Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.826
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Awang Long Law Review Unes Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Independent Kalabbirang Law Journal Indonesian Journal of Legality of Law UNES Journal of Swara Justisia JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKn dan Sosial Budaya
Badaru, Baharuddin
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korban Melalui Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Yang Terjadi Di Masyarakat Dzaky, Andi Rifqah Azizah; Kamal, Muhammad; Badaru, Baharuddin
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis menganalisis Upaya penegak hukum terhadap korban melalui aplikasi pinjaman online ilegal yang terjadi di Masyarakat. Tipe penelitian ini adalah empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini penyidik di Polda Sulsel dan Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 6. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1) Upaya penegakan hukum terhadap pinjaman online ilegal belum efektif, adapun upaya yang dilakukan oleh Penegak Hukum di Polda Sul-Sel dan Ojk yaitu :Upaya pre-emptif berupa pembinaan kegiatan-kegiatan positif bagi masyarakat, sedangkan upaya Preventif berupa pengendalian dan pengawasan. Upaya represif berupa penindaklanjutan dan penegakan hukum guna membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. 2) Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap korban Tindak Pidana Melalui Aplikasi Pinjaman Online Illegal yang terjadi di masyarakat adalah Faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas , dan faktor masyarakat serta faktor kebudayaan. The research objective is to analyze the law enforcement efforts against victims through illegal online loan applications that occur in society. This type of research is empirical, with data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case, investigators at the South Sulawesi Regional Police and the Financial Services Authority Regional Office 6. The results of the author's research found that: 1) Law enforcement efforts against illegal online loans have not yet been implemented. effective, the efforts made by Law Enforcement at the South Sulawesi Regional Police and the OJK are Pre-emptive efforts in the form of fostering positive activities for the community, while preventive efforts take the form of control and supervision. Repressive efforts take the form of follow-up and law enforcement to deter perpetrators and not repeat their actions. 2) Factors that influence law enforcement against victims of criminal acts through illegal online loan applications that occur in society are the legal factors themselves, law enforcement factors, facilities or facilities factors, community factors and cultural factors.
Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Subari, Andi Akbar; Razak, Askari; Badaru, Baharuddin
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis prosedur penanganan tindak pidana terorisme dalam system peradilan pidana di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara sebanyak 3 Orang Penyidik Polri, 2 Orang Penuntut Umum, dan 3 Orang Hakim, wawancara dilakukan dari bulan agustus – September 2024. Data dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Dalam proses penanganan tindak pidana terorisme di Kota Makassar khususnya di Jalan Maccini Sawah tepatnya pada Masjid Mujahidin dalam putusan perkara Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN.Mks bahwa secara normatif proses penangannya dimulai dari Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan, Penggeledahan, Penahanan sampai dengan Persidangan Terdakwa; (2) Faktor utama terjadinya serangan terorisme dikota makassar khususnya di masjid Mujahidin dalam putusan perkara Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN.Mks bahwa motif utama melakukan tindakan terorisme adalah pengaruh motivasi kekeluargaan, hubungan sosial dan ekonomi serta pemahaman agama yang sangat ekstrem. The research objective is to analyze the procedures for handling criminal acts of terrorism in the criminal justice system in Makassar City. This research uses primary data through interviews with 3 Police Investigators, 2 Public Prosecutors, and 3 Judges, interviews conducted from August – September 2024. The data was analyzed descriptively and qualitatively. The results of this research show that: (1) In handling criminal acts of terrorism in Makassar City, especially on Jalan Maccini Sawah, precisely at the Mujahidin Mosque in case decision Number 582/Pid.Sus/2021/PN.Mks, normatively the handling process starts from an investigation, Investigation, Arrest, Search, and Detention up to the Trial of the Defendant; (2) The main factor in the occurrence of terrorist attacks in the city of Makassar, especially in the Mujahidin mosque, in case decision Number 582/Pid.Sus/2021/PN.Mks, states that the main motive for carrying out acts of terrorism is the influence of family motivation, social and economic relationships and a very extreme understanding of religion.
THE EFFECTIVENESS OF THE PROSECUTOR'S AUTHORITY AS AN INVESTIGATOR OF ALLEGED CORRUPTION OFFENSES Badaru, Baharuddin
Awang Long Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v6i1.1019

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of the investigation into alleged corruption and the factors that influence the effectiveness of the investigation into alleged corruption. The research method used in writing this is an empirical method, with secondary and primary data coverage. The results of this study indicate that the effectiveness of the investigation into alleged corruption is still not effective, this can be seen from the existence of areas in investigations that have not been completed due to several obstacles in adjusting to the material elements of corruption and there are several factors that influence the effectiveness of the investigation into alleged corruption, including namely; legal substance, legal structure, facilities and infrastructure, and legal culture of the four factors that have the most influence on the effectiveness of the investigation of suspected corruption is the legal structure of calculations Auditor to BPK/BPKP. Recommendations for research on all forms of obstacles for the effectiveness of investigations into criminal acts of corruption committed by the investigating prosecutors so that they are even more efficient in finding evidence for the sake of accelerating investigations, increasing the number of prosecutors' personnel, and it is necessary to procure a new profession of prosecutors who are authorized in auditing (auditor certification), so that they have special expertise in financial auditing without Waiting too long for the audit results of other institutions for the sake of efficiency and acceleration of the next law enforcement process. Keywords: Investigative effectiveness, corruption.
