Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.219
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Neutrino : jurnal fisika dan aplikasinya Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia BUANA SAINS Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Devotion: Journal of Research and Community Service Empiricism Journal Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (Bijak) Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) Journal of Comprehensive Science Moneter : Jurnal Keuangan dan Perbankan Indonesian Journal of Advanced Research (IJAR) Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik Anayasa El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Journal Of Law Sciences (Legisci) Journal of Community Service (Abdisci) Asian Journal of Social and Humanities Jurnal Greenation Sosial dan Politik Bhumiputra: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Global Contemporary Issues on Interfaith Law and Society Journal Socio Humanities Review
Harmono, Harmono
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Merdeka Malang
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Kesadaran Dan Kepatuhan Halal Melalui Lembaga Pendamping Sertifikat Halal Pada Industri Makanan Berbahan Sembelihan Shafa, Putri; Syahkhoni, Mohammad; Raihan, Muhamad Taufiq; Harmono, Harmono; Handiriono, Raden
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 3 No. 11 (2024): JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v3i11.3343

Abstract

Penelitian ini membahas kesadaran dan kepatuhan terhadap sertifikasi halal dalam industri makanan berbahan sembelihan, dengan fokus pada peran Lembaga Pendamping Sertifikat Halal (LPSH). Isu spesifik yang diangkat adalah rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Hal ini memengaruhi daya saing produk di pasar global dan kepercayaan konsumen Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran LPSH dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar halal, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, dan menawarkan solusi yang dapat diterapkan dalam industri makanan berbahan sembelihan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen terkait peraturan perundang-undangan dan laporan lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPSH berperan penting dalam memberikan pendampingan teknis, pelatihan, dan pengawasan yang efektif, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan pelaku usaha. Namun, hambatan seperti kurangnya pemahaman regulasi, biaya sertifikasi yang tinggi, dan prosedur administrasi yang kompleks tetap menjadi tantangan signifikan. Implikasi penelitian ini mencakup rekomendasi untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan pelaku usaha. Selain itu, diperlukan kebijakan yang mendukung insentif finansial dan penyederhanaan prosedur sertifikasi untuk meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global.
Pengaruh Pendapatan Daerah dan Dana Perimbangan Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Moises Boling, Januario; Apriyanto, Gaguk; Harmono, Harmono
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 1 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i1.230

Abstract

Pada fenomena pandemi covid-19 membuat Pemerintah daerah harus memberikan suatu perhatian yang baik dalam menangani pandemi covid-19 dengan meningkatkan suatu daerah yang mandiri dengan harapan dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil serta Belanja Modal sebagai suatu mediasi dalam meningkatkan meningkatkan Indeks pembangunan manusia untuk kesejahteraan rakyatnya. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah PAD, DAU, DAK dan DBH berpengaruh langsung dan tidak secara langsung terhadap IPM dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening disetiap Kota/Kabupaten Jawa Timur. Dalam penelitian ini menggunakan data pada tahun 2018-2021 dengan teknik pengambilan data purposive sampling pada 38 Kota/Kabupaten Jawa Timur. Teknik analisis data menggunakan analisis linear berganda dan analisis jalur (Path analysis) dengan pendekatan kuantitatif. Hasil persamaan substruktur 1 menunjukan PAD, DAU, dan DBH berpengaruh secara langsung terhadap Belanja Modal sedangkan DAK tidak berpengaruh secara langsung terhadap Belanja Modal. Dalam hasil substruktur 2 menunjukan PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal berpengaruh secara langsung terhadap IPM sedangkan DBH tidak berpengaruh secara langsung terhadap IPM. Pada substruktur 3 menunjukan Belanja Modal mampu memediasi secara parsial hubungan antara PAD, DAU, dan DBH terhadap IPM sedangkan Belanja Modal tidak mampu memediasi DAK terhadap IPM.
Cirebon Class I Penitentiary Strategy in Preventing Drug Smuggling into Prison Hariwibowo, Tri Ramdhani; Kristianto, Andrey; Hartono, Hartono; Harmono, Harmono; Nurhaqi, Ari
Asian Journal of Social and Humanities Vol. 2 No. 9 (2024): Asian Journal of Social and Humanities
Publisher : Pelopor Publikasi Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59888/ajosh.v2i9.331

