Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.908
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies Sawwa: Jurnal Studi Gender Musawa : Jurnal Studi Gender dan Islam Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya ARISTO Jurnal Bina Praja Indonesian Journal of Religion and Society Jurnal Pemerintahan dan Politik Al-Adyan: Journal of Religious Studies TATHWIR: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Journal of Social Outreach Journal of Public Health Concerns JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Transformasi Masyarakat : Jurnal Inovasi Sosial dan Pengabdian
Muliono, Muliono
Universitas Jambi
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Kejadian malaria dan intervensi berbasis masyarakat di Dusun Mutun: Studi kasus Nuryani, Dina Dwi; Yanti, Dhiny Easter; Agusman, Gilang; Muliono, Muliono; Forcepta, Chania; Sastini, Ketut; Putra, Gilang Ramadhan; Fitriani, Fitriani
JOURNAL OF Public Health Concerns Vol. 5 No. 1 (2025): JOURNAL OF Public Health Concerns
Publisher : Indonesian Public Health-Observer Information Forum (IPHORR) Kerja sama dengan: Unit Penelitian dan Pengabdian Kep Akademi Keperawatan Baitul Hikmah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56922/phc.v5i1.817

Abstract

Background: Malaria is one of the deadliest infectious diseases in the world. Every year, millions of people are infected with this parasite, with the majority of cases occurring in tropical and subtropical regions of Africa, Asia, and Latin America. In Southeast Asia, Indonesia is one of the countries with a fairly high incidence of malaria, with the number of cases reaching 443,530 in 2023. Several factors that contribute to the high incidence of malaria in the community include environmental conditions that support the breeding of Anopheles mosquitoes, low public awareness of disease prevention, and limited access to health services. Purpose: To identify the incidence of malaria in Mutun Hamlet and provide education with direct intervention with the community in efforts to control and prevent malaria. Method: using a quantitative descriptive approach with a field survey method with 238 heads of families as the population and with random sampling to get 100 people to become respondents. The instrument used in this study was a questionnaire containing questions related to the history of malaria, prevention behavior, and access to health services. Environmental observation with local health workers and several community representatives includes household conditions, sanitation, and factors that influence the presence of Anopheles mosquitoes. Determination of problem priorities is the Pan American Health Organization (PAHO) method by approaching the extent of the problem (magnitude), degree of severity (severity), availability of technology (vulnerability), and community concern. Results: The community of Mutun Hamlet and village officials gave a positive response and actively participated in carrying out activities. The age of respondents who experienced malaria was mostly between the ages of 4-25 years, namely 5 (5.6%), the gender of respondents who experienced malaria was mostly male, namely 6 (66.7%). The majority of the education level of the Mutun Hamlet community was elementary school graduates, namely 57 (57.0%) and most of the environmental conditions where the community lives in Mutun Village have lots of puddles, namely 56 (56.0%). Conclusion: Malaria is a dominant health problem in Mutun Hamlet. Community-based education and intervention can increase awareness and compliance in environmental control and prevention of malaria. Suggestion: Related parties and the government need to increase malaria vaccination programs as an effort to control the presence of malaria vectors and their spread. Keywords: Anopheles mosquitoes; Community intervention; Malaria prevention Pendahuluan: Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang paling mematikan di dunia. Setiap tahun, jutaan orang terinfeksi parasit ini, dengan sebagian besar kasus terjadi di wilayah-wilayah tropis dan subtropis di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka kejadian malaria yang cukup tinggi, dengan jumlah kasus mencapai 443.530 pada tahun 2023. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka kejadian malaria di masyarakat antara lain adalah kondisi lingkungan yang mendukung perkembangbiakan nyamuk Anopheles, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pencegahan penyakit, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Tujuan: Mengidentifikasi kejadian malaria di Dusun Mutun dan memberikan edukasi dengan intervensi langsung bersama masyarakat dalam upaya pengendalian dan pencegahan kejadian malaria. Metode: menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode survei lapangan dengan 238 kepala keluarga sebagai populasinya dan dengan random sampling mendapatkan 100 orang untuk menjadi responden. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner yang berisi pertanyaan terkait riwayat penyakit malaria, perilaku pencegahan, dan akses terhadap layanan kesehatan. Observasi lingkungan bersama tenaga kesehatan setempat dan beberapa perwakilan masyarakat meliputi kondisi rumah tangga, sanitasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan nyamuk Anopheles. Penentuan prioritas masalah adalah metode Pan American Health Organization (PAHO) dengan melakukan pendekatan luasnya masalah (magnitude), derajat keparahan (severity), ketersediaan teknologi (vulnerability), dan kepedulian masyarakat. Hasil: Masyarakat Dusun Mutun and aparatur Desa memberikan respon positif dan ikut berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan. Usia responden yang mengalami kejadian malaria adalah sebagian besar di usia 4-25 tahun yaitu sebanyak 5(5.6%), jenis kelamin responden yang mengalami kejadian malaria mayoritas laki-laki yaitu sebanyak 6(66.7%). Mayoritas tingkat pendidikan masyarakat Dusun Mutun adalah tamatan SD yaitu sebesar 57 (57.0%) dan sebagian besar kondisi lingkungan tempat tinggal masyarakat di Desa Mutun terdapat banyak genangan air yaitu sebanyak 56 (56.0%). Simpulan: Kejadian malaria merupakan masalah kesehatan yang dominan di Dusun Mutun. Edukasi dan intervensi berbasis masyarakat dapat meningkatkan kesadaran serta kepatuhan dalam pengendalian lingkungan dan pencegahan kejadian malaria. Saran: Pihak terkait dan pemerintah perlu meningkatkan program vaksinasi malaria sebagai upaya pengendalian keberadaan vektor malaria dan penyebarannya.
Land Conflict and Social Movement of Local Community: A Study in Jambi Province Muliono Muliono; Citra Darminto; Mariatul Qibtiyah
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 14 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish.v14i1.85193

