengedepankan aspek keberlanjutan ekologis daripada kepentingan lainnya.]]>
<![CDATA[The Use of Receivables as Collateral in Business Practices in Indonesia ]]>
<![CDATA[Rio Christiawan]]>
<![CDATA[ Yuridika Vol. 36 No. 2 (2021): Volume 36 No 2 May 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (350.746 KB)
|
DOI: 10.20473/ydk.v36i2.25372
<![CDATA[This article discusses the enforceability of article 9 of Law No 42 of 1999 on Fiduciary Guarantee that allows the use of receivables as debt collateral in business practices in Indonesia. Receivables bound by fiduciary collateral are deemed special collateral in the context of civil law. Special collateral will be prioritised in case the debtor does not voluntarily make when due. In business practices, long-term receivables will be established following an agreement between a debtor and a third party. The receivables that the debtor is entitled to receive from the third party will be provided as collateral to secure the debtor’s obligations under his loan agreement with the creditor. The issue discussed in this paper is the fact that although theoretically, special collateral in the form of receivables should be able to increase the creditor’s assurance of getting repaid, in practice, long-term receivables put higher risk on the creditor instead. This paper adopts the normative juridical approach, focusing on juridical studies regarding the creditors' risk in the use of receivables, specifically long-term debt collateral. This paper shows that receivables used as collateral in fiduciary agreements put the greatest risk on the creditor, especially if the agreement between the debtor and the third-party stipulates that in case the debtor fails to fulfil his obligations, all receivables that he is supposed to receive from the third party will be aborted and become non-existent.]]>
<![CDATA[HARMONISASI PENDEKATAN ECONOMIC ANALYSIS OF LAW DAN PENDEKATAN KONSERVASI PADA REGULASI PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Rio Christiawan]]>
<![CDATA[ Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law - Tarumanagara University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24912/era hukum.v15i2.1073
<![CDATA[Government Regulation No. 57 of 2016 on Amendment to Government Regulation No. 71 of 2014 on protection and management of peat ecosystems that substantively emphasizes on sustainable management of peat so there must be a balance of conservation function and aquaculture function, especially on peatlands already already opened and cultivated. Indonesian Peatlands Data that problems related to social and economic aspects will be experienced by many forestry and oil palm business actors including peasants who use peatlands because according to Article 23 paragraph (3) peatlands declared damaged if the groundwater surface in peatland 0.4 meters below the surface of the peat or exposure to pyrite sediments. Currently land for acacia and palm oil plants requires groundwater levels between 0.6-0.8 meters below the surface of the peat. Furthermore, with advances in current technology, the exposure of pyrite sediments can still be used for acacia plants and oil palm. The PP indicates the inconsistency of our peat regulation due to some previous legal products, namely: (i) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia Article 33 paragraph 3 which states that: "Earth and water and natural resources stumbled in it is controlled by the State and used for the greatest prosperity of the people "; (ii) of Law No.32 of 2009 on Environmental Protection and Management in accordance with the provisions of Article 21 paragraph (3) letter f and paragraph 5, that in order to determine the occurrence of environmental damage, there shall be provisions of the defect criteria, including: standard criteria for ecosystem damage (one of which is the peat ecosystem) and standard criteria for damage due to climate change, (iii) the Importance of Peat Ecosystem Protection and Management. Keywords: Inconsistency, Peat Regulation, sustainable management]]>
<![CDATA[URGENSI PENDAFTARAN TANAH LENGKAP (PTSL) DI KECAMATAN SUKAJAYA KAPUPATEN BOGOR ]]>
<![CDATA[Rio Christiawan]]>
<![CDATA[ BERDIKARI Vol 1, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (316.257 KB)
|
DOI: 10.52447/berdikari.v1i2.1331
