Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.603
P-Index
This Author published in this journals
All Journal The Spirit of Society Journal : International Journal of Society Development and Engagement Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Sapientia Et Virtus HUKUM BISNIS Jurnal Esensi Hukum YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains E-Jurnal SPIRIT PRO PATRIA Jurnal Pengabdian Masyarakat untuk Negeri (UN-PENMAS) COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Journal Transformation of Mandalika Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Social And Economics Research Journal of Comprehensive Science Journal of Economic & Business Law Review Jurnal Hukum Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research Education: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum journal of social and economic research J-CEKI Ulil Albab
Boediningsih, Widyawati
Faculty Of Law, Narotama University Surabaya
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 51 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Masa Jabatan Kepala Desa: Suatu Wacana Tjoe Kang Long; Widyawati Boediningsih
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 2 No. 4: Juni 2023
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v2i4.1710

Abstract

It is generally known that the duration of the Village Head's leadership period generally only lasts for 6 years based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. However, lately there has been a viral case, in an effort to extend the tenure of the village head from six years to nine years, the village heads asked the Indonesian Parliament to revise this provision. Members of the Village Head who are members of the Papdesi (All-Indonesia Association of Village Government Apparatuses) flocked to Jakarta, to be precise in front of the DPR Building to hold a demonstration demanding an extension of their term of office. Provisions regarding the tenure of the Village Head are contained in Article 39 of the Village Law, which states that (1) The Village Head serves for 6 (six) years from the date of inauguration; (2) The Village Head in accordance with paragraph (1) may serve a maximum of 3 (three) consecutive or non-consecutive terms of office.
Tinjauan Yuridis Tentang Peran Manusia dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia Ameliya Rasidi; Widyawati Boediningsih
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 5: Agustus 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i5.4501

Abstract

This research examines the role of humans in environmental management in Indonesia from a juridical perspective. Using a normative juridical method, this study analyzes relevant legislation, particularly the 1945 Constitution, Law No. 32 of 2009, and Law No. 11 of 2020. The results show that the role of humans in environmental management has been comprehensively regulated, including social supervision, providing suggestions and opinions, and submitting information and reports. Despite regulatory changes, the basic principles of community participation are maintained. Active human participation has positive impacts, including increased transparency, equal partnerships, and strengthened sense of responsibility. However, its implementation still faces obstacles such as cultural, educational, and economic factors. This study concludes that the human role is crucial in maintaining environmental balance and recommends enhancing education and strengthening community participation mechanisms.
Eksistensi Hukum Sumber Daya Alam Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia Farrah Miftah; Widyawati Boediningsih
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 12: November 2022
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v1i12.1207

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi hukum sumber daya alam terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi hukum sumber daya alam mengenai praktik pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia adalah sebagai kepentingan kepastian hukum di dalamnya. Selain itu perwujudan dari peran hukum dari hal tersebut akan membuat pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta dapat memberikan kesejahteraan masyarakat di bidang lingkungan hidup.
Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan di Kabupaten Klaten Jawa Tengah Ameliya Rasidi; Widyawati Boediningsih
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 2: Januari 2023
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v2i2.1245

Abstract

Adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, mengetahui pelaksanaan konservasi dan pengelolaan sumber daya air yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait sumber daya air seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Kedua, menganalisis peran dan kontribusi pemerintah daerah kabupaten klaten dalam melaksanakan konservasi dan pengelolaan sumber daya air di daerahnya berdasarkan fakta dilapangan dan peraturan daerah yang mengatur hal-hal tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan konservasi dan pengelolaan sumber daya air berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air diarahkan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air. Konservasi sumber daya air adalah salah satu upaya pengelolaan sumber daya air dimaksudkan untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan dan keberadaan sumber daya air, termasuk daya dukung, daya tampung, dan fungsinya. Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten menjalankan perannya dalam konservasi dan pengelolaan sumber daya air berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012.
Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakilnya Secara Langsung di Indonesia Tjoe Kang Long; Widyawati Boediningsih
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 5: April 2023
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v2i5.1527

