Garuda - Garba Rujukan Digital

Hubungan Antara Kepribadian dengan Engagement Dosen di Institut Ummul Quro Al Islami (Iuqi) Bogor Abidin, Zainal; Riyad, Muhamad; Ali, Agus; Ramadhan, Muhammad Syahri; Nurfauziah, Zulfa; Hafidz, Abdul; Eliasari, Eliasari; Salam, Rika Putri; Qolbi, Syifaul
Edusifa: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 6 No. 2 (2022): Edusifa: Jurnal Pendidikan Islam
Publisher : STIT Sirojul Falah Bogor

Universities are required to have lecturers who are competent and have good performance. The role of the lecturer is crucial to the success of the Vision, Mission and Goals of the Higher Education. Universities expect their lecturers to have better performance, be more process oriented, more involved in leadership, and more capable in knowledge and competence so as to provide added value to the Higher Education which in the end the Higher Education has competitiveness with other universities. Richard S Wellins (2015:525) argues that engagement is when employees enjoy their work, are satisfied with their work conditions, contribute enthusiastically to meet team targets, organizational goals, and there is a sense of belonging to the company, and are committed to the organization. Gibson et al (2006: 113-117) stated that personality is a relatively stable set of characteristics, tendencies, and temperaments (of individuals) that have been formulated by inheritance and by social, cultural, and environmental factors. The results showed that there was a significant relationship between personality and engagement. Based on the results of the research by testing the hypothesis, it is known that the correlation coefficient between personality and engagement (ry1) is 0.995 with the category having a very high/very strong relationship. The probability value is 0.000 < 0.005, then Ho is rejected, so it can be concluded that the correlation coefficient is significant. Thus, this study confirms that there is a significant relationship between personality and engagement. The diversity in engagement related to personality is reflected in the coefficient of determination of 0.990 or 99.0%, while the remaining 1.0% is influenced by other factors. The results of this study get the equation = -13.659 + 1.047 X1 can be used to predict engagement based on personality scores, it can be predicted that every 1 increase in personality score will increase engagement by 1.047 times at a constant -13,659. Keywords: Lecturer Personality, Transformational Leadership, Education Management, Islamic Higher Education, Ministry of Religion, Education Quality.

Edukasi Hukum Bahaya Narkotika pada Era Digitalisasi di SMA Negeri 12 Kota Palembang Ramadhan, Muhammad Syahri; M Zainul Arifin; Ricky Saputra; Muslim Nugraha; Isma Nurillah; Meria Utama; Irsan
Jurnal Atma Inovasia Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jai.v5i3.10433

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2023, Provinsi Sumatera Selatan memasuki kategori nomor dua terbanyak di Indonesia. Kota Palembang, seperti kota-kota besar lainnya, memiliki beberapa area yang rawan dan rentan terhadap peredaran narkoba. Adapun di Kota Palembang, pengguna narkoba tertinggi adalah kelompok umur 10 – 21 tahun atau remaja. Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, adalah lokasi paling rawan dan rentan terhadap narkoba. Namun, kawasan Gandus, 13-14 Ilir Kecamatan Ilir Timur II, dan Kemuning adalah tempat tertinggi dalam peredaran narkoba. Selain itu, ada beberapa lokasi yang rawan pengguna narkoba karena lokasi tersebut ramai dan padat penduduk. Pengedar narkoba dapat menggunakan institusi pendidikan dan tempat-tempat yang padat penduduk untuk memasarkan barang mereka. Mengingat di Kawasan Gandus merupakan salah satu kawasan yang paling banyak terpapar narkoba. Maka, sangat penting sekali melakukan penyuluhan hukum di daerah tersebut khususnya untuk kalangan remaja di daerah tersebut. Atas dasar keprihatinan dan tanggung jawab tri dharna Perguruan Tinggi, maka tim pengabdian FH-UNSRI yang diketuai oleh Muhammad Syahri Ramadhan, S.H.,M.H. dan beranggotakan M Zainul Arifin, S.H.,M.H. Ricky Saputra, S.H.,M.H. melakukan Penyuluhan Hukum tentang Bahaya Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di SMA Negeri 12 Palembang. Pemilihan khalayak sasaran yang menyasar siswa/siswi SMA dimaksudkan untuk menjadikan mereka sebagai kader penggerak yang akan membantu mensosialisasikan kepada teman sebaya yang ada di lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggal mereka. Siswa yang dipilih menjadi peserta adalah para siswa aktif dan berprestasi di lingkungan SMA Negeri 12 Palembang, harapannya mereka akan menjadi perpanjangan tangan dalam mensosialisasikan bahaya narkotika. Adapun luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah artikel jurnal pengabdian dan artikel opini di media massa.

PERANAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DALAM PENANGANAN KASUS PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Ramadhan, Muhammad Syahri
Indonesian Journal Of Law Studies Vol 3, No 2 (2024): Indonesian Journal Of Law Studies
Publisher : Siddiq Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63828/ijls.v3i2.74

This research examines the role of the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) in handling environmental and forestry criminal cases in Indonesia. The aim is to analyze the effectiveness of the KLHK's role as a government institution responsible for enforcing environmental and forestry laws. The research method used is a normative approach. The research results show that the Ministry of Environment and Forestry has a strategic role in handling environmental and forestry criminal cases, starting from prevention, supervision, to law enforcement. However, there are still several obstacles in its implementation, such as limited human resources, budget and coordination between institutions. This research recommends strengthening the capacity of the Ministry of Environment and Forestry and increasing synergy with other law enforcement institutions to optimize the handling of environmental and forestry criminal cases in Indonesia.

Penyembunyian Aset dalam Pencucian Uang: Modus Baru dan Implikasi bagi Penegakan Hukum Arifin, Muhammad Zainul; Mutmainnah, Ummu Kaidah; Pratama, Muhammad Farhan; Sapitri, Wahyuni; Ramadhan, Muhammad Syahri
AML/CFT Journal : The Journal Of Anti Money Laundering And Countering The Financing Of Terrorism Vol 3 No 2 (2025): Membongkar Lapisan Baru Kejahatan Keuangan: Integrasi Kajian Hukum, Sosial, dan T
Publisher : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59593/amlcft.2025.v3i2.75

Indonesia was ranked 61 out of 164 countries (6.32 out of 10) based on the Basel AML Index in 2024. The Basel AML Index score reflects a country's vulnerability to money laundering and terrorist financing. Although not among the countries with the highest risk globally, this score indicates that Indonesia still has work to do to improve the effectiveness of its AML/CFT/CPF framework. Moreover, the newly emerging money laundering schemes, one of which involves untraceable assets like cryptocurrency, make it more difficult to carry out legal proceedings. The novelty in this study is the discovery of assets disguised in money laundering, which is expected to ease the Financial Transaction Reporting and Analysis Center (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan-PPATK) to track hard-to-trace assets. This study was conducted using a juridical-normative method. The result showed various methods in money laundering activities, namely transferring and/or investing funds obtained from illicit activities, corruption, bribery, fraud, irregularities through the banking sector, capital markets, and other means such as deposits, stocks, bonds, and various financial instruments. The various modus operandi carried out by corrupt individuals in money laundering in various sectors require more attention from PPATK.

PENYELESAIAN HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SECARA NONLITIGASI DI DESA TANJUNG SETEKO KECAMATAN INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN Ramadhan, Muhammad Syahri
Jurnal Atma Inovasia Vol. 1 No. 5 (2021)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jai.v1i5.4941

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga lebih banyak dialami perempuan yang di sini berkedudukan sebagai seorang istri atau anak yang menjadi korban, sedangkan pelakunya didominasi oleh laki-laki yang berkedudukan sebagai seorang suami atau anak. Kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal dalam lingkup rumah tangga. Faktor internal yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain, karakter pelaku kekerasan yang cenderung emosi, ketergantungan ekonomi, pihak ketiga dalam rumah tangga, keadaan ekonomi, dan komunikasi yang berjalan dengan tidak baik. Perubahan pola pikir dalam masyarakat khususnya perempuan saat ini sudah berubah, hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya gugatan perceraian di Pengadilan. Perubahan pemikiran ini seakan-akan membentuk suatu pandangan bahwa perkawinan bukanlah hal yang sakral sehingga tidak perlu diperjuangkan keutuhannya jika telah ditemukan perbedaan. Padahal permasalahan kekerasan dalam rumah tangga ini dapat dilakukan dengan cara di luar pengadilan (nonlitigasi). Kegiatan Penyuluhan Hukum Penyelesaian Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Luar Pengadilan Di Desa Tanjung Setetko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tindakan – tindakan yang termasuk KDRT dan efek negatifnya. Selain itu diharapkan dengan adanya penyuluhan tersebut diharapkan masyarakat memahami bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat diseleseaikan terlebih dahulu melalui jalur non-litigasi atau di luar pengadilan.

