Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.221
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara ARISTO Jurnal Bina Praja Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Journal of Government Science Studies Journal of Community Dedication INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS (INJOSER) Jurnal Government of Archipelago
Abdul Halil Hi Ibrahim
Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
KINERJA DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA DALAM PENANGANAN ILLEGAL OIL DI PERAIRAN PROVINSI MALUKU UTARA (Studi Pada PANIT SIDIK 2 SUBDIT GAKKUM) Ibrahim, Abdul Halil Hi.; Kaunar, Abdullah; Bakay, Muhammad Irfan
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 4 No 1 (2023): JGOA Volume 4 Nomor 1 Maret 2023
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam mengenai Kinerja Panit Sidik 2 Subdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara (Dit POLAIRUD) POLDA Maluku Utara dalam penanganan Illegal Oil di Perairan Provinsi Maluku Utara. Metode yang digunakan yakni penelitian deskriptif kualitatif (lapangan) yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) mengenai sifat, keadaan, peristiwa atau aktifitas dalam sebuah lembaga, kemudian menjabarkan dengan permasalahan yang di teliti melalui sejumlah indikator yang berkenaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, pertama, Kinerja personil/ petugas Panit Sidik 2 Subdit Gakkum Dit POLAIRUD POLDA Maluku Utara dari aspek produktivitas pelayanan dalam penanganan illegal oil sesungguhnya sudah memadai, karena di dukung dengan sarana dan prasarana yang menunjang, dan kompetensi SDM personil/petugas sudah sangat mendukung. Kedua, Aspek kualitas layanan dalam penanganan tindakan illegal oil sudah sangat baik, semua tindakan pada aspek ketepatan waktu diatur dan berpedoman dalam S.O.P, untuk sikap personil/petugas juga sudah sangat baik, sikapnya sopan santun, senyum dan bersikap ramah terhadap masyarakat. Ketiga, Responsivitas personil/petugas juga sudah sangat baik, setiap laporan masyarakat terkait dengan tindakan illegal oil, personil selalu meresponnya dengan baik dan langsung melakukan langkah-langkah strategi guna operasi dan penyisiran. Keempat, Akuntabilitas kinerja personil/petugas juga sudah baik, capaian kinerja memuaskan dan setiap hasil tindakan dalam penanganan illegal oil dilaporkan ke pimpinan sebagai bentuk pertanggung jawaban hasil kerja yang dilaksanakan.
KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAYANAN E-KTP DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN (Studi Dinas Catatan Sipil Dan Kependudukan) Osalia, Rama; Ibrahim, Abd Halil Hi.; Kaunar, Abdullah
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 5 No 2 (2023): JGOA Volume 5 Nomor 2 September 2023
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui Kinerja pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan pembuatan E-KTP. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif, sedangkan sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder serta teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa,Produktifitas pelayanan dalam pebuatan E-KTP yang dilakukan oleh aparat dukcapil Kabupaten Halmahera Selatan telah menunjukkan tingkat efektifitas karena E-KTP mampu dibuat setiap harinya dengan jumlah yang tergolong banyak. Aspek orientasi pada kulitas layanan yang dikur dengan unsur kecepatan, ketepatan dan keakuratan aparat dalam memberikan pelayanan E-KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan dapat dikatakan sudah baik dilihat dari proses perkaman yang terbilang singkat yakni dengan memerlukan waktu sekitar 15-20 menit saja. Perekaman E-KTP yang meliputi perekaman sidik jari, perekaman iris mata, pengambilan poto wajah dan tanda tangan, sudah bisa langsung terinput kedalam database E-KTP akan jadi dalam empat hari jika tidak terkendala material dan tanda tangan Kepala Disdukcapil KabupatenHalmahera Selatan.. Kinerja pemerintah dalam pemberian layanan untuk pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan yang diukur dengan tingkar responsifitas kepada masyarakat dapat dikatakan sudah sangat baik. Setiap masyarakat yang ingin mengurus pembuatan E-KTP kemudian langsun dilayanni dengan sangat baik oleh setip aparatur di kantor tersebut.. Kinerja aparat di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan yang diukur dengan tingkat akuntabilitas kepada masyarakat dapat dikatakan sudah sangat baik. Hal itu karena sudah banyak cara telah dilakukan untuk memberikan kejelasan informasi terkait pembuatan E-KTP kepada masyarakat. Pertanggungjawaban aparat memberikan pelayanan yang dapat dilihat dari kepuasan masyarakat akan pelayanan yang di dapatkannya.
