Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.301
P-Index
This Author published in this journals
All Journal The Spirit of Society Journal : International Journal of Society Development and Engagement Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Sapientia Et Virtus HUKUM BISNIS Jurnal Esensi Hukum YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains E-Jurnal SPIRIT PRO PATRIA Jurnal Pengabdian Masyarakat untuk Negeri (UN-PENMAS) COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Journal Transformation of Mandalika Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Social And Economics Research Journal of Comprehensive Science Journal of Economic & Business Law Review Jurnal Hukum Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research Education: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum journal of social and economic research Jurnal Cendekia Ilmiah Ulil Albab ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Boediningsih, Widyawati
Faculty Of Law, Narotama University Surabaya
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 51 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN UMKM PADA MASYARAKAT RT 05-RW 05 GAYUNG KEBONSARI TIMUR KEC. KETINTANG KOTA SURABAYA Tutiek Retnowati; Widyawati Boediningsih; Indrati Rini
UN PENMAS (Jurnal Pengabdian Masyarakat untuk Negeri) Vol 3 No 1 (2023): UN PENMAS Vol 3 No 1
Publisher : LPPM Universitas Narotama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29138/un-penmas.v3i1.2287

Abstract

Wirausaha berperan penting dalam perekonomian suatu negara karena dapat menciptakan lapangan kerja baru. Di banyak negara, wirausaha adalah aspek penting yang memainkan peran vital dalam perekonomian. Pasalnya, sektor swasta yang digerakan para wirausaha ini menjadi penyumbang ekonomi terbesar. Sikap wirausaha yang selalu ingin tahu membuat wirausaha selalu dapat menemukan inovasi baru di dunia usaha. Oleh karenanya, seorang wirausaha harus memiliki sifat wirausaha agar bisnisnya bisa berkembang dengan baik. Dalam hal ini wirausaha yang dimaksud adalah UMKM. UMKM merupakan peluang dan pilihan bagi masyarakat untuk melakukan aktifitas dalam menunjang bagi berkembangnya ekonomi nasional, dan hambatan2 yang dihadapi dapat diatasi dengan membentuk jejaring usaha/bisnis antar pelaku usaha yang bersifat saling menguntungkan berdasar hukum yang berlaku. Kegiatan Pengabdian ini menggunakan metode pendekatan sosiologis dengan mendekatkan kepada masyarakat. Bahan materi diambil dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah-makalah dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Permasalahan yang diambil dari penelitian ini adalah bagaimana menumbuhkan sifat-sifat wirausaha bagi masyarakat RT 05-RW 05 Gayung Kebonsari Timur Kec. Ketintang Kota Surabaya.
Pembinaan dan Pengembangan Pemahaman Kejahatan Siber Kriminalitas di Balik Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Desa Tambak Sawah Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Boediningsih, Widyawati; Wulan, Evi Retno; Rini, Indrati
UN PENMAS (Jurnal Pengabdian Masyarakat untuk Negeri) Vol 4 No 1 (2024): UN PENMAS Vol 4 No 1
Publisher : LPPM Universitas Narotama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29138/un-penmas.v4i1.2794

Abstract

Penyebaran berita bohong/palsu (hoax) merupakan kejahatan siber (cybercrime ) di era digital yang saat ini semakin marak terjadi dan mempengaruhi banyak orang, oleh karena itu, perlu dipelajari dari sudut pandang kriminologi agar dapat mengetahui karakteristik pelaku serta hukuman yang layak diberikan. Dengan mempelajari kriminologi, kita dapat mengetahui bagaimana cara mencegah dan menindak pelaku penyebaran hoax serta mengurangi dampak negatifnya terhadap masyarakat. Selain itu, kriminologi juga dapat membantu dalam merumuskan kebijakan publik yang efektif untuk menangani masalah penyebaran hoax. Kegiatan Pengabdian ini menggunakan metode pendekatan sosiologis dengan mendekatkan kepada masyarakat. Bahan materi diambil dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah-makalah dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Permasalahan yang diambil adalah bagaimana menghindari berita bohong (hoax) bagi masyarakat Desa Tambak Sawah Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH PT. SIPP DI KABUPATEN BENGKALIS: STUDI KASUS Tjoe Kang Long; Widyawati Boediningsih
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 1 (2024): JSER, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i1.516

Abstract

Jurnal ini membahas analisis yuridis terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup oleh PT. SIPP di Kabupaten Bengkalis. Kasus ini menjadi sorotan karena perusahaan kelapa sawit tersebut terbukti melakukan dumping limbah secara langsung dan pengolahan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini mengakibatkan pencemaran air sungai dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum dari kasus tersebut, termasuk unsur-unsur tindak pidana, dasar hukum yang diterapkan, dan potensi sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.
KEBIJAKAN HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA DALAM MENANGANI NORMALISASI POLITIK UANG PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK Habib Anwar; Widyawati Boediningsih
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i4.2218

