Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

Adaptasi Kehidupan Baru di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Mulyawan, Agus; Kristian, Kristian
Banua Law Review Vol 2, No 1 (2020): October
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.797 KB) | DOI: 10.32801/balrev.v2i1.11

Abstract

Dalam Undang-Undang Kebencanaan terdapat 3 (tiga) klasifikasi bencana, yakni Bencana Alam, Bencana Non Alam, dan Bencana Sosial. Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan sebuah virus/wabah yang menyebar di area geografis yang luas yang disebut dengan Epidemi. Epidemi dimaksud dalam Undang-Undang Kebencanaan terkategori sebagai sebuah bencana non alam. Karakteristik Undang-Undang Kebencanaan di Negara Indonesia dalam rangka penanggulangan bencana belum merinci secara jelas mekanisme pencegahan dan penanganan bencana antara bencana alam, non alam dan bencana sosial. Sistem penormaan di negara Indonesia mengatur tugas dalam pelaksanaannya secara terintegrasi yang dipahami sebagai aktivitas penanggulangan saat sebelum terjadi bencana, saat tanggap darurat dan setelah terjadi bencana, yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, menghindari, dan memulihkan diri dari dampak bencana. Dalam perkembangan saat ini perlu sebuah regulasi yang mengatur mekanisme penanggulangan pada tiap-tiap kategori bencana. Penanganan bencana alam ternyata mengalami hal yang tidak sama ketika negara dihadapkan pada penyelesaian dan penanggulangan masalah bencana non alam (epidemi). Kebijakan adaptasi kehidupan baru di era pandemi Covid-19 secara hukum memerlukan adanya sebuah norma yang secara jelas menggambarkan kondisi masyarakat yang teratur, tertib dan sadar hukum. Kehidupan baru masyarakat diwajibkan pada kepatuhan dan ketaatan melaksanakan segala bentuk ketentuan yang diatur dalam aturan protokol kesehatan. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar disisi lain tentu menyebabkan berbagai aspek kehidupan ikut terdampak. Pandemi Covid-19 telah mengubah tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Pandemi ini telah mengubah cara hidup manusia dari sesuatu yang sebelumnya tidak lumrah dilakukan kini menjadi sebuah kewajaran dan kewajiban. Oleh karenanya perlu dibentuk aturan pengetatan protokol kesehatan oleh pemerintah di daerah agar masyarakat tetap produktif serta aman dari Covid-19.
KAMPANYE KESADARAN HUKUM MELAWAN REVENGE PORN DALAM MELINDUNGI KELOMPOK RENTAN WANITA DAN ANAK DI KOTA PALANGKA RAYA Mulyawan, Agus; Jalianery, Joanita; Kristanto, Kiki; Kristian, Kristian; Yestati, Ariani; Putri, Aprilia; Kristanto, Natanael; Khistiany Yoessandy, Novarianty; Ayu Yolanda, Sintia; Lukas, Yuapri
Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa) Vol. 4 No. 11 (2025): Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa)
Publisher : CV SWA Anugerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.8765/krepa.v4i10.11898

Abstract

Abstract Adolescent women and children are vulnerable groups who are often subjected to various forms of legal violations, especially in the context of violence, exploitation and discrimination. Legal awareness campaigns are one of the effective strategies in increasing their understanding of legal rights and available protection mechanisms. This study aims to analyze the effectiveness of legal awareness campaigns in protecting adolescent women and children from legal threats that can harm them. The method used in this research is the Empirical Juridical approach with data collection techniques through interviews, observations, and literature studies. The results show that legal awareness campaigns involving community-based legal education, socialization through social media, and active participation from various stakeholders, such as government agencies, non-governmental organizations, and schools, have a significant impact in increasing understanding and legal awareness among adolescent women and children. Keywords: Protection, Revenge porn, Sexual Violence, Women and Children. Abstrak Kelompok remaja wanita dan anak merupakan kelompok rentan yang sering menjadi sasaran berbagai bentuk pelanggaran hukum, terutama dalam konteks kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Kampanye kesadaran hukum menjadi salah satu strategi efektif dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap hak-hak hukum serta mekanisme perlindungan yang tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kampanye kesadaran hukum dalam melindungi remaja wanita dan anak dari ancaman hukum yang dapat merugikan mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kampanye kesadaran hukum yang melibatkan pendidikan hukum berbasis komunitas, sosialisasi melalui media sosial, dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, seperti lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, serta sekolah, memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan remaja wanita dan anak. Kata kunci: Perlindungan, Revenge porn, Kekerasan Seksual, Wanita, dan Anak.
Withdrawal of Reports by Survivors of Sexual Violence Case Study: in The Central Kalimantan Polda Mawarni, Mira; Kristian, Kristian; Sangalang, Rizki Setyobowo
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 5 No. 4 (2025): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v5i4.50125