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PENGAMANAN TNI-AD (Studi Tentang Strategi Kompi Senapan E Batalyon Infanteri 732 Banau dalam Pengamanan Pemilukada Kabupaten Halmahera Tengah) Hartanto, Aribowo Dwi; Ibrahim, Abd Halil Hi.; Suhu, Bakri La
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 6 No 1 (2024): JGOA Volume 6 Nomor 1 Maret 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan strategi Kompi Senapan E Batalyon Infanteri 732 Banau dalam Pengamanan Pemilukada Kabupaten Halmahera Tengah, dengan menggunakan metode penelitian yakni deskriptif kualitatif yang bisa dipahami sebagai serangkaian prosedur yang digunakan dalam pemecahan masalah yang diselidiki/diteliti dengan menggambarkan keadaan obyek-obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada. Adapun yang menjadi sumber data yaitu berjumlah 5 Orang terdiri dari Danki, Tamudi/Yanrad, Banton TON BAN POKKO, Danton I, dan Danton II. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dokumentasi dan bantuan data sekunder. Hasil penelitian yang menunjukan ada berbagai langkah-langkah strategi yang dilakukan oleh Kompi Senapan E dalam pengamanan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Tengah, strategi dimaksud yaitu (1) membentuk pos-pos kecil kecil di area-area yang diperkirakan rawan terjadinya gesekan-gesekan antar masa pendukung kandidat calon Bupati, (2) Melaksanakan himbauan-himbauan kepada masyarakat agar tidak terprovokasi untuk melaksanakan tindakan anarkis serta menghindari bentrokan antar masa, dan (3) Melaksanakan patroli ke wilayah-wilayah, terutama wilayah yang rawan untuk mengantisipasi adanya pergerakan masa yang menjurus kepada tindakan anarkis. Selain strategi yang telah dilakukan, ternyata terdapat kendala-kendala yang dihadapi Kompi Senapan E dalam melaksanakan pengamanan Pemilukada di Kabupaten Halmahera Tengah, kendala-kendala dimaksud yaitu (1) Minimnya Akomodasi; tempat tinggal anggota, logistik/ makan anggota, (2) Komunikasi yang sulit dilakukan antar anggota, dan (3) Keterbatasan kewenangan dalam mengambil tindakan secara langsung jika terjadi bentrok massa/demonstrasi massa antar pendukung calon Bupati.
PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENANGANAN SENGKETA TANAH DI KELURAHAN MALIARO KECAMATAN TERNATE TENGAH (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate) Ishak, Sitti Nurul Kholizah; Ibrahim, Abd Halil Hi.; Pora, Rasid; Suhu, Bakri La; Djae, Raoda M.
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 7 No 2 (2024): JGOA Volume 7 Nomor 2 September 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penilitian ini adalah untuk mengetahui peran Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate dalam penyelesaian sengketa tanah di Kelurahan Maliaro. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu mencari informasi dari objek yang menjadi pusat peneliti baik itu dengan cara memperoleh sumber dari wawancara, dan dokumen. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : (1) peran BPN dalam proses penyelesaian sengketah tanah melalui dua acara yaitu melalui jalur litigasi dan nonlitigasi. Pada non litigasi di lakukan musyawarah, sedangkan apabila tidak ada kesepakatan jalur akhir melalui litigasi. Dalam hal ini penyelesaian sengketa, khususnya sengketah hak atas tanah secara litigasi akan membuat biaya dan besar waktu yang cukup Panjang, peran atau kehadiran BPN adalah sudah mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat setempat (warga Maliaro) sehingga terrealisasi dalam system penerapan penyelesaian sengketa tanah di berbagai daerah termasuk di Kelurahan Maliaro. (2) faktor-faktor penyebab sengketah tanah di Kelurahan Maliaro yakni, a. persoalan sertifikat tanah yang kurang jelas, b. Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata, c.legalitas tanah yang kurang jelas.
THE EFFECT OF DIGITAL TECHNOLOGY ON GOVERNMENT EFFECTIVENESS IN THE ERA OF THE INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0 Abdul Halil Hi. Ibrahim; Idris Sudin
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 5 No. 5 (2025): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/morfai.v5i5.3376