Abstract

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, sebagai wujud kedaulatan rakyat, menghadapi tantangan serius akibat praktik politik uang. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memegang peran krusial dalam mengidentifikasi dan menanggulangi ancaman politik uang. Tingginya praktik politik uang berpotensi merusak integritas pemilu dan demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan studi kepustakaan untuk menyelidiki peran, upaya, serta strategi Bawaslu Kota Surabaya dalam mencegah dan menangani politik uang pada Pemilihan Umum Serentak. Pemahaman konsep integritas pemilu, transparansi, akuntabilitas, dan peran Kebijakan Hukum Bawaslu menjadi fokus dalam membangun pemilu yang demokratis dan berintegritas. Namun, tingginya insiden politik uang menunjukkan tantangan yang dihadapi Bawaslu. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan hukum yang lebih efektif berupa pembentukan aturan turunan, pengawasan aktif, sanksi tegas, pendidikan pemilih, dan perlindungan pelapor. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meminimalisir politik uang sehingga terwujud pemilu yang demokratis dan berkualitas di Kota Surabaya. Pemantauan politik uang di setiap tahapan pemilu, pengawasan pelaksanaan kampanye, hingga penindakan melalui Sentra Gakkumdu, mencerminkan komitmen Bawaslu untuk memastikan pemilu yang adil dan demokratis. Dalam menghadapi politik uang, revisi UU Pemilu dan pemberian kewenangan penuh kepada Bawaslu dalam penanganan pidana pemilihan menjadi langkah strategis. Penyelenggaraan pemilu yang bermartabat dan berkualitas memerlukan sinergi antara lembaga-lembaga terkait dan kesadaran masyarakat untuk melawan praktik politik uang.
KEABSAHAN PEMBANGUNAN RUMAH IBADAT TANPA PERSETUJUAN MASYARAKAT DI KOTA SURABAYA Yohanes Jentanu Nelson; Widyawati Boediningsih
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i4.2219

Abstract

Pendirian rumah Ibadat di Indonesia kerap mengalami berbagai problematika yuridis terkait dengan persyaratan formalitas izin. Kebijakan perizinan rumah Ibadat yang termuat dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) meniscayakan sejumlah persyaratan bagi pendirian rumah Ibadat, seperti persetujuan tetangga dan ketersediaan lokasi yang tidak konflik. Namun di sisi lain, keberadaan rumah Ibadat tanpa memiliki izin formal ini berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakpastian hukum. Sementara itu, salah satu ratio legis pengaturan perizinan ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum preventif terhadap rumah Ibadat agar tidak potensial menghambat kerukunan antarumat beragama serta terdapat kejelasan hukum bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika yuridis izin pendirian rumah Ibadat, perspektif ratio legis dalam PBM, serta upaya perlindungan hukum bagi rumah Ibadat tanpa izin. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat ratio legis yang jelas dalam kebijakan perizinan ini, penerapannya masih berpotensi menimbulkan problematika yuridis dan membatasi kebebasan warga untuk mendirikan rumah Ibadat. Sehingga, upaya perlindungan hukum preventif melalui sosialisasi dan bantuan pemenuhan administratif lah yang dapat dilakukan sembari menunggu penyempurnaan kebijakan perizinan rumah Ibadat di masa datang.
KEBIJAKAN DALAM MEMPERTAHANKAN KEBERLANGSUNGAN USAHA UMKM DIMASA PANDEMI COVID-19: KEBIJAKAN DALAM MEMPERTAHANKAN KEBERLANGSUNGAN USAHA UMKM DIMASA PANDEMI COVID-19 Suwardi; Boediningsih, Widyawati
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 5 No 1 (2021): July
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (336.188 KB) | DOI: 10.25139/lex.v5i1.4076

Abstract

The potential market keep business msmb is a national economy due to stand up to economic shocks pademi would emerge problems how to keep to medium enterprise to proceed as any situation thus become immune to any disturbance. How the government efforts in taking so umkm business policy is able to persevere even capable of developing pandemic in a difficult situation. Research methodology used normative, writer research and studies in the norm is legislation or act norm set act no.20 year what policy 2088 about small businesses. A conclusion due to existing covid-19 pandemic since last year 2019 made every effort in crisis. Msmb sector has a very drastic decline in earnings, various obstacles marketing and sales, and distribution of a product with a policy that supported businesses will give the wind players were fresh for him. Traders seek to find an alternative marketing and sales, secure capital and assets owned. Keywords : business policy and sustainability of the pandemic 19
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK HAK ATAS TANAH TERLANTAR Retnowati, Tutiek; Boediningsih, Widyawati
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 5 No 2 (2021): December
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (371.177 KB) | DOI: 10.25139/lex.v5i2.4603

