Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah

EFEKTIVITAS USIA KERJA (ASN) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 DI KABUPATEN GOWA Haeriah, Haeriah; HL, Rahmatiah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 1 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article discusses the effectiveness of the working age of state civil servant teachers based on Law number 5 of 2014 concerning state civil servants. This research raises the implementation of the productive age of state civil servant teachers and the efforts made by schools to increase teacher productivity and Islamic legal views regarding the productive age of state civil servant teachers. It is hoped that the regional government will increase the number or appoint teachers with the status of civil servants at this school for the progress of this school and take into account the welfare of its teaching staff and it is hoped that the teaching staff, both civil servants and non-civil servants, will remain trustworthy in carrying out their teaching duties. future future nationals.
PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP BAGI KORUPTOR DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM Salihah, Ulfatus; HL, Rahmatiah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan pidana penjara seumur hidup bagi narapidana korupsi di Indonesia ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia dan hukum Islam. Jenis penelitian ini tergolong library research. Penelitian ini menunjukkan bahwa Hak Asasi Manusia pada prinsipnya meligitimasi penerapan penjara seumur hidup sebagai bentuk perwujudan dalam menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang. Dalam konsep HAM, seseorang harus mendahulukan kewajiban dari pada hak, hak akan hilang apabila kewajiban tidak terpenuhi. Bahkan dengan adanya pemenuhan kewajiban, hak akan timbul dengan sendirinya. Demikian pula dalam hukum Islam yang mengatur hak dan kewajiban manusia secara komprensif, termasuk pengaturan hukum bagi pelaku tindak pidana. Hukum Islam menggolongkan hukuman bagi terpidana korupsi dalam pidana ta’zir, yang hukumannya diserahkan kepada pemerintah dan hakim suatu negara.Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Hukum Islam; Korupsi; Pidana Seumur Hidup
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SINJAI TELAAH HUKUM TATA NEGARA ISLAM Junaid, Bismar; Jafar, Usman; HL, Rahmatiah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 4 No 1 (2023): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to examine and analyze environmental preservation in Sinjai Regency in the study of Islamic constitutional law. The research method used is field research (field research) which is qualitative descriptive with a juridical approach and a Syar'i normative approach. The results of this study indicate that the Regional Government of Sinjai Regency through the Environment and Forestry Service has carried out various work programs related to environmental preservation such as waste bank management, biopori (water absorption), tree planting in urban and coastal areas, institutional coordination in planning and making irrigation canal. In addition, the supporting factors in environmental preservation in Sinjai Regency are the availability of qualified human resources while the inhibiting factors for environmental preservation are the lack of budget, integrated planning, preparation of work programs, evaluation and monitoring of environmental development, and the availability of infrastructure such as reference laboratories to serve as reference for the regional sector and society in controlling pollution and environmental damage. In addition, preserving the environment from the siyasaH syar’iyyah perspective is both a responsibility and a mandate for humans as caliphs on earth.
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Aswinda, Aswinda; Jafar, Usman; HL, Rahmatiah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat, dengan fokus permasalahan yaitu bagaimana bentuk pertanggungjawaban dan faktor yang memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng, khususnya di Daerah Pemilihan (Dapil) III. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian yuridis normatif dan pendekatan teologis normatif atau syar’i. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban Anggota DPRD kabupaten Bantaeng dalam bidang legislasi, anggaran dan pengawasan sudah berjalan dengan baik meskipun belum optimal, karena disebabkan oleh pelbagai faktor, namun DPRD Kabupaten Bantaeng tetap berkomitmen dan mengupayakan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat yang diwakilinya. Salah satu bentuk pertanggungjawaban Anggota DPRD adalah dengan secara aktif melakukan pengawasan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memastikan program-program pemerintahan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Faktor yang memengaruhi pelaksanaan pertanggungjawaban Anggota DPRD Dapil III Kabupaten Bantaeng adalah wilayah yang terlalu luas, sehingga menyulitkan dalam melakukan penyaringan aspirasi. Konsep siyasah syar’iyyah memandang bahwa pertanggungjawaban atas suatu pekerjaan yang diamanahkan adalah hal yang fundamental dan diistilahkan dengan kata itqan, yang substansinya menuntut sikap propesionalitas dan akuntabilitas.Kata Kunci: Anggota DPRD; Pertanggungjawaban; Siyasah Syar’iyyah
PENERAPAN PRINSIP CHECK AND BALANCES DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Hidayat, Andi Dirga Ardana; Hamsir, Hamsir; HL, Rahmatiah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 3 No 1 (2022): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study is to find out the application of the principle of check and balances in executive and legislative relations in the Selayar Islands Regency Government in the perspective of Islamic law. This research is qualitative research with normative, sociological, and syar'i juridical approaches. The results of this study show that the application of the principle of check and balances between the executive and the legislature has been carried out in accordance with the provisions, it can be seen from the implementation of the supervisory function by the legislature to every policy planned and carried out by the executive, so that the stability of the government in Selayar Islands Regency is created. Although the principle of check and balances was not found to be applied in the time of the Prophet, but as long as the principle of mutual balance and mutual control between branches of power is intended to achieve benefit, then the application of the principle is not contrary to sharia.