Abstract

Tata cara dan sistem politik demokratis Indonesia serta struktur pemerintahan terdesentralisasi yang memberikan otonomi yang signifikan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan mereka. Salah satu aspek demokrasi Indonesia adalah pemilihan langsung pemimpinnya, termasuk presiden dan kepala pemerintahan daerah. Namun, konflik baru-baru ini antara Bupati Indramayu Nina Agustina dan Wakil Bupati Lucky Hakim telah menimbulkan kekhawatiran tentang efektivitas sistem pemilihan langsung. Jurnal ini menyoroti perlunya mencari solusi untuk mencegah konflik antara kepala pemerintahan daerah dan wakil mereka, yang dapat berdampak negatif pada kinerja mereka dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Konflik dapat muncul dari pandangan politik atau kepentingan yang berbeda, serta kurangnya komunikasi dan koordinasi yang efektif. Salah satu solusi yang diusulkan adalah untuk memperkuat sistem pemilihan langsung, yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan mendorong kolaborasi antara dua pemimpin tersebut. Hal ini juga akan memberikan kesempatan bagi warga untuk memilih pemimpin yang dapat bekerja dengan harmonis dan memprioritaskan kepentingan publik. Perlu dilakukan studi lebih lanjut tentang implementasi sistem pemilihan langsung dan penciptaan konsep kepemimpinan yang harmonis antara kepala pemerintahan daerah dan wakil mereka di Indonesia. Dengan demikian, jurnal ini bertujuan untuk berkontribusi pada pengembangan sistem pemerintahan yang efektif dan mempromosikan demokrasi di Indonesia.
Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mendukung Pemerintahan yang Baik Boediningsih, Widyawati; Nugroho, Robert Wijaya
Journal Transformation of Mandalika, e-ISSN: 2745-5882, p-ISSN: 2962-2956 Vol. 2 No. 3 (2021): Maret
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.905 KB) | DOI: 10.36312/jtm.v2i3.679

Abstract

Negara Hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa atau pemerintah mempunyai hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tak tertulis. Pemerintah harus bersikap netral, tidak berpihak, berdiri diatas semua golongan masyarakat dan mengabdi kepada kepentingan umum. Namun, dalam praktiknya tidak jarang istilah-istilah “demi kepentingan umum”, “pembagunan untuk seluruh masyarakat”, “negara tidak mungkin mau mencelakakan warganya”, serta ungkapan-ungkapan lain yang senada selalu di kumandangkan dalam pernyataan-pernyataan politik para pejabat atau petinggi pemeritah yang dipakai sebagai pembenaran terhadap penggunaan kekuasaan negara untuk memaksa seseorang atau sekelompok warga agar bersedia mematuhi keinginan pemerintah. maka untuk mewujudkan tatanan kehidupan negara berbangsa dan bernegara yang adil dan Makmur, pemerintah harus mempunyai sebuah peradilan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi didalam masyarakat, baik antar masyarakat itu sendiri, masyarakat dengan pemerintah maupun organ pemeritah yang satu dengan yang lainnya. Peradilan Tata Usaha merupakan salah satu peradilan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang berhubungan dengan Tata Usaha Negara
PERANAN MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH Boediningsih, Widyawati; Ang, Felix
Journal Transformation of Mandalika, e-ISSN: 2745-5882, p-ISSN: 2962-2956 Vol. 2 No. 12 (2021): Desember
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jtm.v2i12.971

Abstract

Lingkungan hidup merupakan lingkungan utama yang sangat dekat dengan kehidupan manusia yang dapat memberikan dampak positif jika dirawat dengan baik dan sebaliknya akan memberikan dampak negatif jika dibiarkan tercemar begitu saja. Saat ini kondisi hamper seluruh lingkungan hidup di dunia berada pada tingkat pencemaran yang menghawatirkan. Salah satu Negara khususnya Indonesia telah mengalami pencemaran lingkungan terutama yang berasal dari limbah. Penelitian yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup melalui website resminya yaitu www.menlh.go.id menyebutkan bahwa pada tahun 2012 Indonesia telah menghasilkan 625 juta liter sampah setiap harinya. Ini bukanlah suatu hal yang sepele untuk diabaikan sebagai salah satu faktor penyebab kerusakan lingkungan. Jika diperhatikan dan diatasi dengan baik, dampaknya akan berpengaruh pada kehidupan yang akan datang. Maka dari itu dibawah ini akan di uraikan mengenai permasalahan apa yang ada pada pengelolaan sampah yang menyebabkan pencemaran lingkungan dan Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah.
KONSEP LIMA “R” SEBAGAI BENTUK KESADARAN MANUSIA DAN PARTISIPASINYA TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM KERANGKA HUKUM UUPPLH Boediningsih, Widyawati; Listiyarini, Rita
Journal Transformation of Mandalika, e-ISSN: 2745-5882, p-ISSN: 2962-2956 Vol. 2 No. 8 (2021): Agustus
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jtm.v2i8.975