<![CDATA[AbstrakSesuai konstitusi UUD 1945 negara berkewajiban menjamin hak warga negara untuk memiliki bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Dalam hal ini termasuk negara menjamin kepastian hukum atas kepemilikian tanah, bentuk kepastian hukum yang seharusnya dijamin oleh pemerintah dalam hal ini adalah sertipikat hak atas tanah. Sesuai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sertipikat hak atas tanah dapat diterbitkan setelah pemerintah melakukan pendaftaran tanah sistem lengkap. Penulis memilih kecamatan Sukajaya, kabupaten Bogor mengingat di kecamatan Sukajaya terdapat dua desa yakni, desa Kiarapandak dan desa Kiarasari yang hingga saat ini belum ada warga masyarakat yang memiliki sertipikat atas tanah dan belum pernah dilakukan pendaftaran tanah sistem lengkap (PTSL) sebagai dasar pemberian sertifikat untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat terhadap tanah yang dimiliki.Kata Kunci : Kepastian Hukum, Sertipikat, PTSL]]>
<![CDATA[KEKUATAN PERJANJIAN HOMOLOGASI TERHADAP KEDUDUKAN BANK SEBAGAI KREDITUR SEPARATIS ]]>
<![CDATA[Rio Christiawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Yudisial Vol 15, No 1 (2022): ARBITRIO IUDICIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Komisi Yudisial RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29123/jy.v15i1.490
<![CDATA[ABSTRAK Latar belakang penulisan ini adalah Putusan Nomor 251/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst yang mengesahkan perjanjian homologasi dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang. Perkara ini dimohonkan oleh para kreditur terhadap PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit. Majelis hakim mengesahkan perjanjian homologasi berdasarkan laporan dari hakim pengawas yang menyatakan bahwa telah tercapai suatu perdamaian antara PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan para krediturnya. Putusan perdamaian (homologasi) tersebut menimbulkan persoalan bagi Lembaga Pembiayaan Indonesia Eximbank sebagai kreditur separatis. Masalah utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah bahwa putusan penundaan kewajiban pembayaran utang yang bersifat final and binding menimbulkan tafsiran yang beragam terkait substansi dokumen jaminan dalam pengesahan perjanjian homologasi. Substansi dokumen jaminan yang tidak ditentukan secara konkret pada pengesahan perjanjian homologasi menyebabkan keseimbangan kedudukan dan perlindungan bagi bank sebagai kreditur separatis tidak dapat diberikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data diambil melalui studi kepustakaan. Data kemudian diveri kasi secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika perjanjian homologasi dipergunakan sebagai dasar pembuatan dokumen jaminan tambahan maka substansi dokumen jaminan tambahan tersebut menjadi tidak pasti karena tidak diatur secara detail dalam perjanjian homologasi. Klausul pemberian jaminan khusus dan kondisi pembayaran piutang adalah bagian pokok dari kesepakatan damai yang akan disahkan dalam proses homologasi di pengadilan niaga. Kedua bagian pokok tersebut harus ditentukan secara spesifik.Kata kunci: homologasi; penundaan kewajiban pembayaran utang; kreditur separatis. ABSTRACT This paper is underlain by Decision Number 251/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst which rati ed the homologation agreement in the case of suspension of debt payment obligations. The creditors led this case against PT Tebo Indah and PT Pratama Agro Sawit. The panel of judges rati ed the homologation agreement based on a report from the supervisory judge which stated that a peace agreement was reached between PT Tebo Indah, PT Pratama Agro Sawit, and their creditors. This agreement caused a problem for the Indonesia Eximbank Financing Agency as a separatist creditor. The main issue of this study is that the suspension of debt payment obligations decision, which is nal and binding, leads to various interpretations regarding the substance of the guaranteed document in the rati cation of the homologation agreement. The substance of the guaranteed document that is not speci ed concretely in the rati cation of the homologation agreement makes a balance position and protection for the bank as the separatist creditor cannot be provided. This study uses a normative juridical method. The author took the data through a literature study and veri ed them deductively. The study indicates that if the homologation agreement is used as a base for composing additional guarantee documents, then its substance becomes uncertain because it is not speci ed in the homologation agreement. Clauses of granting special guarantees and conditions for payment of receivables are the main part of the peace agreement, which will be rati ed in the homologation process in the commercial court. The two main parts must be set speci cally. Keywords: homologation; suspension of debt payment obligations; separatist creditors.]]>
