Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.77
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM EL-AFKAR : Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Manthiq : Jurnal Filsafat Agama dan Pemikiran Islam Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Nuansa : Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan Mu'asyarah Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Madania: Jurnal Kajian Keislaman Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Sitorus, Iwan Romadhan
Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
ASAL USUL ILMU QIRA’AT Iwan Romadhan Sitorus
El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis Vol 7, No 1 (2018): Juni
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.899 KB) | DOI: 10.29300/jpkth.v7i1.1589

Abstract

Ilmu qiraat termasuk salah satu disiplin ilmu yang sangat penting untuk dipelajari dan salah satu elemen penting dalam memahami Al-Quran, sebab  diskursus ini berpengaruh dalam beberapa disiplin ilmu seperti linguistik, Tauhid (teologi), fikih, tafsir, , Nahu – Shorof (siktaksis-morfologi) dan disiplin disiplin ilmu lainnya. Ketika berbagai disiplin ilmu mulai dikodifikasikan , tidak terkecuali dengan ilmu qiraat , Abu Ubaid Al- Qosim Ibn Salam (w :244 H) mempelopori kodifikasi ilmu ini sebagai satu disiplin ilmu tersendiri. Setelah itu Ulama berlomba-lomba menuangkan karya monumental mereka dalam bidang qiraat baik itu dalam bentuk prosa (natsr) atau syair (nadzm).
WANITA DALAM KEPEMIMPINAN DAN POLITIK PERSPEKTIF AMINA WADUD Muhammad Aziz Zakiruddin; Iwan Romadhan Sitorus
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 7, No 2 (2022): JULI
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v7i2.7466

Abstract

AbstrakPersoalan dalam pembahasan kepemimpinan dan politik perempuan dalam perspektif Islam merupakan hal yang urgen diperbincangkan, bahkan selalu menjadi sebuah topik perdebatan. Perempuan memiliki peran penting dalam masyarakat. Namun anggapan bahwa perempuan hanya merupakan subordinasi laki-laki, merupakan pemahaman yang muncul melalui QS: An-Nisa Ayat 34. Ayat tersebut dalam tafsir klasik dan pertengahan dijadikan sebagai justifikasi dalam menggambarkan superioritas laki-laki terhadap perempuan. Amina Wadud merupakan intelektual muslim-feminis untuk melakukan pengembangan metodologis guna melahirkan penafsiran yang berperspektif gender dan berkeadilan sosial. Pemikiran Amina Wadud dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat bertema gender, seperti halnya dalam perempuan boleh menjadi Imam sholat. Maka melalui pemikiran-pemikiran Amina Wadud yang dinilai kontroversial, cukup menarik perhatian penulis dalam melihat bagaimana pandangan Wadud dalam hal Kepemimpinan dan Politik. Penelitian ini merupakan penelitian kepustaakan (library research). Kesimpulan dalam penelitian ini pemikiran Amina wadud, dipengaruhi oleh faktor situasi dan keadaan, yang kemudian modorong Wadud mengkaji kembali cara penafsiran para mufassir klasik yang menurut wadud lebih kepada penafsiran patriaki, mendudukan laki-laki di atas perempuan, yang penafisran tersebut bersifat subyektif. Menurut Amina wadud pada dasarnya ayat-ayat itu memberikan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan, tanpa mendudukan laki-laki di atas perempuan. Begitupun halnya di dalam kepemimpinan dan politik.Keyword: Gender, Amina Wadud, Kepemimpinan
Sengketa Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 642/PDT.G/ 2020/PA.BN) Rita Elviyanti; Iwan Romadhan Sitorus
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.9804

