Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

Sustainability Of Fishermen's Economy Post-Implementation Of Government Regulation No. 85 Of 2021 On Types And Tariffs On Non-Tax Acceptance Types Panji hendrarso; Rudianto, Rudianto; Ryska Hadianti; Jumanah, Jumanah
Jurnal Scientia Vol. 13 No. 03 (2024): Education and Sosial science, June - August 2024
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58471/scientia.v13i03.2503

Abstract

This research aims to discuss the impact and implications of Government Regulation Number 85 of 2021 on the economic sustainability of fishermen in Indonesia by regulating the sustainable management of fish resources. The issue focuses on discussing how this regulation affects the economic sustainability of fishermen, including its impact on income, welfare and The survival of fishermen. In order to approach this problem, references are used. Data was collected through descriptive research with a qualitative approach, namely a form of research that aims to provide a general overview of various types of data collected from the field objectively. This study concludes that regarding the size of the PNBP increase rate for fishermen of around 5-10 percent, we can analyze the contents of the regulations, their impact on fishermen and fisheries entrepreneurs, as well as responses and recommendations related to these regulations and so that these regulations can have an impact on economic progress and the welfare of the actors. business in the fisheries sector by looking at fish prices in very different regions. From the results of this study, the author concludes that the burdensome regulations are regarding the size of the PNBP increase rate for fishermen of around 5-10 percent. Apart from that, the existence of this PP is considered a policy that does not involve the public, in this case fishermen and fisheries business actors. For this reason, fishermen and fisheries business actors demand legal certainty and freedom of business that does not burden them.
Perlindungan Hak Konsumen dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia: Tinjauan Yuridis Samual, Clinton Fernando; Jumanah, Jumanah
CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 2 No. 8 (2025): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Agustus 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/cendekia.v2i8.1731

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas regulasi perlindungan konsumen yang ada, mengidentifikasi celah hukum, dan mengevaluasi implementasi keamanan siber pada platform e-commerce di Indonesia. Urgensi peninjauan ini timbul karena karakteristik transaksi daring yang rentan terhadap risiko seperti kebocoran data dan kurangnya kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis dilakukan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta putusan pengadilan dan literatur terkait. Pendekatan ini juga mencakup perbandingan dengan praktik terbaik internasional untuk mengidentifikasi rekomendasi penyempurnaan kerangka hukum. Metode ini memungkinkan identifikasi kekosongan hukum, tumpang tindih regulasi, serta evaluasi terhadap standar keamanan siber yang diterapkan oleh platform e-commerce. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum, terdapat kesenjangan signifikan antara regulasi dan implementasi di lapangan. Kurangnya regulasi spesifik yang adaptif terhadap dinamika teknologi, serta belum adanya undang-undang komprehensif tentang perlindungan data pribadi, menjadi hambatan utama. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa daring masih menghadapi tantangan dalam hal kesadaran dan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan regulasi, peningkatan kapasitas pengawasan, serta edukasi literasi digital untuk memperkuat perlindungan konsumen. Kesimpulannya, pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sangat vital untuk membentuk landasan hukum yang kokoh.
TINJAUAN ASAS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ES TELER BAGJA BANDUNG STUDI KASUS DI KELURAHAN 3-4 ULU KOTA PALEMBANG Pratama, Aldi Putra; Isa, M. Legawan; Jumanah, Jumanah
Al-muamalah Vol 11 No 2 (2025): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/muamalah.v11i2.32885

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Mekanisme dan penerapan Asas Hukum Ekonomi Syariah pada praktik jual beli Es Teler Bagja Bandung di Kelurahan 3-4 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Asas merupakan prinsip fundamental dalam transaksi syariah yang bertujuan menjaga keadilan, kepercayaan, dan keberkahan dalam aktivitas jual beli. Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, Asas bukan hanya menjadi nilai moral, tetapi juga landasan hukum yang memastikan keadilan bagi penjual dan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif yang kemudian dikembangkan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pelaku usaha dan konsumen, observasi langsung pada lokasi penjualan, serta dokumentasi terkait transaksi yang dilakukan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami praktik jual beli yang sebenarnya dan menganalisisnya sesuai prinsip hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan adanya praktik ketidakjujuran, Ketidakadilan, dan Gharar atau ketidakpastian dalam penjualan Es Teler Bagja Bandung, terutama dalam kualitas dan kuantitas produk, Penjual sering kali tidak memberikan informasi yang lengkap mengenai komposisi produk, sehingga konsumen tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk membuat keputusan yang adil. Praktik ini tentunya bertentangan dengan asas kejujuran, Keadilan dan Larangan Gharar dalam Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kejujuran, keadilan, dan akurasi informasi dalam praktik jual beli. Selain itu, diperlukan edukasi bagi pelaku usaha terkait pentingnya asas kejujuran, Keadilan, dan Larangan Gharar dalam meningkatkan keberkahan usaha mereka. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan keadilan yang seimbang bagi penjual dan konsumen serta mendorong kepatuhan terhadap hukum Syariah atau hukum Islam.
Policy Connectivity and Fiscal Decentralization in Encouraging Economic Development through Marine Tourism in Banten Province Nugroho, Arif; Jumanah, Jumanah; Stiawati, Titi; Handoko, Pryo
Neo Journal of economy and social humanities Vol 5 No 1 (2026): Neo Journal of Economy and Social Humanities
Publisher : International Publisher (YAPENBI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56403/nejesh.v5i1.426

Abstract

This study analyzes the role of fiscal and administrative decentralization and policy connectivity in the development of marine tourism as a driver of economic development in Banten Province. Using a mixed-methods approach, the study combines quantitative analysis of GRDP data, tourism sector contributions, the number of destinations, and investment indicators with qualitative analysis through in-depth interviews, focus group discussions, and field observations. The results show that while decentralization provides flexibility for local governments in destination management and budget allocation, its effectiveness depends heavily on vertical and horizontal policy integration and cross-sectoral coordination. Disparities in tourism contributions between districts remain high, but good policy connectivity can increase GRDP per capita by between five and seven percent, create new jobs, encourage investment, and empower local MSMEs. These findings confirm that effective marine tourism management requires synergy between multi-level governance, active community participation, and data-driven decision-making to achieve inclusive, sustainable, and resilient economic development.
The Effectiveness of Regional Capital Participation in Regionally-Owned Enterprises: Principal-Agent Analysis of District Dividend Contributions Rusito, Rusito; Jumanah, Jumanah
Neo Journal of economy and social humanities Vol 5 No 1 (2026): Neo Journal of Economy and Social Humanities
Publisher : International Publisher (YAPENBI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56403/nejesh.v5i1.428

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of regional capital participation in Regionally Owned Enterprises (BUMD) in increasing dividend contributions to Local Own-Source Revenue (PAD) of Lebak Regency in 2025 through the perspectives of Principal–Agent Theory and Public Value Governance. The study is motivated by the continued high fiscal dependence of local governments on central government transfers, while the contribution of BUMD dividends to local revenue remains relatively low. This research employs a descriptive qualitative approach supported by quantitative data, with data collected through documentary study and document analysis of regional financial reports, capital participation data, BUMD dividend reports, and related policy documents. The low level of effectiveness is influenced by agency problems, weak governance, limited operational capacity, insufficient institutional legitimacy and support, and the still limited public value generated by BUMD. Therefore, strengthening Good Corporate Governance (GCG), performance-based monitoring, business restructuring, and more measurable dividend targets is necessary so that regional capital participation can contribute more effectively to local revenue and public value creation.