Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.301
P-Index
This Author published in this journals
All Journal The Spirit of Society Journal : International Journal of Society Development and Engagement Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Sapientia Et Virtus HUKUM BISNIS Jurnal Esensi Hukum YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains E-Jurnal SPIRIT PRO PATRIA Jurnal Pengabdian Masyarakat untuk Negeri (UN-PENMAS) COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Journal Transformation of Mandalika Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Social And Economics Research Journal of Comprehensive Science Journal of Economic & Business Law Review Jurnal Hukum Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research Education: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum journal of social and economic research Jurnal Cendekia Ilmiah Ulil Albab ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Boediningsih, Widyawati
Faculty Of Law, Narotama University Surabaya
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 51 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
KONSEP LIMA “R” SEBAGAI BENTUK KESADARAN MANUSIA DAN PARTISIPASINYA TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM KERANGKA HUKUM UUPPLH Boediningsih, Widyawati; Listiyarini, Rita
Journal Transformation of Mandalika, e-ISSN: 2745-5882, p-ISSN: 2962-2956 Vol. 2 No. 8 (2021): Agustus
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jtm.v2i8.975

Abstract

Manusia adalah salah satu bagian dari alam semesta yang berperan untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang dapat menunjang keberlangsungan hidup setiap makhluk, yang saling terkait satu sama lain. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu disekitar makhluk hidup yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain dengan hubungan yang timbal baik dan kompleks. Dalam UU No. 32/2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), lingkungan hidup didefinisikan sebagai suatu kesatuan ruang yang berkaitan dengan segala bentuk benda, keadaan, daya, serta makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, kesejahteraan mahkluk hidup, sesuatu yang mempengaruhi alam itu sendiri, dan kelangsungan terhadap perikehidupan. Lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan ruang terhadap segala jenis benda, keadaan, daya, serta makhluk hidup didalamnya sehingga terjadi hubungan timbal balik yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain.
AMDAL PASCA JUDICIAL REVIEW MK ATAS UU CIPTA KERJA DALAM PERSPEKTIF LINGKUNGAN Boediningsih, Widyawati; Afianie , Orriza
Journal Transformation of Mandalika, e-ISSN: 2745-5882, p-ISSN: 2962-2956 Vol. 2 No. 10 (2021): Oktober
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jtm.v2i10.998

Abstract

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat terkait erat dengan hak atas lingkungan hidup. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dilindungi dalam Konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peran serta masyarakat kembali menjadi ramai diperbincangkan akibat terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Dimana dalam persidangan terungkap fakta pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi (peran serta) kepada masyarakat “secara maksimal atau lebih bermakna”. Akibatnya, meskipun diyatakan tetap berlaku secara bersyarat, karena Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK) akan dinyatakan inskonstitusional apabila selama 2 tahun tidak diperbaiki. Menarik diulas, bagaimanakah konsep peran serta masyarakat secara umum dan secara khusus terkait peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
PENYELESAIAN SENGKETA SERTIFIKAT GANDA HAK ATAS TANAH (Studi kasus di PTUN Semarang) Sukarno, Reynaldi Tito; Boediningsih, Widyawati
Journal Transformation of Mandalika, e-ISSN: 2745-5882, p-ISSN: 2962-2956 Vol. 2 No. 11 (2021): November
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jtm.v2i11.1027

Abstract

Peradilan Tata Usaha Negara tidak memutuskan “sengketa harta” secara khusus.. Eksistensi PTUN dalam menangani konflik pertanahan lebih dari sekedar pencarian kebenaran secara formal. Kepentingan masyarakat dan keadilan. dari batasan di atas, penting untuk melaca pengertian dan nilai hukum yang termasuk dalam pengertian keprihatinan dalam ini Istilah “kepemilikan tanah” dan “sertifikat penjualan” itu sendiri. Dalam mendapatkan sebuah ha katas tanah manusia memerlukan sertifikat untuk melindungi tanah yang dimilikinya dari berbagai pihak. Namun ternyata double sertifikat atas satu tanah masih sering terjadi seperti salah satunya dalam kasus sertifikat ganda yang terjadi di Bendan Ngisor, Semarang Selatan. Penelitian ini menitikberatkan pada penyelesaian sengketa melalui hukum acara peradilan tata usaha Negara kota semarang. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yakni dengan mengumpulkan data yang ada di peradilan tata usaha negeri semarang dan juga menggunakan sumber data sekunder dengan mengumpulkan data yang telah dipublikasikan di website kantor berita RMOL Jateng. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penyelesaian sengketa sertifikat ganda dimenangkan oleh pihak I.
Tinjauan Hukum atas Keputusan Tata Usaha Negara Terhadap Kasus Pembebasan Lahan oleh Pemprov DKI Yang Berlawanan dengan AAUPB dan Undang-Undang Djoen, The Mei; Boediningsih, Widyawati
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 4 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i4.1436

