Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.096
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika Hukum Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum J-SEA (Journal Socio Economic Agricultural) JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Keadilan SERUNAI Journal of Law, Poliitic and Humanities Bacarita Law Journal Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Masyarakat Madani Indonesia JURNAL RETENTUM International Journal of Applied and Scientific Research (IJASR) Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Keadilan
Sunariyo, Sunariyo
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN TINDAK PIDANA PERDA KOTA SAMARINDA (Studi kasus Perda Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017) Isrofil, Muhammad; Vivi Yulianingrum, Aullia; Sunariyo, Sunariyo
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 22 No 3 (2024): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v22i3.1716

Abstract

Aktivitas Pengemis, Anjal dan Gelandangan di Kota Samarinda saat ini semakin mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Dengan terjadinya peningkatan ini, masyarakat juga semakin kehilangan kesadaran terhadap aturan yang melarang memberikan uang kepada mereka. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa prosedur hukum yang digunakan dalam menindaklanjuti masyarakat yang masih memberikan uang kepada Pengemis, Anjal dan Gelandangan di Kota Samarinda serta untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan maupun kendala bagi mereka dalam menerapkan sanksi pidana pada Peraturan Daerah No. 7/2017 tentang Pembinaan Terhadap Anjal Pengemis dan Gelandangan di Kota Samarinda. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum tentang bagaimana ketentuan hukum normatif diterapkan atau diterapkan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini, bahwa dalam prosedur sanksi pidannya PPNS akan melakukan Penyidikan terlebih dahulu untuk di lakukan penuntutan dan dibawa ke Pengadilan Negeri. Akan tetapi, dalam penerapannya sanksi pemidanaan terhadap orang yang memberikan uang kepada Pengemis, Anjal ataupun Gelandangan masih belum berjalan sebagaimana yang telah dimandatkan dalam perda tersebut. dalam penegakan sanksi pidana ini sangatlah tidak mudah, karena mereka mengalami berbagai kendala.Kata Kunci : Kebijakan, Tindak Pidana dan Peraturan Daerah
Analysis of the Conformity of Restorative Justice and Diversion Principles in the Juvenile Justice System Law with the Equality Principles of the Convention on the Rights of the Child Adzana, Ananda Syukria; Muslim, Ikhwanul; Sunariyo, Sunariyo
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 1 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i1.8403

Abstract

This study discusses the suitability of the principles of restorative justice and conversion stipulated in the Juvenile Justice Act (UU SPPA) with the principle of equality in the Convention on the Rights of the Child. The approach used in this study is normative law to analyze the various legal regulations in Indonesia, such as Law No. 11/2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and the Convention on the Rights of the Child. The target of this study is to review the concept of restorative justice and the principle of diversion and assess their consistency with the principle of equality stipulated in the Convention on the Rights of the Child. This study uses two theories, namely the theory of restorative justice and equality. The results of the study indicate that the principles of restorative justice and diversion in the UU SPPA aim to provide protection and justice for children in conflict with the law. Both principles focus on child welfare and encourage a humane approach in resolving child crimes. In addition, these principles are consistent with the principle of equality in the Convention on the Rights of the Child, especially with Articles 2 and 40 paragraph (1).
"Effectiveness of Punishment for Perpetrators of Domestic Violence against Children: Study of Decision Number 18/Pid.Sus/2017/PN Bek" Khoiriah, Nur; Muslim, Ikhwanul; Sunariyo, Sunariyo
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 1 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i1.8426

Abstract

This research discusses the long-term impact of domestic violence (DV) on children, both physically, psychologically, and socially. The purpose of the research is to examine the punishment of perpetrators of domestic violence, analyze the legal process, and evaluate the judge's consideration in Decision Number 18/Pid.Sus/2017/PN Bek. By using a case study-based normative juridical method and regulatory analysis, this study found that criminalization includes physical, psychological, sexual violence, and neglect, with penalties tailored to the level of offense. In the verdict, the defendant was only sentenced to eight months' imprisonment from an initial sentence of one year, with consideration of factors that were more mitigating for the perpetrator than the impact experienced by the victim. The leniency of the sentence was attributed to the defendant's lack of a criminal record, even though the victim suffered severe physical and mental harm. Therefore, this research emphasizes the need for stricter legal policies and the application of more severe criminal sanctions to strengthen child protection in domestic violence cases.
Analysis Of The Disparity Of Narcotics Criminal Verdicts On Judex Juris And Judex Facti Verdicts Ni’mah, Alfiyatun; Sunariyo, Sunariyo
International Journal of Applied and Scientific Research Vol. 2 No. 6 (2024): June 2024
Publisher : MultiTech Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59890/ijasr.v2i6.2118