Abstract

The study is conducted to analyze the stranded soil that is alleged to be untried, unused, or abused according to the circumstances or the nature and purpose of its administration. Research methods use normative research with a regulatory approach and concept approach. This study led to the landowner's obligation to make active use of the soil. If the performance of duty towards the land is not carried out it is called wasteland. It has since built a , many there are issues involving tanah who purposefully and not do it on purpose the land has been abandoned by the owners of the the right on its own land good because economic factors the structure of the soil or allotment of that is no longer appropriate to the state of or of the nature of and the purpose of the provision of their rights . The current regulation is not currently described in detail on the criteria of land have been displaced itself . In development as abandoned land, governments must first perform identification and research processes by considering the textual and spatial data of the land and analyzing the causes of the strapless land. Legal protection for the owner of the land that is indicated to be abandoned is the granting of compensation to the land reclaimed by the state at the cost of what is already being paid by the individual, Keyword: protection of law, owner of rights to land, displaced land
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MA NO.482K/TUN/2021 TERKAIT SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NO.590/20TAHUN 2021 Boediningsih, Widyawati; Tandiono, Sudargo
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 6 No 1 (2022): July
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.994 KB) | DOI: 10.25139/lex.v6i1.4715

Abstract

Mining and the construction of public facilities of course require land acquisition before carrying out activities. However, conflicts of interest or legal issues are often encountered, both from the public who do not agree or there are discrepancies in the decrees issued by the government, both regional and central. Although the dispute can be resolved by filing a lawsuit in the State Administrative Court. However, there is still dissatisfaction from the aggrieved parties so that this research will assist in analyzing the Supreme Court Decision Number 482 K/TUN/2021 related to the dispute over the construction of the Bener dam in Wadas Village, Purworejo, Central Java. Keywords: IUP, Mining, Supreme Court Decision, Andesite
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI CONDOTEL MELALUI PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI Suwardi; Boediningsih, Widyawati
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 6 No 1 (2022): July
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.778 KB) | DOI: 10.25139/lex.v6i1.4799

Abstract

Efforts to protect the law for buyers of condotel units as consumers from developers, the legal aspects of buying and selling transfers must be fully understood by buyers. In the process of buying and selling fixed objects such as land, houses, apartments or other properties, they are bound by an agreement. The Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) is made to carry out a temporary binding before the official Sale and Purchase Deed (AJB) is made before the Land Deed Making Officer (PPAT). Generally, the Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) is made privately for a certain reason, such as the payment of the price has not been paid off. With the Sale and Purchase Binding Agreement, there are still frequent losses suffered by the buyer. This study aims to determine the legal protection for condotel buyers through PPJB. The method used in this paper is normative juridical, which refers to the legislation and literature study.The results of this study, that the Sale and Purchase Binding Agreement has been prepared by the developer or legal representative as a standard agreement whose contents are not in accordance with the terms of the standard agreement. Prior to the signing of the Sale and Purchase Agreement, prospective buyers are usually given the opportunity to read and study the draft of the Sale and Purchase Binding Agreement with the guidance of an officer. Keywords: Legal Protection, Buyers, Condotel, PPJB.
Dampak Negative Illegal Logging Terhadap Indonesia Boediningsih, Widyawati; Tandiono, Sidharta
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 6 No 2 (2022): December
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (434.121 KB) | DOI: 10.25139/lex.v6i2.5319

Abstract

The method used in this paper is the normative method which contains Illegal logging which is the main problem in Indonesian forestry mining. The impact of illegal logging in addition to economic losses due to the shortage of wood in Indonesia, there is also a major problem, namely the unique flora and fauna in Indonesia are threatened, therefore Indonesia provides strict rules or sanctions for those who carry out this crime. is the weakness of the government in overcoming illegal logging actions. In this case the government should be aware and provide strict safeguards in Indonesian forest areas Key words: illegal logging, forestry and sanctions
Co-Authors Afianie , Orriza Ameliya Rasidi Ameliya Rasidi Andrew Wijaya Ang, Felix Budi Cahyono, Suparman Cahyono, Suparman Budi Christopher Hartono Djoen, The Mei Evan Wijaya Evi Retno Wulan Farrah Miftah Habib Anwar Indrati Rini Indrati Rini, Indrati Ingrid Angelina Lukiro Arif Listiyarini, Rita Margareta, Stefani Muliawan, Delimukti Putra Novi Prameswari Regina Dermawan Nugroho, Robert Wijaya Nur Aviv Ma’ruf Retnowati, Tutiek Sandy Sulistiono Sandy Sulistiono Siswoko Andianto Sukarno, Reynaldi Tito Suwardi Suwardi . Suwardi Suwardi Tandiono, Sidharta Tandiono, Sudargo Tjoe Kang Long Tjoe Kang Long Tutiek Retnowati Tutiek Retnowati Violeta, Vivi Wijaya, Mikha Winarto Winarto Yohanes Jentanu Nelson