Abstract

Penelitian ini menganalisis tinjauan hukum atas keputusan tata usaha negara terkait kasus pembebasan lahan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diduga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan tata usaha negara dalam kasus ini tidak hanya melanggar beberapa prinsip AAUPB seperti prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi, tetapi juga bertentangan dengan undang-undang yang mengatur proses pembebasan lahan. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya penerapan AAUPB dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam setiap keputusan tata usaha negara untuk menghindari kerugian bagi masyarakat dan memastikan keadilan
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kejahatan Ekonomi yang Merugikan Keuangan Negara Wijaya, Andrew; Boediningsih, Widyawati
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4088

Abstract

Korporasi sebagai entitas hukum memainkan peran signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi, namun di sisi lain dapat menjadi aktor utama dalam kejahatan ekonomi yang merugikan keuangan negara. Penelitian ini mengkaji konsep pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana ekonomi di Indonesia, termasuk dampaknya terhadap stabilitas keuangan negara. Studi ini menggunakan pendekatan konseptual dengan menganalisis teori-teori hukum pidana korporasi serta praktik penerapannya di berbagai negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksinkronan regulasi dan hambatan pembuktian dalam kasus korporasi menjadi kendala utama dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, restrukturisasi peraturan yang lebih komprehensif dan eksplisit diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan kejahatan ekonomi, termasuk melalui penerapan doktrin strict liability, vicarious liability, dan identification.
Model Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Akibat Kasus Korupsi melalui Civil Forfeiture Hartono, Christopher; Boediningsih, Widyawati
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4089

Abstract

Semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas kasus-kasus korupsi di Indonesia, maka untuk memerangi korupsi, salah satu cara dapat menggunakan instrument civil forfeiture untuk memudahkan penyitaan dan pengambil-alihan aset koruptor melalui jalur perdata. Indonesia selama ini cenderung mengutamakan penyelesaian melalui jalur pidana yang lebih fokus untuk menghukum pelaku tindak pidana korupsi dari pada pengembalian kerugian keuangan negara. Kenyataannya jalur pidana tidak cukup “ampuh” untuk meredam atau mengurangi jumlah/terjadinya tindak pidana korupsi.
Kerjasama Antara Kelembagaan Bawaslu dan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Tinjau dari Hukum Tata Negara di Indonesia Boediningsih, Widyawati; Budi Cahyono, Suparman
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 1 No. 7 (2022): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v1i4.48

Abstract

Pendahuluan: Demokrasi menjadi parameter utama dari negara-negara modern. Prasyarat negara demokrasi modern adalah penyelenggaraan Pemilu. Tujuan: Pemilu diselenggarakan untuk mewujudkan tujuan demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, penyelenggaraan Pemilu harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Sistem demokrasi perwakilan bertujuan agar kepentingan dan kehendak warga negara tetap dapat menjadi bahan pembuatan keputusan melalui orang-orang yang mewakili mereka. Dalam kontestasi pemilu di indonesia pemerintah tentunya telah menetapkan lembaga – lembaga sebagai pelaksana penyelengara, pengawas penyelengara dan pemeriksa penyelenggara yang memiliki tugas dan kewenangan masing - masing. Indonesia akan menyelenggarakan pemilu serentak tahun 2024 sesuai dengan ketentuan Pasal 22 E Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Metode: Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Dan penelitiannya mengunakan deskriptif analitis yang menggambarkan atau mendeskripsikan ditinjau dari Hukum Tata Negara di Indonesia yang berkaitan dengan Kerjasama Bawaslu dan KPU dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Kesimpulan: Indonesia akan menyelenggarakan pemilu serentak tahun 2024 sesuai dengan ketentuan Pasal 22 E Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlan-daskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Code Ethics’s Violation of the Republic of Indonesia Audit Board in the Perspective of Independence Muliawan, Delimukti Putra; Boediningsih, Widyawati
Journal of Economic and Business Law Review Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia in implementing the constitutional mandate of the 1945 Constitution Article 23E paragraph (1) is specifically regulated through the Supreme Audit Agency Regulation Number 4 of 2018 concerning the Code of Ethics of the Supreme Audit Agency, the main problems in writing this journal are how the juridical review of the code of ethics of the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia regarding Independence, how the form of sanctions given to members of the Supreme Audit Agency for violating the Code of Ethics regarding Independence. This research method is normative legal research, this research uses a statutory approach and a concept approach. From the findings in this journal, it is found that independence is needed in producing the Audit Report in accordance with the principles, principles and values of the Supreme Audit Agency.
Menimbang Tatanan Hukum: Analisis Ketidaktepatan Implementasi Peraturan Bupati Terkait Pengelolaan Sampah dalam Konteks Hukum Tata Negara Boediningsih, Widyawati; Violeta, Vivi
Journal of Comprehensive Science Vol. 3 No. 5 (2024): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v3i5.709