Abstract

Sexual violence remains a pressing concern in Indonesia, with thousands of cases reported annually, yet only a fraction proceed to trial due to the withdrawal of reports by victims. This study investigates the factors that influence survivors of sexual violence to withdraw their legal complaints, and the subsequent impact on the legal process, particularly within the jurisdiction of the Central Kalimantan Regional Police. Employing an empirical juridical research method, this study collects data through in-depth interviews with survivors, police officers, and representatives from victim support institutions. The findings reveal that social stigma, fear of retaliation, distrust in the legal system, and insufficient legal or psychological support often lead victims to abandon legal proceedings. Despite the legal framework provided by Law No. 12 of 2022 on Criminal Sexual Violence, procedural barriers such as evidentiary requirements and inconsistent application of victim protection laws persist. The research underscores the need for a stronger integration of legal support mechanisms, survivor-focused policies, and community education to ensure justice. These findings contribute to understanding the real-world limitations of the TPKS Law's implementation and call for systemic reforms to support victims more effectively.
The Ius Constituendum of an Equitable Dispute Resolution Mechanism for Constitutional Complaints Kristian, Kristian; Mujhad, M. Hadin; Murhaini, Suriansyah; Buana, Mirza Satria
Journal of Progressive Law and Legal Studies Том 3 № 02 (2025): Journal of Progressive Law and Legal Studies
Publisher : PT. Riset Press International

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59653/jplls.v3i02.1658

Abstract

The settlement of constitutional complaint disputes represents a legal mechanism that may be undertaken by a branch of judicial power, such as the Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi). This mechanism is intended to ensure the upholding of the law and the protection of citizens' constitutional rights. This mechanism has long been implemented in several countries—such as South Korea, Germany, and Thailand. However, in Indonesia, no legal framework currently governs constitutional complaints. The absence of such regulation has resulted in the lack of a legal mechanism for resolving cases involving violations of constitutional rights. This article examines two key aspects: first, the theory and practice of constitutional complaint dispute resolution, and second, the ius constituendum regarding constitutional complaint resolution in Indonesia. The study highlights the necessity of comprehensive regulation to ensure legal certainty and justice within the Indonesian legal system. The research adopts a normative juridical method, using statutory, case-based, conceptual, and comparative approaches.
Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Basic English for Tourism Melalui Kegiatan Praktisi Mengajar Tuminah, Tuminah; Kristian, Kristian; Serli, Serli; Aditya, Yolenta
Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/rjpkm.v6i2.5453

Abstract

Dalam memahami pembelajaran Bahasa Inggris khususnya Basic English for Tourism mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo mengalami kesulitan terutama dalam penggunaan Bahasa Inggris untuk praktik di dunia pariwisata. Metode yang digunakan dalam kegiatan Praktisi Mengajar kali ini adalah ceramah, tanya jawab, penggunaan gambar dan video, serta bermain peran. Sedangkan untuk evaluasinya dilakukan dengan pengisian kuesioner. Kegiatan Praktisi Mengajar ini berlangsung selama tiga bulan mulai dari Sosialisasi, pendaftaran, pengumuman dan pelaksanaan Praktisi Mengajar selama tiga bulan, dimulai pada tanggal 3 Oktober sd 18 Desember 2024. Dari hasil evaluasi yang didapat dari kegiatan Praktisi Mengajar ini dari 26 mahasiswa mengatakan bahwa kegiatan Praktisi Mengajar ini sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan mereka terutama dalam mata kuliah English for Tourism. 33,3% mahasiswa merasa puas dan 66,7% merasa sangat puas mengikuti kegiatan Praktisi Mengajar ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua mahasiswa mendapatkan manfaat dari kegiatan ini.
TICAK KACANG DALAM TRADISI ADAT DAYAK: TINJAUAN KESESUAIAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM Mulyawan, Agus; Ali, Nuraliah; Kristian, Kristian; Kurniawan, Oktarianus; Wijaya, Andika
The Juris Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i1.789

