Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.826
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Awang Long Law Review Unes Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Independent Kalabbirang Law Journal Indonesian Journal of Legality of Law UNES Journal of Swara Justisia JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKn dan Sosial Budaya
Badaru, Baharuddin
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika: Studi Wilayah Hukum Kepolisian Resor Wajo Wiguna, Tahya Cahya; Razak, Askari; Badaru, Baharuddin
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di wilayah Kepolisian Resor (Polres) Wajo. Permasalahan penyalahgunaan narkotika telah menjadi ancaman serius terhadap keamanan nasional dan kesejahteraan masyarakat, sehingga menuntut respons hukum yang cepat, tepat, dan terukur. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui studi dokumentasi, wawancara, dan observasi langsung terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Polres Wajo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara kuantitatif jumlah penanganan kasus narkotika oleh Polres Wajo mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun masih terdapat berbagai hambatan struktural dan kultural yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Hambatan tersebut antara lain terbatasnya sumber daya manusia dan sarana prasarana, belum optimalnya koordinasi antarlembaga penegak hukum, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pelaporan tindak pidana narkotika. Selain itu, pola rehabilitasi bagi pengguna narkotika masih belum diterapkan secara konsisten sebagai alternatif hukuman. Dengan mengacu pada teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh keterpaduan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi menyeluruh yang mencakup penguatan kelembagaan kepolisian, perbaikan regulasi, serta pemberdayaan masyarakat sebagai mitra dalam upaya pemberantasan narkotika. The research objective is to analyse the effectiveness of law enforcement in combating narcotics-related crimes within the jurisdiction of the Wajo District Police (Polres Wajo), Indonesia. Narcotics abuse has become a serious threat to national security and public welfare, necessitating a legal response that is swift, precise, and measurable. Employing a socio-legal (empirical juridical) approach, this research collects data through documentation review, interviews, and direct observation of the law enforcement process carried out by Polres Wajo officers. The findings indicate that although the number of narcotics cases handled by the police has increased annually, there are still several structural and cultural barriers impeding law enforcement effectiveness. These include limitations in human resources and facilities, suboptimal inter-agency coordination, and low community involvement in drug prevention and reporting efforts. Moreover, the implementation of rehabilitation programs for drug users as alternatives to imprisonment remains inconsistent. Referring to Lawrence M. Friedman's legal system theory, the effectiveness of law enforcement is determined by the synergy among legal structure, legal substance, and legal culture. Therefore, a comprehensive reform is needed that includes institutional strengthening of the police, regulatory improvements, and empowerment of the community as a strategic partner in eradicating narcotics
Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dwiasty, Refniayu; Pawennei, Mulyati; Badaru, Baharuddin
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pengaturan hukum terhadap Perlindungan Justice Collaborator dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. Tipe penelitian ini adalah normatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Perlindungan terhadap Justice Collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang ada hanya Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang benar-benar mengatur perlindungan terhadap Justice Collaborator atau pelaku yang bekerjasama (dalam Tindak Pidana Korupsi) secara eksplisit. 2). Faktor yang mempengaruhi perlindungan terhadap Justice Collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama yaitu: Faktor kesediaan mengungkap kejahatan, faktor kualitas kesaksian yang diberikan, dan faktor konsistensi kesaksian yang telah diberikan. Diantara faktor-faktor tersebut, yang paling berpengaruh adalah faktor konsistensi kesaksian yang telah diberikan. Hal ini disebabkan Justice Collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama seringkali mengubah-ubah kesaksiannya ditingkat persidangan dan oleh hakim hal itu dinilai sebagai suatu kesaksian yang tidak konsisten (inkonsistensi). The research objective is to analyze the legal arrangements for Justice Collaborator Protection in Corruption Crime Cases. This type of research is normative. The author's research results found that: 1). Protection for Justice Collaborators or witness perpetrators who cooperate in laws and regulations in Indonesia, from several existing laws and regulations, only Law no. 31 of 2014 concerning Amendments to Law no. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims which regulates the protection of Justice Collaborators or perpetrators who collaborate (in Corruption Crimes) explicitly. 2). Factors that influence the protection of Justice Collaborators or cooperating witnesses are The willingness to reveal the crime, the quality of the testimony given, and the consistency of the testimony given. Among these factors, the most influential is the consistency of the testimony that has been given. This is because Justice Collaborators or perpetrator witnesses who collaborate often change their testimony at trial level and the judge considers this to be inconsistent testimony (inconsistency).
Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan Di Kabupaten Luwu Timur Maizal, Wahyu; Husen, La Ode; Badaru, Baharuddin
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana pertambangan di kabupaten Luwu Timur. Tipe penelitian ini adalah empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1) Efektivitas penyidikan tindak pidana Pertambangan di Luwu Timur yang dilakukan oleh penyelidik/penyidik Polres Luwu Timur belum efektif, karena Kegiatan penambangan tanpa izin (ilegal mining) masih saja ditemukan di beberapa wilayah di Kabupaten Luwu Timur 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana Pertambangan di Luwu Timur adalah faktor pengetahuan hukum yang masih kurang khususnya terhadap masyarakat, faktor kualitas dan kuantitas penegak hukum yang perlu ditingkatkan, faktor sarana dan fasilitas pendukung yang masih terbatas dan faktor budaya hukum yang perlu dilakukan pendekatan-pendekatan oleh pemerintah setempat. The research objective is to analyze the effectiveness of investigating mining crimes in the East Luwu district. This type of research is empirical. The author's research results found that: 1) The effectiveness of investigations into mining crimes in East Luwu carried out by East Luwu Police investigators/investigators has not been effective, because mining activities without permits (illegal mining) are still found in several areas in East Luwu Regency 2) Factors -Factors that influence the effectiveness of investigations into mining crimes in East Luwu are the lack of legal knowledge, especially for the community, the quality and quantity of law enforcement that needs to be improved, the facilities and supporting facilities that are still limited and the legal culture factor that needs to be approached - approach by local government.
Tinjauan Yuridis Terhadap Problematik Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Badaru, Baharuddin
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 3 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.402