Abstract

Abstrak: Penelitian ini mengangkat permasalahan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam putusan Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn dalam pembagian harta bersama istri ikut mencari nafkah di tinjauan maqasid syari’ah. Jenis Penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif-eksplanatoris, dengan bahan hukum primer berupa putusan Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn, kemudian dianalisis dengan metode content analysis untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Pertimbangan dalam putusan Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn Majelis hakim memutuskan pembagian harta bersama sebesar ½  bagian untuk Penggugat dan ½ bagian untuk Tergugat, majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 35 UU Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi hukum Islam. Namun menurut Penulis dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim hanya melihat hukum tertulis saja dan tidak melihat bagaimana peristiwa hukumnya, sehingga putusan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan. 2) Tinjauan maqashid al-syari’ah dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn yang menetapkan pembagian harta bersama membagi ½ bagian untuk Tergugat (isteri) dan ½ bagian untuk Penggugat (suami) belum mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi Tergugat (isteri). Selama ini isteri menanggung beban ganda sebagai pencari nafkah dan juga mengurus domestik rumah tangga dapat terlindungi berdasarkan prinsip maqashid al-syari’ah, yakni dengan melegitimasi apa yang mereka kumpulkan dari hasil pekerjaannya merupakan milik pribadi mereka dan tidak meleburnya menjadi harta bersama. Hal ini penting untuk memperoleh keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama dalam hukum Islam.Kata Kunci: Sengketa Harta Bersama, Istri Turut Mencari Nafkah, Putusan Hakim.  Abstract: This study raises the issue of consideration of the Bengkulu Religious Court Judge in the decision Number 642/Pdt.G/2020/PA.Bn in the distribution of property with the wife to participate in making a living in the maqasid shari'ah review. The type of research in this writing is normative juridical which is descriptive-explanatory, with the primary legal material in the form of decision Number 642/Pdt.G/2020/PA.Bn, then analyzed by content analysis method to draw specific conclusions. The results of the study show that: 1) The considerations in the decision Number 642/Pdt.G/2020/PA.Bn The panel of judges decided the distribution of joint assets of part for the Plaintiff and part for the Defendant, the panel of judges based their considerations on Article 35 of the Marriage Law and Article 97 Compilation of Islamic law. However, according to the author, in his legal considerations, the panel of judges only saw the written law and did not see how the legal events were, so that the decision did not fulfill the sense of justice. 2) Review of maqashid al-syari'ah in the Bengkulu Religious Court Decision Number 642/Pdt.G/2020/PA.Bn which stipulates the distribution of joint property to divide part for the Defendant (wife) and part for the Plaintiff (husband) has not achieved justice and benefit for the Defendant (wife). So far, the wife bears the double burden of being the breadwinner and also taking care of the household, which can be protected based on the principle of maqashid al-syari'ah, namely by legitimizing what they collect from their work as their personal property and not turning it into shared property. This is important to obtain justice and benefit which is the main goal in Islamic law.Keywords: Joint Assets Dispute, Wife Participates in Making a living, Judge's Decision
MODERASI BERAGAMA: WACANA DAN IMPLEMENTASI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA DI INDONESIA Suimi Fales; Iwan Romadhan Sitorus
Manthiq Vol 7, No 2 (2022): November
Publisher : Sekolah Pasca Sarjana IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mtq.v7i2.9916