Edukasi Hukum Bahaya Narkotika pada Era Digitalisasi di SMA Negeri 12 Kota Palembang Ramadhan, Muhammad Syahri; M Zainul Arifin; Ricky Saputra; Muslim Nugraha; Isma Nurillah; Meria Utama; Irsan
Jurnal Atma Inovasia Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jai.v5i3.10433

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2023, Provinsi Sumatera Selatan memasuki kategori nomor dua terbanyak di Indonesia. Kota Palembang, seperti kota-kota besar lainnya, memiliki beberapa area yang rawan dan rentan terhadap peredaran narkoba. Adapun di Kota Palembang, pengguna narkoba tertinggi adalah kelompok umur 10 – 21 tahun atau remaja. Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, adalah lokasi paling rawan dan rentan terhadap narkoba. Namun, kawasan Gandus, 13-14 Ilir Kecamatan Ilir Timur II, dan Kemuning adalah tempat tertinggi dalam peredaran narkoba. Selain itu, ada beberapa lokasi yang rawan pengguna narkoba karena lokasi tersebut ramai dan padat penduduk. Pengedar narkoba dapat menggunakan institusi pendidikan dan tempat-tempat yang padat penduduk untuk memasarkan barang mereka. Mengingat di Kawasan Gandus merupakan salah satu kawasan yang paling banyak terpapar narkoba. Maka, sangat penting sekali melakukan penyuluhan hukum di daerah tersebut khususnya untuk kalangan remaja di daerah tersebut. Atas dasar keprihatinan dan tanggung jawab tri dharna Perguruan Tinggi, maka tim pengabdian FH-UNSRI yang diketuai oleh Muhammad Syahri Ramadhan, S.H.,M.H. dan beranggotakan M Zainul Arifin, S.H.,M.H. Ricky Saputra, S.H.,M.H. melakukan Penyuluhan Hukum tentang Bahaya Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di SMA Negeri 12 Palembang. Pemilihan khalayak sasaran yang menyasar siswa/siswi SMA dimaksudkan untuk menjadikan mereka sebagai kader penggerak yang akan membantu mensosialisasikan kepada teman sebaya yang ada di lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggal mereka. Siswa yang dipilih menjadi peserta adalah para siswa aktif dan berprestasi di lingkungan SMA Negeri 12 Palembang, harapannya mereka akan menjadi perpanjangan tangan dalam mensosialisasikan bahaya narkotika. Adapun luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah artikel jurnal pengabdian dan artikel opini di media massa.

Membumikan Teori Negara Kesejahteraan Dalam Penguatan Dana Desa Untuk Pengentasan Kemiskinan Menurut Keadilan Distributif Arifin, Muhammad Zainul; Nugraha, Muslim; Yunithia Putri, Taufani; Ramadhan, Muhammad Syahri
Journal Of Law And Social Society Vol. 1 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : CV. Cendikiawan Muda Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/jolasos.v1i2.158

