Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.035
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura Veritas et Justitia Hasanuddin Law Review Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Widya Yuridika Bina Hukum Lingkungan BINAMULIA HUKUM Jurnal Yudisial JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Mulawarman Law Review Al-Ittizaan : Jurnal Bimbingan Konseling Islam JOELS: Journal of Election and Leadership Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Hukum Sehasen Yuridika Berdikari : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Journal of Management and Creative Business JURNAL HUKUM STAATRECHTS Binamulia Hukum
Christiawan, Rio
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Social Sciences

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik Sebagai Alat Kontrol dan Payung Hukum bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Menghadapi Bonus Demografi 2030 Advitama, Dave; Christiawan, Rio; Widyaningrum, Tuti; Mangaranap Sirait, Timbo
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 15 No. 2 (2024): Surya kencana Satu
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v15i2.44586

Abstract

Pada tahun 2030 jumlah kelompok usia produktif akan menjadi dua kali lipat, bonus demografi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan produktivitas dalam memasuki era transformasi digital. Dalam pelaksanaannya adanya bonus demografi pada era digitalisasi dan teknologi informasi, selain dapat memberikan efek positif bagi produktivitas juga dapat memberikan efek negatif, diantaranya semakin maraknya tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan informasi dan teknologi transaksi elektronik, bahkan karena kemudahan dan kecanggihan teknologi yang ada, kejahatan dapat dilakukan melalui lintas batas suatu negara. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan upaya penegakan dan penanggulangan khususnya dibidang hukum pidana dengan tetap memperhatikan norma -norma yang hidup dalam masyarakat. Keberadaan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO8 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (”UU ITE”) diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha, sehingga produktivitas bonus demografi menjadi maksimal dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.
Legal Politics as a Component for Improving the Minimum Service Standard for Early Childhood Education Nurhasanah, Nia; Farma Rahayu, Mella Ismelina; Christiawan, Rio; Widyaningrum, Tuti
Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam Vol 6, No 2 (2023): Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam
Publisher : Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/ittizaan.v6i2.30279

Abstract

Based on the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the fourth paragraph refers to the ideals to be implemented within a single composition of the Republic of Indonesia. Article 28 C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia mandates that every person has the right to develop himself through meeting his basic needs, has the right to receive education and to benefit from science and technology, arts and culture, to improve for the quality of his life and for the welfare of humanity. This research aims to analyze legal politics in implementing the fulfillment of Minimum Service Standards (SPM) in Early Childhood Education (PAUD) in Indonesia. This research is normative legal research with a normative juridical approach. The research results show that the implementation of SPM in the PAUD sector is very important to ensure that every young child receives quality educational services. Article 11 of Government Regulation Number 2 of 2018 concerning Minimum Service Standards explains that local governments are obliged to implement SPM to fulfill the types of basic services and quality of basic services that every citizen has the right to receive. The implication is that the implementation of Minimum Service Standards (SPM) in Early Childhood Education (PAUD) is very important to ensure that every young child in Indonesia receives quality educational services, which ultimately contributes to improving the quality of life and human welfare.
Implementasi Green Growth Economic pada Industri Kelapa Sawit melalui Sertifikasi ISPO Christiawan, Rio
Jurnal Mulawarman Law Review Vol 5 No 1: Mulawarman Law Review - June 2020
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v5i1.323

