Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

The Social Meaning of the King's Tomb in Penyengat Island, Riau Islands Mukhlis, Suhardi; Husni, Alfi; Prastiyo, Endri Bagus; Ahadi, Ahadi
BELIEF: Sociology of Religion Journal Vol. 1 No. 2 (2023): December 2023
Publisher : UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/belief.v1i2.6467

Abstract

The meaning of the King's tomb on Penyengat Island for pilgrims depends on their perception of the tomb itself. Perception is said to be recognition or identification using the five senses. The impression received by an individual is very dependent on all the experiences that have been gained through the process of thinking and learning and is influenced by factors originating from within the individual. The purpose of this research is to find out the meaning of the king's tomb in the community on Penyengat Island, Tanjungpinang City (Study on the Society of Penyengat Island City Tanjung Pinang). The theory used regarding meaning is phenomenology from Alfred Schutz. This research is qualitative research using interview and observation methods. Based on the research results, it can be concluded that the meaning of the King's tomb in the community on Penyengat Island, Tanjungpinang City, namely that the community interprets a King's tomb as something that must be respected. Moreover, this tomb is the tomb of a figure who was very instrumental in the development and progress of Penyengat Island, such as the tomb of Raja Ja'ffar, the tomb of Raja Ali Haji, the tomb of Engku Putri and the tombs of other figures
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau Supriono, Agus; Mukhlis, Suhardi; Budiman, Shahril
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 4 No. 1 (2019): May
Publisher : Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/fpb.v4i1.743

Abstract

Dalam rangka menuju good governance reformasi birokrasi dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu syarat dan upaya dalam penguatan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam melaksanakan Amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah hadir untuk dapat menghindari terjadinya penyimpangan, ketidakpatuhan, dan penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan keuangan negara. Dengan menerapkan lima unsur SPIP yaitu lingkungan pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem pengendalian intern pemerintah di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerapan lima (5) unsur sistem pengendalian intern pemerintah di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau  yang dimaksud. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengambilan sempel dengan menggunakan purposive sampling, dengan mengambil sampel sebanyak 7 orang dari pimpinan dan pegawai di inspektorat Provinsi Kepulauan Riau. Dari hasil analisis bahwa dalam sistem pengendalian intern pemerintah di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau menggunakan unsur lingkungan pengendalian, dengan penegakan nilai etika dan intergritas dalam organisasi yang dicontohkan dengan keteladanan sikap dan prilaku pimpinan, dan komitmen pimpinan terhadap kompetensi pegawai, dari penilaian resiko, di lihat dari penentuan titik kritis suatu kegiatan yang dapat menimbulkan resiko terhambatnya pencapaian target kegiatan, mengidentifikasi resiko yang mungkin terjadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dengan tingkat resiko tinggi, sedang dan rendah, dan juga mengidentifikasi potensi kendala yang akan dihadapi dari resiko. Kegiatan pengendalian dilihat dari membuat laporan trasnsaksi keuangan, setiap kegitan dan mencatat dan mendokumentasikan dengan lengkap dan akurat atas seluruh aset yang ada di inspektorat, informasi dan komunikasi dilihat dari segi keterbukaan informasi anggaran, komunikasi seluruh pegawai dalam memberikan saran perbaikan, jika terjadi kesalahan penyusunan target dab transaksi keuangan suatu kegiatan, dan dilihat dari pemantauan pengendalian dengan segi membandingkan dokumen RTP dengan anggaran yang tersedia, memantau belanja dan data aset kegiatan sesuai dengan standart satuan harga, melakukan rekonsiliasi aset setiap bidang kegiatan dan elauasi laporan RTP setiap kegiatan bidang.