Prosperity and welfare have been ideals pursued by the founders of this nation and the current Indonesian government. These ideals are manifested in the preamble of the 1945 Constitution, which states: "The government shall protect the entire nation and all the blood spilled, promote general welfare, and educate the life of the nation." However, in reality, the issue of social inequality in Indonesia has become increasingly acute. According to data released by the Central Statistics Agency (BPS) in March 2024, the poverty line is defined as an income of Rp. 536,122 per person per month, with 25.22 million people recorded as living below this threshold. Meanwhile, the World Bank's poverty standard is defined as a minimum daily income of $2.15 or approximately Rp. 970,000 per month. There is a significant discrepancy between the standard set by the Indonesian government and that of the World Bank, which presents a serious issue that must be addressed. In 2014, Law No. 6 of 2014 concerning Villages provided a legal foundation and strategic framework for the development and empowerment of village communities. Through authority in village governance, development implementation, community guidance, and empowerment, it is hoped that villages will develop awareness and initiative. Subsequently, the central government initial village fund transfers through the state budget (APBN), allocating 10% of the total funds outside of regional transfers (on top), implemented gradually. The increase in budget allocation disbursed to villages aims to support village development to enhance community welfare and improve the quality of life while addressing poverty. This is achieved by fulfilling basic needs, constructing village infrastructure, developing local economic potential, and sustainably utilizing natural and environmental resources. Thus, the author formulates the following research problems: How can the concept of a welfare state be reformulated as a strategy for poverty alleviation through the utilization of village funds in Indonesia? What concrete measures can be taken to ensure effective and targeted use of village funds for poverty alleviation in Indonesia? This research employs a normative legal study approach supported by empirical data. The theoretical framework includes the theory of the welfare state, the theory of legal development, and Jeremy Bentham's theory of economic analysis of law

Status Hak Atas Tanah Dan Bangunan Yang Didirikan Di Atas Lahan Ruang Terbuka Hijau Ramadhan, Muhammad Syahri
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 15 No 2 (2018): Istinbath : Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v15i2.1208

Abstract There are still many communities to occupy a region that are not be established a building, one of them is the green open space. It is equal to the happened to some locals the way of demang lebar daun and hulubalang I build the building on the green open space. This research in a research juridical empirical with the approach case study and observation. Basically a mechanism determine area of green open space are introduced and effected in accordance with Article 53 (1) of Law No. 5 of 1960 on Basic Provisions of Agrarian in status for land and building rights founded by residents demang hulubang i and the wide leaves is the right riding in. But, legally protection for the located in space could not be realised but of basic human and respect the rights of the community, if the land will be required the government will give a letter advance notice to the community to empty and even move their homes the fixed term.

IMPLEMENTASI ASAS HUKUM PERJANJIAN TERAPEUTIK DALAM INFORMED CONSENT Ramadhan, Muhammad Syahri
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 18 No 1 (2021): Istinbath : Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v18i1.2850

Therapeutic Agreement is an agreement made because of an agreement between the Doctor and the Patient. Before this agreement is made and agreed upon by both parties, the patient is legally entitled to obtain information about any medical action that will be carried out by the Doctor to the Patient. This information is known as Informed Consent. It is important to apply the principle of therapeutic agreement, which is correlated with the availability of informed consent, so that medical actions taken by doctors against patients do not violate the law and/or cause disputes later. The first problem formulation of this research is how is the existence of informed consent in the legal principle of therapeutic agreement between doctor and patient, and what are the legal consequences if the legal principles of therapeutic agreement between doctor and patient are not implemented optimally. The result and discussion of this is that the existence of informed consent can be reviewed through the principles in contract law in general, namely the principle of good faith, the principle of proportionality and the principle of pacta sunt servanda. The principles of contract law are not implemented because there is no conformity of will between the doctor and the patient, where the doctor is process-oriented while the patient is results-oriented. The conclusion of this research is that Informed Consent should be a manifestation of the principle of pacta sunt servanda in an agreement in the form of Inspanning Verbintenis. The doctor can be said to have no good faith in carrying out the therapeutic agreement with the patient if he does not carry out one or all of the contents of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia concerning the approval of the medical action.

PERANAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DALAM PENANGANAN KASUS PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Ramadhan, Muhammad Syahri
Indonesian Journal Of Law Studies Vol. 3 No. 2 (2024): Indonesian Journal Of Law Studies
Publisher : Siddiq Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63828/ijls.v3i2.74

This research examines the role of the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) in handling environmental and forestry criminal cases in Indonesia. The aim is to analyze the effectiveness of the KLHK's role as a government institution responsible for enforcing environmental and forestry laws. The research method used is a normative approach. The research results show that the Ministry of Environment and Forestry has a strategic role in handling environmental and forestry criminal cases, starting from prevention, supervision, to law enforcement. However, there are still several obstacles in its implementation, such as limited human resources, budget and coordination between institutions. This research recommends strengthening the capacity of the Ministry of Environment and Forestry and increasing synergy with other law enforcement institutions to optimize the handling of environmental and forestry criminal cases in Indonesia.

Title

Found 22 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 22 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 22 Documents
Search