Abstract

Pengelolaan sampah merupakan isu yang semakin kompleks di banyak daerah, termasuk di Kabupaten Sidoarjo. Perubahan peraturan Bupati Sidoarjo terkait pengelolaan sampah, seperti Peraturan Bupati No. 116 tahun 2022 dan Peraturan Bupati No. 1 tahun 2023, memunculkan sejumlah implikasi hukum yang perlu dipertimbangkan. Dalam ranah hukum tata negara, setiap perubahan tersebut harus memperhatikan kewenangan pemerintah daerah, keselarasan dengan peraturan tingkat lebih tinggi, prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, serta perlindungan hak pihak swasta. Tujuan penelitian ini menganalisis implikasi hukum dari perubahan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 116 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 terkait pengelolaan sampah. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan normatif, yang berfokus pada analisis teks hukum, dokumen perundang-undangan, dan teori hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan peraturan tersebut menghadirkan sejumlah tantangan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, perubahan peraturan harus mendukung prinsip desentralisasi dan otonomi daerah tanpa mengabaikan kepentingan nasional, terutama dalam konteks lingkungan hidup. Perlindungan hak-hak pihak swasta yang terlibat dalam pengelolaan sampah juga merupakan hal yang krusial untuk menciptakan kepastian hukum dan keseimbangan antara kepentingan publik dan swasta. Penelitian ini merekomendasikan evaluasi mendalam terhadap peraturan, klarifikasi kewenangan perizinan, penguatan pengawasan, dan peningkatan kolaborasi untuk mencapai pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan di Sidoarjo.
Sistem Pengawasan Obat dalam Melindungi Hak Konsumen pada Kasus Pelanggaran Standar Keamanan dan Kualitas Sirup Obat di Indonesia Violeta, Vivi; Boediningsih, Widyawati
Journal of Comprehensive Science Vol. 3 No. 5 (2024): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v3i5.710

Abstract

Penelitian ini menginvestigasi kasus gagal ginjal akut yang disebabkan oleh sirup obat terkontaminasi dari perspektif hukum tata usaha negara. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, analisis dilakukan terhadap sumber hukum primer yang terkait dengan kasus tersebut, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan kepala BPOM, surat edaran kementerian kesehatan, dan putusan pengadilan tata usaha negara. Sumber hukum ini dianggap sebagai bahan hukum primer, yang bersifat autoritatif dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang aspek hukum yang terkait dengan kasus tersebut, serta implikasinya dalam kerangka hukum tata usaha negara. penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran krusial dalam mengatur peredaran obat di Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017. Meskipun BPOM telah menjalankan pengawasan secara komprehensif, adanya indikasi pemalsuan bahan baku propilen glikol menunjukkan adanya kekurangan dalam pengawasan. Namun demikian, BPOM tetap memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif kepada masyarakat dengan melakukan penelusuran registrasi obat, menarik peredaran obat bermasalah, dan memberikan sanksi administratif kepada produk yang melanggar standar keamanan.
Co-Authors Afianie , Orriza Ameliya Rasidi Ameliya Rasidi Andrew Wijaya Ang, Felix Budi Cahyono, Suparman Cahyono, Suparman Budi Christopher Hartono Djoen, The Mei Evan Wijaya Evi Retno Wulan Farrah Miftah Habib Anwar Indrati Rini Indrati Rini, Indrati Ingrid Angelina Lukiro Arif Listiyarini, Rita Margareta, Stefani Muliawan, Delimukti Putra Novi Prameswari Regina Dermawan Nugroho, Robert Wijaya Nur Aviv Ma’ruf Retnowati, Tutiek Sandy Sulistiono Sandy Sulistiono Siswoko Andianto Sukarno, Reynaldi Tito Suwardi Suwardi . Suwardi Suwardi Tandiono, Sidharta Tandiono, Sudargo Tjoe Kang Long Tjoe Kang Long Tutiek Retnowati Tutiek Retnowati Violeta, Vivi Wijaya, Mikha Winarto Winarto Yohanes Jentanu Nelson