Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.603
P-Index
This Author published in this journals
All Journal The Spirit of Society Journal : International Journal of Society Development and Engagement Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Sapientia Et Virtus HUKUM BISNIS Jurnal Esensi Hukum YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains E-Jurnal SPIRIT PRO PATRIA Jurnal Pengabdian Masyarakat untuk Negeri (UN-PENMAS) COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Journal Transformation of Mandalika Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Social And Economics Research Journal of Comprehensive Science Journal of Economic & Business Law Review Jurnal Hukum Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research Education: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum journal of social and economic research J-CEKI Ulil Albab
Boediningsih, Widyawati
Faculty Of Law, Narotama University Surabaya
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 51 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Tinjauan Hukum atas Keputusan Tata Usaha Negara Terhadap Kasus Pembebasan Lahan oleh Pemprov DKI Yang Berlawanan dengan AAUPB dan Undang-Undang Djoen, The Mei; Boediningsih, Widyawati
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 4 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i4.1436

Abstract

Penelitian ini menganalisis tinjauan hukum atas keputusan tata usaha negara terkait kasus pembebasan lahan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diduga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan tata usaha negara dalam kasus ini tidak hanya melanggar beberapa prinsip AAUPB seperti prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi, tetapi juga bertentangan dengan undang-undang yang mengatur proses pembebasan lahan. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya penerapan AAUPB dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam setiap keputusan tata usaha negara untuk menghindari kerugian bagi masyarakat dan memastikan keadilan
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kejahatan Ekonomi yang Merugikan Keuangan Negara Wijaya, Andrew; Boediningsih, Widyawati
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4088

Abstract

Korporasi sebagai entitas hukum memainkan peran signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi, namun di sisi lain dapat menjadi aktor utama dalam kejahatan ekonomi yang merugikan keuangan negara. Penelitian ini mengkaji konsep pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana ekonomi di Indonesia, termasuk dampaknya terhadap stabilitas keuangan negara. Studi ini menggunakan pendekatan konseptual dengan menganalisis teori-teori hukum pidana korporasi serta praktik penerapannya di berbagai negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksinkronan regulasi dan hambatan pembuktian dalam kasus korporasi menjadi kendala utama dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, restrukturisasi peraturan yang lebih komprehensif dan eksplisit diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan kejahatan ekonomi, termasuk melalui penerapan doktrin strict liability, vicarious liability, dan identification.
Model Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Akibat Kasus Korupsi melalui Civil Forfeiture Hartono, Christopher; Boediningsih, Widyawati
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4089

Abstract

Semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas kasus-kasus korupsi di Indonesia, maka untuk memerangi korupsi, salah satu cara dapat menggunakan instrument civil forfeiture untuk memudahkan penyitaan dan pengambil-alihan aset koruptor melalui jalur perdata. Indonesia selama ini cenderung mengutamakan penyelesaian melalui jalur pidana yang lebih fokus untuk menghukum pelaku tindak pidana korupsi dari pada pengembalian kerugian keuangan negara. Kenyataannya jalur pidana tidak cukup “ampuh” untuk meredam atau mengurangi jumlah/terjadinya tindak pidana korupsi.
Kerjasama Antara Kelembagaan Bawaslu dan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Tinjau dari Hukum Tata Negara di Indonesia Boediningsih, Widyawati; Budi Cahyono, Suparman
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 1 No. 7 (2022): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v1i4.48

Abstract

Pendahuluan: Demokrasi menjadi parameter utama dari negara-negara modern. Prasyarat negara demokrasi modern adalah penyelenggaraan Pemilu. Tujuan: Pemilu diselenggarakan untuk mewujudkan tujuan demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, penyelenggaraan Pemilu harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Sistem demokrasi perwakilan bertujuan agar kepentingan dan kehendak warga negara tetap dapat menjadi bahan pembuatan keputusan melalui orang-orang yang mewakili mereka. Dalam kontestasi pemilu di indonesia pemerintah tentunya telah menetapkan lembaga – lembaga sebagai pelaksana penyelengara, pengawas penyelengara dan pemeriksa penyelenggara yang memiliki tugas dan kewenangan masing - masing. Indonesia akan menyelenggarakan pemilu serentak tahun 2024 sesuai dengan ketentuan Pasal 22 E Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Metode: Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Dan penelitiannya mengunakan deskriptif analitis yang menggambarkan atau mendeskripsikan ditinjau dari Hukum Tata Negara di Indonesia yang berkaitan dengan Kerjasama Bawaslu dan KPU dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Kesimpulan: Indonesia akan menyelenggarakan pemilu serentak tahun 2024 sesuai dengan ketentuan Pasal 22 E Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlan-daskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Code Ethics’s Violation of the Republic of Indonesia Audit Board in the Perspective of Independence Muliawan, Delimukti Putra; Boediningsih, Widyawati
Journal of Economic and Business Law Review Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia in implementing the constitutional mandate of the 1945 Constitution Article 23E paragraph (1) is specifically regulated through the Supreme Audit Agency Regulation Number 4 of 2018 concerning the Code of Ethics of the Supreme Audit Agency, the main problems in writing this journal are how the juridical review of the code of ethics of the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia regarding Independence, how the form of sanctions given to members of the Supreme Audit Agency for violating the Code of Ethics regarding Independence. This research method is normative legal research, this research uses a statutory approach and a concept approach. From the findings in this journal, it is found that independence is needed in producing the Audit Report in accordance with the principles, principles and values of the Supreme Audit Agency.
Menimbang Tatanan Hukum: Analisis Ketidaktepatan Implementasi Peraturan Bupati Terkait Pengelolaan Sampah dalam Konteks Hukum Tata Negara Boediningsih, Widyawati; Violeta, Vivi
Journal of Comprehensive Science Vol. 3 No. 5 (2024): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v3i5.709