Abstract

The drug problem in Indonesia is still something urgent and complex. In the past decade, this problem has become rife, as evidenced by the increase in the number of abuses and trafficking, to drug smuggling significantly, even spreading into prisons. The purpose of this study is to identify modes of smuggling, analyze the role and involvement of relevant parties, assess causal and driving factors, evaluate the effectiveness of surveillance and control systems. The method used in this research is empirical juridical by conducting direct research to the Cirebon Class I Penitentiary and also using the Deductive thinking method. Drug smuggling occurred at the Class I Cirebon Penitentiary, which was in the mode of visitors smuggling prohibited items into the Class I Cirebon Penitentiary, West Java, which was thwarted by officers of the Cirebon Class I Penitentiary. The items were 1 plastic meth clip and 150 grains of Alphrazolam type sedative into the Penitentiary. His modus operandi, the drug was hidden by a visitor inside his restricted area. The strategies carried out by correctional officers for the prevention of drug smuggling are physical security strategies and technological security strategies, as well as internal and external factors supervised by correctional officers. Over time, there have been many new modes of drug smuggling into prisons, so authorities continue to develop strategies to prevent drug smuggling by increasing security inside prisons and monitoring emerging modes of smuggling.
The IMPLEMENTATION OF HALAL PRODUCT GUARANTEE POLICY IN INDONESIA Dwijaya, Ananda Gymnastiar; Harmono, Harmono; Harliyanto, Rois
Journal Socio Humanities Review Vol 4 No 2 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/jshr.v4i2.9015

Abstract

The implementation of Halal Product Guarantee in Indonesia has been in effect since the new order period and currently the regulation of halal certification is regulated in Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee. This study aims to determine the legal aspects of community compliance with mandatory halal and to find out what are the challenges and obstacles in the implementation of halal product guarantees. The method used in this research is descriptive qualitative method (Normative Empirical). The results of this study indicate that the public has begun to be aware of the mandatory halal policy, but there are still several obstacles such as the lack of socialization related to understanding the mandatory halal itself, miscommunication between parties, obstacles to certification of slaughter animal products, therefore stakeholders (Government and related institutions) must be more vigorous in educating the public about the importance of halal certification, because indeed this halal certification aims to protect the public (consumers) from products that are not halal.
Meningkatkan Kesadaran Hukum tentang Perkawinan Usia Anak serta Dampaknya Menuju Bonus Demografi di Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon Harmono, Harmono; Suwarsono, Hendri; Abdulah Pakarti, Muhammad Husni
Bhumiputra: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Global Vol. 2 No. 4 (2025): Desember
Publisher : Yayasan Cendekia Gagayunan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63142/bhumiputra.v2i4.420

Abstract

Child marriage is still a serious problem in Indonesia, including Cirebon Regency which records hundreds of marriage dispensation applications every year. This practice has a negative impact on children's rights, educational continuation, reproductive health, and the quality of human resources to deal with the demographic bonus. This Community Service activity aims to improve legal knowledge and reproductive health, change attitudes towards child marriage, and encourage the formation of an Anti-Child Marriage Village Forum in Ciwaringin District. The program will be carried out in July-September 2025 by involving 45 participants (teenagers, parents, community leaders, village cadres) through a participatory and collaborative approach. The stages include initial observation, training and workshops, project-based campaigns, village forum formation, and evaluation. Data were collected by pre-post questionnaires, observations, in-depth interviews, and photo/video documentation. The results of the evaluation showed a significant increase in legal knowledge (54.3 → 82.7), knowledge of reproductive health (48.5 → 79.1), and attitudes in support of child marriage postponement (61.2 → 83.9). The participation rate reached >90%, with the active involvement of PKK teenagers and mothers in the production of posters, leaflets, digital content, and the establishment of village forums through the Village Head Decree. This activity concluded that community-based reproductive health and legal education is effective in improving community knowledge and attitudes and triggering local leadership for child marriage prevention advocacy, although real behavioral change requires sustained cross-sectoral interventions.
Tinjauan Kapasitas Terhadap Arus Kunjungan Kapal dan Peti Kemas pada Pelabuhan PT Pelindo Bumi Harjo Kabupaten Kotawaringin Barat Harmono, Harmono; Murniati, Murniati; Elvina, Ina
Empiricism Journal Vol. 6 No. 3: September 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LITPAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/bs8k4s04

