Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : JGISE-Journal of Geospatial Information Science and Engineering

Evaluasi Pemanfaatan Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi untuk Percepatan Pembuatan Peta Blok Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) secara Partisipatif di Desa Triharjo, Kabupaten Bantul, DIY Aristalindra, Fauzia; Santosa, Purnama Budi; Diyono, Diyono; Subaryono, Subaryono
Jurnal Geospasial Indonesia Vol 3, No 1 (2020): June
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jgise.55788

Abstract

The recent advances of remote sensing technology development can support government needs including cadastral related purposes. One of the purposes is to supply geospatial data especially land parcel maps for land and tax value inventory. This research tries to evaluate the utilization of Quickbird Satellite image for updating land and building (PBB-P2) block maps in Bantul Regency, Yogyakarta Province of Indonesia. The image was recorded in 2014 with resolution of 0.6 meter and has been ortho-rectified. Evaluation is conducted by analyzing the utilization of the image as the base map for deriving land parcel maps according to the Decree of Tax Director General number: KEP-533/PJ/2000. The process was firstly done by digitizing land parcel boundaries on Quickbird image to produce block maps. The process was done by the community through participatory mapping. The resulting block maps then were compared with land registration map from National Land Agency. The evaluation was focused on the accuracy of land parcel position as well as the resulting land areas. For this purpose the land registration map is regarded as the reference data. By focusing on the 51 sample data in Triharjo Village, statistical test was conducted to evaluate the accuracy of the resulting areas of the digitized land parcel map. The results show that 47 samples comply with a tolerance requirement of 10% according to the Decree of Tax Directorate number KEP-533/PJ/2000’. In addition, the t-test analysis with a significant level of 5% indicates that there is no significant difference of area between the digitized land parcel data with land registration map. Based on the results, it is concluded that ortho-rectified QuickBird image is sufficient for producing of land and building tax (PBB-P2) block maps.
Pengembangan Sistem Informasi Lokasi Kejahatan Jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta Diyono, Diyono
Jurnal Geospasial Indonesia Vol 7, No 1 (2024): June
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jgise.91254

Abstract

Kejahatan jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan masalah serius di tengah status DIY sebagai kota pelajar dan tujuan pariwisata. Dibangunnya sistem informasi yang menyajikan data kejahatan jalanan di DIY merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah ini. Penyusunan sistem ini terdiri dari tahap perencanaan, analisis kebutuhan, desain konseptual, pengembangan sistem, pengujian, dan pemeliharaan. Sistem informasi ini menyimpan data kejahatan jalanan yang bersumber dari kepolisian pada perangkat manajemen basisdata. Penyusunan konsep create, read, update, dan delete (CRUD) dalam sistem ini memungkinkan data pada basisdata dapat ditambahkan, disunting, dan dihapus oleh pengelola sistem. Hasil pengujian terhadap 5 aspek kebergunaan sistem pada pengguna menghasilkan persentase tingkat persetujuan sebesar 89,51%, sehingga tanggapan pengguna terletak di daerah “setuju” terhadap kebergunaan sistem informasi ini. Sementara itu, hasil pengujian pada pengelola menghasilkan persentase tingkat persetujuan sebesar 90%, sehingga tanggapan pengelola terletak di daerah “setuju” terhadap kebergunaan sistem informasi ini. Dengan demikian, pembuatan sistem informasi ini telah berhasil mendapatkan tanggapan yang baik dalam menyajikan informasi persebaran kejahatan jalanan di DIY.
Pemetaan Lokasi Potensi Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Purbalingga Putri, Divina Diananda; Diyono, Diyono
Jurnal Geospasial Indonesia Vol 8, No 1 (2025): June
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jgise.104750

Abstract

Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu daerah dengan sektor industri sebagai faktor utama pendorong pertumbuhan ekonominya. Lokasi industri sering kali mendapat masalah lingkungan, terutama ketika lokasi industri tersebut tidak sesuai dengan tata ruang. Oleh sebab itu, pemilihan lokasi Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang potensial dan sesuai dengan tata ruang menjadi penting agar dampak negatifnya terhadap masyarakat dan lingkungan dapat diminimalkan. Analisis geospasial menggunakan Sistem Informasi Geospasial (SIG) serta pengambilan keputusan dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) menjadi alat penting dalam menentukan lokasi potensial KPI. Dalam kajian ini lokasi potensial KPI dilakukan dengan mempertimbangkan sembilan kriteria dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020. Metode AHP digunakan dalam perhitungan untuk mengetahui nilai bobot dari setiap kriteria yang digunakan untuk pemetaan lokasi KPI. Hasil pembobotan menggunakan AHP mendapatkan nilai rasio konsistensi antar kriteria sebesar 0,03 yang artinya kriteria dan bobot yang digunakan sudah sesuai jika digunakan dalam penentuan kesesuaian kawasan KPI. Berdasarkan hasil pemetaan kesesuaian dapat identifikasi ada dua jenis KPI yang dapat dikembangkan di Kabupaten Purbalingga, yaitu: Kawasan Industri di Kecamatan Kemangkon dengan luas lahan total 132,165 ha, dan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) yang dapat dikembangkan di 10 Kecamatan dengan luas lahan keseluruhan 565,338 ha. Lokasi-lokasi tersebut kemudian dipetakan dan divisualisasikan dalam peta web untuk memudahkan diseminasi penggunaannya. Evaluasi lokasi industri eksisting juga dilakukan untuk melihat kesesuaian lokasi industri yang sudah ada tersebut dengan rencana ruang yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil dari evaluasi diketahui ada 15 lokasi dari 55 lokasi industri eksisting yang belum sesuai dengan tata ruang yang ditetapkan untuk kegiatan industri.