Abstract

Pengelolaan sampah merupakan isu yang semakin kompleks di banyak daerah, termasuk di Kabupaten Sidoarjo. Perubahan peraturan Bupati Sidoarjo terkait pengelolaan sampah, seperti Peraturan Bupati No. 116 tahun 2022 dan Peraturan Bupati No. 1 tahun 2023, memunculkan sejumlah implikasi hukum yang perlu dipertimbangkan. Dalam ranah hukum tata negara, setiap perubahan tersebut harus memperhatikan kewenangan pemerintah daerah, keselarasan dengan peraturan tingkat lebih tinggi, prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, serta perlindungan hak pihak swasta. Tujuan penelitian ini menganalisis implikasi hukum dari perubahan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 116 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 terkait pengelolaan sampah. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan normatif, yang berfokus pada analisis teks hukum, dokumen perundang-undangan, dan teori hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan peraturan tersebut menghadirkan sejumlah tantangan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, perubahan peraturan harus mendukung prinsip desentralisasi dan otonomi daerah tanpa mengabaikan kepentingan nasional, terutama dalam konteks lingkungan hidup. Perlindungan hak-hak pihak swasta yang terlibat dalam pengelolaan sampah juga merupakan hal yang krusial untuk menciptakan kepastian hukum dan keseimbangan antara kepentingan publik dan swasta. Penelitian ini merekomendasikan evaluasi mendalam terhadap peraturan, klarifikasi kewenangan perizinan, penguatan pengawasan, dan peningkatan kolaborasi untuk mencapai pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan di Sidoarjo.
Sistem Pengawasan Obat dalam Melindungi Hak Konsumen pada Kasus Pelanggaran Standar Keamanan dan Kualitas Sirup Obat di Indonesia Violeta, Vivi; Boediningsih, Widyawati
Journal of Comprehensive Science Vol. 3 No. 5 (2024): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v3i5.710

Abstract

Penelitian ini menginvestigasi kasus gagal ginjal akut yang disebabkan oleh sirup obat terkontaminasi dari perspektif hukum tata usaha negara. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, analisis dilakukan terhadap sumber hukum primer yang terkait dengan kasus tersebut, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan kepala BPOM, surat edaran kementerian kesehatan, dan putusan pengadilan tata usaha negara. Sumber hukum ini dianggap sebagai bahan hukum primer, yang bersifat autoritatif dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang aspek hukum yang terkait dengan kasus tersebut, serta implikasinya dalam kerangka hukum tata usaha negara. penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran krusial dalam mengatur peredaran obat di Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017. Meskipun BPOM telah menjalankan pengawasan secara komprehensif, adanya indikasi pemalsuan bahan baku propilen glikol menunjukkan adanya kekurangan dalam pengawasan. Namun demikian, BPOM tetap memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif kepada masyarakat dengan melakukan penelusuran registrasi obat, menarik peredaran obat bermasalah, dan memberikan sanksi administratif kepada produk yang melanggar standar keamanan.
Alih Fungsi Lahan Pertanian Berpengaruh pada Lingkungan Hidup dan Ketahanan Pangan di Indonesia Boediningsih, Widyawati; Cahyono, Suparman Budi
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v12i3.2726

