Garuda - Garba Rujukan Digital

Urgency of Separation of Powers in State Institutions to Defend Against Corruption in Indonesia Fatria Khairo; Firman Freaddy Busroh; Rianda Riviyusnita
Lex Publica Vol. 6 No. 2 (2019)
Publisher : APPTHI

The issue of abuse of authority is still a color of politics in every state institution, such as the ministry. Such as political member charges. There are ways for brainstorming for writers to contribute to the system as we know that Indonesia implements a system of power-sharing known as the Legislative, Executive and Judiciary. With its power distribution system, Indonesia tends to open space for corrupt behavior. The Urgency of the Separation of Power System in corruption in Indonesia aims to reduce the space that can be corrupted and to facilitate monitoring and evaluation of each performance. Abstrak Isu penyalahgunaan wewenang masih menjadi warna politik di setiap lembaga negara, seperti kementerian. Seperti biaya anggota politik. Ada cara untuk brainstorming bagi penulis untuk berkontribusi pada sistem. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia menerapkan sistem pembagian kekuasaan yang dikenal dengan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Indonesia dengan sistem distribusi kekuasaan cenderung membuka ruang perilaku korupsi. Urgensi Pemisahan Sistem Ketenagalistrikan dalam korupsi di Indonesia ditujukan untuk mengurangi ruang yang berpeluang dikorupsi dan untuk memudahkan monitoring dan evaluasi setiap kinerja. Kata kunci: Korupsi, Pemisahan Sistem Tenaga, Lembaga Negara, Indonesia

Harnessing the Power of AI in Shaping Administrative Law Regulations Fatria Khairo; Firman Freaddy Busroh
International Journal of Science and Society Vol 5 No 4 (2023): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v5i4.826

The rapid and transformative advancements in Artificial Intelligence (AI) have reached a pivotal juncture, necessitating a re-evaluation of the regulatory frameworks in various sectors, including administrative law. This paper delves into the potential of AI in shaping administrative law regulations. While the inherent computational abilities of AI allow for processing vast amounts of data, providing real-time insights, and predicting administrative needs, they also introduce challenges related to ethics, transparency, and accountability. By analyzing global best practices and case studies, this paper highlights the dual-edged nature of AI, where on one side, it can aid in making more informed regulatory decisions, reduce bureaucratic inefficiencies, and improve citizen engagement. On the other side, unchecked use can lead to biases, opaque decision-making, and potential encroachments on individual rights. The paper concludes by proposing a balanced approach that harnesses the potential of AI while ensuring ethical and transparent use in the realm of administrative law.

Implementation of Minister of Home Regulation (Permendagri) Number 114 of 2014 in Village Development Planning Management Fatria Khairo; Firman Freaddy Busroh
International Journal of Science and Society Vol 5 No 4 (2023): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v5i4.836

This study is inspired by the fact that management in the planning stage, as the initial step in village development, plays an important role. This is in accordance with and is a form of implementation of Minister of Home Affairs Regulation Number 114 of 2014 concerning Village Development Guidelines. The function of management is to achieve planning goals, organizers who are ready to carry out planning steps so that everything runs smoothly and well. This will also have an impact on village development which will be successful, effective and of course efficient. This research aims to describe the implementation of village development planning management in accordance with Minister of Home Affairs Regulation No. 4 114 of 2014. This research is included in the library research category where the primary data source is books related to village development planning management. Meanwhile, supporting (secondary) data is literature that is still related to this research. In the data analysis technique, the author uses a descriptive method, namely research that seeks to describe and interpret what exists, opinions that are growing, ongoing processes, consequences or effects that occur or developing trends. In this research, the results showed that planning in village development is appropriate and a manifestation of the implementation of Minister of Home Affairs Regulation Number 114 of 2014. There is one thing in the village development planning process that must not be forgotten, namely management. Management functions in village development planning are planning, organizing, mobilizing or directing and controlling.

