Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Desain Kelembagaan Penyelenggara Pemilu dalam Perspektif Hukum Tata Negara Demokratis Indonesia I Wayan Kandia
IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research Vol. 4 No. 1 (2026): IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/ijolares.v4i1.266

Abstract

Dalam negara demokrasi konstitusional, pemilihan umum tidak hanya berfungsi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat, tetapi juga sebagai mekanisme konstitusional yang sangat ditentukan oleh efektivitas desain kelembagaan penyelenggaranya. Dalam konteks tersebut, desain kelembagaan penyelenggara pemilu memiliki peran strategis untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkeadilan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis desain kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia dalam perspektif hukum tata negara demokratis, khususnya untuk mengidentifikasi problem konstitusional dalam pembagian kewenangan dan relasi antar lembaga penyelenggara pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan untuk menilai konsistensi desain kelembagaan penyelenggara pemilu Indonesia dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional yang berkembang secara universal. Bahan hukum yang dianalisis meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan terkait pemilu, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur hukum tata negara dan demokrasi konstitusional. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik preskriptif-argumentatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa desain kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia secara normatif memang mencerminkan prinsip independensi dan checks and balances melalui keberadaan KPU, Bawaslu, dan DKPP, namun secara struktural masih menyisakan persoalan serius dalam pembagian kewenangan dan pola relasi kelembagaan.
Peranan Guru Dalam Meningkatkan Keaktifan Siswa Pada Pembelajaran PPKn Ni Putu Ika Putri Sujianti; Geraldine Thirdaswari Adnyana; I Wayan Kandia
Widya Accarya Vol. 15 No. 2 (2024): Widya Accarya
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/wa.15.2.1573.145-150

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi hasil pengamatan dan pengalaman selama ini, siswa kurang aktif dalam kegiatan belajar-mengajar. Siswa cenderung tidak tertarik mengikuti pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Selama ini PPKn dianggap sebagai pelajaran yang hanya mementingkan hafalan semata, kurang menekankan aspek penalaran, sehingga menyebabkan rendahnya keaktifan belajar Pendidikan Kewarganegaraan siswa di sekolah. Pada umumnya guru selalu beranggapan, bahwa dirinya merupakan satu-satunya sumber belajar di kelas. Penelitian yang peneliti lakukan disini adalah penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di SMP Dwijendra Denpasar dan informan dalam penelitian ini adalah Guru PPKn Kelas VIII SMP Dwijendra dan beberapa siswa kelas VIII SMP Dwijendra. Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan dalam pembahasannya digunakan metode deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan keadaan yang terjadi dilapangan secara sistematis. Berdasarkan hasil keseluruhan dari wawancara dengan guru PPKn serta tabulasi hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen yang berupa RPP mata pelajaran PPKn kelas VIII SMP Dwijendra mengenai peranan guru PPKn dalam meningkatkan keaktifan siswa pada pembelajaran PPKn maka diperoleh hasil, bahwa peran guru PPKn dalam meningkatkan keaktifan siswa pada pembelajaran PPKn berperan sebagai pengajar. Peranan guru PPKn dalam meningkatkan keaktifan siswa pada pembelajaran PPKn lebih berperan selaku mediator dan fasilitator.