Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

7.603

P-Index

This Author published in this journals

All Journal The Spirit of Society Journal : International Journal of Society Development and Engagement Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Sapientia Et Virtus HUKUM BISNIS Jurnal Esensi Hukum YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains E-Jurnal SPIRIT PRO PATRIA Jurnal Pengabdian Masyarakat untuk Negeri (UN-PENMAS) COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Journal Transformation of Mandalika Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Social And Economics Research Journal of Comprehensive Science Journal of Economic & Business Law Review Jurnal Hukum Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research Education: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum journal of social and economic research J-CEKI Ulil Albab

Boediningsih, Widyawati

Faculty Of Law, Narotama University Surabaya

Author-ID : 1295932

Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 51 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

KEBIJAKAN HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA DALAM MENANGANI NORMALISASI POLITIK UANG PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK Habib Anwar; Widyawati Boediningsih
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i4.2218

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, sebagai wujud kedaulatan rakyat, menghadapi tantangan serius akibat praktik politik uang. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memegang peran krusial dalam mengidentifikasi dan menanggulangi ancaman politik uang. Tingginya praktik politik uang berpotensi merusak integritas pemilu dan demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan studi kepustakaan untuk menyelidiki peran, upaya, serta strategi Bawaslu Kota Surabaya dalam mencegah dan menangani politik uang pada Pemilihan Umum Serentak. Pemahaman konsep integritas pemilu, transparansi, akuntabilitas, dan peran Kebijakan Hukum Bawaslu menjadi fokus dalam membangun pemilu yang demokratis dan berintegritas. Namun, tingginya insiden politik uang menunjukkan tantangan yang dihadapi Bawaslu. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan hukum yang lebih efektif berupa pembentukan aturan turunan, pengawasan aktif, sanksi tegas, pendidikan pemilih, dan perlindungan pelapor. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meminimalisir politik uang sehingga terwujud pemilu yang demokratis dan berkualitas di Kota Surabaya. Pemantauan politik uang di setiap tahapan pemilu, pengawasan pelaksanaan kampanye, hingga penindakan melalui Sentra Gakkumdu, mencerminkan komitmen Bawaslu untuk memastikan pemilu yang adil dan demokratis. Dalam menghadapi politik uang, revisi UU Pemilu dan pemberian kewenangan penuh kepada Bawaslu dalam penanganan pidana pemilihan menjadi langkah strategis. Penyelenggaraan pemilu yang bermartabat dan berkualitas memerlukan sinergi antara lembaga-lembaga terkait dan kesadaran masyarakat untuk melawan praktik politik uang.

KEABSAHAN PEMBANGUNAN RUMAH IBADAT TANPA PERSETUJUAN MASYARAKAT DI KOTA SURABAYA Yohanes Jentanu Nelson; Widyawati Boediningsih
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i4.2219

Pendirian rumah Ibadat di Indonesia kerap mengalami berbagai problematika yuridis terkait dengan persyaratan formalitas izin. Kebijakan perizinan rumah Ibadat yang termuat dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) meniscayakan sejumlah persyaratan bagi pendirian rumah Ibadat, seperti persetujuan tetangga dan ketersediaan lokasi yang tidak konflik. Namun di sisi lain, keberadaan rumah Ibadat tanpa memiliki izin formal ini berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakpastian hukum. Sementara itu, salah satu ratio legis pengaturan perizinan ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum preventif terhadap rumah Ibadat agar tidak potensial menghambat kerukunan antarumat beragama serta terdapat kejelasan hukum bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika yuridis izin pendirian rumah Ibadat, perspektif ratio legis dalam PBM, serta upaya perlindungan hukum bagi rumah Ibadat tanpa izin. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat ratio legis yang jelas dalam kebijakan perizinan ini, penerapannya masih berpotensi menimbulkan problematika yuridis dan membatasi kebebasan warga untuk mendirikan rumah Ibadat. Sehingga, upaya perlindungan hukum preventif melalui sosialisasi dan bantuan pemenuhan administratif lah yang dapat dilakukan sembari menunggu penyempurnaan kebijakan perizinan rumah Ibadat di masa datang.

