Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.22
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura Veritas et Justitia Hasanuddin Law Review Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Widya Yuridika Bina Hukum Lingkungan BINAMULIA HUKUM Jurnal Yudisial JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Mulawarman Law Review Al-Ittizaan : Jurnal Bimbingan Konseling Islam JOELS: Journal of Election and Leadership Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Hukum Sehasen Yuridika Berdikari : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Eduvest - Journal of Universal Studies Journal of Management and Creative Business JURNAL HUKUM STAATRECHTS Binamulia Hukum
Christiawan, Rio
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Neuroscience Physics Social Sciences

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
Guaranteeing the Protection of Citizens' Voting Rights in accordance with the Constitution in the Pancasila State in the 2024 Presidential Election Dave Advitama; Wibowo, Basuki Rekso; Christiawan, Rio; Widjaja, Gunawan
JOELS: Journal of Election and Leadership Vol. 6 No. 1 (2025): JOELS: Journal of Election and Leadership
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/02pqaz60

Abstract

Elections as a process of changing national leadership are reflected in the 2024 presidential general election which will elect the president for the next five years. In the 2024 presidential election there will be guarantees and protection for human rights, including political rights, especially the right to vote and be elected through a process of political contestation. But in practice, there are many violations of politics, especially people's right to vote. This research aims to see to what extent the legal rules in the 2024 presidential election guarantee and protect citizens' voting rights in accordance with the constitution in the Pancasila country. This research method is literature study. The results of the research are that there are several legal regulations that protect citizens' voting rights, including Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution, Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution, Article 28I paragraph (2) of the 1945 Constitution, Constitutional Court Decision Number: 011-017/ PUU-I/2003, Constitutional Court Decision Number: 102/PUU-VII/2009, article 43 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights (HAM) and Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The conclusion of the research is that existing legal regulations seek to guarantee and provide protection to citizens so that they can channel their voting rights properly as a form of channeling citizens' political rights and citizens' rights in providing strong legitimacy to the president and vice president of the Republic of Indonesia 2024-2024.
MENGURAI SIFAT TRANSAKSIONAL PADA PENERBITAN PERIZINAN INDUSTRI KELAPA SAWIT Christiawan, Rio
Bina Hukum Lingkungan Vol. 5 No. 1 (2020): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 1, Oktober 2020
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Industri kelapa sawit merupakan industri strategis nasional yang menghasilkan sumber devisa terbesar bagi Indonesia. Persoalan industri kelapa sawit adalah sifat investasi jangka panjang, mengingat panen baru dapat dilakukan setelah 3-4 tahun setelah penanaman, investor harus mengurus perizinan teknis dalam jumlah yang banyak serta melalui prosedur yang birokratis, mengingat hingga saat ini banyak perizinan teknis belum dapat diurus melalui online single submission (OSS). Potensi tindakan koruptif terjadi mengingat pengurusan perizinan teknis yang panjang dan birokratis sedangkan investor perlu segera melakukan penanaman dan mendapatkan sertipikat atas tanah guna keperluan pembiayaan. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana mengantisipasi sifat koruptif dan penerbitan perizinan teknis kelapa sawit. Metode dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pengambilan data secara kepustakaan dengan cara berpikir deduktif dalam melakukan verifikasi data.
Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik Sebagai Alat Kontrol dan Payung Hukum bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Menghadapi Bonus Demografi 2030 Advitama, Dave; Christiawan, Rio; Widyaningrum, Tuti; Mangaranap Sirait, Timbo
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 15 No. 2 (2024): Surya kencana Satu
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v15i2.44586

Abstract

Pada tahun 2030 jumlah kelompok usia produktif akan menjadi dua kali lipat, bonus demografi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan produktivitas dalam memasuki era transformasi digital. Dalam pelaksanaannya adanya bonus demografi pada era digitalisasi dan teknologi informasi, selain dapat memberikan efek positif bagi produktivitas juga dapat memberikan efek negatif, diantaranya semakin maraknya tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan informasi dan teknologi transaksi elektronik, bahkan karena kemudahan dan kecanggihan teknologi yang ada, kejahatan dapat dilakukan melalui lintas batas suatu negara. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan upaya penegakan dan penanggulangan khususnya dibidang hukum pidana dengan tetap memperhatikan norma -norma yang hidup dalam masyarakat. Keberadaan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO8 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (”UU ITE”) diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha, sehingga produktivitas bonus demografi menjadi maksimal dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.
Legal Politics as a Component for Improving the Minimum Service Standard for Early Childhood Education Nurhasanah, Nia; Farma Rahayu, Mella Ismelina; Christiawan, Rio; Widyaningrum, Tuti
Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam Vol 6, No 2 (2023): Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam
Publisher : Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/ittizaan.v6i2.30279