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji praktik beragama di Indonesia yang layak diajukan sebagai contoh bagaimana seharusnya menempatkan hubungan antara agama dan negara yang ideal dalam masyarakat modern. Indikator moderasi yang disusun menjadi acuan bagi seluruh masyarakat dalam kerangka membangun dan memperkokoh moderasi beragama di Indonesia. Moderasi beragama menjadi sebuah keniscayaan yang harus diimplementasikan oleh seluruh Kementerian/Lembaga, bahkan Kementerian Agama sebagai leading sector-nya. Maka perlu upaya-upaya untuk mempertahankan praktik moderasi beragama ini agar tetap menjadi karakter khas beragama di Indonesia. Menggunakan penelitian studi pustaka, yaitu dengan mengkaji pustaka yang tersedia baik pustaka offline maupun online yang banyak tersedia di berbagai platform. Hasil dari penelitian ini pertama, Indonesia memiliki keragaman budaya, agama dan etnisitas yang komplek, sehingga memerlukan pengelolaan yang baik. Kedua, dengan terus mendorong moderasi beragama keragaman tersebut memungkinkan bisa dikelola dengan baik. Ketiga, diharapkan Indonesia bisa menjadi contoh bagi pengelolaan masyarakat multikultural. Kata kunci : Moderasi, Agama, Indonesia   ABSTRACTThe purpose of this research is to examine religious practices in Indonesia which are worthy of being proposed as examples of how ideal relations between religion and the state should be placed in modern society. The moderation indicators compiled are a reference for all people in the framework of building and strengthening religious moderation in Indonesia. Religious moderation is a necessity that must be implemented by all Ministries/Institutions, even the Ministry of Religion as the leading sector. So efforts are needed to maintain this practice of religious moderation so that it remains a distinctive character of religion in Indonesia. Using literature study research, namely by reviewing the available literature both offline and online literature which is widely available on various platforms. The results of this study are first, Indonesia has a complex diversity of cultures, religions and ethnicities, so it requires good management. Second, by continuing to encourage moderation in religion, diversity allows it to be managed properly. Third, it is hoped that Indonesia can become an example for the management of a multicultural society. Keywords: Moderation, Religion, Indonesia
Usia Perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Maslahah Mursalah Iwan Romadhan Sitorus
Nuansa : Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan Vol 13, No 2 (2020): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/njsik.v13i2.3946

Abstract

Usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019  atas perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan maslahat yang begitu besar di mana yang awalnya 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki telah berubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun perempuan. Hal ini patut diapresiasi dikarenakan perjuangan untuk merevisi undang-undang no 1 tahun 1974 telah disetujui oleh Mahkamah Konstitusi. Ketentuan usia yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi 19 tahun bagi pihak laki-laki dinilai mencapai kematangan dalam sikapnya, mampu dalam bertindak, serta bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Sedangkan perempuan 19 tahun dinilai sudah dewasa dan mampu untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Jika ditinjau dengan menggunakan teori maslahah mursalah, setidaknya berhubungan dengan empat unsur pokok yang dilindungi agama, sebagai tujuan awal pensyari’atan hukum. Keempat unsur pokok adalah pemeliharaan keturunan, jiwa, akal, dan harta dalam keluarga. Persoalan batas minimal usia untuk menikah ini merupakan wilayah ijtihadiyah sehingga senantiasa terbuka untuk dilakukan perubahan ketika kondisi, masyarakat, waktu dan tempat telah menuntut untuk dilakukannya perubahan tersebut
Restorative Justice Against Child Crime In the Perspective of Islamic Law at the Bengkulu City Police Station Arie Putra Prakoso; Fatimah Yunus; Iwan Ramadhan Sitorus
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 8, No 2 (2023): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i2.12200