KEBIJAKAN DALAM MEMPERTAHANKAN KEBERLANGSUNGAN USAHA UMKM DIMASA PANDEMI COVID-19: KEBIJAKAN DALAM MEMPERTAHANKAN KEBERLANGSUNGAN USAHA UMKM DIMASA PANDEMI COVID-19 Suwardi; Boediningsih, Widyawati
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 5 No 1 (2021): July
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

The potential market keep business msmb is a national economy due to stand up to economic shocks pademi would emerge problems how to keep to medium enterprise to proceed as any situation thus become immune to any disturbance. How the government efforts in taking so umkm business policy is able to persevere even capable of developing pandemic in a difficult situation. Research methodology used normative, writer research and studies in the norm is legislation or act norm set act no.20 year what policy 2088 about small businesses. A conclusion due to existing covid-19 pandemic since last year 2019 made every effort in crisis. Msmb sector has a very drastic decline in earnings, various obstacles marketing and sales, and distribution of a product with a policy that supported businesses will give the wind players were fresh for him. Traders seek to find an alternative marketing and sales, secure capital and assets owned. Keywords : business policy and sustainability of the pandemic 19

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK HAK ATAS TANAH TERLANTAR Retnowati, Tutiek; Boediningsih, Widyawati
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 5 No 2 (2021): December
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

The study is conducted to analyze the stranded soil that is alleged to be untried, unused, or abused according to the circumstances or the nature and purpose of its administration. Research methods use normative research with a regulatory approach and concept approach. This study led to the landowner's obligation to make active use of the soil. If the performance of duty towards the land is not carried out it is called wasteland. It has since built a , many there are issues involving tanah who purposefully and not do it on purpose the land has been abandoned by the owners of the the right on its own land good because economic factors the structure of the soil or allotment of that is no longer appropriate to the state of or of the nature of and the purpose of the provision of their rights . The current regulation is not currently described in detail on the criteria of land have been displaced itself . In development as abandoned land, governments must first perform identification and research processes by considering the textual and spatial data of the land and analyzing the causes of the strapless land. Legal protection for the owner of the land that is indicated to be abandoned is the granting of compensation to the land reclaimed by the state at the cost of what is already being paid by the individual, Keyword: protection of law, owner of rights to land, displaced land

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MA NO.482K/TUN/2021 TERKAIT SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NO.590/20TAHUN 2021 Boediningsih, Widyawati; Tandiono, Sudargo
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 6 No 1 (2022): July
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Mining and the construction of public facilities of course require land acquisition before carrying out activities. However, conflicts of interest or legal issues are often encountered, both from the public who do not agree or there are discrepancies in the decrees issued by the government, both regional and central. Although the dispute can be resolved by filing a lawsuit in the State Administrative Court. However, there is still dissatisfaction from the aggrieved parties so that this research will assist in analyzing the Supreme Court Decision Number 482 K/TUN/2021 related to the dispute over the construction of the Bener dam in Wadas Village, Purworejo, Central Java. Keywords: IUP, Mining, Supreme Court Decision, Andesite

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI CONDOTEL MELALUI PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI Suwardi; Boediningsih, Widyawati
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 6 No 1 (2022): July
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Efforts to protect the law for buyers of condotel units as consumers from developers, the legal aspects of buying and selling transfers must be fully understood by buyers. In the process of buying and selling fixed objects such as land, houses, apartments or other properties, they are bound by an agreement. The Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) is made to carry out a temporary binding before the official Sale and Purchase Deed (AJB) is made before the Land Deed Making Officer (PPAT). Generally, the Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) is made privately for a certain reason, such as the payment of the price has not been paid off. With the Sale and Purchase Binding Agreement, there are still frequent losses suffered by the buyer. This study aims to determine the legal protection for condotel buyers through PPJB. The method used in this paper is normative juridical, which refers to the legislation and literature study.The results of this study, that the Sale and Purchase Binding Agreement has been prepared by the developer or legal representative as a standard agreement whose contents are not in accordance with the terms of the standard agreement. Prior to the signing of the Sale and Purchase Agreement, prospective buyers are usually given the opportunity to read and study the draft of the Sale and Purchase Binding Agreement with the guidance of an officer. Keywords: Legal Protection, Buyers, Condotel, PPJB.

Dampak Negative Illegal Logging Terhadap Indonesia Boediningsih, Widyawati; Tandiono, Sidharta
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 6 No 2 (2022): December
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

The method used in this paper is the normative method which contains Illegal logging which is the main problem in Indonesian forestry mining. The impact of illegal logging in addition to economic losses due to the shortage of wood in Indonesia, there is also a major problem, namely the unique flora and fauna in Indonesia are threatened, therefore Indonesia provides strict rules or sanctions for those who carry out this crime. is the weakness of the government in overcoming illegal logging actions. In this case the government should be aware and provide strict safeguards in Indonesian forest areas Key words: illegal logging, forestry and sanctions

Kajian Sistem Kontrak Kerja Bagi Pekerja Harian Lepas Serta Perlindungan Hukum Rini, Indrati; Suwardi, Suwardi; Boediningsih, Widyawati
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 5 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i5.1518