Abstract

Digital transformation in the era of the Industrial Revolution 4.0 has brought fundamental changes in governance, especially in improving the effectiveness, efficiency, and transparency of public services. The utilisation of digital technologies such as e-government, big data, and artificial intelligence allows bureaucratic processes to be faster, cost-effective, and strengthen public participation in decision-making. This research uses a literature review method to analyse the influence of digital technology on government effectiveness in Indonesia, highlighting positive impacts such as service acceleration, data integration, and increased public accountability. However, the implementation of digitalisation also faces challenges, including infrastructure gaps, low digital literacy, and issues of cybersecurity and personal data protection. The results of the study show that the success of digital transformation depends on cross-sector collaboration, infrastructure strengthening, human resource development, and regulatory updates so that the benefits of digitalisation can be felt evenly and inclusively by all people.
Challenges of Local Government in Formation of New Autonomous Regions Radjak, Darwin Abd.; Ibrahim Tjan, Abdul Halil Hi.; Suhu, Bakri La
REFORMASI Vol 15, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i1.7048

Abstract

The formation of new regions does not merely mean reducing the administrative area so that government functions can be carried out more optimally, it also reduces the level of their political alienation so that people rediscover their role in the dynamics of government politics in their region. The concurrent creation of autonomous areas is the emergence of an independent status based on the goals and actual circumstances of the local population in a specific region or area as a component of the Indonesian nation and national territory. The objective of this study is to undertake a research and understanding process based on a technique that examines human problems and societal phenomena using a qualitative approach.  Using a spiral data analysis paradigm, information was gathered via observations, interviews, and documentation.. The results of the study are that the formation of new autonomous regions is a process carried out so that autonomous regions can have a strong autonomous status as provincial capitals, so that the process of forming this autonomous region is very important and must be considered, but the approach of community proposals or community participation is important, this stage must go through from below (grass roots). Third, it cannot be denied that economic factors are one of the main triggers for the desire to form autonomous regions, because every new region is entitled to an allocation of funds. Pembentukan daerah otonom baru tidak hanya berarti pengurangan wilayah administratif agar fungsi pemerintahan dapat dijalankan secara lebih optimal, tetapi juga mengurangi tingkat keterasingan politiknya sehingga masyarakat dapat menemukan kembali perannya dalam dinamika politik pemerintahan di daerahnya. Pembentukan daerah otonom secara bersamaan adalah munculnya status kemandirian berdasarkan tujuan dan keadaan nyata penduduk setempat di suatu daerah atau wilayah tertentu sebagai komponen bangsa dan wilayah nasional Indonesia.  Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan proses penelitian dan pemahaman berdasarkan teknik yang mengkaji permasalahan manusia dan fenomena kemasyarakatan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan paradigma analisis data spiral, informasi dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan daerah otonom baru merupakan proses yang dilakukan agar daerah otonom dapat memiliki status otonomi yang kuat sebagai ibu kota provinsi, sehingga proses pembentukan daerah otonom ini sangat penting dan harus diperhatikan, namun pendekatan usulan masyarakat atau partisipasi masyarakat menjadi penting, tahapan ini harus melalui dari bawah (akar rumput). Ketiga, tidak dapat dipungkiri bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu pemicu utama keinginan untuk membentuk daerah otonom, karena setiap daerah baru berhak mendapatkan alokasi dana. 
Government Policy on Retribution Services at the Traditional Bahari Market Suhu, Bakri La; Wance, Marno; Ibrahim, Abdul Halil Hi.; Radjak, Darwin Abd
ARISTO Vol 14 No 2 (2026): July : Forthcoming
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the Implementation of Ternate City Government Policy in Market Retribution Services at Bahari Berkesan Traditional Market, using a qualitative descriptive approach because the problems discussed in this study are not related to numbers, but describe, outline and depict situations and conditions in accordance with reality. Data collection techniques are carried out through observation, document interviews and secondary data assistance. while data collection techniques are carried out through observation, document interviews and secondary data assistance.The results of the study indicate that the Implementation of Ternate City Government Policy in Market Retribution Services at Bahari Berkesan Traditional Market is in accordance with the expected objectives, the parties involved in collecting market retribution, namely the Market Service as the person in charge of market management in Ternate City and the amount of retribution collected from retribution payers is in accordance with existing provisions, although sometimes the amount of retribution collected with tickets given to retribution payers (traders) does not comply with the rules. In addition, in the implementation of market retribution collection, especially in the Bahari Berkesan traditional market, there are four factors, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. However, in this study, the resource factor has a more sufficient influence to support the implementation of policies in collecting market retribution at the Bahari Berkesan Traditional Market. Policy Implementation; Government, Services; Market Retribution;
Developing a Forest City in a New Capital City: A Thematic Analysis of the Indonesian Government’s Plans Ibrahim, Abdul Halil Hi; Baharuddin, Tawakkal; Wance, Marno
Jurnal Bina Praja Vol 15 No 1 (2023): City Branding
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.15.2023.1-13

