Garuda - Garba Rujukan Digital

PERANAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DALAM PENANGANAN KASUS PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Ramadhan, Muhammad Syahri
Indonesian Journal Of Law Studies Vol 3, No 2 (2024): Indonesian Journal Of Law Studies
Publisher : Siddiq Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63828/ijls.v3i2.74

This research examines the role of the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) in handling environmental and forestry criminal cases in Indonesia. The aim is to analyze the effectiveness of the KLHK's role as a government institution responsible for enforcing environmental and forestry laws. The research method used is a normative approach. The research results show that the Ministry of Environment and Forestry has a strategic role in handling environmental and forestry criminal cases, starting from prevention, supervision, to law enforcement. However, there are still several obstacles in its implementation, such as limited human resources, budget and coordination between institutions. This research recommends strengthening the capacity of the Ministry of Environment and Forestry and increasing synergy with other law enforcement institutions to optimize the handling of environmental and forestry criminal cases in Indonesia.

Penyembunyian Aset dalam Pencucian Uang: Modus Baru dan Implikasi bagi Penegakan Hukum Arifin, Muhammad Zainul; Mutmainnah, Ummu Kaidah; Pratama, Muhammad Farhan; Sapitri, Wahyuni; Ramadhan, Muhammad Syahri
AML/CFT Journal : The Journal Of Anti Money Laundering And Countering The Financing Of Terrorism Vol 3 No 2 (2025): Membongkar Lapisan Baru Kejahatan Keuangan: Integrasi Kajian Hukum, Sosial, dan T
Publisher : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59593/amlcft.2025.v3i2.75

Indonesia was ranked 61 out of 164 countries (6.32 out of 10) based on the Basel AML Index in 2024. The Basel AML Index score reflects a country's vulnerability to money laundering and terrorist financing. Although not among the countries with the highest risk globally, this score indicates that Indonesia still has work to do to improve the effectiveness of its AML/CFT/CPF framework. Moreover, the newly emerging money laundering schemes, one of which involves untraceable assets like cryptocurrency, make it more difficult to carry out legal proceedings. The novelty in this study is the discovery of assets disguised in money laundering, which is expected to ease the Financial Transaction Reporting and Analysis Center (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan-PPATK) to track hard-to-trace assets. This study was conducted using a juridical-normative method. The result showed various methods in money laundering activities, namely transferring and/or investing funds obtained from illicit activities, corruption, bribery, fraud, irregularities through the banking sector, capital markets, and other means such as deposits, stocks, bonds, and various financial instruments. The various modus operandi carried out by corrupt individuals in money laundering in various sectors require more attention from PPATK.

PENYELESAIAN HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SECARA NONLITIGASI DI DESA TANJUNG SETEKO KECAMATAN INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN Ramadhan, Muhammad Syahri
Jurnal Atma Inovasia Vol. 1 No. 5 (2021)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jai.v1i5.4941

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga lebih banyak dialami perempuan yang di sini berkedudukan sebagai seorang istri atau anak yang menjadi korban, sedangkan pelakunya didominasi oleh laki-laki yang berkedudukan sebagai seorang suami atau anak. Kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal dalam lingkup rumah tangga. Faktor internal yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain, karakter pelaku kekerasan yang cenderung emosi, ketergantungan ekonomi, pihak ketiga dalam rumah tangga, keadaan ekonomi, dan komunikasi yang berjalan dengan tidak baik. Perubahan pola pikir dalam masyarakat khususnya perempuan saat ini sudah berubah, hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya gugatan perceraian di Pengadilan. Perubahan pemikiran ini seakan-akan membentuk suatu pandangan bahwa perkawinan bukanlah hal yang sakral sehingga tidak perlu diperjuangkan keutuhannya jika telah ditemukan perbedaan. Padahal permasalahan kekerasan dalam rumah tangga ini dapat dilakukan dengan cara di luar pengadilan (nonlitigasi). Kegiatan Penyuluhan Hukum Penyelesaian Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Luar Pengadilan Di Desa Tanjung Setetko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tindakan – tindakan yang termasuk KDRT dan efek negatifnya. Selain itu diharapkan dengan adanya penyuluhan tersebut diharapkan masyarakat memahami bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat diseleseaikan terlebih dahulu melalui jalur non-litigasi atau di luar pengadilan.

