Claim Missing Document
Check
Articles

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN UMKM PADA MASYARAKAT RT 05-RW 05 GAYUNG KEBONSARI TIMUR KEC. KETINTANG KOTA SURABAYA Tutiek Retnowati; Widyawati Boediningsih; Indrati Rini
UN PENMAS (Jurnal Pengabdian Masyarakat untuk Negeri) Vol 3 No 1 (2023): UN PENMAS Vol 3 No 1
Publisher : LPPM Universitas Narotama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29138/un-penmas.v3i1.2287

Abstract

Wirausaha berperan penting dalam perekonomian suatu negara karena dapat menciptakan lapangan kerja baru. Di banyak negara, wirausaha adalah aspek penting yang memainkan peran vital dalam perekonomian. Pasalnya, sektor swasta yang digerakan para wirausaha ini menjadi penyumbang ekonomi terbesar. Sikap wirausaha yang selalu ingin tahu membuat wirausaha selalu dapat menemukan inovasi baru di dunia usaha. Oleh karenanya, seorang wirausaha harus memiliki sifat wirausaha agar bisnisnya bisa berkembang dengan baik. Dalam hal ini wirausaha yang dimaksud adalah UMKM. UMKM merupakan peluang dan pilihan bagi masyarakat untuk melakukan aktifitas dalam menunjang bagi berkembangnya ekonomi nasional, dan hambatan2 yang dihadapi dapat diatasi dengan membentuk jejaring usaha/bisnis antar pelaku usaha yang bersifat saling menguntungkan berdasar hukum yang berlaku. Kegiatan Pengabdian ini menggunakan metode pendekatan sosiologis dengan mendekatkan kepada masyarakat. Bahan materi diambil dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah-makalah dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Permasalahan yang diambil dari penelitian ini adalah bagaimana menumbuhkan sifat-sifat wirausaha bagi masyarakat RT 05-RW 05 Gayung Kebonsari Timur Kec. Ketintang Kota Surabaya.
Pembentukan Perppu Cipta Kerja Dalam Perspektif Negara Hukum Demokrasi Sandy Sulistiono; Widyawati Boediningsih
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v1i2.261

Abstract

Article 1 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that the State of Indonesia is a legal state which has sovereignty in the hands of the people and is implemented according to the Constitution. In order to implement the principles of the State of Indonesia in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, there is a guiding instrument, namely the provisions for the formation of laws in Law Number 12 of 2011 and their amendments which maintain legal certainty in Indonesia. However, the existence of the Job Creation Law which was followed by a Government Regulation in Lieu of a Job Creation Law (Perppu) is in fact not in accordance with the Constitution and Law Number 12 of 2011 so that this research examines the benchmarks regarding compelling interest circumstances in Perppu and the relationship between the formation of Perppu with the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Because this research is legal research, the approach used is a statutory approach related to the formation of Indonesian laws and regulations supported by the concept of a rule of law and a democratic state based on Pancasila.
Konflik Dalam Penerapan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral Dan Batubara Tanpa Izin Pada Skala Kecil Widyawati Boediningsih; Tjoe Kang Long
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v1i4.603

Abstract

Currently, illegal use of natural resources is rampant, especially among middle to lower class people, many of whom carry out mining activities without permits as a means of livelihood. Of course, carrying out mining activities without a permit/illegally is a criminal act in accordance with the provisions in Article 158 and Article 160 of the Mineral and Coal Law. However, efforts to enforce the law against illegal mining are a complex challenge for law enforcement agencies because the existence of illegal mining is related to social and economic issues faced by poor communities living around mining locations. In fact, many illegal miners report an improvement in their welfare as a result of illegal mining activities. This journal will conduct an analysis of the factors that cause the emergence of illegal mining, the impacts it causes, and policy solutions in dealing with illegal mining. Regarding the problems mentioned above, first, the factors driving illegal mining will be discussed, including regulatory issues, bureaucratic capacity in granting permits, lack of appropriate supervision, obstacles in law enforcement, and socio-economic aspects. The impacts of illegal mining will also be discussed, such as the impact on environmental damage, state revenues, and social conflicts that may arise. In the context of law enforcement, the application of utilitarianism policies and the use of punishment as a last resort will be reviewed. This journal will conclude by providing recommendations for law enforcement agencies to consider a persuasive approach to illegal miners, while the government carries out stricter guidance and supervision to turn illegal mining activities into legitimate activities.
Evaluasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Keuangan Non-Bank: Studi Kasus SNP Finance Tjoe Kang Long; Widyawati Boediningsih
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v1i4.604

Abstract

The case of PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) highlights the importance of effective supervision by the Financial Services Authority (OJK) of non-bank financial institutions in Indonesia. Through an evaluation of the case, this research addresses various aspects, including risk profile, corporate governance, profitability, and capitalization in the context of Non Performing Loan (NPL). It also reviews the legal aspects of the case, including violations of corporate law, criminal law, banking law, and auditor liability. The results suggest that increased supervision, the development of stricter regulations, better consumer education, and the use of technology in early detection could help prevent similar cases in the future.
PERAN LEMBAGA KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN KEMUDAHAN BERUSAHA DI INDONESIA PASCA PANDEMI COVID-19 Sandy Sulistiono; Widyawati Boediningsih
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Januari : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v2i1.734