Abstract

Perkawinan picak kacang dijadikan solusi bagi pasangan yang tertangkap kumpul kebo dan juga memberikan waktu bagi pihak laki-laki untuk mengumpulkan dana yang cukup sampai bisa memenuhi syarat utama perkawinan adat Dayak nganju. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana perkawinan picak kacang ini membatasi hal-hal yang dilegalkan oleh perkawinan, kekuatan hukum, dan kesesuaiannya ditinjau dari Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Hukum Islam. Penelitian hukum yuridis empiris tipe yuridis sosiologis ini bertujuan untuk melihat bagaimana tinjauan kesesuaian undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam pada perkawinan ticak kacang dalam tradisi adat Dayak. Sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Instrumen penelitian yang digunakan yakni studi Pustaka dan wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini lebih menekankan pada pengelolaan data primer dan data sekunder yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengakuan negara melalui Undang-Undang terhadap keberadaan hukum adat menjadi penegasan terkait keberadaan perkawinan picak kacang sebagai perkawinan lokal yang merupakan salah satu wujud adat dan tradisi karena perkawinan juga dianggap bagian dari adat dan dilaksanakan secara adat pula. Dalam hukum Islam sendiri perkawinan picak kacang yang merupakan tradisi dikatakan sebagai urf Al ‘adatu muhakamah artinya adat itu bisa diterima dan menjadi hukum jika sudah menjadi kesepakatan. Keberadaan perkawinan dalam hukum islam merupakan suatu ajaran yang penting. Kaidah-kaidah penyerapan adat dalam Islam terdiri atas tiga kaidah yakni tahrim, taghyir, dan tahmil.
THE EFFECTIVENESS OF OFFICE MANAGEMENT SYSTEMS IN POSO KOTA DISTRICT Nuraisyah, Nuraisyah; Haryono, Dandan; M, Mustainah; Nofitri, Nofitri; Mertina, Serly; Kristian, Kristian; Rivai, Abdul
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Vol. 3 No. 10 (2024): September
Publisher : Penerbit Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v3i10.2352

Abstract

This study aims to explore and analyze the effectiveness of office management systems in Poso Kota District, focusing on goal achievement, departmental integration, and adaptation to change. Using a qualitative descriptive approach, the study describes, analyzes, and interprets current conditions in Poso District, Poso Regency. The research was conducted over one fiscal year using primary data from in-depth interviews and systematic observations, as well as secondary data from literature and official documents. Informants were selected purposively based on their understanding of the phenomenon under study. The research instruments included interview guidelines and the researcher as the main instrument. Data analysis followed an interactive model, encompassing data collection, condensation, presentation, verification, and conclusion drawing. Findings indicate that despite structured steps to manage policy and technological changes, the office management system faces significant challenges in achieving administrative efficiency, optimal public service, effective integration between departments, and adaptation to a dynamic work environment. In terms of the three main dimensions—goal achievement, integration, and adaptation—the office management system in Poso Kota District still requires improvements in internal communication, enhanced use of information technology, and staff training to optimize operations and organizational responsiveness.
Implementasi Metode Long Short-Term Memory (LSTM) untuk Klasifikasi Berita Online Berdasarkan Konten Teks Kusmanto, Indar; KH, Musliadi; Hidayat, Hidayat; Kristian, Kristian
Journal of Information System Research (JOSH) Vol 7 No 2 (2026): January 2026
Publisher : Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi (FKPT)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47065/josh.v7i2.8628