Edukasi Hukum Bahaya Narkotika pada Era Digitalisasi di SMA Negeri 12 Kota Palembang Ramadhan, Muhammad Syahri; M Zainul Arifin; Ricky Saputra; Muslim Nugraha; Isma Nurillah; Meria Utama; Irsan
Jurnal Atma Inovasia Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jai.v5i3.10433

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2023, Provinsi Sumatera Selatan memasuki kategori nomor dua terbanyak di Indonesia. Kota Palembang, seperti kota-kota besar lainnya, memiliki beberapa area yang rawan dan rentan terhadap peredaran narkoba. Adapun di Kota Palembang, pengguna narkoba tertinggi adalah kelompok umur 10 – 21 tahun atau remaja. Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, adalah lokasi paling rawan dan rentan terhadap narkoba. Namun, kawasan Gandus, 13-14 Ilir Kecamatan Ilir Timur II, dan Kemuning adalah tempat tertinggi dalam peredaran narkoba. Selain itu, ada beberapa lokasi yang rawan pengguna narkoba karena lokasi tersebut ramai dan padat penduduk. Pengedar narkoba dapat menggunakan institusi pendidikan dan tempat-tempat yang padat penduduk untuk memasarkan barang mereka. Mengingat di Kawasan Gandus merupakan salah satu kawasan yang paling banyak terpapar narkoba. Maka, sangat penting sekali melakukan penyuluhan hukum di daerah tersebut khususnya untuk kalangan remaja di daerah tersebut. Atas dasar keprihatinan dan tanggung jawab tri dharna Perguruan Tinggi, maka tim pengabdian FH-UNSRI yang diketuai oleh Muhammad Syahri Ramadhan, S.H.,M.H. dan beranggotakan M Zainul Arifin, S.H.,M.H. Ricky Saputra, S.H.,M.H. melakukan Penyuluhan Hukum tentang Bahaya Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di SMA Negeri 12 Palembang. Pemilihan khalayak sasaran yang menyasar siswa/siswi SMA dimaksudkan untuk menjadikan mereka sebagai kader penggerak yang akan membantu mensosialisasikan kepada teman sebaya yang ada di lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggal mereka. Siswa yang dipilih menjadi peserta adalah para siswa aktif dan berprestasi di lingkungan SMA Negeri 12 Palembang, harapannya mereka akan menjadi perpanjangan tangan dalam mensosialisasikan bahaya narkotika. Adapun luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah artikel jurnal pengabdian dan artikel opini di media massa.

Membumikan Teori Negara Kesejahteraan Dalam Penguatan Dana Desa Untuk Pengentasan Kemiskinan Menurut Keadilan Distributif Arifin, Muhammad Zainul; Nugraha, Muslim; Yunithia Putri, Taufani; Ramadhan, Muhammad Syahri
Journal Of Law And Social Society Vol. 1 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : CV. Cendikiawan Muda Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/jolasos.v1i2.158

Prosperity and welfare have been ideals pursued by the founders of this nation and the current Indonesian government. These ideals are manifested in the preamble of the 1945 Constitution, which states: "The government shall protect the entire nation and all the blood spilled, promote general welfare, and educate the life of the nation." However, in reality, the issue of social inequality in Indonesia has become increasingly acute. According to data released by the Central Statistics Agency (BPS) in March 2024, the poverty line is defined as an income of Rp. 536,122 per person per month, with 25.22 million people recorded as living below this threshold. Meanwhile, the World Bank's poverty standard is defined as a minimum daily income of $2.15 or approximately Rp. 970,000 per month. There is a significant discrepancy between the standard set by the Indonesian government and that of the World Bank, which presents a serious issue that must be addressed. In 2014, Law No. 6 of 2014 concerning Villages provided a legal foundation and strategic framework for the development and empowerment of village communities. Through authority in village governance, development implementation, community guidance, and empowerment, it is hoped that villages will develop awareness and initiative. Subsequently, the central government initial village fund transfers through the state budget (APBN), allocating 10% of the total funds outside of regional transfers (on top), implemented gradually. The increase in budget allocation disbursed to villages aims to support village development to enhance community welfare and improve the quality of life while addressing poverty. This is achieved by fulfilling basic needs, constructing village infrastructure, developing local economic potential, and sustainably utilizing natural and environmental resources. Thus, the author formulates the following research problems: How can the concept of a welfare state be reformulated as a strategy for poverty alleviation through the utilization of village funds in Indonesia? What concrete measures can be taken to ensure effective and targeted use of village funds for poverty alleviation in Indonesia? This research employs a normative legal study approach supported by empirical data. The theoretical framework includes the theory of the welfare state, the theory of legal development, and Jeremy Bentham's theory of economic analysis of law

