Claim Missing Document
Check
Articles

Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Kekerasan Seksual oleh Pelaku Anak Ali, Nurul Fatwa; Sunariyo, Sunariyo; Alhadi, Muhammad Nurcholis
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 4 (2025): Legal Standing
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i4.11418

Abstract

Crimes against children are increasingly occurring, especially sexual violence that does not only recognize place and time, but also does not recognize who will be the perpetrator and victim. For example, the child perpetrator in Decision Number 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr and Decision Number 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr. The difference in punishment (criminal disparity) seen in both decisions can create a bad stigma in the eyes of the victim and the community, especially since both perpetrators committed crimes with a similar level of seriousness. This study aims to analyze the disparity that occurs between the two verdicts and analyze the judge's consideration in sentencing child offenders. This research uses a normative juridical method with qualitative analysis, and relates the theory of justice and juvenile punishment. The results of this study indicate that the disparity in punishment given is due to differences in the legal basis used so that the final punishment given in the two decisions is also different. This can be influenced by the different views of judges who, in making their decisions, are not only derived from juridical considerations but also non-juridical considerations.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2024/PN BPP) Aida, Nur; Muslim, Ikhwanul; Sunariyo, Sunariyo
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 26 No 1 (2025): Edisi April 2025
Publisher : Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v26i1.10095

Abstract

This research discusses the legal protection for children involved in drug abuse as transaction intermediaries. The main focus of this research is the application of rehabilitation in the juvenile criminal justice system, emphasizing the importance of recovery rather than punishment. This research utilizes the normative literature method and approaches legislation, cases, and conceptual. The decision was analyzed to determine the form of legal protection that can be given to children with drug abuse cases. The findings indicate that Law No. 11/2012 on the Juvenile Criminal Justice System emphasizes that children must receive protection from the investigation stage until the legal process takes place. However, in practice, judges still often impose prison sentences without considering aspects of social and medical rehabilitation. This research recommends that the justice system prioritize rehabilitation to ensure optimal recovery and social reintegration of children, which is in line with child protection theory and restorative justice theory. Keywords: Legal Protection, Children, Rehabilitation
Implementasi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg) Br Sembiring, Sintia Klara; Muslim, Ikhwanul; Sunariyo, Sunariyo
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4, No 2 (2025): July 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i2.5460

Abstract

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg yang menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat serta kesesuaiannya dengan prinsip hak asasi manusia. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan analisis deskriptif kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim mempertimbangkan aspek pembuktian, keadilan retributif, efek jera, serta dampak sosial. Namun, penerapan hukuman mati masih menuai perdebatan terkait efektivitasnya dalam pencegahan kejahatan seksual dan perlindungan hak asasi manusia. Kesimpulannya, meskipun putusan ini memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi korban, diperlukan pendekatan lebih komprehensif dalam pemulihan korban dan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.
Implementasi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg) Br Sembiring, Sintia Klara; Muslim, Ikhwanul; Sunariyo, Sunariyo
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4, No 2 (2025): July 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i2.5460

Abstract

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg yang menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat serta kesesuaiannya dengan prinsip hak asasi manusia. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan analisis deskriptif kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim mempertimbangkan aspek pembuktian, keadilan retributif, efek jera, serta dampak sosial. Namun, penerapan hukuman mati masih menuai perdebatan terkait efektivitasnya dalam pencegahan kejahatan seksual dan perlindungan hak asasi manusia. Kesimpulannya, meskipun putusan ini memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi korban, diperlukan pendekatan lebih komprehensif dalam pemulihan korban dan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.
Sosialisasi Pembuktian Cyber Crime dalam KUHAP dan UU ITE Sunariyo, Sunariyo; Elviandri, Elviandri; Rahayuningsih, Uut; Prasetyo, Bayu
Jurnal Masyarakat Madani Indonesia Vol. 4 No. 3 (2025): Agustus
Publisher : Alesha Media Digital