Abstract

Pelabuhan PT Pelindo Multi Terminal Branch Bumi Harjo di Kabupaten Kotawaringin Barat memegang peranan penting sebagai pusat distribusi komoditas ekspor dan impor melalui terminal peti kemas. Seiring meningkatnya arus kunjungan kapal dan volume peti kemas, pelabuhan ini menghadapi tantangan serius terkait kapasitas dan kualitas pelayanan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara kapasitas pelayanan pelabuhan dengan arus kapal dan peti kemas berdasarkan dua indikator kinerja utama, yaitu waiting time (WT) dan approach time (AT). Data yang digunakan merupakan data operasional sekunder tahun 2025 yang diperoleh dari instansi terkait, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dan perbandingan terhadap standar pelayanan pelabuhan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan melalui DJPL dan KSOP Kelas IV Kumai. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata waiting time (WT) kapal mencapai 8,35 jam, jauh melampaui standar maksimal 1 jam, dengan hanya 1% kapal yang memenuhi ketentuan tersebut. Sementara itu, rata-rata approach time (AT) tercatat sebesar 7,47 jam, melebihi ambang batas 3 jam, dan hanya 2% kapal yang memenuhi standar pelayanan. Temuan ini mengindikasikan adanya deviasi signifikan antara kinerja pelayanan aktual dan standar operasional pelabuhan. Faktor utama penyebab tingginya WT dan AT meliputi keterbatasan jumlah petugas pandu dan kapal tunda, kepadatan lalu lintas kapal, kondisi cuaca yang kurang mendukung, serta aktivitas pengerukan di alur pelayaran. Kontribusi ilmiah penelitian ini tidak hanya bersifat evaluatif, tetapi juga memberikan landasan analitis bagi perencanaan peningkatan kapasitas dan efisiensi sistem pelayanan pelabuhan, khususnya melalui optimalisasi sumber daya pandu-tunda, pengelolaan lalu lintas kapal, serta penyesuaian kapasitas infrastruktur terhadap pertumbuhan arus kapal dan peti kemas. Capacity Review of Vessel and Container Traffic at PT Pelindo Bumi Harjo Port, West Kotawaringin Regency Abstract The Port of PT Pelindo Multi Terminal, Bumi Harjo Branch, in West Kotawaringin Regency plays a crucial role as a distribution hub for export and import commodities through its container terminal. Along with the increasing number of vessel calls and container volumes, the port faces serious challenges related to service capacity and quality. This study employs a quantitative descriptive research design aimed at analyzing the relationship between port service capacity and vessel and container traffic based on two key performance indicators, namely waiting time (WT) and approach time (AT). The data used consist of secondary operational data from 2025 obtained from relevant institutions and analyzed using descriptive statistical techniques and comparisons with port service standards established by the Ministry of Transportation through the Directorate General of Sea Transportation (DJPL) and the Kumai Class IV Port Authority (KSOP). The results indicate that the average vessel waiting time (WT) reached 8.35 hours, far exceeding the maximum standard of 1 hour, with only 1% of vessels meeting the required standard. Meanwhile, the average vessel approach time (AT) was recorded at 7.47 hours, surpassing the 3-hour threshold, with only 2% of vessels complying with the service standard. These findings reveal a significant deviation between actual port service performance and established operational standards. The main factors contributing to the prolonged WT and AT include limitations in the number of marine pilots and tugboats, high vessel traffic density, unfavorable weather conditions, and dredging activities along the navigation channel. The scientific contribution of this study is not merely evaluative but also provides an analytical foundation for planning improvements in port service capacity and operational efficiency, particularly through the optimization of pilotage and tugboat resources, vessel traffic management, and the adjustment of infrastructure capacity in response to the growth of vessel and container flows.
SYNERGY OF BUMDES AND VILLAGE COOPERATIVES IN THE FREE NUTRITIOUS MEAL PROGRAM: RECONSTRUCTION OF LOCAL GOVERNMENT AUTHORITY BASED ON ECONOMIC DEMOCRACY AND WELFARE STATE Harmono, Harmono; Dwijaya, Ananda Gymnastiar
Hukum Responsif Vol 17 No 1 (2026): Vol 17 No 1 February 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v17i1.12022