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan hukum terhadap Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan penanggulangan untuk terpidana mati. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Penerapan pidana mati di Indonesia dampak dari pada penerapan sanksi. Statistik angka dan hipotesis beberapa pakar kriminologi menemukan fakta tidak adanya bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa eksekusi hukuman mati memiliki efek jera yang lebih besar daripada hukuman penjara seumur hidup untuk mengurangi angka kejahatan. Pengaturan pidana mati dalam sistem hukum di Indonesia bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup yang tercantum dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945. Rekomendasi penelitian adalah jika hukuman mati masih menjadi salah satu pemidanaan di Indonesia dari instansi penegakan hukum maka harus dilakukan evaluasi setiap rangkaian proses peradilan dan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penjatuhan hukuman mati Namun hukuman seumur hidup jauh lebih bisa memberi efek jera sebab manusia pada umumnya memiliki ketakutan yang jauh lebih besar saat kebebasannya dibatasi di dalam sel tahanan
EFEKTIVITAS TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN LALU LINTAS TERHADAP PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGANTAR JENAZAH: STUDI KASUS POLRES GOWA Badaru, Baharuddin; Muhammad, Sukarya
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3856

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas serta upaya menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengantar jenazah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang dilakukan di Wilayah Hukum Kabupaten Gowa dengan mengumpulkan data primer dan sekunder dengan memakai teknik pengumpulan data melalui wawancara dan kuisioner yang kemudian diolah dan disesuaikan dengan data sekunder dari sumber pustaka yang terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan pengantar jenazah melakukan pelanggaran lalu lintas adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor Masyarakat dan budaya. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah 1. Pihak Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Gowa diharapkan untuk lebih inisiatif mengawal ambulans pengantar jenazah serta memaksimalkan personil yang bertugas dilapangan, 2. Sosialisasi kepada masyarakat agar lebih ditingkatkan, Melakukan kerjasama dengan Pemerintah setiap Kecamatan di Kabupaten Gowa agar pemerintah dan Bekerja sama dengan pihak Polsek untuk bisa mensosialisasikan juga kepada seluruh Masyarakat Desa agar masyarakat lebih mudah menjangkau informasi dan edukasi hukum.. This research aims to determine and analyze the factors that cause traffic violations and efforts to overcome traffic violations committed by corpse deliverers. This research uses empirical research methods carried out in the Gowa Regency Legal Area by collecting primary and secondary data using data collection techniques through interviews and questionnaires which are then processed and adjusted with secondary data from related library sources. The results of this research show that the factors that cause corpse deliverers to commit traffic violations are legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community and cultural factors. The recommendations in this research are 1. The Gowa Police Traffic Police Unit is expected to take more initiative in guarding ambulances delivering corpses and maximize the personnel on duty in the field, 2. Socialization to the community to be further improved, Collaborating with the Government of each District in Gowa Regency so that the government and Collaborate with the Sector Police to be able to disseminate information to all Village Communities so that it is easier for people to access legal information and education.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MELALUI SARAN DIVERSI DALAM SETIAP PERADILAN PIDANA DI KABUPATEN PINRANG Badaru, Baharuddin; Asriana, Asriana
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3890