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59025/s6yw8h91

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan mahasiswa mengenai sistem pembuktian tindak pidana siber di Indonesia. Permasalahan utama mitra adalah rendahnya pemahaman terkait validitas alat bukti elektronik dan disharmoni antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang berakibat pada lemahnya tindak lanjut hukum terhadap laporan kejahatan siber. Untuk menjawab permasalahan tersebut, kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Kelurahan Sidodadi, Samarinda, diikuti oleh 30 orang mahasiswa dan 20 orang dari mayarakat umum dengan metode ceramah normatif-yuridis, diskusi interaktif, dan studi kasus. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh peningkatan pemahaman tentang validitas alat bukti digital dari sisi formil dan materiil, serta pentingnya dokumentasi forensik dalam proses penyidikan. Diskusi juga menyoroti perlunya harmonisasi regulasi dan pendampingan hukum bagi korban kejahatan siber agar proses pelaporan tidak terhambat karena kekurangan alat bukti. Kesimpulannya, kegiatan ini berkontribusi dalam memperkuat kesadaran hukum, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi cybercrime, dan mendorong reformasi hukum acara pidana yang responsif terhadap perkembangan teknologi informasi.
An Independent and Dignified Criminal Justice System: The Path Toward Substantive Justice Rahayuningsih, Uut; Sunariyo, Sunariyo; Hamid, Muhammad Qodri; Fajar, Ira Fadia
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 6 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i6.2307

Abstract

The enforcement of criminal law in Indonesia plays a vital role in realizing a state based on law, as mandated by the 1945 Constitution. However, the criminal justice system, which should operate independently and with authority, still faces various serious challenges—ranging from political power intervention, unequal access to justice, to the weak integrity of law enforcement officials. This study aims to analyze the structure and dynamics of Indonesia’s criminal justice system within the framework of national legal politics, using a socio-legal approach that combines normative analysis and empirical field data. The main focus is directed at the integration of three aspects of the legal system: substance (legislation), structure (law enforcement institutions), and legal culture (awareness and behavior of both society and legal officials).The findings reveal that synchronization among the sub-systems of the criminal justice system—namely the police, prosecution, courts, and correctional institutions—is still suboptimal. This is exacerbated by low public trust in law enforcement, the criminalization of vulnerable groups, and the dominance of a formalistic approach that neglects substantive justice. In this context, progressive legal theory becomes highly relevant as a foundation for reforming the criminal justice system toward one that is more humane, just, and people-centered. Improving the quality of human resources in law enforcement is needed through legal education that is not only oriented toward legal certainty but also instills the values of justice and social utility. Therefore, an independent and dignified criminal justice system can only be realized if all legal elements work in an integrated manner and place substantive justice as the main orientation in every law enforcement process.
Criminal Liability of Children as Perpetrators of Physical Violence Maharani, Puan; Sunariyo, Sunariyo
Bacarita Law Journal Vol 6 No 1 (2025): August (2025) BACARITA Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/bacarita.v6i1.18322

Abstract

Cases of child abuse are increasingly in the public spotlight. In some cases, children can also be perpetrators of violence against other individuals. This phenomenon raises various questions related to legal responsibility, justice approaches, and appropriate treatment of children as perpetrators of criminal acts. This study aims to analyze the criminal responsibility of children as perpetrators of violence and how the Judge's considerations in sentencing in Decision Number 5 / Pid.Sus-Anak / 2022 / PN.Smr and Decision 10 / Pid.Sus-Anak / 2023 / PN.Bpp. This study uses a normative legal research method, with three data sources, namely primary, secondary, and tertiary. Data were obtained through literature study collection techniques, and a legislative approach method with qualitative descriptive analysis, and drawing conclusions using inductive and deductive methods. The results of this study indicate that both Decisions have considered the legal, social, and psychological aspects of children as perpetrators of criminal acts. However, there are several things that are not in line with the principles of child protection and the restorative justice approach mandated by the Child Criminal Justice System Law.
Edukasi Jaga Jejak Digital, Lindungi Masa Depan A, Clerine Clarisa; Sukmawati, Olivia; Sunariyo, Sunariyo; Apriliyanti, Reva; Rafli, Jhonatan; Ariiqoh, Rofi Adhiatul
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1: November 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v5i1.12593

