Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.724
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Awang Long Law Review Unes Law Review Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Independent Kalabbirang Law Journal Indonesian Journal of Legality of Law UNES Journal of Swara Justisia JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKn dan Sosial Budaya
Badaru, Baharuddin
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
LEGAL PROTECTION FOR WOMEN VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE IN THE CITY OF MAKASSAR Badaru, Baharuddin; Rosmiati, Rosmiati; Thalib, Hambai
Jurnal Ilmiah Global Education Vol. 4 No. 4 (2023): JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION, Volume 4 Nomor 4, Desember 2023
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/jige.v4i4.1430

Abstract

Research objectives: (1) To analyze and explain whether existing regulations are able to provide protection for women victims of sexual violence. (2) To analyze and explain how the police provide legal protection for women victims of sexual violence. This study uses empirical research methods. This method is used to review or analyze primary data in the form of data in the field where the writer researched and the results of direct interviews and electronic questionnaires (e-questionnaires) submitted to respondents and then connected with secondary data in the form of legal materials to analyze legal protection women victims of sexual violence in the city of Makassar. The results of research related to legal protection for women victims of sexual violence in the city of Makassar have not been maximized, this is because the TPKS Law has not been implemented optimally, and during the last five years, the number of sexual violence has been quite high. In addition, there is no special room for examining victims (taking BAP), so the level of comfort and safety for victims during examinations is still minimal. Research Recommendations: Build a strategy to maximize the implementation of the TPKS Law and Strengthen the Capacity of APH and Facilitators; build maximum coordination of APH and related service institutions.
Fungsi Kepolisian Dalam Efektivitas Penegakkan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Pratama, Muh. Alwi; Razak, Askari; Badaru, Baharuddin
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas fungsi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar. Permasalahan penyalahgunaan narkotika telah menjadi isu serius yang mengancam stabilitas sosial, kesehatan publik, dan generasi muda. Dalam konteks ini, peran Polrestabes Makassar sebagai ujung tombak penegakan hukum sangatlah krusial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian, tokoh masyarakat, dan pengamatan langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Polrestabes Makassar telah menjalankan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan, masih terdapat berbagai hambatan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya personel terlatih, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta pengaruh jaringan narkotika yang melibatkan oknum internal maupun eksternal. Selain itu, pendekatan represif yang dominan belum dibarengi dengan strategi preventif dan rehabilitatif yang memadai. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas kelembagaan, pembentukan sinergi multipihak, serta penguatan peran masyarakat dan teknologi dalam pencegahan narkotika. Dengan upaya yang komprehensif, diharapkan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.. The research objective is to analyse the effectiveness of police functions in law enforcement against drug abuse in Makassar City. Drug abuse has become a serious issue that threatens social stability, public health, and the younger generation. In this context, the role of Makassar City Police (Polrestabes Makassar) as the forefront of law enforcement is crucial. This study employs an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were collected through interviews with police officers, community leaders, and direct field observations. The findings indicate that although the police have carried out their duties according to the prevailing laws and regulations, several obstacles remain, including budget limitations, lack of trained personnel, weak interagency coordination, and the influence of drug networks involving both internal and external actors. Moreover, the predominant repressive approach has not been adequately complemented by preventive and rehabilitative strategies. This research recommends institutional capacity building, enhanced multi-stakeholder synergy, and the strengthening of community roles and technology in drug prevention. Through a comprehensive approach, it is expected that law enforcement against drug abuse in Makassar City will become more effective and sustainable..
Pemberian Tuntutan Oleh Jaksa Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ashar, Sitti Nurlaelah Ramadhani Muhammad; Rahman, Abd; Badaru, Baharuddin
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis bentuk dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Jaksa dalam memberikan tuntutan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Makassar. Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang berdampak luas terhadap masyarakat, baik dari aspek kesehatan, sosial, maupun keamanan nasional. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika memerlukan pendekatan yang cermat, adil, dan proporsional. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis, melalui wawancara langsung dengan Jaksa, pengumpulan data dari berkas perkara, serta observasi terhadap praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaksa mempertimbangkan beberapa aspek penting dalam menentukan tuntutan, antara lain jenis narkotika yang disalahgunakan, jumlah barang bukti, peran pelaku (pengguna, pengedar, atau kurir), serta rekam jejak dan kondisi sosial pelaku. Jaksa juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan rehabilitasi bagi pelaku yang terbukti sebagai pengguna. Dalam banyak kasus, tuntutan disesuaikan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata represif, tetapi juga bersifat preventif dan rehabilitatif. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam perumusan kebijakan penuntutan terhadap tindak pidana narkotika di masa mendatang. The research objective is to analyse the form and legal considerations used by prosecutors in filing charges against narcotics abusers at the Makassar District Prosecutor’s Office. Narcotics abuse is a criminal act that has broad impacts on society, including health, social stability, and national security. Therefore, law enforcement against narcotics offenders requires a careful, fair, and proportional approach. This research employs an empirical method with a juridical-sociological approach, involving interviews with prosecutors, analysis of case files, and observation in the courtroom. The findings reveal that prosecutors consider several key factors in determining charges, including the type and quantity of narcotics, the defendant's role (user, dealer, or courier), criminal record, and social background. Prosecutors also consider humanitarian aspects and the possibility of rehabilitation, especially for users. In many cases, charges are aligned with penal objectives that are not only repressive but also preventive and rehabilitative. These findings are expected to contribute to the development of prosecutorial policies regarding narcotics-related crimes in the future.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Badaru, Baharuddin
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.420