Abstract

Industri kelapa sawit merupakan industri strategis nasional karena selain sebagai penyumbang devisa terbesar juga memiliki dampak besar terhadap perekonomian di Indonesia. Tidak dapat dikesampingkan fakta bahwa industri kelapa sawit juga menimbulkan sejumlah dampak negatif bagi lingkungan. Perdebatan dari kalangan konservasitisme dan developmentalis terkait kelanjutan pengelolaan sumber daya alam tidak akan menyelesaikan akar masalah sebenarnya. Pemerintah perlu mengatur kelanjutan pengembangan industri strategis kelapa sawit. Persaoalan dalam penulisan ini adalah pemerintah dalam sepuluh tahun terakhir berkali-kali membatalkan aturan tentang sertifikasi industri kelapa sawit yang lestari (sertifikasi ISPO) akibatnya pendekatan green growth economic belum dapat terwujud pada industri kelapa sawit. Metode Penulisan dalam penelitian ini yuridis normatif dengan fokus melakukan kajian yuridis terhadap implementasi konsep hukum lingkungan green growth economic terhadap kebijakan sertifikasi pada industri kelapa sawit. Hasil kajian penelitian ini menunjukkan aturan yang tidak jelas dan mengikat terkait sertifikasi ISPO (hanya bersifat voluntary). Selain itu sertifikasi ISPO hanya memberi kewajiban tanpa memberi insentif apapun bagi industri kelapa sawit. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan sertifikasi internasional yakni RSPO, selain memberi kewajiban tetapi juga mampu memberikan insentif berupa harga yang premium menyebabkan sertifikasi ISPO tidak dapat diterapkan secara efektif guna menunjang green growth economic.
MENGURAI SIFAT TRANSAKSIONAL PADA PENERBITAN PERIZINAN INDUSTRI KELAPA SAWIT Christiawan, Rio
Bina Hukum Lingkungan Vol. 5 No. 1 (2020): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 1, Oktober 2020
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Industri kelapa sawit merupakan industri strategis nasional yang menghasilkan sumber devisa terbesar bagi Indonesia. Persoalan industri kelapa sawit adalah sifat investasi jangka panjang, mengingat panen baru dapat dilakukan setelah 3-4 tahun setelah penanaman, investor harus mengurus perizinan teknis dalam jumlah yang banyak serta melalui prosedur yang birokratis, mengingat hingga saat ini banyak perizinan teknis belum dapat diurus melalui online single submission (OSS). Potensi tindakan koruptif terjadi mengingat pengurusan perizinan teknis yang panjang dan birokratis sedangkan investor perlu segera melakukan penanaman dan mendapatkan sertipikat atas tanah guna keperluan pembiayaan. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana mengantisipasi sifat koruptif dan penerbitan perizinan teknis kelapa sawit. Metode dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pengambilan data secara kepustakaan dengan cara berpikir deduktif dalam melakukan verifikasi data.
EVALUASI KEBIJAKAN MORATORIUM PADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT Christiawan, Rio
Veritas et Justitia Vol. 6 No. 1 (2020): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v6i1.3364

Abstract

In 2018, the Indonesian government issued Presidential Instruction No. 8 of 2018 re. suspension and evaluation of palm oil plantation permits and boosting of its productivity (Moratorium policy).  This article is written as a critique, using a legal-dogmatic approach, directed towards this policy. It is noted that there exists uncertainty about which license, from the web of existing and relevant permits-licenses, are going to be suspended and evaluated. This legal uncertainty in the final analysis hampers the effort to make Indonesia prosperous as aspired by the 1945 Constitution (Art. 33).
Foreign Direct Investment in ASEAN Airline Industry Christiawan, Rio; Zuan, Haris; Jusoh, Sufian; Nugraha, Ridha Aditya
Hasanuddin Law Review VOLUME 10 ISSUE 1, APRIL 2024
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/halrev.v10i1.4903

Abstract

The development of aviation market in Southeast Asia after the Covid-19 pandemic is promising. More aircraft are delivered to the Asia-Pacific region, including the Association of South East Asian Nations (ASEAN) Member States. The introduction of ASEAN Open Skies (also known as ASEAN Single Aviation Market) a decade earlier together with ASEAN Economic Community Blueprint 2025 goals for an integrated and cohesive regional economy highlight the importance of a seamless air connectivity. Liberalisation of the airline industry in ASEAN Member States is crucial to restart the airline industry pre-pandemic and to grasp the so-called Asian century momentum. However, ASEAN Member States are reluctant towards liberalisation efforts, maintaining protectionism on both freedoms of the air (traffic rights) as well as foreign direct investment (ownership and control). Existing legal framework at regional level, namely ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) and ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA), only received lukewarm attention from ASEAN Member States. This article discusses the urgency to recall the commitment of a gradual liberalisation based on AFAS and ATISA among the ASEAN Member States, the implementation of which will lead to the establishment of a regional community carrier which benefits ASEAN citizens.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PEMILIK ANJUNGAN TUNAI MANDIRI(ATM) SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA SKIMMIN Siregar, Desy Yurita; Christiawan, Rio; Saputera, Januar Agung
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 23, No 3 (2024): Edisi Mei 2024
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhk.v23i3.9228