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada peningkatan literasi digital pelajar guna menghadapi tantangan era teknologi informasi. Program dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 9 Oktober 2025, dengan melibatkan 36 siswa/i berusia 16–17 tahun. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelajar mengenai pengelolaan jejak digital, etika bermedia sosial, perlindungan data pribadi, serta pencegahan kejahatan siber (cybercrime). Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui ceramah interaktif, diskusi, dan simulasi kasus digital. Materi yang diberikan mencakup literasi digital dasar, pengenalan berbagai bentuk kejahatan siber seperti penipuan daring, peretasan, penyalahgunaan data pribadi, dan cyberbullying, serta strategi pencegahannya. Secara teoretik, kegiatan ini berlandaskan pada Teori Literasi Digital (Paul Gilster), yang menekankan kemampuan berpikir kritis dan etis dalam memanfaatkan teknologi, Teori Pembelajaran Sosial (Albert Bandura), yang menjelaskan pembentukan perilaku digital melalui observasi dan interaksi sosial, serta Teori Tanggung Jawab Hukum (Legal Liability Theory), yang menegaskan bahwa setiap individu yang melakukan perbuatan melawan hukum wajib bertanggung jawab atas akibat perbuatannya. Dalam konteks hukum pidana siber, tanggung jawab ini dapat muncul dari tindakan seperti penyebaran konten hoaks, doxing, pencurian data, atau ujaran kebencian.
Menjaga Hak Remaja: Penyuluhan HAM dan Pengurangan Kenakalan Remaja A, Clerine Clarisa; Sukmawati, Olivia; Sunariyo, Sunariyo; Apriliyanti, Reva; Anggoro, Wylldan; Thahirah, Berliana Ath
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1: November 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v5i1.12594

Abstract

Remaja merupakan kelompok usia yang berada pada fase transisi menuju kedewasaan, yang rentan terhadap pelanggaran hak dan pengaruh negatif lingkungan sosial. Rendahnya pemahaman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan minimnya bimbingan moral kerap menjadi faktor yang memicu munculnya perilaku menyimpang di kalangan remaja. Untuk itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai hak-hak remaja dalam perspektif HAM, sekaligus mendorong pencegahan kenakalan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Kegiatan dilaksanakan di MAN 1 Samarinda, dengan partisipasi 36 siswa berusia 16–17 tahun, menggunakan metode ceramah, diskusi interaktif, dan studi kasus. Landasan teoretik kegiatan ini mencakup Teori Perkembangan Moral Lawrence Kohlberg, Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura, serta Teori Hak Asasi Manusia (Human Rights Theory) yang berpijak pada gagasan John Locke, yang menyatakan bahwa setiap individu sejak lahir memiliki hak-hak alami (natural rights) yang melekat dan tidak dapat dicabut, termasuk hak hidup, hak atas kebebasan, dan hak memperoleh pendidikan. Dalam kerangka hukum modern, hak-hak ini diakui dan dijamin melalui berbagai instrumen nasional maupun internasional, sehingga menekankan pentingnya perlakuan adil, manusiawi, dan sesuai dengan tahap perkembangan bagi remaja. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap nilai-nilai HAM, kesadaran hukum, dan tanggung jawab sosial dalam berperilaku. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi dalam pembentukan karakter remaja yang sadar hukum, berintegritas, dan mampu berperan aktif secara positif dalam kehidupan sosial.
Edukasi Hukum Pidana Anak: Kenali Hakmu, Patuhi Aturannya A, Clerine Clarisa; Sukmawati, Olivia; Sunariyo, Sunariyo; Apriliyanti, Reva; Rafli, Jhonatan; Ariiqoh, Rofi Adhiatul
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1: November 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v5i1.12595

