Garuda - Garba Rujukan Digital

STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING MELALUI PROGRAM PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN (PMT) TOSS DI DESA JANGKURANG KECAMATAN LELES Raesalat, Riksa; Nurbudiwati, Nurbudiwati; Alawiyah, Mutiara Desvianti
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 15 No 1 (2024): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36624/jpkp.v15i1.148

Stunting merupakan masalah kesehatan yang serius di Indonesia, termasuk di Desa Jangkurang Kecamatan Leles. Dalam pencegahan stunting belum maksimal dalam Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dikarenakan dalam satu tahun di bagi kedalam dua tahapan, serta kesadaran orang tua yang rendah akan pentingnya konsumsi makanan bergizi, dalam pencegahan stunting harus diperhatikan mengenai gizi, dan perbaikan sanitasi dan air bersih, maka dari itu dengan melibatkan seluruh stackholder dapat membangun dukungan dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pemahaman mengenai gizi yang baik pada anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi yang digunakan oleh Pemerintah Desa Jangkurang dalam pencegahan stunting melalui Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) TOSS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan landasan teori Kotten (2006) tentang tipe-tipe strategi pencegahan stunting diantaranya strategi organisasi, program strategi, strategi institusional, dan strategi pendukung sumber Daya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Kasi Kemasyarakatan Kecamatan Leles, Ahli Gizi Puskesmas, Kader posyandu dan orang tua anak pravelensi stunting. Selain itu, observasi langsung dan dokumentasi juga dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi program. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa hambatan yang terjadi terhadap program PMT di Desa Jangkurang. Di antaranya Pemberian pola makan ibu terhadap anak, kurangnya kesadaran tentang sanitasi, ibu yang tidak menerima anaknya dikategorikan sebagai anak stunting serta penyuluhan yang minim terhadap remaja. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya terus meningkatkan strategi pencegahan stunting yang holistik dan terintegrasi di tingkat desa, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan stunting.

Public Service Governance And Accountability: A Reform Raesalat, Riksa; Nurbudiwati, Nurbudiwati; Hanifah, Hani Siti; Tenaesah, Erna Siti; Oroji, Ahmad Muhammad
Islamic Research Vol 7 No 2 (2024): Islamic Research
Publisher : Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47076/jkpis.v7i2.338

The research aims to describe the governance and accountability of public services during a reform by taking the research object in Indonesia. The research uses qualitative methods which help describe and understand the substance of an event by strengthening it through phenomenological methods to analyze the same symptoms with different views and a historical approach based on sources of knowledge that occurred in the past. Sources of data from several literature include the Al-Qur'an, al-Hadith, books and journals that are relevant to the research. The data analysis technique uses triangulation as a strategy used to validate data from data sources and themes in a coherent manner. The results of this research recommend that the discussion of public services be related to public services, the public sector and service provision or service delivery which refers to activities and services carried out to meet the needs of the general public. Implementation of service duties and supervision of public services through the system implemented by the state results in poor public services to the community. In an Islamic perspective, the actualization of the application of the Islamic system in aspects of public services will create a bureaucracy that is simple, easy and efficient, responds quickly with the ability and capability to handle people's affairs. Likewise, fulfilling other public needs such as education, health and so on comes from efficient and effective management of natural resources. It is this reform that will ensure the true welfare of society.

Public Service Governance And Accountability: A Reform Raesalat, Riksa; Nurbudiwati, Nurbudiwati; Hanifah, Hani Siti; Tenaesah, Erna Siti; Oroji, Ahmad Muhammad
Islamic Research Vol 7 No 2 (2024): Islamic Research
Publisher : Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47076/jkpis.v7i2.338