Pelaksanaan Fungsi Kepolisian Dalam Menanggulangi Perjudian Online Riswanto, Muh. Firzah; Kamal, Muhammad; Badaru, Baharuddin
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan fungsi kepolisian dalam menangani perjudian Online di Kota Makassar, serta mengidentifikasi berbagai faktor penghambat yang dihadapi oleh pihak kepolisian. Tipe Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis empiris. Metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan Observasi. Teknik analisis datanya menggunakan analisis kualitatif untuk mendeskripsikan dan menjelaskan data yang dikumpulkan dari wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi kepolisian dalam menangani perjudian Online di Kota Makassar mengalami berbagai kendala, termasuk dalam aspek penegakan hukum, patroli siber, edukasi masyarakat, dan layanan kepada korban. Faktor yang menjadi hambatan bagi kepolisian dalam menanggulangi perjudian Online di Makassar di antaranya adalah normalisasi sosial budaya perjudian, kekurangan teknologi dan infrastruktur, serta kurangnya kerjasama internasional. Kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang lemah juga turut mempengaruhi efektivitas Kepolisian dalam mengatasi masalah perjudian Online . Selain itu, kesulitan dalam menelusuri jalur keuangan juga sangat berpengaruh terhadap proses penanggulangan perjudian Online di Kota Makassar. The research objective is to analyze the implementation of police functions in handling online gambling in Makassar City, as well as identify various inhibiting factors faced by the police. This type of research uses an empirical juridical method approach. The data collection method uses interviews and observation. The data analysis technique uses qualitative analysis to describe and explain data collected from interviews and observations. The research results show that the implementation of police functions in handling online gambling in Makassar City experiences various obstacles, including in the aspects of law enforcement, cyber patrols, public education, and services to victims. Factors that become obstacles for the police in tackling online gambling in Makassar include the normalization of social gambling, lack of technology and infrastructure, and lack of international agreements. The weak socio-economic conditions of the community also influence the effectiveness of the Police in dealing with the problem of online gambling. Apart from that, difficulties in tracing financial channels also greatly influence the process of dealing with online gambling in Makassar City.
Penerapan Hukum Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asusila Gay Di Kalangan TNI Hamzah, Hastia Umrah; Thalib, Hambali; Badaru, Baharuddin
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor sehingga terjadinya tindak pidana asusila Gay di kalangan TNI; (2) Mengetahui dan menganalisis hasil putusan hakim dengan nomor perkara 98-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2019 di Oditurat Militer IV-17 Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Faktor-faktor tindak pidana gay yang ditunjukkan oleh pelaku homoseksual dikarenakan faktor genetik jumlah hormon yang tidak seimbang di dalam tubuh sehingga timbul kelainan seksual/abnormal yang dapat menyebabkan penyimpangan homoseksual terjadi. Selain itu, faktor lingkungan juga sangat berpengaruh dikarenakan pelaku homoseksual bergabung ke dalam komunitas atau kelompok LGBT. (2) Sesuai dengan amar putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim, pelaku tindak pidana homoseksual diberikan sanksi tegas yaitu pidana penjara dan pidana tambahan dipecat dari kesatuan Tentara Nasional Indonesia. The research objective is to analyze the factors that lead to the occurrence of gay immoral crimes among the TNI; (2) Know and analyze the results of the judge's decision in case number 98-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2019 at Military Prosecutor's Office IV-17 Makassar. This research uses empirical legal research methods. The results of this research show that: (1) The factors for gay criminal acts demonstrated by homosexual perpetrators are due to genetic factors, the amount of hormones being unbalanced in the body, resulting in sexual/abnormal disorders that can cause homosexual deviation to occur. Apart from that, environmental factors are also very influential because homosexuals join LGBT communities or groups. (2) By the decision that has been handed down by the Panel of Judges, perpetrators of homosexual crimes are given strict sanctions, namely imprisonment and an additional penalty of being dismissed from the Indonesian National Army.
