Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.195
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Widya Accarya Journal of Education Research Suluh Pendidikan: Jurnal Ilmu-ilmu Pendidikan Sphatika: Jurnal Teologi Indonesian Journal of Law Research Journal of Civic Education Research International Journal of Education and Social Science Studies Journal of Multidisciplinary Law Studies
I Wayan Kandia
IKIP Saraswati
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Peranan Guru Dalam Meningkatkan Keaktifan Siswa Pada Pembelajaran PPKn Ni Putu Ika Putri Sujianti; Geraldine Thirdaswari Adnyana; I Wayan Kandia
Widya Accarya Vol. 15 No. 2 (2024): Widya Accarya
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/wa.15.2.1573.145-150

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi hasil pengamatan dan pengalaman selama ini, siswa kurang aktif dalam kegiatan belajar-mengajar. Siswa cenderung tidak tertarik mengikuti pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Selama ini PPKn dianggap sebagai pelajaran yang hanya mementingkan hafalan semata, kurang menekankan aspek penalaran, sehingga menyebabkan rendahnya keaktifan belajar Pendidikan Kewarganegaraan siswa di sekolah. Pada umumnya guru selalu beranggapan, bahwa dirinya merupakan satu-satunya sumber belajar di kelas. Penelitian yang peneliti lakukan disini adalah penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di SMP Dwijendra Denpasar dan informan dalam penelitian ini adalah Guru PPKn Kelas VIII SMP Dwijendra dan beberapa siswa kelas VIII SMP Dwijendra. Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan dalam pembahasannya digunakan metode deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan keadaan yang terjadi dilapangan secara sistematis. Berdasarkan hasil keseluruhan dari wawancara dengan guru PPKn serta tabulasi hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen yang berupa RPP mata pelajaran PPKn kelas VIII SMP Dwijendra mengenai peranan guru PPKn dalam meningkatkan keaktifan siswa pada pembelajaran PPKn maka diperoleh hasil, bahwa peran guru PPKn dalam meningkatkan keaktifan siswa pada pembelajaran PPKn berperan sebagai pengajar. Peranan guru PPKn dalam meningkatkan keaktifan siswa pada pembelajaran PPKn lebih berperan selaku mediator dan fasilitator.
Transformation of Pancasila Education in Addressing the Moral Crisis of the Young Generation in Indonesia I Wayan Kandia; I Gede Sujana; I Wayan Eka Santika
JOCER: Journal of Civic Education Research Vol. 4 No. 1 (2026): JOCER: Journal of Civic Education Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/jocer.v4i1.333

Abstract

This study analyzes how the transformation of Pancasila Education can address contemporary moral challenges among Indonesian youth, particularly intolerance, digital hate speech, misinformation, and declining civic responsibility in the era of digital globalization. The study is motivated by the increasing emergence of social problems among youth, including intolerance, hate speech, declining social empathy, misinformation, and the weakening of civic responsibility in digital spaces. This study employed a qualitative critical literature review by analyzing academic articles, policy documents, and scholarly publications published between 2020 and 2025 concerning civic education, digital citizenship, and youth morality in Indonesia. The findings eveal that conventional Pancasila Education remains heavily focused on rote memorization and procedural learning, limiting students’ ability to internalize ethical values and apply them critically in contemporary digital and social contexts. Therefore, Pancasila Education should be transformed through dialogical learning, project-based civic engagement, and digital ethics integration to strengthen students’ critical awareness, democratic participation, and responsible digital citizenship. This study concludes that adaptive and transformative Pancasila Education is essential for strengthening national character and preparing socially responsible citizens capable of responding critically to contemporary moral and societal challenges in Indonesia.
Desain Kelembagaan Penyelenggara Pemilu dalam Perspektif Hukum Tata Negara Demokratis Indonesia I Wayan Kandia
IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research Vol. 4 No. 1 (2026): IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/ijolares.v4i1.266

Abstract

Dalam negara demokrasi konstitusional, pemilihan umum tidak hanya berfungsi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat, tetapi juga sebagai mekanisme konstitusional yang sangat ditentukan oleh efektivitas desain kelembagaan penyelenggaranya. Dalam konteks tersebut, desain kelembagaan penyelenggara pemilu memiliki peran strategis untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkeadilan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis desain kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia dalam perspektif hukum tata negara demokratis, khususnya untuk mengidentifikasi problem konstitusional dalam pembagian kewenangan dan relasi antar lembaga penyelenggara pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan untuk menilai konsistensi desain kelembagaan penyelenggara pemilu Indonesia dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional yang berkembang secara universal. Bahan hukum yang dianalisis meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan terkait pemilu, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur hukum tata negara dan demokrasi konstitusional. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik preskriptif-argumentatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa desain kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia secara normatif memang mencerminkan prinsip independensi dan checks and balances melalui keberadaan KPU, Bawaslu, dan DKPP, namun secara struktural masih menyisakan persoalan serius dalam pembagian kewenangan dan pola relasi kelembagaan.
Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia I Wayan Kandia; Rosa Delima Darniati Bulu; Mariam Manilang; Matius Saingo
Journal of Multidisciplinary Law Studies Vol. 1 No. 1 (2026): Journal of Multidisciplinary Law Studies
Publisher : CV. Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/jomlas.3i2.259

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, serta mengevaluasi efektivitas hukum, lembaga penegak hukum, dan faktor sosial-budaya yang mempengaruhi pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, melibatkan studi literatur, analisis putusan pengadilan, serta data sekunder dari laporan lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum antikorupsi di Indonesia telah memadai dan didukung oleh keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut meliputi inkonsistensi putusan pengadilan, koordinasi antar lembaga penegak hukum yang belum optimal, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta budaya hukum dan intervensi politik yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Selain itu, hukuman pidana yang diterapkan belum sepenuhnya menciptakan efek jera karena kurangnya rehabilitasi sosial dan edukasi hukum bagi pelaku korupsi. Penelitian ini juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan serta penguatan mekanisme transparansi dan pelaporan. Kesimpulannya, penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek hukum normatif, kelembagaan, profesionalisme aparat, transformasi budaya hukum, dan partisipasi publik. Implementasi pendekatan multidimensional ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, memperkuat supremasi hukum, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
Co-Authors ANAK AGUNG OKA SUCIATI Arifin Arifin Dewa Nyoman Wija Astawa Dina Mayadiana Suwarma Franselin Melisa Syukur Geraldine Thirdaswari Adnyana I Gede Angga Supriana I Gede Sujana I Gede Sujana I Gusti Ngurah Santika I Made Sutika I Wayan Eka Santika I Wayan Gata I Wayan Gata I Wayan Gata, I Wayan I Wayan Wiryawan Jenuri Lidia Resa Jara Limas Dwi Lestari Mariam Manilang Matius Saingo Ni Putu Ika Putri Sujianti Nyoman Suryawan Rosa Delima Darniati Bulu Suarningsih, Ni Made Wahdah, Wahdah Yustina Podu Bara