Status Hak Atas Tanah Dan Bangunan Yang Didirikan Di Atas Lahan Ruang Terbuka Hijau Ramadhan, Muhammad Syahri
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 15 No 2 (2018): Istinbath : Jurnal Hukum
Publisher : Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v15i2.1208

Abstract There are still many communities to occupy a region that are not be established a building, one of them is the green open space. It is equal to the happened to some locals the way of demang lebar daun and hulubalang I build the building on the green open space. This research in a research juridical empirical with the approach case study and observation. Basically a mechanism determine area of green open space are introduced and effected in accordance with Article 53 (1) of Law No. 5 of 1960 on Basic Provisions of Agrarian in status for land and building rights founded by residents demang hulubang i and the wide leaves is the right riding in. But, legally protection for the located in space could not be realised but of basic human and respect the rights of the community, if the land will be required the government will give a letter advance notice to the community to empty and even move their homes the fixed term.

IMPLEMENTASI ASAS HUKUM PERJANJIAN TERAPEUTIK DALAM INFORMED CONSENT Ramadhan, Muhammad Syahri
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 18 No 1 (2021): Istinbath : Jurnal Hukum
Publisher : Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v18i1.2850

Therapeutic Agreement is an agreement made because of an agreement between the Doctor and the Patient. Before this agreement is made and agreed upon by both parties, the patient is legally entitled to obtain information about any medical action that will be carried out by the Doctor to the Patient. This information is known as Informed Consent. It is important to apply the principle of therapeutic agreement, which is correlated with the availability of informed consent, so that medical actions taken by doctors against patients do not violate the law and/or cause disputes later. The first problem formulation of this research is how is the existence of informed consent in the legal principle of therapeutic agreement between doctor and patient, and what are the legal consequences if the legal principles of therapeutic agreement between doctor and patient are not implemented optimally. The result and discussion of this is that the existence of informed consent can be reviewed through the principles in contract law in general, namely the principle of good faith, the principle of proportionality and the principle of pacta sunt servanda. The principles of contract law are not implemented because there is no conformity of will between the doctor and the patient, where the doctor is process-oriented while the patient is results-oriented. The conclusion of this research is that Informed Consent should be a manifestation of the principle of pacta sunt servanda in an agreement in the form of Inspanning Verbintenis. The doctor can be said to have no good faith in carrying out the therapeutic agreement with the patient if he does not carry out one or all of the contents of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia concerning the approval of the medical action.

PERANAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DALAM PENANGANAN KASUS PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Ramadhan, Muhammad Syahri
Indonesian Journal Of Law Studies Vol. 3 No. 2 (2024): Indonesian Journal Of Law Studies
Publisher : Siddiq Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63828/ijls.v3i2.74

This research examines the role of the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) in handling environmental and forestry criminal cases in Indonesia. The aim is to analyze the effectiveness of the KLHK's role as a government institution responsible for enforcing environmental and forestry laws. The research method used is a normative approach. The research results show that the Ministry of Environment and Forestry has a strategic role in handling environmental and forestry criminal cases, starting from prevention, supervision, to law enforcement. However, there are still several obstacles in its implementation, such as limited human resources, budget and coordination between institutions. This research recommends strengthening the capacity of the Ministry of Environment and Forestry and increasing synergy with other law enforcement institutions to optimize the handling of environmental and forestry criminal cases in Indonesia.