Abstract

The Free Nutritious Meal (MBG) program, as a national welfare policy, requires a food procurement system that not only ensures the availability of food for consumption but also encourages sustainable community economic development. However, in practice, the public food procurement structure has not been fully integrated with village economic institutions, so the potential for local production has not been fully utilized within the state welfare distribution system. This study aims to analyze the constitutional basis of local government authority in village economic integration, formulate a policy model for local commodity-based food procurement through the synergy of Village-Owned Enterprises and village cooperatives, and examine the implications of these policies on economic democracy and the welfare state. The research employs normative juridical methods with a comparative approach to laws, regulations, concepts, and policies. The results of the study show that local governments have constitutional legitimacy to integrate the village economy into public food supply programs through their authority over local economic development, community empowerment, and food security management. The local commodity-based food procurement policy model establishes a structural relationship between state demand and village communities' production capacity through the institutional synergy of BUMDes and cooperatives. This integration not only increases the effectiveness of food distribution but also reconstructs the welfare state's function from a redistribution mechanism to one of facilitating community-based social production, and strengthens the practice of economic democracy within Indonesia's constitutional system.
Co-Authors Abd. Syakur Agnes Quartina Pudjiastuti Ali, Moh Fikry Alves, Livia Anggraini Daulay, Annisa Apriyanto, Gaguk Ari Nurhaqi Aziz, Miftah Bella Ayu, Roro Dawam Mubarok, Uba Diana Zuhroh Djuanda, Dede Hendratno Dwijaya, Ananda Gymnastiar Elvina, Ina Emanuel Claritus Fasya Khoirunissa, Alisha Fathurahman, Farhan Ahmad Fathurohman, Dadan Taufik Fathurrohman, Firman Fitriliya, Mariska Gumilang , Iwan G Gunawan, Moh Sigit Handiriono, Raden Hanjaya, Resyah Prima Hariwibowo, Tri Ramdhani Hartono Hartono Hartono, Suwandi Hendri Suwarsono Henny Saida Flora Ika Putri, Dessy Judijanto, Loso Justitia, Triana Karina, Siska Kemmala Dewi Khoerunnisa, Anis Khoirunissa, Alisha Fasya Kristianto, Andrey Liu Yang Lulu Hawazien, Asri Marzuki, Abdul Ukas Maulana, Areza Moises Boling, Januario Muhammad Husni Abdulah Pakarti Murniati Murniati Narew, Ignasius Ninin Khoirunnisa’ Norman Duma Sitinjak Nur Hakim, Justitio Nur Hayati Nurwanty, Iis Isnaeni RAHMADINA, Adji Annisa Rahman, Alip Raihan, Muhamad Taufiq Ramadani, Intan Fitria Rimah, Iskha Risfanda , Muhammad Ivan Rois Harliyanto Sahila , Fatina Rizka Satria Wibawa, Zakka Shafa, Putri Sihwahjoeni, Sihwahjoeni Sistyawan, Dwanda Julisa Solichin Solichin Sun Wei Supaat, Dina Imam Supriani, Ani Syahkhoni, Mohammad Trully, Visia Nurmalita Waluyadi Yudha, Yodie Pratama Zani, Benny Novico Zuhroh, Dianah