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mempelajari dan menganalisis mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak, dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggung jawaban pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode empiris, dengan cakupan data premier dan data sekunder, penelitian dilakukan di lapangan yakni di Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah apabila anak telah berumur 14 (empat belas tahun) maka dapat dijatuhi pidana dan anak dibawah umur 14 (empat belas tahun) dapat dikenakan sanksi tindakan. Hasil penelitian ditemukan fakta dari 152 (seratus lima puluh dua) kasus anak yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Makassar terdapat tiga orang anak yang berusia 11 (sebelas tahun), salah satu diantaranya berusia 12 (dua belas tahun) yang melakukan pelanggaran perjudian (pasal 30 KUHP) yang dijatuhkan hukuman 5 (lima bulan) kurungan. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak yakni pertama Faktor penegak hukum, faktor fasilitas/sarana, dan yang ketiga faktor yang mempunyai pengaruh kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum terutama mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak. Rekomendasi penelitian Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan yang dilakukan oleh anak, penulis memberikan saran yaitu Diharapkan kepada pemerintah bahwa perlu dilengkapi rumah penahanan anak karena sampai sekarang belum ada rumah tahanan anak yang khusus. Kemudian usia anak perlu ditinjau kembali karena menurut undang-undang system peradilan pidana anak bahwa anak yang dapat dihukum adalah yang berumur 12 (dua belas tahun) ke atas, tetapi jika masih berstatus anak tidak boleh dihukum tetapi diberikan pembinaan. Seharusnya yang dapat dihukum adalah yang sudah dewasa tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) batas dewasa adalah 16 (enam belas tahun).
Pemahaman Hukum terhadap Kejahatan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara Badaru, Baharuddin
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.850

Abstract

This study aims to know and analyze the types of criminal acts that can be committed by the state civil apparatus (ASN) in the implementation of regional elections and know and analyze the legal settlement of regional head election crimes carried out by the state civil apparatus. The research method used by the author in this case is the normative juridical method. The results showed that the types of criminal acts committed by the state civil apparatus are contained in articles 488-554 of Law Number 7 of 2017, legal settlement of election crimes committed by the state civil apparatus, if the perpetrators of election crimes meet the elements of guilt, then in this case the actions of the perpetrators contain elements of guilt, then the subject of the law must be criminally responsible for mistakes committed in election acts based on Election criminal provisions regulated in Law No. 7 of 2017 are in the flow of handling election criminal violations.
Review Criminology To Action Criminal Human Trafficking (TPPO) Rheza Fahruddin, Andi Muhammad; Badaru, Baharuddin; Salle, Salle
HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES Vol. 1 No. 2 (2025): Vol 1 No 2 (2025): Horizon Public Legal Studies
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/hegels.v1i2.977

Abstract

Study This to study review criminology to act criminal human trafficking (TPPO), as well as factors that become reason the occurrence abuse narcotics in women in Makassar City. The method used is study law empirical with approach regulation legislation and approaches case For analyze existing regulations​ as well as challenge in enforcement law . Research results show that TPPO can understood as complex crimes , involving​ various factor economic , social and network criminal organized . Enforcement law to practice This faced with factors like lack of coordination between institutions and the lack of understanding public about risk law . Research This recommend improvement education law for public as well as strengthening capacity apparatus enforcer law For handle TPPO cases in general more effective . Research conclusion This emphasize importance protection comprehensive law​ For prevent and eradicate TPPO in Indonesia.
Penerapan Sanksi Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak Badaru, Baharuddin
Civic-Culture : Jurnal Ilmu Pendidikan PKN dan Sosial Budaya Vol. 6 No. 2 (2022): December
Publisher : Penerbit STKIP PGRI Bangkalan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31597/ccj.v6i2.888

Abstract

At present, there are many children whose behavior is deviant or has violated the law, as happened a few months ago when several children carried out a narcotics party in a place in Mamuju City. Likewise, some children do wild races on the highway at night so that they can disrupt public order. This fact shows that such behavior is very worrying and is a problem that can unsettle the community and can endanger the country in terms of how the nation's progress and decline are very much determined by how that nation treats and educates its children. With the enactment of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, children must be protected under Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection
Co-Authors Abd Rahman Abdul Rachman Akbar, Muhammad Aidil Al A’Raaf, Fajar Ashar, Sitti Nurlaelah Ramadhani Muhammad Asriana Asriana, Asriana Dwiasty, Refniayu Dzaky, Andi Rifqah Azizah Hamzah, Hastia Umrah Hardinah, Hardinah Husen, La Ode Ildar Begishev Jaya, Milda Rahmadhana Maizal, Wahyu Muhammad Kamal Muhammad, Sukarya Nurul Qamar Pawennei, Mulyati Pratama, Muh. Alwi Rahman, Sufirman Razak, Askari Rheza Fahruddin, Andi Muhammad Riswana, Riswana Riswanto, Muh. Firzah Rosmiati Rosmiati Sabil, Ibnu Hibban Sahardian, Ikbal Salle, Salle Subari, Andi Akbar Sutiawati, Sutiawati Thalib, Hambai Thalib, Hambali TL, A. Darmawansya Ugi, Andi Fahrul Umam, Wildan Syauqil Wahyuningsih, Rini Wiguna, Tahya Cahya