The research aims to describe the governance and accountability of public services during a reform by taking the research object in Indonesia. The research uses qualitative methods which help describe and understand the substance of an event by strengthening it through phenomenological methods to analyze the same symptoms with different views and a historical approach based on sources of knowledge that occurred in the past. Sources of data from several literature include the Al-Qur'an, al-Hadith, books and journals that are relevant to the research. The data analysis technique uses triangulation as a strategy used to validate data from data sources and themes in a coherent manner. The results of this research recommend that the discussion of public services be related to public services, the public sector and service provision or service delivery which refers to activities and services carried out to meet the needs of the general public. Implementation of service duties and supervision of public services through the system implemented by the state results in poor public services to the community. In an Islamic perspective, the actualization of the application of the Islamic system in aspects of public services will create a bureaucracy that is simple, easy and efficient, responds quickly with the ability and capability to handle people's affairs. Likewise, fulfilling other public needs such as education, health and so on comes from efficient and effective management of natural resources. It is this reform that will ensure the true welfare of society.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JABAR ZERO NEW STUNTING DI DESA SIRNAGALIH KABUPATEN TASIKMALAYA Purnawan, Rd. Ade; Nurholipah, Ai Nafitria; Mulyaningsih, Mulyaningsih; Nurbudiwati, Nurbudiwati
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 11, No 3 (2024): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v11i3.17071

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan Jabar Zero New Stunting di Desa Sirnagalih, Kabupaten Tasikmalaya. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan tujuh informan pada periode Februari-Maret 2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan Jabar Zero New Stunting di Desa Sirnagalih memberikan dampak positif, meskipun terdapat sejumlah tantangan dalam implementasinya. Kendala tersebut meliputi minimnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang kebijakan, rendahnya partisipasi dalam kegiatan posyandu, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya koordinasi antara berbagai pihak terkait. Salah satu permasalahan utama yang ditemukan adalah kurangnya kolaborasi antara masyarakat dan kader. Rekomendasi dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk memperbaiki dan mengembangkan upaya-upaya yang bertujuan untuk mengurangi angka stunting hingga mencapai nol pada tahun 2025.

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DESA PASANGGRAHAN KECAMATAN CILAWU KABUPATEN GARUT Nurbudiwati, Nurbudiwati; Sukma, Alda Hadiyanti; Purnawan, Rd. Ade
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 2 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i2.20523

Kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan terhadap kualitas pelayanan telah menunjukan kondisi yang semakin penting untuk ditanggapi oleh birokrasi pemerintahan terutama dalam era globalisasi seperti sekarang ini degan demikian Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor apa yang paling berpengaruh dalam Kualitas Pelayanan Publik di Desa Pasanggrahan Kecamatan Cilawu Kabupaten GarutMenurut Zeithaml-Parasuraman-Berry, dalam Pasolong (2011) ada lima dimensi kualitas pelayanan, Bukti fisik (Tangible), Kehandalan (Reliability), Daya tanggap (Responsiveness), Jaminan (Assurance), dan Emphaty (empati) dengn varibel faktor X1 Gedung, X2 Tempat Parkir, X3 Sarana, X4 Terpercaya, X5 Tepat Waktu, X6 Akurat, X7 Pelayanan cepat, X8 Membantu Pelayanan X9 Menerima keluhan, X10 Pengetahuan, X11 Kemampuan, X12 Sikap, X13 Perhatian, X14 Saran faktor-faktor yang peneliti analisis terbentuk menjadi 3 faktor. Faktor pertama yaitu sarana prasarana, akurat, kemampuan, saran memiliki nilai kontribusi total paling tinggi sebesar 29,5%. Faktor Kedua yaitu Gedung, terpercaya dan waktu dengan nilai total kontribusi sebesar 17,5%. dan Faktor Ketiga yaitu membantu pelayanan, menerima keluhan dan pengetahuan dengan total nilai kontribusi sebesar 12,5%. Berdasarkan atas faktor-faktor yang terbentuk, dapat kita lihat bahwa faktor utama yang memiliki nilai kontribusi paling tinggi, untuk itu diperlukannya evaluasi dengan melengkapi sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan serta memperbaiki manajemen terkait pelayanan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayan publik desa pasanggrahan kecamatan Cilawu

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO Purnawan, Rd. Ade; Rahmawati, Lusi; Nurbudiwati, Nurbudiwati; Nuraini, Rd. Putri Aprilia
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 2 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i2.20524