Harmonisasi Regulasi di Indonesia: Simplikasi dan Sinkronisasi untuk Peningkatan Efektivitas Hukum Firman Freaddy Busroh; Fatria Khairo; Putri Difa Zhafirah
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.5.1.7997.699-711

Peraturan Daerah (Perda) adalah instrumen hukum yang berperan penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran strategis Perda dalam konteks otonomi daerah di Indonesia dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pengaturan Perda. Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis literatur dan studi dokumentasi untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan terkait Perda. Temuan penelitian, dalam meningkatnya kompleksitas dan jumlah Perda di Indonesia, yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan tumpang tindih antar regulasi. Hal ini bisa menjadi hambatan bagi pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat daerah. Perlunya penerapan prinsip taat azaz (rule of law) dan taat prosedur dalam proses pembuatan Perda untuk menjaga keadilan dan keberlanjutan hukum. Implikasi yang diajukan meliputi perluasan koordinasi, peningkatan transparansi, evaluasi regulasi yang ada, pendidikan hukum, dan penyederhanaan regulasi untuk memastikan bahwa Perda berkontribusi positif pada pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat daerah

SAKSI A DE CHARGE DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI Wahyuni, Lisa; Khairo, Fatria
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Agustus
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

AbstrakTidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Permasalahan dalam penelitian ini Siapa saja yang berhak menghadirkan saksi a de charge dalam perkara tindak pidana korupsi. Bagaimana tanggungjawab hukum saksi a de charge dalam mempengaruhi keputusan hakim. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode yuridis yaitu suatu metode penulisan hukum yang dilakukan berdasarkan pada teori-teori hukum, literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan metode empiris yaitu suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung kelapangan untuk mendapat kebenaran yang akurat dalam proses penyempurnaan penelitian ini. Penelitian menunjukan bahwa, yang berhak menghadirkan saksi a de charge dalam perkara tindak pidana korupsi adalah Menghadirkan Saksi ADe Charge dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi adalah terdakwa atau Penasihat Hukum (PH), saksi a de charge dalam proses persidangan TIPIKOR memiliki kedudukan yang sama dengan saksi a charge. Keterangan dari saksi a de charge merupakan keterangan yang menguntungkan terdakwa pada saat persidangan. Dan Penyidik dapat juga meminta bantuan saksi A Charge dan keterangan seorang ahli hukum guna membuat terang suatu perkara, dan tanggungjawab hukum saksi a de charge dalam mempengaruhi keputusan hakim saksi a de charge dapat membantu terdakwa untuk membuktikan diri bahwa bisa saja terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap diri terdakwa. Keterangan saksi a de charge juga dapat membantu untuk mengungkapkan kebenaran dari suatu TIPIKOR. Keterangan saksi a de charge yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam sidang TIPIKOR tentu harus berhubungan dengan kasus Tipikor dan juga harus memiliki bobot pembuktian yang kuat yang dapat memberikan pengaruh kepada hakim bahwa memang benar keterangan yang diberikan oleh saksi a de charge benar dan mendukung dari keterangan yang diberikan oleh terdakwa. Kata Kunci : A Charge, Saksi, Korupsi AbstractThere is no criminal case that escapes the evidence of witness testimony. Almost all evidence in criminal cases always relies on examining witness statements. At least in addition to proving with other evidence, it is still necessary to prove it by means of witness testimony. The problem in this study is who has the right to present a de charge witness in a corruption case. How is the legal responsibility of a de charge witness in influencing the judge's decision. This research method uses an empirical juridical approach. The juridical method is a method of legal writing which is based on legal theories, literatures and laws and regulations that apply in society. While the empirical method is a method by conducting direct observation or research in the field to get accurate truth in the process of perfecting this research. The research shows that those who have the right to present a de charge witness in a corruption case are to present an Ade Charge Witness in a Corruption Crime Case, namely the defendant or Legal Counsel (PH), the a de charge witness in the TIPIKOR trial process has the same position as witness a. charge. The testimony of a de charge witness is a statement that favors the defendant at the time of trial. And investigators can also ask for help from witness A Charge and testimony from a legal expert to make a case clear, and the legal responsibility of witness a de charge in influencing the judge's decision, witness a de charge can help the defendant to prove himself that the defendant may not have committed the act that was charged. Public Prosecutor (JPU) against the defendant. The testimony of a de charge witness can also help to reveal the truth of a Corruption Crime. The testimony of the a de charge witness that can be used as a means of proof in the TIPIKOR trial must of course be related to the Corruption case and must also have a strong evidentiary weight that can influence the judge that it is true that the information given by the a de charge witness is correct and supports the statement. given by the defendant.

ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (STUDI KASUS PUTUSAN BPSK KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR: 002/P.ARBITRASE/BPSK-LLG/IV/2021) Ganesha, Ferdiyan; Busroh, Firman Freaddy; Khairo, Fatria; Utoyo, Marsudi; Fikri, Herman
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Abstrak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen beserta peraturan pelaksananya. Pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen telah diatur secara limitatif di dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis kewenangan dan proses penyelesaian sengketa konsumen pada BPSK, dan menganalisis putusan BPSK Kota Lubuklinggau Nomor: 002/P.Arbitrase/Bpsk-Llg/IV/2021. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Ketenaga listrikan beserta peraturan pelaksananya. Lalu spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, maksudnya yaitu untuk mengungkapkan penerapan regulasi di bidang perlindungan konsumen terhadap teori-teori hukum yang digunakan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan dan proses penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK harus memenuhi 2 (dua) unsur yaitu adanya kerugian yang dialami konsumen, dan kerugian tersebut diakibatkan mengonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha. Serta putusan BPSK Kota Lubuk linggau Nomor: 002/P.Arbitrase/Bpsk-Llg/IV/2021 mengandung cacat formil. Sehingga merekomendasikan untuk dilakukan pembaruan dan harmonisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen beserta peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Kata kunci : Sengketa Konsumen, Konsumen, Pelaku Usaha, BPSK AbstractThe Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) has the authority to settle consumer disputes out of court as regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and its implementing regulations. The implementation of BPSK's duties and authorities in consumer dispute resolution has been regulated in a limited manner in the Decree of the Minister of Industry and Trade Number 350/MPP/Kep/12/2001. The objectives of this research are to analyze the authority and process of consumer dispute resolution at BPSK, and to analyze the decision of BPSK Lubuklinggau City Number: 002/P.Arbitrase/Bpsk-Llg/IV/2021. The type of this research is normative juridical, which is carried out by examining library materials (secondary data) on the Consumer Protection Act and the Electricity Law and their implementing regulations. Then the specification of this research is descriptive analysis research, the intention is to reveal the application of regulations in the field of consumer protection to the legal theories used in the research. The results of the study indicate that the authority and process for resolving consumer disputes by BPSK must meet 2 (two) elements, namely the existence of losses experienced by consumers, and these losses due to consuming goods and/or utilizing services produced or traded by business actors. And the decision of BPSK Lubuklinggau City Number: 002/P.Arbitrase/Bpsk-Llg/IV/2021 contains formal defects. Therefore, it is recommended to reform and harmonize Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and other related laws and regulations.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS BERDASARKAN PRINSIP BASED ON FAULT OF LIABILITY (TANGGUNG JAWAB BERDASARKAN KESALAHAN) Rahmadanti, Intan; Fikri, Herman; Khairo, Fatria
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Abstrak Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah, 1) bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris berdasarkan prinsip Based On Fault Of Liability (Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan); 2) bagaimana tanggung jawab hukum terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana dalam pemalsuan akta otentik. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.Kesimpulan penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap Notaris berdasarkan prinsip Based On Fault Liability (tanggung jawab berdasarkan kesalahan) adalah apabila suatu unsur kesalahan tersebut terjadi diantara para penghadap maka sepanjang seorang Notaris tersebut menjalankan kewenangannya sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Undang-Undang, Notaris yang bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya karena Notaris hanya mencatat semua informasi yang diperolehnya dari para penghadap. Kemudian, Tanggung jawab hukum terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana dalam pemalsuan akta otentik adalah Notaris bertanggung jawab secara pidana ketika dalam proses pembuktian bahwa Notaris tersebut terbukti melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur yaitu kemampuan untuk bertanggung jawab, adanya kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf Kata Kunci : Notaris, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Pemalsuan Surat Abstract The problems raised in this study are, 1) how is the legal protection of Notaries based on the principle of Based On Fault Of Liability (Responsibility Based on Errors); 2) what is the legal responsibility of a Notary who commits a crime in forging an authentic deed. The research method used is normative juridical using a law approach, a case approach and a conceptual approach. The conclusion of this research is that legal protection for Notaries based on the principle of Based On Fault Liability (responsibility based on errors) is that if an element of the error occurs between the parties, then as long as a Notary carries out his authority in accordance with what is stated in the Act, the Notary who The person concerned cannot be held accountable because the Notary only records all the information he or she obtains from the appearers. Then, the legal responsibility for a Notary who commits a criminal act in falsifying an authentic deed is that the Notary is criminally responsible when in the process of proving that the Notary is proven to have committed a crime that meets the elements, namely the ability to be responsible, intentional or negligent, and no excuses.

