Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.77
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM EL-AFKAR : Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Manthiq : Jurnal Filsafat Agama dan Pemikiran Islam Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Nuansa : Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan Mu'asyarah Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Madania: Jurnal Kajian Keislaman Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Sitorus, Iwan Romadhan
Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Restorative Justice Against Child Crime In the Perspective of Islamic Law at the Bengkulu City Police Station Prakoso, Arie Putra; Yunus, Fatimah; Sitorus, Iwan Romadhan
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i2.2671

Abstract

Abstracts: This study raises the issue of the process of restorative justice in crimes committed by children at the Bengkulu City Police and the perspective of Islamic law on the application of restorative justice to juvenile crimes. To answer this problem, empirical juridical research was used with direct interviews with investigators on the protection of women and children (PPA) at the Bengkulu City Police. After the data can then be analyzed based on normative descriptive analysis. The results of the study show that: (1) The process of implementing restorative justice for crimes committed by children at the Bengkulu City Police can be carried out in 2 ways; (a) restorative justice can be carried out outside the police office. (b) Restorative justice can be carried out at the police office. (2) The application of restorative justice to juvenile crimes in the perspective of Islamic law prioritizes peace or forgiveness through mediation, reconciliation between perpetrators, victims, law enforcers and the wider community directly participating in solving problems. Islamic law is aligned in law enforcement against children who are in conflict with the law.Keywords: Restorative Justice and Child Crime Abstrak : Penulisan menjelaskan tentang proses restoratif justice pada tindak pidana yang dilakukan anak di Polresta Kota Bengkulu dalam perspektif hukum Islam. Untuk menjawab permasalahan ini digunakan penelitian yuridis empiris dengan wawancara secara langsung kepada penyidik perlindungan perempuan dan anak (PPA) pada Polresta Kota Bengkulu. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Proses pelaksanaan restoratif justice pada tindak pidana yang dilakukan anak di Polresta Kota Bengkulu dapat dilakukan 2 cara;(a) restorative justice dapat dilakukan di luar. (b) Restorative justice dapat dilakukan di kantor kepolisian.(2) Penerapan restoratif justice terhadap tindak pidana anak dalam perspektif hukum Islam lebih mendepankan perdamaian atau pemaafan dengan mediasi, rekonsliasi antara pelaku, korban, para penegak hukum dan masyarakat luas ikut secara langsung berpartisipasi dalam menyelsaikan permasalahan. Hukum Islam selaras dalam penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.Kata kunci: Restoratif Justice dan Tindak Pidana Anak
Tinjauan ‘Urf terhadap Pembagian Warisan Berbasis Kekerabatan Adat di Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko Muhtar, Muhammad Ali; Fahima, Iim; Sitorus, Iwan Ramadhan
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i1.7713

Abstract

Abstract: The purpose of this study was to determine the inheritance distribution system based on customary kinship in XIV Koto District. Second, to analyze the inheritance distribution based on customary kinship in XIV Koto District, Mukomuko Regency. This type of research is qualitative descriptive research. This study concludes that: First, the distribution of inheritance according to customary law in XIV Koto District, Mukomuko Regency is: carried out by deliberation. The types of inherited property are high inheritance property and low inheritance property, namely joint property between husband and wife. Heirs according to customary law are biological children, the husband or wife of the testator and parents if the testator does not have a wife and children. Women are given priority in the distribution of inheritance so that they get a larger or equal share than men. Second, deliberation in the distribution of customary inheritance property in XIV Koto District can be said to be 'urf sahih because it does not conflict with Islamic teachings. When viewed from the area of validity or generality, the distribution of inheritance based on customary kinship in XIV Koto District is included in the 'urf khas (special customs), namely customs that apply in certain areas and communities and do not apply in other areas or communities in general. However, according to the customary system of the people in XIV Koto District, women receive a larger inheritance or can be the same as men, although this is decided through deliberation, which is different from the Islamic inheritance system.Keywords: customs, inheritance, kinship. Abstrak : Tujuan penelitian untuk mengetahui sistem pembagian harta warisan berbasis kekerabatan adat di Kecamatan XIV Koto. Kedua, menganalisis pembagian warisan berbasis kekerabatan adat di Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, pembagian warisan menurut adat kaum di Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko adalah: dilakukan dengan cara musyawarah. Jenis harta yang diwariskan adalah harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah yaitu harta bersama suami isteri. Ahli waris menurut adat kaum adalah anak kandung, suami atau istri pewaris dan orang tua jika pewaris tidak mempunyai isteri dan anak. Pihak perempuan lebih diutamakan dalam pembagian waris sehingga memperoleh bagian yang lebih besar atau sama dengan pihak laki-laki. Kedua, bermusyawarah dalam pembagian harta warisan adat kaum di Kecamatan XIV Koto dapat dikatakan sebagai ‘urf shahih karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jika dilihat dari wilayah keberlakuan atau keumumannya, pembagian warisan berbasis kekerabatan adat di Kecamatan XIV Koto ini termasuk dalam ‘urf khas (adat kebiasaan khusus), yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu dan tidak berlaku di daerah atau masyarakat lain secara luas. Hanya saja, menurut sistem adat kaum di Kecamatan XIV Koto pihak perempuan mendapatkan harta waris lebih besar atau bisa sama dengan laki-laki, meskipun hal ini diputuskan melalui musyawarah adalah hal yang berbeda dengan sistim kewarisan Islam.Kata kunci: adat, warisan, kekerabatan.
Kesetaraan Dalam Memilih Pasangan Untuk Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syari’ah Mukhtaramin, Ahmad; Khairuddin, Khairuddin; Sitorus, Iwan Ramadhan
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i2.2687