Abstract

The study aims to determine the judge's consideration in imposing a crime on each judgment and the causes of disparities in the decisions of Judex Facti and Judex Juris judges. laws and regulations related to legal journals. The data collection technique is a literature study, and the author analyzes the collected data. The Judex Facti judge's consideration is based on fulfilling elements intentionally or without the right to unlawfully offer for sale, sell, buy, receive, intercede in buying and selling, exchanging, or delivering Class I Narcotics, and fulfilling elements of malicious trial or conspiracy to commit Narcotics and Narcotics Precursor crimes. The Judex Juris judge's decision is based on the fulfillment of the charge more subsidair, namely every narcotics abuser and for themselves. The study aims to increase insight and knowledge in criminal law related to drug crime cases to prevent and solve them.
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA ILEGAL MINING (Studi Putusan No.649/Pid.B/LH/2023/PN.Smr dan 122/Pid.Sus/20223/PN Tgr) Safitri, Diana; Sunariyo, Sunariyo; Muslim, Ikhwanul
JURNAL RETENTUM Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5615

Abstract

Penelitian ini ditujukan dalam rangka menyelidiki bagaimana disparitas dan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana oleh hakim terhadap kasus yang serupa, serta dasar pertimbangan yang dipergunakan pada saat memutuskan perkara. Adapun yang menjadi fokusnya berupa dua putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 649/Pid.B/LH/2023/PN SMR dan Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN TGR. Penelitian ini mempergunakan metode hukum normatif dan pendekatannya berupa perundang-undangan dan studi kasus data diperoleh dari studi kepustakaan yang melibatkan bahan hukum primer dan sekunder. Temuan yang dihasilkan mengindikasikan, disparitas lebih cenderung pada putusan putusan pertama disebabkan oleh beberapa, dari mulai faktor undang-undang, faktor pendapat hakim, serta faktor yurisprudensi. Pertimbangan hakim pada saat penjatuhan perkara itu didasarkan pertimbangan yang sifatnya yuridis dan non yuridis, pertimbangan yuridis berdasarkan dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, barang bukti, dan unsur- unsurnya. Pertimbangan non yuridis berdasarkan latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan hal yang meringankan dan yang memberatkan. Dimana hakim dalam memutuskan perkara No.649/Pid.B/LH/2023/PN Smr terdakwa di pidana penjara selama 4 bulan dan dalam putusan No.122/Pid.Sus/2023/PN Tgr terdakwa di pidana penjara selama 2 tahun.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN RESIDIVISME DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Maharani, Miranda; Sunariyo, Sunariyo; Alhadi, Muhammad Nurcholis
JURNAL RETENTUM Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5612

Abstract

Residivisme di kalangan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi perhatian serius dalam sistem peradilan pidana anak. Anak yang telah selesai menjalani masa tahanan sering menghadapi stigma sosial, kurangnya dukungan rehabilitasi, dan minimnya pengawasan, yang berpotensi mendorong mereka kembali melakukan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak serta mengidentifikasi langkah strategis untuk mencegah residivisme pasca-penahanan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak masih menghadapi kendala signifikan, terutama dalam aspek pengawasan dan rehabilitasi pasca-penahanan. Upaya pencegahan residivisme dapat dilakukan melalui langkah preventif seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikologis, serta langkah represif berupa implementasi peraturan hukum yang lebih tegas. Kerja sama yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak dalam mencegah residivisme.
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG TIDAK MELAKSANAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Fazilla, Della; Sunariyo, Sunariyo; Muslim, Ikhawanul
JURNAL RETENTUM Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5613

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan beberapa peraturan lainnya, korporasi yang bergerak di bidang sumber daya alam diwajibkan untuk menjalankan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun, implementasi sanksi bagi perusahaan yang mengabaikan kewajiban ini masih terbatas pada sanksi administratif, yang dianggap kurang efektif dalam mencegah pelanggaran CSR. Padahal, dampak dari pelanggaran CSR terhadap masyarakat bisa sangat luas, mulai dari kerusakan lingkungan hingga pelanggaran hak-hak masyarakat yang tinggal disekitar wilayah operasional korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana regulasi hukum pidana yang mengatur kewajiban CSR di indonesia dan bagaimana kepentingan pengaturan sanksi pidana sebagai upaya penegakan kewajiban CSR, dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang merupakan proses menemukan suatu aturan, prinsip, dan doktrin hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang terjadi, serta menggunakan teori tindak pidana dan teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa masih ada kekosongan hukum dan belum ada konsep yang matang atas pengaturan dari pelaksanaannya ketika perusahaan tidak melaksanakan CSR, dari segi implementasi secara Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Sehingga diperlukannya sanksi pidana atau pemidanaan bagi korporasi, sebagai alat untuk melindungi kepentingan publik dan mendorong korporasi untuk bertanggung jawab atas tindakannya.
Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Komparatif Indonesia dan Skotlandia Andini, Delpi Yasmine; Muslim, Ikhwanul; Sunariyo, Sunariyo
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i1.3085