ANALISIS YURIDIS TANGGUNGJAWAB HUKUM HAKIM ATAS KELALAIAN ATAU KESALAHANNYA DALAM TUGAS MENGADILI PUTUSAN DALAM PERKARA NO. 31/Pdt.G/2015/PN.SKY Syah, Aidil Fitri; Khairo, Fatria; Fikri, Herman
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Abstrak Hakim telah lama diakui sebagai profesi yang terhormat dimana Hakim berperan penting dalam menentukan baik atau buruknya potret penegakan hukum dinegara itu, Oleh karena itu pada prinsipnya Hakim bertujuan menjaga martabat dan keluhuran profesi Hakim tersebut. Hakim sebagai profesi yang juga disebut sebagai paling mengetahui hukum (ius curia novit) serta berperan sebagai menemukan hukum (rechtsvinding) dan membentuk hukum (rechtsvorming). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Normatif-Empiris yang berarti penelitian yang menghasilkan data deskripsi dengan cara memperoleh data secara langsung dari subjek sebagai sumber pertama dalam penelitian lapangan. Hasil penelitian didalam penulisan ini adalah Besarnya tanggung jawab hakim ditunjukan melalui putusan pengadilan yang selalu diucapkan Hakim “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” hal ini menegaskan bahwa seorang hakim dimana setiap putusannya bukan hanya dipertanggungjawabkan sesama manusia tapi juga dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Simpulan, Tanggungjawab Hakim Terhadap Putusan Yang Dijatuhkan Mengandung Unsur Kelalaian Dan Atau Kesalahannya Dalam Tugas Mengadili Putusan Perkara No. 31/Pdt.G/2015/Pn.Sky adalah maka pihak yang merasa dirugikan dan tidak puas dengan putusan hakim dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa di Pengadilan Negeri, membuat Laporan/Pengaduan atau dapat mengirimkan Surat Pengaduan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung terkait putusan oleh hakim tersebut. Laporan/Pengaduan tersebut akan ditindak lanjuti oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Didalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisal RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Bagian Penutup angka 3, 4 dan 5 Yaitu (3) “Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini diperiksa oleh Mahkamah Agung RI dan/atau Komisi Yudisial”. (4) “Mahkamah Agung RI atau Komisi Yudisial RI menyampaikan hasil putusan atas hasil pemeriksaan kepada Ketua Mahkamah Agung” dan (5) “Hakim yang diusulkan untuk dikenakan sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian oleh Mahkamah Agung RI atau Komisi Yudisial RI diberi kesempatan untuk membela diri di Majelis Kehormatan Hakim” dan Hakim Dapat Digugat atas Kelalaian Dan Atau Kesalahannya Dalam Putusan Perkara No. 31/Pdt.G/2015/Pn.Sky Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde) adalah Ya, karena Hakim termasuk Pejabat Negara yang dapat digugat secara perdata. Didalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI. No : 891.K/SIP/1972 Tanggal 31-10-1974 yang berbunyi : “Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Negara tunduk kepada yurisdiksi pengadilan negeri/umum”. Rekomendasi Disarankan Diharapkan kepada Hakim yang melanggar peraturan perundang-undangan dapat segera ditindak dengan cepat dan tegas karena hal tersebut telah diatur didalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Pasal 19 disebutkan yaitu : Sanksi Ringan, Sanksi Sedang dan Sanksi Berat sampai pemberhentian tidak dengan hormat dan Diharapkan kepada Hakim agar tidak terjadi gugatan seperti didalam permasalahan Nomor 2 dalam penulisan ini untuk lebih meningkatkan profesionalisme, mentaati/mengikuti peraturan yang berlaku didalam perundang-undangan serta lebih bijaksana, berwibawa, berbudi luhur dan jujur didalam mengeluarkan putusan pengadilan yang wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal dan vertikal kepada manusia dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kata Kunci : Hakim, Kesalahan dan kelalaian dan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa Abstract Judges have long been recognized as an honorable profession where judges play an important role in determining whether or not the portrait of law enforcement in the country is good. Therefore, in principle, judges aim to maintain the dignity and nobility of the judge's profession. Judges as a profession are also referred to as the most knowledgeable about the law (ius curia novit) and have a role in finding the law (rechtsvinding) and forming the law (rechtsvorming). The research method used is a normative-empirical approach, which means research that produces descriptive data by obtaining data directly from the subject as the first source in field research. The results of the research in this writing are the magnitude of the judge's responsibility is shown through court decisions that are always pronounced by the judge "For justice based on the One Godhead" this is confirmed by a judge where every decision is not only accountable to fellow humans but also accountable before God Almighty . Therefore, the state guarantees the independence of a judge in administering a court to uphold law and justice, not guaranteeing judges to violate law and justice. In conclusion, the Judge's Responsibilities for the Sentences Contain an element of negligence and or errors in the task of adjudicating the Decision of Case No. 31/Pdt.G/2015/Pn.Sky means that parties who feel aggrieved and dissatisfied with the judge's decision can file a lawsuit against the law by the authorities in the District Court, make a Report/Complaint or can send a Letter of Complaint to the relevant Supreme Court Supervisory Body. decision by the judge. The report/complaint will be followed up by the Supervisory Board of the Supreme Court and the Judicial Commission. In the Joint Decree of the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia and the Chairman of the Judicial Commission of the Republic of Indonesia Number 047/KMA/SKB/IV/2009 and 02/SKB/P.KY/IV/2009 concerning the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges, the Closing Parts number 3, 4 and 5 are (3) "Judges suspected of having violated this regulation shall be examined by the Supreme Court of the Republic of Indonesia and/or the Judicial Commission". (4) "The Supreme Court of the Republic of Indonesia or the Judicial Commission of the Republic of Indonesia conveys the results of the decision on the results of the examination to the Chief Justice of the Supreme Court" and (5) "Judges who are proposed to be subject to temporary suspension and dismissal by the Supreme Court of the Republic of Indonesia or the Judicial Commission of the Republic of Indonesia are given the opportunity to defend themselves. in the Honorary Council of Judges” and the Judge can be sued for his negligence and or error in the Decision on Case No. 31/Pdt.G/2015/Pn.Sky Who Has Permanent Legal Force (Inkracht Van Gewijsde) is Yes, because Judges are State Officials who can be sued in a civil manner. In the Permanent Jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. No: 891.K/SIP/1972 dated 31-10-1974 which reads: "Actions against the law committed by State Officials are subject to the jurisdiction of the district/general court". Recommendations Suggested It is hoped that judges who violate laws and regulations can be dealt with quickly and decisively because this has been regulated in the Joint Decree of the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia and the Chairman of the Judicial Commission of the Republic of Indonesia Number: 047/KMA/SKB/IV/2009- 02/SKB/P.KY/IV/2009 concerning the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges, Article 19 states, namely: Light Sanctions, Medium Sanctions and Heavy Sanctions until dismissal is not respectful and it is hoped that the judge will not bring a lawsuit as in problem Number 2 in this paper to further improve professionalism, obey/follow the applicable regulations in legislation and.