Abstract

Indonesia will hold the presidency of the Group of Twenty (G20) in 2022. That was the first time Indonesia was elected as the holder of the G20 presidency, since the G20 was formed in 1999. Indonesia will play a role in determining priority agendas and leading a series of G20 meetings, including the summit to be held in November 2022 in Bali. Financial route priority agenda in the G20 Indonesia 2022 Presidency. Discusses how the G20 protects countries that are still heading for economic recovery (especially developing countries) from the spillover effects of exit policies implemented by countries that recover their economies first (generally developed countries). Indonesia will add to the discussion on the latest global issue, namely food security. Food security is the goal of Indonesia to meet all the food needs of all its residents, with the fulfillment of all food needs of the Indonesian population being able to move, live healthy, and work productively. Food security is very important because it is the key to national economic development and is a basic human need to be fulfilled. The problem of food security is closely related to economic stability (particularly inflation), aggregate economic production costs (cost of living) and national political stability. This can be related to the phenomenon in Indonesia related to the conversion of agricultural land, why is that because food agricultural land is part of the cultivation function land whose existence is currently threatened for other needs such as housing, industry and so on. Thus, the method used to analyze these problems is a qualitative method which explains in depth in connection with the conversion of agricultural land to the effect on the environment and food security in Indonesia.
Aspek Yuridis Penggunaan Ruang Atas dan Bawah Tanah Ditinjau dari Perundang-Undangan di Indonesia Suwardi, Suwardi; Boediningsih, Widyawati
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.10544

Abstract

Penggunaan ruang bawah tanah merupakan alternatif dalam rangka memenuhi kebutuhan lahan untuk berbagai kegiatan, khususnya pada lokasi strategis di Perkotaan. Secara yuridis pengaturan lembaga hukum hak atas ruang bawah tanah belum ada, dan UU yang sudah berlaku yaitu UUPA hanya menentukan pemanfaatan yang sangat terbatas dan relatif sehingga tidak ada kepastian hukum. Untuk pengaturan lembaga hukum harus dilakukan orientasi yuridis dari berbagai aspek terutama bidang teknik, lingkungan, dan sosial. Perkembangan wilayah perkotaan mendorong pembangunan dengan memanfaatkan Ruang Bawah Tanah (RBT) dan Ruang Atas Tanah (RAT). Secara faktual pemanfaatan RBT/RAT telah dilakukan untuk pembangunan fisik seperti fasilitas jalan layang dan rel kereta bawah tanah. Hukum tanah nasional belum mengatur secara tegas hak atas RBT / RAT. Tulisan ini mengkaji kedudukan hukum RBT/ RAT dan pengaturan RBT/RAT dalam hukum tanah nasional. Hasil analisis menunjukkan kedudukan RBT/RAT diakui dalam UUPA, yaitu hak atas RBT/ RAT di luar penguasaan hak pemegang hak atas tanah, menjadi hak negara yang pemanfaatannya dapat diberikan kepada subjek hak atas tanah, baik perorangan maupun badan hukum. Pemerintah dapat memberikan hak RBT/RAT berupa HGB, Hak Pakai, atau HGB di atas Hak Pengelolaan yang ketentuannya diatur dalam UU. Untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan pemegang hak, pengaturan RBT/RAT dalam UU tentang Pertanahan yang sedang dibahas DPR perlu segera diwujudkan.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH PT. SIPP DI KABUPATEN BENGKALIS: STUDI KASUS Tjoe Kang Long; Widyawati Boediningsih
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 1 (2024): JSER, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i1.516

Abstract

Jurnal ini membahas analisis yuridis terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup oleh PT. SIPP di Kabupaten Bengkalis. Kasus ini menjadi sorotan karena perusahaan kelapa sawit tersebut terbukti melakukan dumping limbah secara langsung dan pengolahan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini mengakibatkan pencemaran air sungai dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum dari kasus tersebut, termasuk unsur-unsur tindak pidana, dasar hukum yang diterapkan, dan potensi sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.
Co-Authors Afianie , Orriza Ameliya Rasidi Ameliya Rasidi Andrew Wijaya Ang, Felix Budi Cahyono, Suparman Cahyono, Suparman Budi Christopher Hartono Djoen, The Mei Evan Wijaya Evi Retno Wulan Farrah Miftah Habib Anwar Indrati Rini Indrati Rini, Indrati Ingrid Angelina Lukiro Arif Listiyarini, Rita Margareta, Stefani Muliawan, Delimukti Putra Novi Prameswari Regina Dermawan Nugroho, Robert Wijaya Nur Aviv Ma’ruf Retnowati, Tutiek Sandy Sulistiono Siswoko Andianto Sukarno, Reynaldi Tito Suwardi Suwardi . Suwardi Suwardi Tandiono, Sidharta Tandiono, Sudargo Tjoe Kang Long Tjoe Kang Long Tutiek Retnowati Tutiek Retnowati Violeta, Vivi Wijaya, Mikha Winarto Winarto Yohanes Jentanu Nelson