Negara Indonesia sedang mengalami perubahan mendasar dengan meningkatnya pembangunan suatu hal yang penting sekali bagi suatu negara, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Pekerja memiliki peranan yang begitu penting oleh karena itu pekerja dikatakan sebagai tulang punggung perusahaan. Perusahaan tidak akan bisa beroperasi dan berpartisipasi di dalam pembangunan tanpa adanya pekerja. terdapat beberapa faktor penghambat dalam penerapan perlindungan hukum bagi pekerja, yaitu faktor Pendidikan buruh, faktor ekonomi buruh, tidak tergabung dalam serikat pekerja, faktor pengusaha yang belum maksimal dalam penerapan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, serta faktor pemerintah yang kurang memberi sosialisasi perihal hak-hak pekerja dan pentingnya perjanjian kerja bagi perlindungan hukum terhadap pekerja. Setiap perusahaan memiliki hubungan kerja dengan pekerja dan diwajibkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerjanya. Dalam melaksanakan suatu pekerjaan sangat diperlukan komponen perjanjian kerja di dalamnya, berdasarkan “Pasal 1 angka 14 UUK memberikan pengertian yakni Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja / buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban ke dua belah pihak”. Berangkat pada isu Perlindungan tenaga kerja sangat dibutuhkan serta peran serta tenaga kerja sangat penting, sehingga kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apa pun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/ buruh dan hak-hak dasar pekerja/buruh harus dijamin.

Kajian Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia Suwardi, Suwardi; Boediningsih, Widyawati
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 6 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sebagaimana ketentuan yang ada penjelasan tentang hak atas tanah ialah hak yang memberikan wewenang untuk mempergunakan permukaan bumi atau tanah yang bersangkutan dengan tubuh bumi dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya, yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah, dalam batas-batas menurut UU dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Hukum agraria Indonesia menganut asas kebangsaan dimana hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia saja dan badan hukum negara yang telah ditetapkan khusus oleh pemerintah. Bagaimana guna mendapatkan hak milik tanah ? Metode menggunakan normative mengacu pada Pasal 20 UUPA tahun 1960 tentang hak milik. Hak milik atas tanah adalah hak kebendaan atas tanah yang bersifat turun temurun, terkuat dan terpenuh dibandingkan dengan hak-hak lainnya, yang dapat dimiliki oleh warga Indonesia dan badan-badan hukum Indonesia yang ditetapkan secara khusus oleh pemerintah, dengan mengingat fungsi sosial terhadap hak atas tanah, termasuk terhadap hak milik atas tanah. Tanah sebagai sumber utama kehidupan manusia yang telah dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat maka hukum tentang tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Tanggung Gugat Korporasi Akibat Pencemaran Lingkungan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Margareta, Stefani; Boediningsih, Widyawati
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Pendahuluan: Indonesia merupakan Negara Kepulauan dimana banyaknya pulau di Indonesia yang dikelilingi oleh lautan di sekitarnya. Sadar akan mayoritas penduduknya menggantungkan hidup melalui kelestarian sumber daya alam, Pemerintah tidak mungkin tinggal diam dengan ini. Tujuan: Untuk memahami lebih mendalam bagaimanakah tanggung gugat P.T Pertamina (Persero) terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi akibat dari perusahaannya. Metode: Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah penulisan yuridis normatif. Hasil: Penelitian mengenai tragedi tumpahan minyak mentah PT. Pertamina di pesisir pantai Karawang. Kesimpulan: PT. Pertamina bertanggung jawab secara mutlak berdasarkan Pasal 88 UU PPLH atas tumpahan minyak mentah di pesisir pantai Karawang yang menyebabkan kerusakan lingkungan serta tidak dapatnya nelayan melakukan mata pencaharian akibat pencemaran lingkungan tersebut. Kemudian PT. Pertamina wajib melakukan ganti rugi atas rusaknya lingkungan.

Co-Authors Afianie , Orriza Ameliya Rasidi Ameliya Rasidi Andrew Wijaya Ang, Felix Budi Cahyono, Suparman Cahyono, Suparman Budi Christopher Hartono Djoen, The Mei Evan Wijaya Evi Retno Wulan Farrah Miftah Habib Anwar Indrati Rini Indrati Rini, Indrati Ingrid Angelina Lukiro Arif Listiyarini, Rita Margareta, Stefani Muliawan, Delimukti Putra Novi Prameswari Regina Dermawan Nugroho, Robert Wijaya Nur Aviv Ma’ruf Retnowati, Tutiek Sandy Sulistiono Siswoko Andianto Sukarno, Reynaldi Tito Suwardi Suwardi . Suwardi Suwardi Tandiono, Sidharta Tandiono, Sudargo Tjoe Kang Long Tjoe Kang Long Tutiek Retnowati Tutiek Retnowati Violeta, Vivi Wijaya, Mikha Winarto Winarto Yohanes Jentanu Nelson

Title

Found 51 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 51 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 51 Documents
Search