Analisis Kriminologi Pengaruh Minuman Keras Yang Mengakibatkan Delik Pembunuhan Jaya, Milda Rahmadhana; Razak, Askari; Badaru, Baharuddin
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis factor yang menjadi penyebab seseorang meminum minuman keras sehingga terjadi delik pembunuhan di kota Makassar: 2.) untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi penjualan minuman keras di kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1.) factor yang menyebabkan sehingga terjadinya delik pembunuhan di kota Makassar yang diakibatkan oleh pengaruh minuman keras dikota Makassar yaitu factor dari dalam diri pelaku itu sendiri, yakni masalah kejiwaan seperti stress dan memiliki dendam pribadi dan dari luar diri pelaku sendiri seperti pengaruh lingkungan yang buruk. 2.) upaya yang telah dilakukan oleh penegak hukum dalam mengatasi delik pembunuhan yang diakibatkan pengaruh minuman keras di kota Makassar ada dua bentuk yaitu upaya preventif seperti melakukan penyuluhan tentang bahaya minuman keras terhadap orang yang mengkomsumsinya dan upaya represif yaitu dilakukan dengan menindak langsung para pelaku kejahatan sesuai dengan hukum yang berlaku. The research objective is to analyze the factors that cause someone to drink alcohol and thus commit a murder offence in the city of Makassar: 2.) to determine the efforts that have been made by law enforcement officials to tackle the sale of liquor in the city of Makassar. The results of this research show that 1.) the factors that cause murder offences to occur in the city of Makassar which are caused by the influence of alcohol in the city of Makassar are factors from within the perpetrator himself, namely mental problems such as stress and having personal grudges and from outside the perpetrator himself. such as bad environmental influences. 2.) There are two forms of efforts that have been made by law enforcers to overcome murder offences caused by the influence of alcohol in the city of Makassar, namely preventive efforts such as providing education about the dangers of alcohol to people who consume it and repressive efforts, namely by taking direct action against the perpetrators of the crime. following applicable law.
Efektivitas Peran Kepolisan Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Di Dunia Maya Akbar, Muhammad Aidil; Kamal, Muhammad; Badaru, Baharuddin
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Peran kepolisian resor Terhadap penegakan Hukum Tindak Pindana Penipuan Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, (2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor – faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan Online yang di lakukan di dunia maya. Penulis menggunakan metode penelitian hukum Empiris dengan teknik pengumpulan wawancara langsung kepada pihak terkait. Yaitu beberapa orang penyidik di kepolisian dan Masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepolisian resort kota bone mempunyai peran penting dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan di dunia maya. Hal ini di dukung oleh pengembangan kapasitas penyidik dan perkembangan teknologi yang ada. Namun dalam proses penegakan hukumnya, pihak kepolisian resort kota Bone memiliki beberapa kendala dalam penegakan hukum. Yaitu, dipengaruhi oleh faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran masyarakat dan faktor struktur hukum. The research objective is to analyze the role of the resort police in enforcing the online fraud crime law based on the Electronic Transaction Information Law, (2) To find out and analyze the factors inhibiting law enforcement against online fraud crimes committed in cyberspace. The author uses empirical legal research methods with direct interview collection techniques with related parties. Namely several investigators in the police and the community. The results of this research indicate that the Bone City resort police have an important role in enforcing the law on criminal fraud in cyberspace. This is supported by developing the capacity of investigators and developments in existing technology. However, in the process of enforcing the law, the Bone City resort police had several obstacles in enforcing the law. Namely, it is influenced by facilities and infrastructure factors, public awareness factors and legal structure factors
Efektivitas Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Riswana, Riswana; Rahman, Sufirman; Badaru, Baharuddin
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak pidana gratifikasi di Pengadilan Negeri Makassar, dan 2). Untuk mengetahui serta mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak pidana gratifikasi di Pengadilan Negeri Makassar. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas penanggulangan pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi gratifikasi di Pengadilan Negeri Makassar kurang berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh belum adanya aturan yang jelas terkait penerapan sistem tersebut dalam hukum Indonesia. 2). Faktor yang mempengaruhi efektivitas penanggulangan pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak pidana korrupsi gratifikasi di Pengadilan Negeri Makassar, dipengaruhi oleh tiga faktor: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.. The research objective is to analyze the effectiveness of applying reverse evidence in enforcing the law on gratification crimes at the Makassar District Court, and 2). To identify factors that influence the effectiveness of applying reverse evidence in law enforcement for criminal acts of gratification at the Makassar District Court. This type of research is empirical juridical. The author's research results found that: 1). The effectiveness of countering reverse evidence in law enforcement regarding criminal acts of corruption in gratification at the Makassar District Court is less effective. The absence of clear regulations regarding the implementation of this system in Indonesian law causes this. 2). Factors that influence the effectiveness of overcoming reverse evidence in law enforcement for criminal acts of corruption and gratification at the Makassar District Court are influenced by three factors: legal substance, legal structure and legal culture.