Abstract

Based on the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the fourth paragraph refers to the ideals to be implemented within a single composition of the Republic of Indonesia. Article 28 C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia mandates that every person has the right to develop himself through meeting his basic needs, has the right to receive education and to benefit from science and technology, arts and culture, to improve for the quality of his life and for the welfare of humanity. This research aims to analyze legal politics in implementing the fulfillment of Minimum Service Standards (SPM) in Early Childhood Education (PAUD) in Indonesia. This research is normative legal research with a normative juridical approach. The research results show that the implementation of SPM in the PAUD sector is very important to ensure that every young child receives quality educational services. Article 11 of Government Regulation Number 2 of 2018 concerning Minimum Service Standards explains that local governments are obliged to implement SPM to fulfill the types of basic services and quality of basic services that every citizen has the right to receive. The implication is that the implementation of Minimum Service Standards (SPM) in Early Childhood Education (PAUD) is very important to ensure that every young child in Indonesia receives quality educational services, which ultimately contributes to improving the quality of life and human welfare.
Implementasi Green Growth Economic pada Industri Kelapa Sawit melalui Sertifikasi ISPO Christiawan, Rio
Jurnal Mulawarman Law Review Vol 5 No 1: Mulawarman Law Review - June 2020
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v5i1.323

Abstract

Industri kelapa sawit merupakan industri strategis nasional karena selain sebagai penyumbang devisa terbesar juga memiliki dampak besar terhadap perekonomian di Indonesia. Tidak dapat dikesampingkan fakta bahwa industri kelapa sawit juga menimbulkan sejumlah dampak negatif bagi lingkungan. Perdebatan dari kalangan konservasitisme dan developmentalis terkait kelanjutan pengelolaan sumber daya alam tidak akan menyelesaikan akar masalah sebenarnya. Pemerintah perlu mengatur kelanjutan pengembangan industri strategis kelapa sawit. Persaoalan dalam penulisan ini adalah pemerintah dalam sepuluh tahun terakhir berkali-kali membatalkan aturan tentang sertifikasi industri kelapa sawit yang lestari (sertifikasi ISPO) akibatnya pendekatan green growth economic belum dapat terwujud pada industri kelapa sawit. Metode Penulisan dalam penelitian ini yuridis normatif dengan fokus melakukan kajian yuridis terhadap implementasi konsep hukum lingkungan green growth economic terhadap kebijakan sertifikasi pada industri kelapa sawit. Hasil kajian penelitian ini menunjukkan aturan yang tidak jelas dan mengikat terkait sertifikasi ISPO (hanya bersifat voluntary). Selain itu sertifikasi ISPO hanya memberi kewajiban tanpa memberi insentif apapun bagi industri kelapa sawit. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan sertifikasi internasional yakni RSPO, selain memberi kewajiban tetapi juga mampu memberikan insentif berupa harga yang premium menyebabkan sertifikasi ISPO tidak dapat diterapkan secara efektif guna menunjang green growth economic.
MENGURAI SIFAT TRANSAKSIONAL PADA PENERBITAN PERIZINAN INDUSTRI KELAPA SAWIT Christiawan, Rio
Bina Hukum Lingkungan Vol. 5 No. 1 (2020): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 1, Oktober 2020
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Industri kelapa sawit merupakan industri strategis nasional yang menghasilkan sumber devisa terbesar bagi Indonesia. Persoalan industri kelapa sawit adalah sifat investasi jangka panjang, mengingat panen baru dapat dilakukan setelah 3-4 tahun setelah penanaman, investor harus mengurus perizinan teknis dalam jumlah yang banyak serta melalui prosedur yang birokratis, mengingat hingga saat ini banyak perizinan teknis belum dapat diurus melalui online single submission (OSS). Potensi tindakan koruptif terjadi mengingat pengurusan perizinan teknis yang panjang dan birokratis sedangkan investor perlu segera melakukan penanaman dan mendapatkan sertipikat atas tanah guna keperluan pembiayaan. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana mengantisipasi sifat koruptif dan penerbitan perizinan teknis kelapa sawit. Metode dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pengambilan data secara kepustakaan dengan cara berpikir deduktif dalam melakukan verifikasi data.
EVALUASI KEBIJAKAN MORATORIUM PADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT Christiawan, Rio
Veritas et Justitia Vol. 6 No. 1 (2020): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v6i1.3364