Abstract

Abstract : The aims of this study are: First, to analyze equality in selecting partners from the maqasid shari'ah perspective. Second, analyze the equality of partners in building household harmony from the perspective of maqashid syari'ah. Research using the method of literature. Sources of data were obtained from books or legal materials related to Islamic family law and maqasid shari'ah. In analyzing these data, the writer used a descriptive research method. This study concludes: First, equality in the household in terms of the maqasid shari'ah aspect is in the context of creating comfort and peace of mind in living together in the household, maintaining selfrespect, getting offspring, working together in facing life's difficulties and exercising rights family rights. Islam has regulated that in choosing a partner one should pay attention to lineage, wealth, position, physique and religion. However, in choosing a partner, religion must be the main consideration. The goal is to maintain the strength of the lineage and to ensure the continuity and continuity of this noble lineage, especially with the orders of Allah SWT and His Messenger, equality must be given more attention, emphasized and maintained as best as possible. Second, the maqashid syari'ah of equality in building household harmony is in the context of creating comfort and tranquility in living together in the household, maintaining self-respect, having children, working together in facing life's difficulties and exercising family rights.Keywords: Equality, Maqhasid Syari'ah Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah : Pertama, menganalisis kesetaraan dalam memilih pasangan perspektif maqashid syari’ah. Kedua, menganalisis kesetaraan pasangan dalam membangun keharmonisan rumah tangga perspektif maqashid syari’ah. Penelitian menggunakan metode kepustakaan. Sumber data diperoleh dari bukubuku atau bahan hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam dan maqasid syari’ah. Dalam menganalisis data-data tersebut, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan : Pertama, kesetaraan dalam rumah tangga ditinjau dari aspek maqashid syari’ah adalah dalam rangka menciptakan kenyamanan jiwa dan ketenangan hidup dengan bersama-sama dalam rumahtangga, menjaga kehormatan diri, mendapatkan keturunan, bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup dan melaksanakan hak-hak keluarga. Islam telah mengatur bahwa dalam memilih pasangan hendaklah diperhatikan nasab, harta, kedudukan, fisik dan agama. Namun dalam memilih pasangan tersebut, agamalah yang harus menjadi pertimbangan utama. Tujuannya adalah menjaga kokohnya keturunan dan demi terjaminnya kelangsungan serta kesinambungan nasab yang mulia tersebut, lebih-lebih dengan adanya perintah Allah Swt dan Rasul-Nya, kesetaraan harusnya lebih diperhatikan, ditekankan serta dipertahankan sebaik mungkin. Kedua, maqashid syari’ah dari kesetaraan dalam membangun keharmonisan rumahtangga adalah dalam rangka menciptakan kenyamanan jiwa dan ketenangan hidup dengan bersama-sama dalam rumah tangga, menjaga kehormatan diri, mendapatkan keturunan, bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup dan melaksanakan hak-hak keluarga.Kata Kunci : Kesetaraan, Maqhasid Syari’ah
Transformasi Usia Perkawinan di Era Baru: Kajian Pasca UU No. 16 Tahun 2019 di Bengkulu Tengah Perspektif Maslahah Mursalah Yusmita, Yusmita; Sitorus, Iwan Romadhan
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i1.7706