Abstract

Penelitian ini membahas perbandingan sistem peradilan pidana anak antara Indonesia dan Skotlandia dengan latar belakang tingginya angka anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia serta keberhasilan pendekatan kesejahteraan di Skotlandia. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi struktur, prinsip dasar, dan prosedur kedua sistem, serta menganalisis penerapan Konvensi Hak Anak (CRC). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif, serta mengandalkan data sekunder dari bahan hukum primer dan literatur, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Children's Hearings (Scotland) Act 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Indonesia masih didominasi pendekatan retributif meskipun telah mengadopsi prinsip keadilan restoratif dimana Indonesia perlu memperkuat kelembagaan dan sosialisasi hukum, sementara Skotlandia menekankan pendekatan kesejahteraan melalui Children’s Hearings System yang bersifat rehabilitatif dan berorientasi pada pelibatan aktif anak dalam proses pengambilan Keputusan. Kesimpulannya, sistem Skotlandia lebih efektif dalam rehabilitasi anak dan dapat menjadi model bagi reformasi sistem Indonesia.
Peran Strategis Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda dalam Menjamin Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Ayu, Asri; Muslim, Ikhwanul; Sunariyo, Sunariyo
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3292

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Kota Samarinda dalam pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum yang rentan menjadi latar belakang penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, dengan data primer diperoleh melalui  observasi langsung di Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Samarinda. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan (Januari-Maret 2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bapas memiliki peran penting dalam pelaksanaan penelitian kemasyarakatan, upaya diversi serta pendampingan terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022. Namun, dalam implementasinya pendampingan terhadap anak belum terlaksana secara optimal akibat dari kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Kontribusi empiris penelitian ini adalah memberikan bukti lapangan mengenai kendala koordinasi dan pelaksanaan pendampingan yang tidak konsisten, serta perlunya intervensi kebijakan untuk memperkuat peran Bapas dalam sistem peradilan anak. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sinergi antar lembaga dan peningkatan kualitas pembimbing kemasyarakatan.
Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyiksaan yang Menyebabkan Kematian dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby Azizah, Nur; Muslim, Ikhwanul; Sunariyo, Sunariyo
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3295

Abstract

Penelitian ini mengungkap adanya kekurangan dalam pertimbangan hakim yang berdampak pada putusan yang tidak mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum. Masih ditemukan hakim yang memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, salah satunya dalam putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby yang memutus bebas terdakwa dalam kasus yang mengakibatkan kematian. Hal ini menimbulkan keraguan di masyarakat mengenai integritas aparat penegak hukum, yang seharusnya menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan, bukan malah merusak rasa keadilan itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membahas bagaimana pertanggungjawaban pidana serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara, mengingat hakim tidak boleh semena-mena menyalahgunakan kekuasaannya, apalagi dengan adanya pengawasan internal dari Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim gagal mempertimbangkan fakta dan bukti secara menyeluruh, sehingga terjadi kesalahan dalam penilaian dan penerapan teori individualisasi pidana. Putusan bebas tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan substantif, kepastian hukum, dan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Co-Authors Abdul Mukti Adzana, Ananda Syukria Ali, Nurul Fatwa Andini, Delpi Yasmine Anggreini, Trisna Aprilyani Ikra, Putri Asiaka, Fandi K.P Ayu, Asri Bayu Prasetyo, Bayu Br Sembiring, Sintia Klara Danny Sumardi Diana Safitri Elviandri, Elviandri Fajar, Ira Fadia Fazilla, Della Firdausi, Rizal Zubad Hamid, Muhammad Qodri Haryanto Haryanto Ikhwanul Muslim Isrofil, Muhammad Julpano, Andre Khoiriah, Nur Lesi, Kristisia Maharani, Miranda Maharani, Puan Muhammad Nurcholis Alhadi Ni’mah, Alfiyatun Nur Aida, Nur Nur Azizah Pordamantra, Pordamantra Rahayuningsih, Uut Yamani, Ahmad Zaki Yulianingrum, Aullia Vivi Yuprin, Yuprin