Abstract

In 2018, the Indonesian government issued Presidential Instruction No. 8 of 2018 re. suspension and evaluation of palm oil plantation permits and boosting of its productivity (Moratorium policy).  This article is written as a critique, using a legal-dogmatic approach, directed towards this policy. It is noted that there exists uncertainty about which license, from the web of existing and relevant permits-licenses, are going to be suspended and evaluated. This legal uncertainty in the final analysis hampers the effort to make Indonesia prosperous as aspired by the 1945 Constitution (Art. 33).
Foreign Direct Investment in ASEAN Airline Industry Christiawan, Rio; Zuan, Haris; Jusoh, Sufian; Nugraha, Ridha Aditya
Hasanuddin Law Review VOLUME 10 ISSUE 1, APRIL 2024
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/halrev.v10i1.4903

Abstract

The development of aviation market in Southeast Asia after the Covid-19 pandemic is promising. More aircraft are delivered to the Asia-Pacific region, including the Association of South East Asian Nations (ASEAN) Member States. The introduction of ASEAN Open Skies (also known as ASEAN Single Aviation Market) a decade earlier together with ASEAN Economic Community Blueprint 2025 goals for an integrated and cohesive regional economy highlight the importance of a seamless air connectivity. Liberalisation of the airline industry in ASEAN Member States is crucial to restart the airline industry pre-pandemic and to grasp the so-called Asian century momentum. However, ASEAN Member States are reluctant towards liberalisation efforts, maintaining protectionism on both freedoms of the air (traffic rights) as well as foreign direct investment (ownership and control). Existing legal framework at regional level, namely ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) and ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA), only received lukewarm attention from ASEAN Member States. This article discusses the urgency to recall the commitment of a gradual liberalisation based on AFAS and ATISA among the ASEAN Member States, the implementation of which will lead to the establishment of a regional community carrier which benefits ASEAN citizens.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PEMILIK ANJUNGAN TUNAI MANDIRI(ATM) SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA SKIMMIN Siregar, Desy Yurita; Christiawan, Rio; Saputera, Januar Agung
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 23, No 3 (2024): Edisi Mei 2024
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhk.v23i3.9228

Abstract

As a business practice, banks play an important role in collecting money from the public in the form of deposits, and channeling it into the form of credit or other forms, so that, banks aim to improve the standard of living of the people or the economy of a country. . Automated Teller Machines (ATMs) are one of the items that have emerged from technology in the banking sector that can facilitate transaction activities without the need to visit bank tellers due to advances in the times and technology. The development of a technology can have a positive impact and a detrimental impact, one of which is the emergence of cybercrime (Cyber Crime) in the banking world which is commonly referred to as skimmingcrimes. The type of normative legal research is used as research on the rule of law, the level of norms, principles, philosophies, theories and the rule of law itself, with an approach to legislation (Statute Approach). Then the purpose of this study is to find out how to protect the law for customers who own automated teller machines (ATMs) who experience skimming crimes and how to apply sanctions against perpetrators for skimming crimes on automated teller machines (ATMs), so that it can be concluded that every criminal act in skimming crimes may be sentenced to criminal sanctions and administrative sanctions for those who are proven to have done so.therefore the application of criminal sanctions used in the crime of skimming is contained in article 30 paragraph (2) jo 46 paragraph (2) of Law Number 11 of 2008 which has been amended into Law No. 19 of 2016 jo article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code jo article 363 of the Criminal Code Keywords: Skimming, Legal Protection, Application of Criminal Sanctions
Co-Authors Advitama, Dave Azharie, Ade Basuki Rekso Wibowo Carol Rosalyn Manoi Dave Advitama Dave Advitama Etta Natasha Ritonga Gunawan Widjaja Handoko Limaho Hardi Fardiansyah Hardi Fardiansyah Jusoh, Sufian Limaho, Handoko Mella Ismelina Farma Rahayu Nunsuhaini Nur Sukma Indri Yanti Nurhasanah, Nia Pramono, Rudy Ricky Thio Ridha Aditya Nugraha Saputera, Januar Agung Sephin Fitriah Siregar, Desy Yurita Thalia Thalia Timbo Mangaranap Sirait Tuti Widyaningrum Tuti Widyaningrum Wibowo, Basuki Rekso Widyaningrum, Tuti Zuan, Haris