Abstract

Abstracts: The marriage age stipulated in Law No. 16 of 2019 as an amendment to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage has provided significant benefits, where previously it was set at 16 years for women and 19 years for men, now it has changed to 19 years for men and 16 years for women. This change deserves recognition because the results of the struggle to revise Law No. 1 of 1974 have been approved by the Constitutional Court. The age provisions stipulated by the Constitutional Court, namely 19 years for men, are considered to reflect maturity in attitude, ability to act, and responsibility for the actions taken. Meanwhile, women who are 19 years old are considered adults and able to live a household life. When viewed from the perspective of the maslahah mursalah theory, this is related to the four main elements protected by religion, which are the initial objectives of legal syari'at. The four elements are the maintenance of offspring, soul, mind, and property in the context of the family. The issue regarding the minimum age limit for marriage is an area of ijtihadiyah which is always open to change in line with developments in conditions, society, time and place which require adjustment.Keywords: Transformation, Age of Marriage, Maslahah Mursalah Abstrak : Usia pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai amandemen dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan manfaat yang signifikan, di mana sebelumnya ditetapkan 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, kini berubah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Perubahan ini patut mendapat pengakuan karena hasil perjuangan untuk merevisi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 telah disetujui oleh Mahkamah Konstitusi. Ketentuan usia yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu 19 tahun untuk laki-laki, dianggap mencerminkan kematangan dalam sikap, kemampuan bertindak, serta tanggung jawab atas tindakan yang diambil. Sementara itu, perempuan yang berusia 19 tahun dianggap sudah dewasa dan mampu menjalani kehidupan rumah tangga. Jika dilihat dari perspektif teori maslahah mursalah, hal ini berkaitan dengan empat unsur utama yang dilindungi oleh agama, yang menjadi tujuan awal pensyari’atan hukum. Keempat unsur tersebut adalah pemeliharaan keturunan, jiwa, akal, dan harta dalam konteks keluarga. Isu mengenai batas minimal usia untuk menikah ini merupakan ranah ijtihadiyah yang selalu terbuka untuk perubahan seiring dengan perkembangan kondisi, masyarakat, waktu, dan tempat yang memerlukan penyesuaian..Kata Kunci: Transformasi, Usia Perkawinan, Maslahah Mursalah.
Penyelesaian Bebade Persfektif ‘Urf (Studi Pada Masyarakat Pekal Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko) Arifin, Rizal; Nurdin, Zurifah; Sitorus, Iwan Ramadhan
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i2.5411

Abstract

Abtract : The objectives of this research are: 1) to determine the role and status of customary leaders in resolving disputes; 2) to understand the methods employed by these leaders in resolving marital conflicts within the framework of 'urf. The findings elucidate the significant role of customary leaders in the Pekal community in Sungai Rumbai District, Mukomuko Regency. These leaders hold a prominent position in fostering societal well-being. When marital disputes arise, the Pekal community calls upon these leaders for mediation between the disputing spouses, providing guidance and religious advice, and imposing fines on the male party involved in the conflict. Such measures are highly effective in minimizing divorce rates within the Pekal community. Additionally, this research finds that the approaches employed by the Pekal community in resolving issues through customary leaders align with Islamic teachings. This is evident from the practices of consultation, mediation, and fines. Viewed through the lens of 'urf, these methods are consistent with Islamic principles, which advocate for mutual consultation and charitable actions as means of resolving life’s conflicts.Keywords: 'Urf, Customary Leaders, Marital Disputes. Abstrak: Tujuan dari penelitian yakni 1) untuk mengetahui peran dan kedudukan tokoh adat dalam menyelesaikan perselisihan. 2) untuk mengetahui cara toko adat menyelesaikan perselisihan perkawainan dalam perspektif Urf. Dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian field research penelitian ini secara langsung mencoba menjawab bagaimana peran dan kedudukan tokoh adat dalam menyelesaikan perselisihan dalam kacamata Urf. Peneliti menemukan bahwa kedudukan tokoh adat sangat sentral dalam masyarakat pekal di kecamatan sungai Rumabi kecamatan Mukomuko. Ia memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam membentuk masyarat yang sejahtera. Sehingga ketika terjadi perselisihan perkawinan masyarakat pekal akan memanggil tokoh adat untuk mendapatkan mediasi antar suami istri yang bertengkar, kemudian memberikan wejangan kepada kedua pasangan, nasehat secara agama dan memberikan denda kepada pihak laki-laki yang melakukan pertengkaran. Upaya ini terbilang sangat efektif meminimalisir perceraian yang ada di masyarakat pekal. Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa upaya yang dilakukan oleh masyarakat pekal dalam menyelesaikan permasalahan dengan melalui tokoh adat tidak menentang ajaran Islam, hal ini terlihat dari praktik-praktik yang dijalankannya yakni dengan cara musyawarah, mediasi dan juga memberikan denda. Tentu hal ini ketika dilihat dari kacamata urf tidak bertentangan karena Islam sendiri mengajarkan musyawarah mufakad dan bersedekah sebagai upaya menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan.Kata kunci: Urf, Tokoh adat, perselisihan perkawinan.
Co-Authors Abdul Hafiz Abdurahman Abdurrahman Ahmad Mukhtaramin Andika Setiawan, Andika Anis Murti Arie Putra Prakoso Arifin, Rizal Darmanto Darmanto Elviyanti, Rita Fahima, Iim Fatimah Yunus Heriansyah Hery Noer Aly Khairuddin - Khairuddin Khairuddin Lumatus Sa'adah, Sri Mawardi Lubis Muhtar, Muhammad Ali Mukhtaramin, Ahmad Mursalin, Supardi Murti, Anis Nofi Nurahma Ratri Nurdin, Zurifah Nuryadin, Zulvi Prakoso, Arie Putra Ratri, Nofi Nurahma Rita Elviyanti Septiana Rachman, Evy Shesa, Laras Suimi Fales Supardi Mursalin Toha Andiko Yunus, Fatimah Yusmita Yusmita Yusmita Yusmita Yusmita, Yusmita Zakiruddin, Muhammad Aziz