Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 132 K/AG/2019 DALAM PEMBAGIAN HARTA GONO GINI PASCA PERCERAIAN GOUW TJENG SUN; Sri Zanariyah; Rika Santina
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/wtpkxh20

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual yang didukung dengan data sekunder berupa dokumen hukum, literatur, dan yurisprudensi terkait. Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan pendekatan empiris melalui wawancara dengan hakim, advokat, dan pihak-pihak yang memiliki pengalaman langsung dalam perkara perceraian dan pembagian harta gono-gini. Analisis dilakukan dengan menelaah norma hukum positif, putusan pengadilan, serta teori-teori hukum progresif, keadilan, dan hukum responsif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 132 K/AG/2019. Mahkamah Agung mempertimbangkan beberapa faktor penting, yakni keberadaan perjanjian perkawinan, kontribusi masing-masing pihak terhadap perolehan harta, bukti kepemilikan yang sah, serta perlindungan terhadap hak-hak pihak yang lebih lemah. Putusan ini memberikan kepastian hukum bahwa jika tidak ada perjanjian pisah harta, maka harta bersama dibagi secara adil sesuai prinsip kesetaraan, sementara harta bawaan dan warisan tetap menjadi hak pribadi. Dampak putusan ini tidak hanya memperkuat yurisprudensi dalam pembagian harta gono-gini, tetapi juga mendorong kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perjanjian perkawinan untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Kata Kunci: Perceraian, Harta gono-gini, Perjanjian perkawinan  
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM IZIN POLIGAMI DAN HARTA BERSAMA (Studi Kasus Perkara Putusan Nomor 2/PDT.G/2025/PA.BBU) Jaka Tri Junius; Sri Zanariyah; Januri Januri
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 14, No 2 (2026): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v14i2.8366

Abstract

Polygamy under Islamic law and Indonesian positive law is permissible only when strict legal requirements are fulfilled to safeguard the rights of wives, children, and jointly acquired marital property. Nevertheless, the judicial practice of granting polygamy permits continues to generate debate regarding the balance between procedural justice and substantive justice. This study aims to analyze the legal reasoning of judges in granting polygamy permits and its legal implications for the status of the first wife and jointly acquired property through an examination of Decision Number 2/Pdt.G/2025/PA.Bbu of the Blambangan Umpu Religious Court. The research employs a normative-empirical (socio-legal) approach using case and statutory approaches, supported by library research, judicial decision analysis, interviews, and observations. The findings reveal that the panel of judges based its decision on the first wife's health condition, the applicant's financial capability, and the wife's consent. However, the decision primarily emphasized compliance with formal legal requirements rather than critically assessing the voluntariness of the wife's consent and the protection of women's rights, thereby reflecting the predominance of procedural justice over substantive justice. Furthermore, the determination of jointly acquired property prior to the implementation of polygamy constitutes a preventive measure to protect the first wife's economic rights, although its effectiveness ultimately depends on the enforcement of the judgment and the husband's compliance with his legal obligations. The study recommends that Religious Courts adopt a more comprehensive assessment of the wife's consent and strengthen the protection of women's rights to ensure the realization of substantive justice in polygamy cases.Keywords: substantive justice; procedural justice; polygamy; protection of women's rights; judicial legal reasoning
Teknik Observasi Yang Efektif Dan Efisien Pada Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Sri Zanariyah
Jurnal Pengabdian Multidisiplin Vol. 4 No. 3 (2024): Jurnal Pengabdian Multidisiplin
Publisher : Kuras Institute & Scidac Plus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51214/002024041159000

Abstract

Observasi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data agar dapat tercapai suatu tujuan yng diharapkan. Observasi dapat dilakukan untuk melaksanakan suatu penelitian serta kegiatan lapangan lainnya, termasuk kegiatan KKN, guna memperoleh informasi sebanyak-banyak yang akan membantu kegiatan tersebut agar berjalan sesuai dengan perencanaan, sehingga hasil observasi menjadi dasar penyusunan program kerja. Teknik observasi dilakukan oleh kelompok mahasiswa KKN dengan cara pembagian arena observasi dan masing-masing melakukan pengamatan tentang keadaan masyarakat di lokasi KKN, termasuk sumber daya alam dan sumber daya manusianya, sehingga dapat digali informasi tentang pemanfaatan sumber daya yang ada di lokasi KKN tersebut.