Abstract

As a business practice, banks play an important role in collecting money from the public in the form of deposits, and channeling it into the form of credit or other forms, so that, banks aim to improve the standard of living of the people or the economy of a country. . Automated Teller Machines (ATMs) are one of the items that have emerged from technology in the banking sector that can facilitate transaction activities without the need to visit bank tellers due to advances in the times and technology. The development of a technology can have a positive impact and a detrimental impact, one of which is the emergence of cybercrime (Cyber Crime) in the banking world which is commonly referred to as skimmingcrimes. The type of normative legal research is used as research on the rule of law, the level of norms, principles, philosophies, theories and the rule of law itself, with an approach to legislation (Statute Approach). Then the purpose of this study is to find out how to protect the law for customers who own automated teller machines (ATMs) who experience skimming crimes and how to apply sanctions against perpetrators for skimming crimes on automated teller machines (ATMs), so that it can be concluded that every criminal act in skimming crimes may be sentenced to criminal sanctions and administrative sanctions for those who are proven to have done so.therefore the application of criminal sanctions used in the crime of skimming is contained in article 30 paragraph (2) jo 46 paragraph (2) of Law Number 11 of 2008 which has been amended into Law No. 19 of 2016 jo article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code jo article 363 of the Criminal Code Keywords: Skimming, Legal Protection, Application of Criminal Sanctions
KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI Christiawan, Rio
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 9 No. 2 (2020): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v9i2.630

Abstract

Abstrak:Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pada pemerintahan Presiden Joko Widodo sehingga dalam hal ini pekerjaan konstruksi menjadi sangat penting untuk menunjang misi pembangunan Presiden. Mengingat pentingnya pelaksanaan pekerjaan konstruksi guna pembangunan maka secara hukum harus dibarengi dengan adanya kepastian hukum terkait pelaksanaan kontrak konstruksi yang dibuat oleh para pihak. Persoalannya dalam hal ini kontrak yang pada awalnya dibuat untuk mewujudkan kepastian hukum kini justru dengan instrument hukum yang ada termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi justru dipandang menimbulkan ketidakpastian hukum karena kontrak yang seharusnya masuk dalam domain hukum perdata menjadi dimungkinkan masuk dalam ranah hukum pidana. Banyaknya pelaku usaha yang menghadapi persoalan pidana terkait dengan pelaksanaan kontrak konstruksi justru dipandang sebagai hambatan pembangunan dan investasi yang disebabkan karena ketidakpastian hukum.Kata kunci: Kepastian Hukum; Kontrak; Pekerjaan Konstruksi; Hambatan Pembangunan 
KEKUATAN PERJANJIAN HOMOLOGASI TERHADAP KEDUDUKAN BANK SEBAGAI KREDITUR SEPARATIS Christiawan, Rio
Jurnal Yudisial Vol. 15 No. 1 (2022): ARBITRIO IUDICIS
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v15i1.490

Abstract

ABSTRAK Latar belakang penulisan ini adalah Putusan Nomor 251/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst yang mengesahkan perjanjian homologasi dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang. Perkara ini dimohonkan oleh para kreditur terhadap PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit. Majelis hakim mengesahkan perjanjian homologasi berdasarkan laporan dari hakim pengawas yang menyatakan bahwa telah tercapai suatu perdamaian antara PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan para krediturnya. Putusan perdamaian (homologasi) tersebut menimbulkan persoalan bagi Lembaga Pembiayaan Indonesia Eximbank sebagai kreditur separatis. Masalah utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah bahwa putusan penundaan kewajiban pembayaran utang yang bersifat final and binding menimbulkan tafsiran yang beragam terkait substansi dokumen jaminan dalam pengesahan perjanjian homologasi. Substansi dokumen jaminan yang tidak ditentukan secara konkret pada pengesahan perjanjian homologasi menyebabkan keseimbangan kedudukan dan perlindungan bagi bank sebagai kreditur separatis tidak dapat diberikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data diambil melalui studi kepustakaan. Data kemudian diveri kasi secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika perjanjian homologasi dipergunakan sebagai dasar pembuatan dokumen jaminan tambahan maka substansi dokumen jaminan tambahan tersebut menjadi tidak pasti karena tidak diatur secara detail dalam perjanjian homologasi. Klausul pemberian jaminan khusus dan kondisi pembayaran piutang adalah bagian pokok dari kesepakatan damai yang akan disahkan dalam proses homologasi di pengadilan niaga. Kedua bagian pokok tersebut harus ditentukan secara spesifik.Kata kunci: homologasi; penundaan kewajiban pembayaran utang; kreditur separatis. ABSTRACT This paper is underlain by Decision Number 251/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst which rati ed the homologation agreement in the case of suspension of debt payment obligations. The creditors led this case against PT Tebo Indah and PT Pratama Agro Sawit. The panel of judges rati ed the homologation agreement based on a report from the supervisory judge which stated that a peace agreement was reached between PT Tebo Indah, PT Pratama Agro Sawit, and their creditors. This agreement caused a problem for the Indonesia Eximbank Financing Agency as a separatist creditor. The main issue of this study is that the suspension of debt payment obligations decision, which is nal and binding, leads to various interpretations regarding the substance of the guaranteed document in the rati cation of the homologation agreement. The substance of the guaranteed document that is not speci ed concretely in the rati cation of the homologation agreement makes a balance position and protection for the bank as the separatist creditor cannot be provided. This study uses a normative juridical method. The author took the data through a literature study and veri ed them deductively. The study indicates that if the homologation agreement is used as a base for composing additional guarantee documents, then its substance becomes uncertain because it is not speci ed in the homologation agreement. Clauses of granting special guarantees and conditions for payment of receivables are the main part of the peace agreement, which will be rati ed in the homologation process in the commercial court. The two main parts must be set speci cally. Keywords: homologation; suspension of debt payment obligations; separatist creditors.
Sanksi Pelatihan Kerja terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Nunsuhaini; Basuki Rekso Wibowo; Rio Christiawan; Tuti Widyaningrum
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.5.1.9070.962-968