ANALISIS HUKUM TERHADAP SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN NOMOR PRINT-1800/L.6. 16/Eoh.2/12/2021 Andy Wijaya; Herman Fikri; Fatria Khairo
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): April
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Abstrak Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat menganalisa mengenai Dasar Pertimbangan Penyelesaian Perkara dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Nomor Print- 1800/L.6.16/Eoh.2/12/2021. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan akan berfokus kepada inventarisasi hukum positif, temuan hukum dalam kasus in concreto, asas dan doktrin hukum. Data-data dalam penelitian ini berasal dari berbagai data hukum primer dan juga sekunder. Data hukum primer dalam artikel ini berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan yang masih relevan dengan subjek pembahasan, seperti Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif). Adapun data hukum sekunder berupa berbagai pengertian mengenai hukum dalam data primer. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya. Penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. 3) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan : (a) Keadilan; (b) Kepentingan umum; (c) Proporsionalitas; (d) Pidana sebagai jalan terakhir; dan (e) Cepat, sederhana dan biaya ringan. Sedangkan faktor yang menjadi kendala dalam penyelesaian perkara yang terdapat dalam surat ketetapan penghentian penuntutan Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Nomor Print-1800/L.6./16/ Eoh.2/12/2021 yaitu : 1) Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang), 2) Faktor Penegak Hukum, 3) Faktor Sarana Prasarana, 4) Faktor Masyarakat, 5) Faktor kebudayaan. Kata Kunci : Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan, Lakalantas Ringan AbstractThis research was conducted with the aim of being able to analyze the Basis for Consideration of Case Settlement in the Decree of Termination of Prosecution of the Musi Banyuasin District Attorney's Office Number Print- 1800 / L.6.16 / Eoh.2 / 12/2021. This research will be carried out using a normative legal approach and will focus on the inventory of positive law, legal findings in cases in concreto, legal principles and doctrines. The data in this study comes from various primary and secondary legal data. The primary legal data in this article comes from various laws and regulations that are still relevant to the subject of discussion, such as Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Law and Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, as well as the Prosecutor's Regulation of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecutions Based on Restorative Justice). The secondary legal data is in the form of various understandings of the law in the primary data. The results of this study found that prosecutors always act based on the law by heeding religious norms, decency, decency, and are obliged to explore and uphold the human values that live in society, and always maintain the honor and dignity of their profession. Prosecutions that are conducted independently for the sake of justice based on law and conscience. 3) The termination of prosecution based on restorative justice shall be carried out on the basis of: (a) Justice; (b) Public interest; (c) Proportionality; (d) Criminal as a last resort; and (e) Fast, simple and light cost. Meanwhile, the factors that are obstacles in resolving the case contained in the decree of termination of prosecution of the Musi Banyuasin District Attorney's Office Number Print-1800 / L.6./ 16 / Eoh.2 / 12/2021 are: 1) The legal factors themselves (Law), 2) Law Enforcement Factors, 3) Infrastructure Factors, 4) Community Factors, 5) Cultural factors.

JAMINAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN Jauhari, Jauhari; Busroh, Firman Freaddy; Khairo, Fatria
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i2.68

Abstrak Dimana perkara perceraian yang dilakukan oleh pihak suami atau permohonan perceraian kepada Pengadilan Agama untuk diberikan putusan yang menyatakan bahwa hubungan suami istri diantara mereka telah putus dengan pertimbangan majlis hakim bahwa yang bersangkutan tidak dapat kembali untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu, muncullah permasalahan baru bahwa mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya yaitu tidak memberikan hak istri yang telah diceraikannya seperti pemberian hak ‘iddah atau hak mut’ah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu sumber datanya adalah studi kepustakaan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis. Hasil dari penelitian bahwa dalam amar putusan majelis hakim ditambahkan kalimat “…yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai”. Dengan demikian jaminan pelaksaan pemberian hak-hak perempuan pasca perceraian dapat terlaksana. Kata kunci : Perceraian, Amar Putusan Majelis Hakim dan Hak Istri. Abstract Where the divorce case is carried out by the husband or the application for divorce to the Religious Court to be given a decision stating that the husband and wife relationship between them has been broken with the consideration of the panel of judges that the person concerned cannot return to form a sakinah, mawaddah and rahmah household. Therefore, a new problem arises that the ex-husband does not carry out his obligations, namely not giving the rights of his divorced wife such as the granting of 'iddah rights or mut'ah rights. This research is a library research, that is, the source of the data is library research. The research method used is a juridical normative approach. The result of the research is that in the verdict of the panel of judges the sentence is added "... which is paid before the defendant takes the divorce certificate". Thus the guarantee of the implementation of the granting of women's rights after divorce can be carried out.

Title

Found 33 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 33 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 33 Documents
Search