Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.049
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum JHR (Jurnal Hukum Replik) Indonesian Journal of Law and Policy Studies Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Media Hukum Ethics and Law Journal: Business and Notary
Nazah, Farida Nurun
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Jurnal Media Hukum

 1 
Status Hukum Hak Kepemilikan Atas Tanah oleh WNA Akibat Perjanjian Nominee Dengan WNI (Studi Putusan Nomor 144/Pdt/2021/Pt.Dps): Legal Status of Land Ownership Rights by Foreign Nationals as a Result of Nominee Agreements with Indonesian Citizens (Study of Decision Number 144/Pdt/2021/Pt.Dps) Agustina, Ajeng Ana; Nazah, Farida Nurun
Jurnal Media Hukum Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v13i2.1023

Abstract

Penggunaan nama pinjaman oleh warga negara asing (WNA) untuk memperoleh kepemilikan tanah di Indonesia dikenal sebagai praktik nominee agreement. Praktik ini kerap dianggap sebagai strategi untuk menghindari pembatasan hukum yang melarang WNA memiliki tanah dengan status hak milik. Keabsahan hukum dari perjanjian semacam ini menimbulkan perdebatan, terlebih dalam kaitannya dengan kasus hukum No: 144/PDT/2021/PT DPS yang turut ditelaah pada penelitian ini, termasuk konsekuensi dari kepemilikan tanah oleh WNA akibat perjanjian yang tidak sah. Penelitian ini memakai pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah kasus konkret serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk menganalisis permasalahan, digunakan teori perjanjian dan teori kepastian hukum. Temuan dalam studi ini mengindikasikan bahwa perjanjian nominee tergolong sebagai bentuk pelanggaran hukum, karena bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) yang secara tegas membatasi hak milik tanah hanya bagi WNI. Selain itu, perjanjian semacam ini mengandung unsur penyimpangan tujuan yang menunjukkan adanya niat tidak baik dari para pihak. Akibat hukum dari praktik tersebut adalah pembatalan hak atas tanah yang diperoleh secara tidak sah, dan pengembalian status tanah tersebut kepada negara. Dengan demikian, perjanjian nominee dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi unsur sahnya perjanjian, khususnya terkait dengan tujuan yang dibenarkan oleh hukum.
Co-Authors Achmad Edi Subiyanto Ade Hari Siswanto Agustina, Ajeng Ana Ahmad, Dwi Nur Fauziah Akbar, Sachrial Alfiana, Rita Anatomi Muliawan Anggraini, Naswa Fiolla Anna Triningsih, Anna Annisa Fitria Aristi, Farra Amalia Arkananta, Rakha Purwa Astutik, Eka Ayu Astri Azis, Riska Amelia Bertha, Anna Citra, Lana Fadila Daryono, Guntur Dwi Nur Fauziah Ahmad Ernawati Ernawati Feriza, Gousta Fitria Olivia Henry Arianto Hikmawati, Elok Horadin Saragih Husnia Husnia I Gede Hartadi Kurniawan Ika Sartika Khantika, I Made Lelono, Gatot Menwih, Menwih Muslimin Muslimin Nilasari, Nur Apisha Nurhayani nurhayani Puspita, Ari Isnaeni Rahmadani, Adhining Prabawati Ramadan, Aesa Rizki Renanta, Yunesia Amelia Rizqi, Radithya Cahya Safitri, Apriyani Eka Sahputra, Dedi Saiful Bahri Salsabil, Aida Hanan Putri Sembiring, Malemna Sura Anabertha Sibarani, Paulus Ramotan Sri Redjeki Slamet Suprajogi, Agus Taher, Irmanjaya Wardhani, Sri Pramudya Wasis Susetio Widiatno, Men Wih Widiawati Widiawati, Widiawati Wijaya, Friska Nova Winda Agustina Zulfikar Judge