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan diversi di Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menggunakan dua jenis tipe yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris karena mengkaji bahan pustaka sekaligus mencari data empiris di lapangan, adapun Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi dalam restorative justice untuk memberikan keadilan dan perbandingan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak. Diversi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban atau keluarganya akan tetapi sebuah bentuk pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara non formal. Diversi merupakan bentuk pemidanaan yang beraspek pendidikan terhadap anak, adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diversi adalah faktor substansi hukum, sumber daya manusia aparat penegak hukum yang belum dapat memahami dengan baik mengenai diversi, sarana dan prasarana yang belum lengkap, faktor kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dalam melaksanakan diversi, dukungan dan kerjasama antar lembaga belum optimal, dan korban/keluarga korban belum dapat menerima secara baik mengenai diversi. Rekomendasi penulis adalah hendaknya aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas baik ditingkat penyidikan, pemantauan, pemeriksaan dan penentuan putusan hakim, hendaknya mengutamakan pelaksanaan diversi sebagai salah satu alternatif dalam pelaksanaan pidana dan disamping itu hendaknya pemerintah menyediakan sarana dan prasarana diversi dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak. This research aims to describe and analyze the obstacles that influence the implementation of diversion in Pinrang Regency. This research uses two types, namely normative legal research and empirical legal research because it examines library materials as well as looking for empirical data in the field, as for data collection techniques through interviews and literature related to the problems discussed in this research. The research results show that diversion in restorative justice is to provide justice and legal comparisons to children who are in conflict with the law without ignoring children's criminal responsibility. Diversion is not a peaceful effort between children in conflict with the law and their victims or families, but rather a form of punishment for children in conflict with the law in a non-formal way. Diversion is a form of punishment that has an educational aspect for children. The factors that influence the implementation of diversion are legal substance factors, human resources of law enforcement officers who cannot yet understand diversion properly, incomplete facilities and infrastructure, factors of public legal awareness which are still low. In implementing diversion, support and cooperation between institutions has not been optimal, and victims/victims' families have not been able to accept diversion well. The author's recommendation is that law enforcement officers, in carrying out their duties at the level of investigation, monitoring, examination and determining the judge's decision, should prioritize the implementation of diversion as an alternative in the implementation of crime and besides that, the government should provide diversion facilities and infrastructure in order to provide protection to children.
EFEKTIVITAS PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH PADA PROSES PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI WATAMPONE (PUTUSAN NOMOR: 114/Pid.B/2023/PN Wtp) Badaru, Baharuddin; Sabil, Ibnu Hibban
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3928

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan pidana sebagai wujud penghormatan hak asasi manusia seperti perkara Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/Pn Wtp yang mana perkara tersebut terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukkan inisial IR terhadap korban yang tak lain adalah mertuanya inisial MK meninggal dunia. Hak-hak yang dimiliki tersangka sangat dijunjung tinggi, dan sedapat mungkin harus tetap diberikan oleh aparat penegak hukum. Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris terhadap penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan nomor 114/Pid.B/2023/PN Wtp berdasarkan asas praduga tidak bersalah dengan memanfatkan Knowledge, Comprehensif, Aplikatif, Analysis, syntesis , evaluatif telah efektif namun saran penulis pada penelitian ini, perlu ditingkatkan sinergitas antara Para Penegak Hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan sampai kepada Pengadilan dalam proses peradilan pidana tindak pidana pembunuhan berdasarkan asas praduga tidak bersalah dalam rangka mencegah tindak pidana baru seperti tindak pidana main hakim sendiri oleh Masyarakat. This study aims to examine the factors that influence the effectiveness of the application of the presumption of innocence in the criminal justice process as a form of respect for human rights such as Case No. 114/Pid.B/2023/Pn Wtp in which the case involved the crime of murder committed by the initials IR against the victim who was none other than his father-in-law MK died. The rights of the suspect are highly upheld, and as far as possible must still be given by law enforcement officials. The type of research used is empirical legal research on the application of the presumption of innocence in the law enforcement process. The results showed that the judge's consideration in deciding the criminal murder case number 114/Pid.B/2023/PN Wtp based on the presumption of innocence by utilizing Knowledge, Comprehensive, Applicative, Analysis, syntesis, evaluative has been effective but the author's suggestion in this study, it is necessary to increase the synergy between Law Enforcement Officers ranging from the Police, Prosecutors' Office to the Court in the criminal justice process of murder based on the presumption of innocence in order to prevent new crimes such as vigilantism by the community.
Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Badaru, Baharuddin; Sutiawati, Sutiawati
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.3588