Abstract

This study aims to classify Indonesian-language news using the Long Short-Term Memory (LSTM) method and to evaluate its performance through accuracy, precision, recall, and F1-score metrics. The dataset consists of 48,634 news titles collected from various national and regional portals, covering five main categories: finance, travel, health, food, and sports. The research process involves several text preprocessing stages-tokenization, stop-word removal, normalization, and stemming-followed by feature representation using word embedding and the design of the LSTM model architecture. The model's performance is assessed using a confusion matrix along with additional validation through cross-validation to ensure result consistency. The LSTM model demonstrates strong performance, achieving 90% accuracy, 89% precision, 88% recall, and 89% F1-score, indicating its capability to capture semantic patterns and contextual dependencies in textual data effectively. In addition, LSTM outperforms the baseline method with a 6% increase in accuracy, reinforcing its reliability for Indonesian text classification tasks. Overall, the findings confirm that the combination of optimal preprocessing techniques and a well-designed LSTM architecture enhances the performance of the news classification system and offers significant potential for various text analysis applications in the digital information era.
Klasifikasi Mahasiswa Calon Penerima Beasiswa KIP Menggunakan Algoritma Naive Bayes di Universitas Tomakaka Mamuju Hidayat, Hidayat; KH, Musliadi; Kusmanto, Indar; Kadir, Munawirah; Kristian, Kristian
JURNAL FASILKOM Vol. 15 No. 3 (2025): Jurnal FASILKOM (teknologi inFormASi dan ILmu KOMputer)
Publisher : Unversitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jf.v15i3.10784

Abstract

Education is a fundamental aspect of national development that demands equal access to quality education for all. The Smart Indonesia Card (KIP) program is a government initiative aimed at supporting education for underprivileged communities. Tomakaka University, Mamuju, as one of the universities in West Sulawesi, plays an active role in distributing KIP scholarships to students who meet certain criteria. However, the selection process for prospective scholarship recipients has been carried out manually, which may lead to inefficiencies and inaccurate targeting. This study aims to apply the Naïve Bayes algorithm to classify prospective KIP scholarship recipients to make the selection process more objective, fast, and accurate. The research method uses a data mining approach with stages of data preprocessing, dividing training and test data, model training, and testing using the Python programming language on the Google Colab platform. The dataset used is 171 student data, with a division of 75% training data and 25% test data. The test results showed that the Naïve Bayes model achieved an accuracy of 95.35%, with a precision of 97%, a recall of 97%, and a loss of 4.65%, indicating excellent classification performance. Thus, this research contributes to improving administrative efficiency and targeting of KIP scholarship distribution at Tomakaka University, Mamuju.
Kearifan Lokal Sebagai Living Law Dalam Pembentukan Peraturan Daerah: Suatu Kajian Sociological Jurisprudence Mulyawan, Agus; Kristian, Kristian

Publisher :

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/.v11i2.329

Abstract

Artikel ini mengkaji peran kearifan lokal dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) melalui perspektif Sociological Jurisprudence dengan berfokus pada pemikiran Roscoe Pound, khususnya konsep law as a tool of social engineering. Dengan menggunakan pendekatan konseptual, penelitian ini menelaah doktrin, asas, dan konsep hukum yang relevan untuk menjelaskan bagaimana nilai lokal berfungsi sebagai landasan sosial dalam proses legislasi daerah. Melalui pendekatan ini, analisis diarahkan pada pemahaman bahwa hukum tidak hanya merupakan seperangkat aturan formal, tetapi instrumen rekayasa sosial yang harus selaras dengan kebutuhan serta nilai masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa Perda yang mengabaikan kearifan lokal cenderung menghadapi resistensi sosial, ketidakefektifan implementasi, serta keterputusan antara norma hukum dan realitas masyarakat. Sebaliknya, pengintegrasian nilai lokal dalam proses legislasi memperkuat legitimasi, efektivitas, dan daya rekayasa sosial hukum daerah. Artikel ini menegaskan pentingnya pembentukan Perda yang responsif dengan menjadikan kearifan lokal sebagai fondasi normatif dan sosial dalam kerangka rekayasa sosial yang berkeadilan.