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertajuk “Kenali Hakmu, Patuhi Aturannya” dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai Hukum Pidana Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Kegiatan ini bertujuan menanamkan kesadaran hukum sejak dini serta membentuk karakter generasi muda yang memahami hak dan kewajibannya dalam konteks hukum. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di MTs Sulaiman Yasin dengan jumlah peserta sebanyak 25 siswa berusia rata-rata 13 tahun. Metode yang digunakan bersifat edukatif dan partisipatif melalui penyuluhan interaktif yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik tingkat madrasah tsanawiyah.. Secara teoritik, kegiatan ini berlandaskan pada Teori Keadilan Restoratif yang menjadi dasar dalam pelaksanaan SPPA sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Teori ini menekankan bahwa penyelesaian perkara anak tidak hanya berorientasi pada penghukuman, melainkan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman siswa terhadap hak dan kewajiban hukum anak, serta tumbuhnya kesadaran untuk menaati aturan sosial di lingkungan sekolah dan masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga menumbuhkan sikap reflektif, empati, dan tanggung jawab sosial di kalangan siswa, sesuai dengan prinsip pembinaan dan perlindungan anak dalam SPPA. Kegiatan pengabdian ini menegaskan pentingnya edukasi hukum sejak dini sebagai sarana pembentukan karakter hukum yang konstruktif, guna melahirkan generasi muda yang sadar hukum, berempati, serta mampu berpikir kritis sebelum bertindak.
Co-Authors A, Clerine Clarisa Abdul Mukti Adzana, Ananda Syukria Ali, Nurul Fatwa Andini, Delpi Yasmine Anggoro, Wylldan Anggraini, Sumiati Anggreini, Trisna Apriliyanti, Reva Aprilyani Ikra, Putri Ariiqoh, Rofi Adhiatul Ashfiya, E Nur Asiaka, Fandi K.P Asyisytri, Mannissa Sannia Athallah, Alghifari Aqil Aulia, Cindy Ayu Safira, Ayu Ayu Wulandari Ahmad Ayu, Asri Bakrie, Ahmad Bayu Prasetyo, Bayu Br Sembiring, Sintia Klara Danny Sumardi Delfyrah, Putri Dhea Shaberina Dila Diana Safitri Dzakir, Muhammad Effendie , Rizzal Effendie, Rizal Elviandri, Elviandri Fajar, Ira Fadia Fauzan, Abdurrahman Fazilla, Della Finly, Shella Firdausi, Rizal Zubad Gabriella Shalisha Mualim Hakim, Erza Ahnaf Hamid, Muhammad Qodri Haryanto Haryanto Hasanah, Cahya Febri I, Muhammad Irwansyah Ikhwanul Muslim Imro’atul Azizah Irhaska, Muhammad Irwansyah Irwansyah I, Muhammad Isrofil, Muhammad Jeane Shania Putri W Julpano, Andre Khoiriah, Nur Laksono, Agung Rizal Suryo Lesi, Kristisia Luthfia, Olga Maharani Galuh Pratiwi Maharani, Miranda Maharani, Puan Maulana Maulana, Maulana Melky, Andrio Muhammad Nurcholis Alhadi Nila Maulida Ni’mah, Alfiyatun Nur Aida, Nur Nur Azizah Nur Rahmayani Mukhlis Nur, Muhammad Ardi Samsudin Nuralifah Tasya Nurhikma Resky Rahmadani Oktavia, Elvina Windy Padli, Rahmad Pordamantra, Pordamantra Pramana, Bayu Pratama, Muh. Arif Yoga Putra, Ardiansyah Nurshah Putra, Insan Nur Rahmanda R, Citra Dewi Angraeni R, M.Syafiq Bintang Rafli, Jhonatan Rahayuningsih, Uut Raisa , Adiesti Raisa, Adiesti Ramadhan, Fitrah Ramadhani, Muhammad Imam Ramadhani, Noval Reno Mandala Putra Risna Risna, Risna Riyan Riyan Rizky Amelia Rofifah, Najwa Rosilda, Audy Rosnila Nur Ramadhannia SALSABILA, ANNISA Saputra, Dhimas Sriwani, Andi Fahratul Subarkah, Asep Sukmawati, Olivia Syahib, Abdul Syahira Oktiva Syahrulloh, Syahrulloh T.S, Darmayani Tasya, Nuralifah Taufik Hidayat Thahirah, Berliana Ath Umirtang, Andi Urmila, Tasya Utami, Olivia Nurul Wahyudianto Wahyudianto Wijaya, Kevin Ardian Liebher Yamani, Ahmad Zaki Yulianingrum, Aullia Vivi Yulianti Yulianti Yuprin, Yuprin Yusup, Syamsuri Zakin, Kevin Okta