Abstract

This study aims to identify and analyze the factors that cause violent crimes committed by children in Makassar City. This research method uses empirical legal research methods with primary and secondary data. The results of this study indicate, first, that the factors that cause the crime of theft with violence committed by children in Makassar City are caused by three main factors, namely social and environmental factors, instant mindset factors, and family dysfunction. In addition to these main factors, there are supporting factors that influence the occurrence of theft with violence by children in Makassar City, namely the victim factor, especially women who are mostly the targets of the perpetrators. Second, the efforts made by the National Police to prevent the occurrence of criminal acts of theft with violence committed by children in Makassar City have three main efforts, namely pre-emptive efforts, preventive efforts and repressive efforts in preventing the crime of theft by violence. by children. Recommendations or suggestions for this research are in making efforts to prevent theft with violence committed by children in Makassar City, it requires the cooperation of all parties to encourage the creation of peace and suppress the level of violent theft committed by children in Makassar City. . Then the role of law enforcement in providing treatment by imposing criminal sanctions indirectly, or imposing punishment in the form of punishment for children who commit theft with violence must be further enhanced, the punishment given must provide a deterrent effect and raise awareness of the perpetrator to improve his life, so that the perpetrators are punished. later have no intention to repeat or commit the crime.
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Pada Kepolisian Resor Pangkep) Badaru, Baharuddin; Razak, Askari; Umam, Wildan Syauqil; TL, A. Darmawansya
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.3654

Abstract

This study aims to identify and analyze the effectiveness of law enforcement against unlicensed sand miners by the Pangkep Resort Police, and to identify and analyze the factors that impede the effectiveness of law enforcement against illegal sand miners by the Pangkep Resort Police. This type of research is empirical juridical. The research results show that the effectiveness of law enforcement against the perpetrators of sand mining without a permit by the Pangkep Resort Police is not running effectively. This is due to the understanding of the Satreskrim investigators of the Pangkep Resort Police in determining and finding the elements of crime from the perpetrator's actions, so that the investigation requires and/or presents expert witnesses to clarify the actions of the perpetrators. Factors hindering the effectiveness of law enforcement against illegal sand mining by the Pangkep Resort Police, namely; substance, structure, and legal culture. The three factors that most influence the criminal act of sand mining without a permit is the legal substance.
Kepentingan Umum Dalam Asas Oportunitas Pada Sistem Peradilan Pidana Badaru, Baharuddin
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.3715

Abstract

This study aims to examine and analyze the criteria of public interest in the opportunity principle in the criminal justice system. This study uses a normative legal method approach by applying a statutory perspective, especially referring to Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, the Criminal Procedure Code (KUHAP), and involving legal theory and the views of legal experts as sources of supporting material, both in the form of secondary, primary, and tertiary law. Through this research, the authors succeeded in obtaining solutions to the challenges that arose in line with the development of the opportunity principle which has undergone many changes. This change is clearly reflected in the context of the Law on the Attorney General's Office which rules out cases based on considerations of the public interest within the framework of the opportunity principle in the criminal justice system. This change can be seen from the beginning of Article 8 of Law Number 15 of 1961 up to Article 35 letter c of Law Number 16 of 2004 which relates to the Attorney General of the Republic of Indonesia. The criteria for the public interest in the opportunity principle include the interests of the state, the interests of society and personal interests. However, the interpretation of these criteria still does not provide concrete explanations and measurements, so as to produce different understandings among different groups. The ambiguity in these regulations indicates the need for regulations contained in a law to be formed by involving relevant parties who have a deep understanding of the opportunity principle. In this way, it is hoped that the process of forming regulations will include collaboration with experts and legal practitioners who have in-depth knowledge of the opportunity principle. This will help ensure that the resulting regulations are more concrete, clear, and can be interpreted consistently by various parties involved in the criminal justice system.
Co-Authors Abd Rahman Abdul Rachman Akbar, Muhammad Aidil Al A’Raaf, Fajar Ashar, Sitti Nurlaelah Ramadhani Muhammad Asriana Asriana, Asriana Dwiasty, Refniayu Dzaky, Andi Rifqah Azizah Hamzah, Hastia Umrah Hardinah, Hardinah Husen, La Ode Ildar Begishev Jaya, Milda Rahmadhana Maizal, Wahyu Muhammad Kamal Muhammad, Sukarya Nurul Qamar Pawennei, Mulyati Pratama, Muh. Alwi Rahman, Sufirman Razak, Askari Rheza Fahruddin, Andi Muhammad Riswana, Riswana Riswanto, Muh. Firzah Rosmiati Rosmiati Sabil, Ibnu Hibban Sahardian, Ikbal Salle, Salle Subari, Andi Akbar Sutiawati, Sutiawati Thalib, Hambai Thalib, Hambali TL, A. Darmawansya Ugi, Andi Fahrul Umam, Wildan Syauqil Wahyuddin Wahyuddin Wahyuningsih, Rini Wiguna, Tahya Cahya