Urgensi Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Hardinah, Hardinah; Qamar, Nurul; Badaru, Baharuddin
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis urgensi pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dalam perspektif UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Data diperoleh dari wawancara, peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 35 Tahun 2009 telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi rehabilitasi, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya fasilitas, stigma masyarakat, dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen negara dan lembaga penegak hukum dalam menjadikan rehabilitasi sebagai solusi utama dalam menangani penyalahguna narkotika. Rehabilitasi tidak hanya penting dari sudut pandang hukum, tetapi juga dari aspek kesehatan dan sosial. Untuk itu, perlu adanya penguatan kebijakan, edukasi masyarakat, dan peningkatan sarana serta tenaga rehabilitasi agar pendekatan rehabilitatif dalam menangani penyalahguna narkotika dapat terlaksana secara efektif dan berkeadilan. The research objective is to analyse the urgency of implementing rehabilitation for drug abusers from the perspective of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. This study used an empirical method with a statistical approach and a conceptual approach. Data were obtained from interviews, laws and regulations, and scientific literature. The results of the study indicate that although Law No. 35 of 2009 has provided a strong legal basis for rehabilitation, its implementation still faces various obstacles, such as minimal facilities, public stigma, and weak coordination between institutions. Therefore, it is necessary to strengthen the commitment of the state and law enforcement agencies in making rehabilitation the main solution in dealing with drug abusers. Rehabilitation is not only important from a legal perspective, but also from a health and social perspective. Therefore, it is necessary to strengthen policies, educate the public, and improve rehabilitation facilities and personnel so that the rehabilitative approach in dealing with drug abusers can be implemented effectively and fairly.
Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime Di Indonesia Ugi, Andi Fahrul; Husen, La Ode; Badaru, Baharuddin
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis tindak pidana korupsi di Indonesia dari perspektif kriminologi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi dikonsepsikan sebagai kejahatan luar biasa dan strategi efektif untuk penanggulangannya dalam konteks hukum indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menganalisis bahan hukum, literatur dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia sebagai kejahatan luar biasa, dan strategi penanggulangan yang efektif melibatkan sinergi antara lembaga penegak hukum, pemerintah, masyarakat sipil, dan media. Strategi penanggulangan korupsi harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan pencegahan, penindakan, dan edukasi. Pencegahan mencakup reformasi birokrasi, peningkatan transparansi, dan penyederhanaan regulasi untuk mengurangi peluang praktik korupsi. Penindakan dilakukan dengan memperkuat lembaga hukum seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan, serta memastikan proses hukum berjalan adil dan tegas tanpa pandang bulu. The research objective is to analyse the criminal acts of corruption in Indonesia from a criminological perspective, and to identify factors that influence corruption conceptualised as an extraordinary crime and effective strategies for overcoming it in the context of Indonesian law. The research method employed is a qualitative approach, involving the analysis of legal materials, literature, and document analysis. The results of the study indicate that corruption in Indonesia is a significant crime, and effective strategies for overcoming it involve synergy between law enforcement agencies, the government, civil society, and the media. The strategy for overcoming corruption must be carried out comprehensively through a prevention, enforcement, and education approach. Prevention includes bureaucratic reform, increasing transparency, and simplifying regulations to reduce opportunities for corrupt practices. Enforcement is carried out by strengthening legal institutions such as the Corruption Eradication Committee (KPK), the police, and the prosecutor's office, as well as ensuring that the legal process is fair and firm without discrimination.
Co-Authors Abd Rahman Abdul Rachman Akbar, Muhammad Aidil Al A’Raaf, Fajar Ashar, Sitti Nurlaelah Ramadhani Muhammad Asriana Asriana, Asriana Dwiasty, Refniayu Dzaky, Andi Rifqah Azizah Hamzah, Hastia Umrah Hardinah, Hardinah Husen, La Ode Ildar Begishev Jaya, Milda Rahmadhana Maizal, Wahyu Muhammad Kamal Muhammad, Sukarya Nurul Qamar Pawennei, Mulyati Pratama, Muh. Alwi Rahman, Sufirman Razak, Askari Rheza Fahruddin, Andi Muhammad Riswana, Riswana Riswanto, Muh. Firzah Rosmiati Rosmiati Sabil, Ibnu Hibban Sahardian, Ikbal Salle, Salle Subari, Andi Akbar Sutiawati, Sutiawati Thalib, Hambai Thalib, Hambali TL, A. Darmawansya Ugi, Andi Fahrul Umam, Wildan Syauqil Wahyuddin Wahyuddin Wahyuningsih, Rini Wiguna, Tahya Cahya