Abstract

Manusia adalah salah satu bagian dari alam semesta yang berperan untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang dapat menunjang keberlangsungan hidup setiap makhluk, yang saling terkait satu sama lain. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu disekitar makhluk hidup yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain dengan hubungan yang timbal baik dan kompleks. Dalam UU No. 32/2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), lingkungan hidup didefinisikan sebagai suatu kesatuan ruang yang berkaitan dengan segala bentuk benda, keadaan, daya, serta makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, kesejahteraan mahkluk hidup, sesuatu yang mempengaruhi alam itu sendiri, dan kelangsungan terhadap perikehidupan. Lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan ruang terhadap segala jenis benda, keadaan, daya, serta makhluk hidup didalamnya sehingga terjadi hubungan timbal balik yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain.
AMDAL PASCA JUDICIAL REVIEW MK ATAS UU CIPTA KERJA DALAM PERSPEKTIF LINGKUNGAN Boediningsih, Widyawati; Afianie , Orriza
Journal Transformation of Mandalika, e-ISSN: 2745-5882, p-ISSN: 2962-2956 Vol. 2 No. 10 (2021): Oktober
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jtm.v2i10.998

Abstract

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat terkait erat dengan hak atas lingkungan hidup. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dilindungi dalam Konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peran serta masyarakat kembali menjadi ramai diperbincangkan akibat terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Dimana dalam persidangan terungkap fakta pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi (peran serta) kepada masyarakat “secara maksimal atau lebih bermakna”. Akibatnya, meskipun diyatakan tetap berlaku secara bersyarat, karena Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK) akan dinyatakan inskonstitusional apabila selama 2 tahun tidak diperbaiki. Menarik diulas, bagaimanakah konsep peran serta masyarakat secara umum dan secara khusus terkait peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
PENYELESAIAN SENGKETA SERTIFIKAT GANDA HAK ATAS TANAH (Studi kasus di PTUN Semarang) Sukarno, Reynaldi Tito; Boediningsih, Widyawati
Journal Transformation of Mandalika, e-ISSN: 2745-5882, p-ISSN: 2962-2956 Vol. 2 No. 11 (2021): November
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jtm.v2i11.1027

Abstract

Peradilan Tata Usaha Negara tidak memutuskan “sengketa harta” secara khusus.. Eksistensi PTUN dalam menangani konflik pertanahan lebih dari sekedar pencarian kebenaran secara formal. Kepentingan masyarakat dan keadilan. dari batasan di atas, penting untuk melaca pengertian dan nilai hukum yang termasuk dalam pengertian keprihatinan dalam ini Istilah “kepemilikan tanah” dan “sertifikat penjualan” itu sendiri. Dalam mendapatkan sebuah ha katas tanah manusia memerlukan sertifikat untuk melindungi tanah yang dimilikinya dari berbagai pihak. Namun ternyata double sertifikat atas satu tanah masih sering terjadi seperti salah satunya dalam kasus sertifikat ganda yang terjadi di Bendan Ngisor, Semarang Selatan. Penelitian ini menitikberatkan pada penyelesaian sengketa melalui hukum acara peradilan tata usaha Negara kota semarang. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yakni dengan mengumpulkan data yang ada di peradilan tata usaha negeri semarang dan juga menggunakan sumber data sekunder dengan mengumpulkan data yang telah dipublikasikan di website kantor berita RMOL Jateng. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penyelesaian sengketa sertifikat ganda dimenangkan oleh pihak I.
Co-Authors Afianie , Orriza Ameliya Rasidi Ameliya Rasidi Andrew Wijaya Ang, Felix Budi Cahyono, Suparman Cahyono, Suparman Budi Christopher Hartono Djoen, The Mei Evan Wijaya Evi Retno Wulan Farrah Miftah Habib Anwar Indrati Rini Indrati Rini, Indrati Ingrid Angelina Lukiro Arif Listiyarini, Rita Margareta, Stefani Muliawan, Delimukti Putra Novi Prameswari Regina Dermawan Nugroho, Robert Wijaya Nur Aviv Ma’ruf Retnowati, Tutiek Sandy Sulistiono Siswoko Andianto Sukarno, Reynaldi Tito Suwardi Suwardi . Suwardi Suwardi Tandiono, Sidharta Tandiono, Sudargo Tjoe Kang Long Tjoe Kang Long Tutiek Retnowati Tutiek Retnowati Violeta, Vivi Wijaya, Mikha Winarto Winarto Yohanes Jentanu Nelson