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan keadilan kepada anak, khususnya dalam penjatuhan sanksi bagi mereka yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Keadilan tersebut diukur dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Namun, dalam praktiknya, terdapat kesenjangan di mana pidana penjara lebih sering digunakan daripada alternatif lain. Profesor Acmad Ali dalam bukunya "Menguak Tabir Hukum" menjelaskan bahwa penyelesaian perkara hukum terakhir dilakukan melalui pranata pengadilan melalui putusan hakim. Putusan tersebut hanya mempertimbangkan unsur-unsur delik dari dakwaan, tanpa memperhatikan secara mendalam kepentingan terbaik anak. Sebagai contoh, dalam kasus anak, pidana penjara cenderung lebih banyak dijatuhkan daripada alternatif lainnya. Padahal, pidana penjara seharusnya merupakan opsi terakhir, terutama jika pelanggaran yang dilakukan anak tidak serius dan tidak menimbulkan dampak besar bagi masyarakat. Permasalahan yang dibahas meliputi analisis mengenai penjatuhan sanksi pelatihan kerja untuk mewujudkan asas kepentingan terbaik untuk anak, serta seperti apa rasio legislatif seharusnya mengoptimalkan sistem tersebut sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan mengacu pada berbagai sumber hukum seperti undang-undang, buku, dan data dari internet serta wawancara dengan Hakim Anak. Hasil penelitian mengatakan bahwa dalam penjatuhan sanksi untuk anak, hakim seharusnya lebih memperhatikan kepentingan masa depan anak. Tindakan tersebut tidak hanya mempertimbangkan kepastian hukum, tetapi juga keadilan bagi korban, anak, dan masyarakat secara keseluruhan. Terutama untuk tindak pidana ringan, seperti pencurian biasa atau tawuran tanpa korban jiwa, sanksi yang bersifat pembinaan dan pendidikan seperti pelatihan kerja seharusnya lebih diutamakan daripada pidana penjara untuk menghindari stigma yang merugikan bagi anak
Co-Authors Aby Hartanto Advitama, Dave Azharie, Ade Basuki Rekso Wibowo Basuki Rekso Wibowo Carol Rosalyn Manoi Dave Advitama Dave Advitama Etta Natasha Ritonga Gunawan Widjaja Handoko Limaho Hardi Fardiansyah Hardi Fardiansyah Iqbal - Rendywiranto Jusoh, Sufian Limaho, Handoko Mella Ismelina Farma Rahayu Nunsuhaini Nunsuhaini Nur Sukma Indri Yanti Nurhasanah, Nia Pramono, Rudy Ricky Thio Ridha Aditya Nugraha Samsuto Samsuto Saputera, Januar Agung Sephin Fitriah Siregar, Desy Yurita Thalia Thalia Timbo Mangaranap Sirait Tuti Widyaningrum Tuti Widyaningrum Wibowo, Basuki Rekso Widyaningrum, Tuti Yasmirah Mandasari Saragih Zuan, Haris