Abstract

This study analyzes the Indonesian government's plans to develop a forest city in the new capital (IKN). This study uses a qualitative approach by examining several relevant official government documents. It is done by thematic analysis. The findings of this study indicate that the forest city development plan in IKN is based on the principles; of conservation of natural resources and wildlife habitats, connected with nature, low carbon development, development of water resources, controlled development, and community involvement. In addition, the government has also calculated the benefits gained from the development of the forest city economically, socially, and environmentally. However, the government cannot only calculate the benefits but also considers other negative aspects that could occur, such as forest ecosystem problems. Development that is not carried out carefully can cause environmental damage and threaten survival. This study encourages the government to act following an orientation towards quality and sustainable environmental management. This can only be done if the government implements strong and strict regulations. The government also needs to consider financial problems and socio-economic challenges. This is useful for ensuring sustainable development can run harmoniously between the government, the environment, and the social community.
Kinerja Pegawai dalam Pelayanan Logistik Pasca Bencana Pada Kantor BPPD Kabupaten Halmahera Selatan La Suhu, Bakri; Ibrahim, Abdulhalil Hi; Jafar, Abdilah; Wance, Marno
Journal of Government Science Studies Vol 2 No 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/jgssvol2issue2page110-123

Abstract

This study uses a qualitative research type by focusing on the study of the performance of South Halmahera Regency BPBD employees in post-disaster logistics services. Qualitative research emphasizes inductive analysis, not deductive analysis. The data sources used are primary data and secondary data, with data collection techniques through observation, interviews and documentation. Based on the results of the study, it was shown that the performance of BPBD employees in South Halmahera Regency, seen from the productivity aspect of post-disaster logistics services, had not been maximally implemented. The aspect of the quality of logistics services has also not been maximally implemented, because the timeliness of logistics services is sometimes not timely when distributing them to villages, while the attitude of BPBD staff is very good. The aspect of employee responsiveness has been very good in post-disaster logistics services, employees are very responsive to various logistical issues and are not selective in providing logistics services.
The Performance of the Regional Disaster Management Agency of North Maluku Province in Disaster Logistics Distribution Services in Central Halmahera Regency La Suhu, Bakri; Radjak, Darwin Abd; Ibrahim, Abdul Halil Hi; Rahadi, M. Rizki
Journal of Government Science Studies Vol 4 No 1 (2025): April 2025
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/jgssvol4issue1page37-49

Abstract

The purpose of this research is to understand and explain the performance of the BPBD of North Maluku Province in the logistics distribution service in Messa Village and Kotalo Village, East Weda District, Central Halmahera Regency. This research uses a qualitative descriptive method aimed at describing events or activities within an institution and then elaborating on the issues being studied through several relevant indicators. Data collection techniques through; observation, interviews, documentation, data analysis techniques through; data reduction, data presentation, and conclusion, drawing, or verification. Based on the research results; first, the productivity of the BPBD of North Maluku Province in the logistics distribution service in Messa and Kotalo Villages has not been effectively implemented due to limited resources, Second, the quality of service has not been optimally carried out because the distribution of logistics does not yet have SOPs that are by field conditions, and the logistics distribution in terms of timeliness is still not appropriate because it takes about 4 days to reach the disaster-affected location. Third, the responsiveness of the BPBD of North Maluku Province in the logistics distribution service process in Messa Village and Kotalo Village has been very good. The team from the BPBD of North Maluku Province consistently responds well to the needs of the disaster-affected community, and fourth, the accountability of the BPBD of North Maluku Province's performance has been carried out and accounted for by the regulations and is reported through SAKIP and LKIP.
Co-Authors Abbas, Nini Abdullah, Sunandar Hi Aldiansyah B, Fandi Alhadar, Helmi Arifin Abdullah Bakay, Muhammad Irfan Djae, Raoda M. Hadisurja, Sandy Nofrijan Hafel, Muhlis Hartanto, Aribowo Dwi Husain, Thamrin Idris Sudin Iksan R.A. Arsad Ishak, Sitti Nurul Kholizah Jafar, Abdilah Kader, Abdurrahman Kaunar, Abdullah La Suhu, Bakri Madjid, Syaiful Noor, Nardiansyah Osalia, Rama Pora, Afgani Pora, Rasid Radjak, Darwin Abd Radjak, Darwin Abd. Rahadi, M. Rizki Rifjal Tifandy Saiful Deni Salim, Ashari Samsuddin Abdul Kadir Samsul Bahri Handji Soleman, M. Tauhid Suaib, Rahmat Sutiman, Pangky Syaiful Madjid Tawakkal Baharuddin Tawakkal Baharuddin, Tawakkal Tifandy, Rifjal Tubuli, Mohd. Ridzal S. Umar, Bustamin Wance, Marno