Analisis Hukum Perjanjian Kerja sama Investasi Antara Persekutuan Komanditer dan Investor Asing Menurut Hukum Investasi Di Indonesia Ramadhan, Muhammad Syahri; Laily, Yunial; *, Irsan
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2018: Volume 5 Nomor 1 Desember 2018
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v5i1.126

Perkembangan investasi asing sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia karena keberadaan negara asing memberikan dampak positif dalam pembangunan bangsa dan negara sehingga pemerintah Indonesia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendatangkan investor asing. Hal inilah kemudian yang melatarbelakangi timbulnya kerjasama investasi antara perusahaan di Indonesia dan investor asing. Permasalahan pun muncul dikarenakan masih ada beberapa perusahaan di daerah tersebut, bukan perusahaan berbadan hukum salah satu contohnya masih ada perusahaan yang berbentuk persekutuan komanditer (CV) yang mengadakan perjanjian kerja sama investasi terhadap investor asing. Hal ini tentunya akan menimbulkan rumusan masalah terkait konsekuensi hukum yang ditimbulkan atas perjanjian kerja sama investasi antara Persekutuan komanditer (CV) dengan investor asing dan proses penyelesaian sengketa yang timbul akibat perjanjian kerja sama investasi antara persekutuan komanditer (CV) dengan investor asing tersebut. Kata kunci : Perjanjian Investasi, Persekutuan Komanditer, Investor Asing. Abstract: The development of foreign investment is needed by indonesian due to the presence of a foreign country a positive impact in this nation development so that the indonesian government would try to the fullest extent possible to bring foreign investors. This is then for the emergence of investment cooperation between between the company in indonesia and foreign investors. The problem occurs because there are still some companies in the area , not firm legal entities one example still there are companies that shaped limited partnership (CV) who do investment agreement to foreign investors. This clearly would give rise to problems related to the formulation of legal consequences which is a cooperative agreement such investment between limited partnership (CV) with investors foreign and the resolutions of disputes that arise due to a cooperative agreement such investment between limited partnership (CV) these foreign with investors. Daftar Pustaka Buku: Ginting, Budiman, 2007, Hukum Investasi Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritasdalam Perusahaan Penanaman Modal Asing, Pustaka Bangsa, Medan. HS, Salim dan Budi Sutrisno, 2008, Hukum Investasi Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta. Jeddawi, Murtir, 2005, Memacu Investasi di Era Otonomi Daerah,Kajian Beberapa PerdaTentang Penanaman Modal, UII Press, Yogyakarta. Margono, Sujud, 2008, Hukum Investasi Asing di Indonesia, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta. Radjagukguk, Erman, 2005, Hukum Investasi di Indonesia, Fakultas Hukum UI, Jakarta. Sembiring, Sentosa, 2007, Hukum Investasi, Nuansa Aulia, Bandung. Suadi Hamid, Edy, 2005, Ekonomi Indonesia dari Sentralisasi ke Desentralisasi, UII Press, Yogyakarta. Wibawa, Fahmi, 2014, Praktis Perizinan Usaha Terpadu, Grasindo, Jakarta Karya Ilmiah Manik, Martua, Anugrah, Iznilah Hestovani, Novita Kusuma Ningrum, Dewi Sartika Simangunsong, 2015,Strategi Pembangunan Daerah Tertingal Dan Dampaknya Terhadap KeuanganDaerah, Makalah Pengelolaan Daerah Tertinggal, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jambi. Gayatri, Monica, 2010, Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Undang-UndangNomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terhadap Pemberian Insentif Bagi Investor Asing (Tinjauan terhadap Kepentingan yang Dilindungi dalam Undang-Undang Penanaman Modal), Penulisan karya Ilmiah, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Internet Budi, Eko, Implikasi UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman modal terhadap Peningkatan Investasi di Provinsi Jambi, didownload melalui laman : http://ditpolairdajambi.blogspot.co.id, diakses tanggal 11 November 2016. Muharyanto, Hukum Penanaman Modal Asing, melalui : http://muharyanto.blogspot.co.id, diakses tanggal 11 November 2016. Sumantoro, 1977, Aspek-aspek Pengembangan Dunia Usaha Indonesia, Bina Cipta, Bandung. www.strategi-bisnis-blogspot.com, diakses tanggal 15 oktober 2010. Peraturan Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan Atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019.

PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF GREEN CONSTITUTION Arifin, Zainul; Mutiari, Yunial Laily; Irsan, Irsan; Ramadhan, Muhammad Syahri
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2020: Volume 6 Nomor 2 Juni 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v6i2.186

Abstrak Aparat desa sebagai salah satu unsur aktor desa memiliki peran penting dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Salah satu masalah utama terkait dengan peran aparat desa adalah, antara lain, masalah penyelesaian masalah lingkungan di wilayah desa sangat penting. Aparat desa yang merupakan perwakilan dari masyarakat desa, tentu saja memahami kondisi aspek ekonomi, sosial, politik dan geografis wilayah desa. Penyelesaian perselisihan lingkungan sebenarnya merupakan bagian dari implementasi konsep konstitusi hijau dalam konstitusi Republik Indonesia pada tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Konsep konstitusi hijau itu sendiri adalah kebijakan hukum dari negara dalam mengekspresikan gagasan perlindungan lingkungan ke dalam undang-undang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran aparat desa dalam menyelesaikan sengketa lingkungan dalam perspektif konstitusi hijau dan bagaimana keleluasaan pejabat desa dalam menyelesaikan masalah sengketa lingkungan dalam litigasi dan non-litigasi. Sifat penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau dapat disebut penelitian kepustakaan. Jenis penelitian hukum adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan memeriksa bahan pustaka atau data sekunder. Analisis penelitian dilakukan secara kualitatif dengan disajikan secara deskriptif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa pejabat desa dari kepala desa kepada stafnya dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan di sekitar masyarakat desa, harus memprioritaskan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan ketentuan mengenai hak asasi manusia untuk lingkungan yang baik dan sehat atau yang biasa dikenal ( konstitusi hijau). Dalam aspek non-litigasi peran dan fungsi Kepala Desa sebagai mediator dalam hal ini ada perselisihan di masyarakat dan perusahaan terkait dengan perselisihan lingkungan. Dalam aspek litigasi, setidaknya ada tiga bidang hukum yang selalu terjadi dalam praktik perselisihan tentang lingkungan, yaitu penyelesaian melalui hukum perdata, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana. Keyword : Perangkat Desa; Sengketa Lingkungan; Konstitusi Hijau Abstract The village apparatus as one of the elements of village actors has its own important role in developing the progress of the nation through the village. One of the main problems related to the role of village officials is, among other things, the issue of resolving environmental problems in the village area is very important. Village officials who are representatives of the village community, of course understand the conditions of the economic, social, political and geographical aspects of the village area. The resolution of environmental disputes is actually part of the implementation of the concept of green constitution in the constitution of the Republic of Indonesia in 1945 (hereinafter abbreviated as the 1945 Constitution). The concept of green constitution itself is a legal policy from the state in expressing the idea of environmental protection into legislation. The formulation of the problem in this study is how the role of village officials in solving environmental disputes in the perspective of green constitution and how the discretion of village officials in resolving environmental dispute issues in litigation and non-litigation. The nature of this research is normative legal research or it can be called library research. This type of legal research is legal research conducted by examining library materials or secondary data. The analysis of the research was conducted qualitatively by being presented descriptively. The conclusions in this study are that village officials from the village head to his staff in making policies related to the environment around the village community, must prioritize the principles of sustainable development and provisions regarding human rights to a good and healthy environment or commonly known (green constitution). In the non-litigation aspect the role and function of the Village Head as a mediator in this case there is a dispute in the community and the company related to environmental disputes. In the aspect of litigation, there are at least three legal fields which always occur in the practice of disputes regarding the environment, namely settlement through civil law, State Administrative Law and Criminal Law.

Title

Found 23 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 23 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 23 Documents
Search