Abstract

Abstracts: This study raises the issue of the process of restorative justice in crimes committed by children at the Bengkulu City Police and the perspective of Islamic law on the application of restorative justice to juvenile crimes. To answer this problem, empirical juridical research was used with direct interviews with investigators on the protection of women and children (PPA) at the Bengkulu City Police. After the data can then be analyzed based on normative descriptive analysis. The results of the study show that: (1) The process of implementing restorative justice for crimes committed by children at the Bengkulu City Police can be carried out in 2 ways; (a) restorative justice can be carried out outside the police office. (b) Restorative justice can be carried out at the police office. (2) The application of restorative justice to juvenile crimes in the perspective of Islamic law prioritizes peace or forgiveness through mediation, reconciliation between perpetrators, victims, law enforcers and the wider community directly participating in solving problems. Islamic law is aligned in law enforcement against children who are in conflict with the law.Keywords: Restorative Justice and Child Crime Abstrak : Penulisan menjelaskan tentang proses restoratif justice pada tindak pidana yang dilakukan anak di Polresta Kota Bengkulu dalam perspektif hukum Islam. Untuk menjawab permasalahan ini digunakan penelitian yuridis empiris dengan wawancara secara langsung kepada penyidik perlindungan perempuan dan anak (PPA) pada Polresta Kota Bengkulu. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Proses pelaksanaan restoratif justice pada tindak pidana yang dilakukan anak di Polresta Kota Bengkulu dapat dilakukan 2 cara; (a) restorative justice dapat dilakukan di luar. (b) Restorative justice dapat dilakukan di kantor kepolisian. (2) Penerapan restoratif justice terhadap tindak pidana anak dalam perspektif hukum Islam lebih mendepankan perdamaian atau pemaafan dengan mediasi, rekonsliasi antara pelaku, korban, para penegak hukum dan masyarakat luas ikut secara langsung berpartisipasi dalam menyelsaikan permasalahan. Hukum Islam selaras dalam penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.Kata kunci: Restoratif Justice dan Tindak Pidana Anak
Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Maslahah Mursalah Anis Murti; Abdul Hafiz; Iwan Ramadhan Sitorus
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 8, No 2 (2023): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i2.12234

Abstract

Abstract: Data collection techniques using the Document Method (Documentation). The conclusion results state that, 1) As for the juridical review of Issuance of family cards for unregistered married couples, this is the right policy. However, the issuance of a family card for unregistered married couples does not constitute state legitimacy in legalizing unregistered marriages, but only as an affirmative policy for the time being until marriage registration or marriage registration/certification of marriages is carried out. Family cards for unregistered spouses are a solution to population administration problems. However, the Family Card does not legalize the occurrence of a marriage, but only accelerates the population administration data collection process at the Population and Civil Registry Service. 2) Issuance of family cards for married couples who are not registered according to the perspective of maslahah mursalah is included in Al-Maslahah al-Tahsiniyah, is a maslahah whose human life needs do not reach the dharuri level, nor do they reach the hajji level, but these needs need to be met in order provide perfection and beauty to human life. Maslahah in the form of tahsini is also related to the five basic human needs. Benefit in this case is guaranteeing population administration rights for unregistered married couples, realizing the wishes of unregistered married couples in obtaining population rights, realizing orderly national population administration, collecting data on unregistered marriages to be encouraged to perform marriage certificates, and realizing population administration which is not discriminatory.Keywords: Family Card, Unrecorded Marriage, Maslahah Mursalah Perspective Abstract: Teknik pengumpulan data menggunakan  Metode Dokumen (Documentation). Hasil kesimpulan menyatakan bahwa, 1) Adapun tinjaun yuridis terhadap Penerbitan kartu keluarga bagi pasangan perkawinan tidak tercatat adalah kebijakan yang sudah tepat. Akan tetapi, penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah tidak tercatat bukan merupakan legitimasi negara dalam melegalkan perkawinan tidak tercatat, namun hanya sebagai kebijakan afirmatif untuk sementara waktu sampai dilaksanakan pencatatan perkawinan atau isbat nikah/pengesahan perkawinan. Kartu Keluarga bagi pasangan tidak tercatat merupakan solusi terhadap masalah administrasi kependudukan. Akan tetapi, Kartu Keluarga tersebut tidak mengesahkan terjadinya suatu perkawinan, melainkan hanya mempercepat proses pendataan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 2) Penerbitan kartu keluarga bagi  pasangan perkawinan tidak tercatat menurut persepktif maslahah mursalah masuk ke dalam Al-Maslahah al-Tahsiniyah, adalah maslahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat dharuri, juga tidak sampai tingkat hajji, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Maslahah dalam bentuk tahsini tersebut juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia. Kemaslahatan dalam hal ini yakni menjamin hak administrasi kependudukan bagi pasangan perkawinan tidak tercatat, mewujudkan keinginan pasangan perkawinan tidak tercatat dalam mendapatkan hak-hak kependudukan, mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, terkumpulnya data perkawinan tidak tercatat untuk didorong melakukan isbat nikah, serta terwujudnya administrasi kependudukan yang tidak diskriminatif.Kata kunci : Kartu Keluarga, Perkawinan Tidak Tercatat,  Perspektif Maslahah Mursalah
Kesetaraan Dalam Memilih Pasangan Untuk Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syari’ah Ahmad Mukhtaramin; Khairuddin Khairuddin; Iwan Ramadhan Sitorus
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 8, No 2 (2023): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i2.12236