Kemiskinan dan Kerentangan pangan di Indonesia merupakan masalah yang sangat kompleks, sehingga pemerintah Indonesia selama waktu yang lama telah berusaha untuk mengatasi masalah tersebut dengan membuat beberapa program sosial. Salah satu program yang dikeluarkan oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pokok adalah Program Sembako. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan proses implementasi program sembako di Desa Mekargalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III yang menekankan pada empat dimensi utama yang mempengaruhi suatu proses kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini tidak hanya memiliki nilai penting dalam konteks lokal, tetapi juga dalam konteks yang lebih luas, baik dari segi kebijakan publik maupun kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian yang dilakukan di Desa Mekargalih. Penetapan informan dilakukan teknik purposive sampling dengan 6 informan terpih. Teknik dan alat pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi program sembako di Desa Mekargalih belum berjalan secara maksimal berdasarkan empat dimensi komunikasi, sumber daya, disposis dan struktur birokrasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa indikator yang terjadi, seperti masyarakat yang merasa terbebani karena harus pergi jauh kekantor pos, tidak optimalnya sosialisasi yang dilakukan, kurangnya pemahaman KPM terhadap bantuan yang diterima, ketidak tepat sasaran dalam menentukan KPM sehingga tujuan program belum terlaksana secara optimal.

Analisa Aglomerasi Industri Pada Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Garut Hanifah, Hani Siti; Kartiko, Erik; Anggraeni, Windi Ariesti; Nurbudiwati, Nurbudiwati
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pertumbuhan ekonomi, sebagai tolok ukur kesejahteraan masyarakat melalui produksi dan pendapatan nasional, mencerminkan kekuatan pasar bagi warga negara. Kabupaten Garut, pada tahun 2021, mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 3.67 persen, dengan sektor pertanian mendominasi sebanyak 37.69 persen. Meski investasi di sektor industri cukup besar, kontribusinya terhadap perekonomian Garut masih rendah. Penelitian ini bertujuan menganalisis aglomerasi industri dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Garut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan variabel penelitian melibatkan aglomerasi industri dan pertumbuhan ekonomi. Populasi penelitian mencakup seluruh industri di Kabupaten Garut, dengan sampel purposive sampling terdiri dari delapan industri besar di Garut Kota. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan industri, studi literatur, artikel, dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa industri besar di Garut Kota belum optimal dalam peran aglomerasi industri karena tidak terpenuhinya beberapa syarat, diantaranya hasil produk dan faktor produksi yang tidak saling terhubung serta tidak terletak pada satu kawasan industri yang teraglomerasi.

Analisis Faktor Penghambat Pencapaian Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Nurbudiwati, Nurbudiwati; Purnawan, Ade; Achmad Fauzi, Helmi
Jurnal Publik Vol. 16 No. 02 (2022): Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Pasca Sarjana Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52434/jp.v16i02.134

Pencapaian target penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak dapat dijadikan acuan atau ukuran untuk menentukkan tingkat kesadaran masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh petugas desa untuk dapat mengajak wajib pajak serta masyarakat dalam pemberian penyuluhan, peningkatan pelayanan serta dalam pemberian penghargaan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar PBB karena kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan itu timbul dari diri pribadi wajib pajak sendiri, maka pada hakikatnya membayar PBB merupakan salah satu perwujudan kegotong-royongan nasional dalam membantu pembangunan nasional. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. lokasi penelitian di Desa Tarogong, Kecamatan Tarogong Kidul. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan wajib pajak, petugas kecamatan serta petugas desa. Selain itu digunakan pula beberapa data dan dokumen untuk menunjang kelengkapan dan kedalaman informasi yang dibutuhkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB yaitu: (1) kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat/wajib pajak, (2) adanya kebocoran didalam penarikan pajak, (3) adanya penyebab kultural antara lain kondisi wajib pajak belum memiliki uang, dan (4),faktor ekonomi yaitu kondisi wajib pajak yang miskin sehingga sulit membayar pajak bumi dan bangunan.

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search