Abstract

This research discusses land conflicts and social movements organized by local communities to fight for the rights they have long been entitled to. Land conflict is one of the largest type of conflict in Jambi and Indonesia in general. The implications of the conflict are extremely considerable for the local communities both physically and psychologically. This research uses qualitative. The data were obtained through observations, interviews and FGDs. Data processing based on three processes namely reducing, verifying, and displaying data. The data analysis refers to relative deprivation and Dahrendorf perspective. The results show that, firstly, there is a series of complexities involving various actors’ interests and overlapping policies caused this conflict occurs. Secondly, the resistance emerges as a response of relative deprivation to the condition allowing the “perpetuation” of land ownership claims. The lack of common ground between state, corporation and indigenous people means that the only way for the local communities to respond is by organizing social movements. Thirdly, although these movements face a strong challenge which is not easy to rip off, this study confirms that social movement is a way for local communities to reveal the layered dynamics of exclusion and the myriad factors contributing to the marginalization of local community's land ownership.
MASYARAKAT PASCA KONFLIK, DEMOKRASI DAN WACANA PEMBANGUNAN PERDAMAIAN DI INDONESIA Muliono, Muliono; Putra, Dinda Syufradian; Davega Prasna, Adeb
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 7, No 2 (2023): November
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jisipunja.v7i2.29484

Abstract

Studi ini mengkaji tentang masyarakat pasca-konflik dan wacana membangunan perdamaian secara berkalanjutan sebagai proses membangun masyarakat pasca-konflik. Studi tentang masyarakat pasca-konflik penting dikaji tidak saja diorientasikan pada kepentingan pemulihan dampak konflik kekerasan yang diakibatkan tetapi juga didasarkan pada adanya potensi konflik kekerasan dalam bentuk-bentuk baru. Hal ini berdampak pada sisi psikologis dan ekonomi-sosio-politik. Studi ini menunjukkan bahwa tantangan membangunan perdamaian di Indonesia pada masa pasca-konflik didasarkan oleh tiga hal yaitu sejarah konflik masa lalu, karakter pluralistik masyarakat Indonesia dari segi suku, agama, ras dan golongan, serta konflik kekerasan dilatari oleh proses pelaksanaan demokrasi elektoral. Praktik demokrasi elektoral cenderung memicu konflik kekerasan ketika isu yang dominan digunakan berkaitan politik identitas. Untuk itu, membangun masyarakat pasca-konflik membutuhkan pendekatan conflict transformation melalui radikalisasi demokrasi dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini harus melibatkan paradigma pemberdayaan melalui pengembangan kelembagaan bersifat fungsional untuk mengorganisasi berbagai kebutuhan dan aspirasi publik pada aras lokal, serta pengembangan kelembagaan yang diorientasikan kepada penguatan kapasitas masyarakat melalui proses demokratisasi dan disentralisasi
Nagari Minangkabau: Studi terhadap Kelembagaan Masyarakat Adat di Sumatera Barat, Indonesia Azwar, Welhendri; Yunus, Yulizal; Muliono, Muliono; Permatasari, Yuli
Jurnal Bina Praja Vol 10 No 2 (2018)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.10.2018.231-239