Abstract

Abstract : The aims of this study are: First, to analyze equality in selecting partners from the maqasid shari'ah perspective. Second, analyze the equality of partners in building household harmony from the perspective of maqashid syari'ah. Research using the method of literature. Sources of data were obtained from books or legal materials related to Islamic family law and maqasid shari'ah. In analyzing these data, the writer used a descriptive research method. This study concludes: First, equality in the household in terms of the maqasid shari'ah aspect is in the context of creating comfort and peace of mind in living together in the household, maintaining selfrespect, getting offspring, working together in facing life's difficulties and exercising rights family rights. Islam has regulated that in choosing a partner one should pay attention to lineage, wealth, position, physique and religion. However, in choosing a partner, religion must be the main consideration. The goal is to maintain the strength of the lineage and to ensure the continuity and continuity of this noble lineage, especially with the orders of Allah SWT and His Messenger, equality must be given more attention, emphasized and maintained as best as possible. Second, the maqashid syari'ah of equality in building household harmony is in the context of creating comfort and tranquility in living together in the household, maintaining self-respect, having children, working together in facing life's difficulties and exercising family rights.Keywords: Equality, Maqhasid Syari'ah Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah : Pertama, menganalisis kesetaraan dalam memilih pasangan perspektif maqashid syari’ah. Kedua, menganalisis kesetaraan pasangan dalam membangun keharmonisan rumah tangga perspektif maqashid syari’ah. Penelitian menggunakan metode kepustakaan. Sumber data diperoleh dari bukubuku atau bahan hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam dan maqasid syari’ah. Dalam menganalisis data-data tersebut, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan : Pertama, kesetaraan dalam rumah tangga ditinjau dari aspek maqashid syari’ah adalah dalam rangka menciptakan kenyamanan jiwa dan ketenangan hidup dengan bersama-sama dalam rumahtangga, menjaga kehormatan diri, mendapatkan keturunan, bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup dan melaksanakan hak-hak keluarga. Islam telah mengatur bahwa dalam memilih pasangan hendaklah diperhatikan nasab, harta, kedudukan, fisik dan agama. Namun dalam memilih pasangan tersebut, agamalah yang harus menjadi pertimbangan utama. Tujuannya adalah menjaga kokohnya keturunan dan demi terjaminnya kelangsungan serta kesinambungan nasab yang mulia tersebut, lebih-lebih dengan adanya perintah Allah Swt dan Rasul-Nya, kesetaraan harusnya lebih diperhatikan, ditekankan serta dipertahankan sebaik mungkin. Kedua, maqashid syari’ah dari kesetaraan dalam membangun keharmonisan rumahtangga adalah dalam rangka menciptakan kenyamanan jiwa dan ketenangan hidup dengan bersama-sama dalam rumah tangga, menjaga kehormatan diri, mendapatkan keturunan, bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup dan melaksanakan hak-hak keluarga.Kata Kunci : Kesetaraan, Maqhasid Syari’ah
RIBA VS ZAKAT DALAM PERPEKTIF EKONOMI ISLAM Iwan Ramadhan Sitorus
Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 5, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Economics and Islamic Business, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/aij.v5i1.1717