Abstract

Kondisi merebaknya virus Korona di tahun 2021 lalu menyebabkan beberapa kemunduran pada masyarakat, termasuk aspek perekonomian. Demi meningkatkan kembali perekonomian nasional pasca dilandanya Indonesia dengan virus Korona, pemerintah dapat mengupayakan kemudahan berusaha dengan didukung eksistensi lembaga keuangan, baik Lembaga Keuangan Bank (LKB) maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Lembaga keuangan nasional yang mengambil berbagai tindakan dinamis pasca gelombang Covid-19 merupakan sebuah tanda pemerintah serius dalam meningkat kemudahan berusaha nasional. Oleh sebab itu, penelitian ini akan mengkaji konsep kelembagaan keuangan nasional dan peran lembaga keuangan nasional dalam usahanya meningkatkan kemudahan berusaha pasca pandemi. Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep terkait konsep lembaga keuangan nasional yang didukung dengan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan ketentuan yang sedang berlaku seperti mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan Peraturan Bank Indonesia.
PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DALAM BIDANG PARIWISATA Sandy Sulistiono; Widyawati Boediningsih
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Januari : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v2i1.736

Abstract

Indonesia's natural resources are famous for their beauty abroad. With its amazing naturalbeauty, it opens up opportunities for people and countries to take advantage of it by organizing tourism onthese natural resources. However, the act of utilizing natural resources cannot be carried out haphazardly,but is based on the state constitution, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.Therefore, this research will examine the direction of regulation and policy on the use of natural resourcesin national law. as well as the use of natural resources in the tourism sector based on the 1945Constitution of the Republic of Indonesia. Because this research is legal research, the approach used is aconceptual approach related to the legal concept of natural resources which is applied supported by alegislative approach related to provisions. tourism law provisionsjuxtaposed with the 1945 Constitution ofthe Republic of Indonesia.
PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT GANDA PADA PTUN Sandy Sulistiono; Widyawati Boediningsih
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v2i3.875

Abstract

The diversity of Indonesia's resources from land and sea has been recognized by the world. With this diversity of resources, the country certainly needs a legal umbrella to provide protection so that the potential of these natural resources is maintained into the future. So in this case, the state is in the position of "ruler" which has the authority to regulate the use of existing earth, water and space, as stated in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. One embodiment of this article is the issuance of the UUPA which provides opportunities Indonesian citizens to own a plot of land in their own name, proven by ownership of a certificate. However, during the journey, a discrepancy was discovered that 1 plot of land was owned by 2 certificates, which created a sense of legal uncertainty for the owner. Therefore, this research will examine whether the problem of double certificates can be resolved at the TUN judicial body. Because this research is legal research, the approach used is a conceptual approach related to the concept of KTUN and TUN procedural law which is supported by a statutory approach using currently applicable provisions such as referring to the Constitution and other derivative regulations, KTUN,
AKIBAT HUKUM TERHADAP SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG TUMPANG TINDIH: Studi Kasus Putusan Nomor 32/G/2023/PTUN SBY Tjoe Kang Long; Widyawati Boediningsih
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v2i4.943

Abstract

Legal efforts to facilitate referrals to plots of land so that good land management can be carried out. After the land registration has been completed according to the stages carried out, a Principal Rights Certificate is issued. This is proof of ownership and is considered strong evidence of the physical and legal data contained therein as long as the physical and legal data is still maintained. The data is in accordance with information from relevant survey documents and land legal documents. A certificate as proof of land ownership after being registered at the Land Office of course brings legal certainty to the holder. However, in fact there are several cases where the certificates overlap, such as in the case that was decided in decision number 32/G/2023/PTUN SBY ​​between Sri Wulandari and the Head of the Batu City Land Office and I Made Artawan. Legal certainty regarding land ownership is by registering the land owned by each person, because based on Article 1 paragraph (1) of the Basic Agrarian Law, by registering the land we own, this guarantees legal certainty for the land owner and is proven by the issuance of a land title certificate. This land ownership certificate has strong evidentiary value as long as the land procurement and registration is carried out according to established procedures and there are no clerical defects in the land registration. Article 32 (2) PP Regulation Number 24 of 1997.
Pembinaan dan Pengembangan Pemahaman Kejahatan Siber Kriminalitas di Balik Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Desa Tambak Sawah Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Boediningsih, Widyawati; Wulan, Evi Retno; Rini, Indrati
UN PENMAS (Jurnal Pengabdian Masyarakat untuk Negeri) Vol 4 No 1 (2024): UN PENMAS Vol 4 No 1
Publisher : LPPM Universitas Narotama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29138/un-penmas.v4i1.2794

Abstract

Penyebaran berita bohong/palsu (hoax) merupakan kejahatan siber (cybercrime ) di era digital yang saat ini semakin marak terjadi dan mempengaruhi banyak orang, oleh karena itu, perlu dipelajari dari sudut pandang kriminologi agar dapat mengetahui karakteristik pelaku serta hukuman yang layak diberikan. Dengan mempelajari kriminologi, kita dapat mengetahui bagaimana cara mencegah dan menindak pelaku penyebaran hoax serta mengurangi dampak negatifnya terhadap masyarakat. Selain itu, kriminologi juga dapat membantu dalam merumuskan kebijakan publik yang efektif untuk menangani masalah penyebaran hoax. Kegiatan Pengabdian ini menggunakan metode pendekatan sosiologis dengan mendekatkan kepada masyarakat. Bahan materi diambil dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah-makalah dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Permasalahan yang diambil adalah bagaimana menghindari berita bohong (hoax) bagi masyarakat Desa Tambak Sawah Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH PT. SIPP DI KABUPATEN BENGKALIS: STUDI KASUS Tjoe Kang Long; Widyawati Boediningsih
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 1 (2024): JSER, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i1.516

Abstract

Jurnal ini membahas analisis yuridis terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup oleh PT. SIPP di Kabupaten Bengkalis. Kasus ini menjadi sorotan karena perusahaan kelapa sawit tersebut terbukti melakukan dumping limbah secara langsung dan pengolahan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini mengakibatkan pencemaran air sungai dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum dari kasus tersebut, termasuk unsur-unsur tindak pidana, dasar hukum yang diterapkan, dan potensi sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.