Abstract

The main characteristic of Islamic economics compared to the conventional economy is the prohibition on taking usury or interest in each transaction. The use of other people's assets in an unfair way, in the form and through any means, is prohibited in the Qur'an. Usury which is interpreted as an addition, definitively involves consuming (eating) the wealth of others in a physical way. Usury is directly opposite the cooperative spirit in Islamic teachings. People who are rich, in Islamic teachings, are required to give the rights of the poor by paying zakat and then giving alms in addition to the zakat. Islam does not allow Muslims to make their wealth a vehicle for sucking the blood of poor people. Al-Qur'an letter Ali Imran verse 130 states that happiness (falah) will be obtained by abandoning this usury system, and at the same time the Qur'an states that happiness cannot be obtained through ribawi practice. Because usury is based on injustice
Re-interpretation of Leadership and Nusyûz in the Quran to Prevent Domestic Violence in Bengkulu Yusmita, Yusmita; Sitorus, Iwan Romadhan; Shesa, Laras
Madania: Jurnal Kajian Keislaman Vol 27, No 1 (2023): JUNE
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/madania.v27i1.3458

Abstract

This study aims to reinterpret and redefine the community's understanding of leadership and nusyûz to prevent acts of domestic violence in Bengkulu. Considering the changing pattern of people's life values, efforts to reinterpret the meaning of surah al-Nisâ’ verse 34 on leadership and nusyûz are necessary to prevent acts of violence in the household. This study is a descriptive field study. Data collection techniques were interviews and literature search, while the analysis technique used is Miles and Hubermen's analytical procedure. The findings from this study are in the form of interpretation or meaning of a centralized understanding of the verse on leadership in the family, where leadership in the family should focus on the strengths and weaknesses between husband and wife by emphasizing deliberation, the husband's broad chest relieves some of the wife's obligations, and treating the wife commendably. Furthermore, leadership is closely connected with the adequacy of providing for the family. Penelitian ini bertujuan untuk memaknai dan meredefinisi pemahaman masyarakat tentang kepemimpinan dan nusyûz untuk mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga di Bengkulu. Perubahan pola nilai kehidupan masyarakat, diperlukan upaya pemaknaan kembali makna surah al-Nisâ’ verse 34 tentang kepemimpinan dan nusyûz untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan pencarian literatur yang relevan, sedangkan teknik analisis datanya adalah teknik analisis ala Miles dan Hubermen. Temuan dari penelitian ini berupa interpretasi atau pemaknaan pemahaman yang terpusat pada ayat tentang kepemimpinan dalam keluarga, dimana kepemimpinan dalam keluarga harus fokus pada kelebihan dan kekurangan antara suami dan istri dengan menekankan musyawarah, kelapangan dada suami meringankan sebagian kewajiban istri, dan memperlakukan istri secara terpuji. Lebih jauh lagi, kepemimpinan berkaitan erat dengan kecukupan menafkahi keluarga.
Co-Authors Abdul Hafiz Abdurahman Abdurrahman Ahmad Mukhtaramin Andika Setiawan, Andika Anis Murti Arie Putra Prakoso Arifin, Rizal Darmanto Darmanto Elviyanti, Rita Fahima, Iim Fatimah Yunus Heriansyah Hery Noer Aly Khairuddin - Khairuddin Khairuddin Lumatus Sa'adah, Sri Mawardi Lubis Muhtar, Muhammad Ali Mukhtaramin, Ahmad Mursalin, Supardi Murti, Anis Nofi Nurahma Ratri Nurdin, Zurifah Nuryadin, Zulvi Prakoso, Arie Putra Ratri, Nofi Nurahma Rita Elviyanti Septiana Rachman, Evy Shesa, Laras Suimi Fales Supardi Mursalin Toha Andiko Yunus, Fatimah Yusmita Yusmita Yusmita Yusmita Yusmita, Yusmita Zakiruddin, Muhammad Aziz