Abstract

Nagari as government and customary institutions in West Sumatra is torn between the interests of the government system and the importance of maintaining the fundamental values in the community. Various government regulations regarding the village or Nagari generate new questions, the loss of the community’s identity and local wisdom of Nagari as an autonomous and independent society. This study aims to explore and describe the Nagari system of government, as a social system of indigenous peoples of Minangkabau that combine the state government system with the adat system of local customary institutions. The study was conducted with qualitative methods, using in-depth interviews with the community leaders as well as some observations related to the dynamics of its social community in addition to literature study. This study found that Nagari as Minangkabau community social unity has a sacred local wisdom from the community’s comprehensive thinking, and natural conditions. With its history, Nagari grows as an autonomous region where the community manages the social and natural resources potential independently. The Institutional system of Nagari is a combination between the state, custom, and religion, which is combined in the framework of tungku tigo sajarangan, tali tigo sapilin, the government, niniek mamak, and religious scholars. The social system that emerged from the wisdom of “reading” nature, as the strength of the Minangkabau community, made Nagari be one of the regions in Indonesia which are called by the Netherlands as “the Small Republic”.
Sistem Peradilan Adat Nagari di Sumatera Barat Azwar, Welhendri; Muliono, Muliono; Permatasari, Yuli; Akmal, Huriyatul; Ibrar, Syamsul; Melisa, Melisa
Jurnal Bina Praja Vol 11 No 1 (2019)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.11.2019.53-62

Abstract

The state recognizes and respects indigenous and tribal people and their traditional rights insofar as they are alive and in accordance with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia, as contained in Article 18 B paragraph 2 of the 1945 Constitution. However, the fulfillment of cultural identity and the rights of indigenous people have not been maximized. This study aims to find the conceptual model of the Customary Justice system in an effort to protect the existence of the rights of indigenous people to build the strength of civil society in West Sumatra. This research uses research and development methods. Data retrieval is done by survey, observation, interview, and Focus Group Discussion (FGD) methods. This study found that; 1) Minangkabau people have their own local wisdom in resolving customary disputes, even for a broader range of life issues, long before Indonesia was found, 2) Nagari Customary Justice system is a translation of Customary Limbago which is the life philosophy of Minangkabau people, 3) Nagari Customary Judicial institutional structure is a representation of the existence of the tribe in the Nagari, so that its cultural legitimacy becomes strong. And, 4) the Nagari Customary Justice system is an effort to build the sovereignty of civil society, namely an autonomous, independent, egalitarian, and democratic society. It is hoped that the results of this study will be a guideline in establishing the Nagari Customary Justice institution in West Sumatra.
Model Pemerintahan Adat pada Nagari di Sumatera Barat Azwar, Welhendri; Hasanuddin, Hasanuddin; Muliono, Muliono; Permatasari, Yuli; Amri, Mufti Ulil; Yurisman, Yurisman
Jurnal Bina Praja Vol 12 No 1 (2020)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.12.2020.33-42

Abstract

Law No. 6 of 2014 concerning Villages provides opportunities for indigenous communities to form indigenous village governments. Nagaris have an established government system, and yet it is getting blurry and dysfunctional institutionally as rules and regulations concerning village governments change. This study aims to explore and rediscover the nagari government models according to the Minangkabau customs. Data were collected with a mixed-method approach, including survey, observation, interview, and focus group discussion (FGD) methods. This study found that, first, there are two nagari government models in the Minangkabau customs, namely the aristocratic model and the democratic model. Second, the cultural identity of the Minangkabau society is reflected in the concept of banagari, as the traditional system and the government system as an autonomous and independent entity. Third, the nagari government system accommodates two systems that are running simultaneously, namely the state government system and the indigenous government system, in the context of banagari life by using a system that divides the government into three branches, namely an executive, a legislature, and a judiciary.
Family Politics in the Recruitment Process of Legislative Candidates in the 2024 Elections: A Case Study of the Indonesian Unity Party (Perindo) Subekti, Dimas; Putra, Dinda Syufradian; Muliono, Muliono
ARISTO Vol 12 No 2 (2024): July
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ars.v12i2.7956

Abstract

This research aims to explain the political recruitment process of the Perindo Party in endorsing legislative candidates with the family backgrounds of its general chairman. This research uses a qualitative method with a case study approach. The results showed that the Perindo Party normatively implemented a more innovative political recruitment process for the 2024 legislative elections by involving public participation and technology. However, in this idealized process, a phenomenon of family politics occurs. The family of the chairman of the Perindo Party did not go through the entire recruitment process because they have strong ties to the party elite who have decision-making power. The chairman's family jumped straight to the nomination stage to be nominated by the Perindo Party. The mechanism is also directly through appointment rather than e-voting as cadres and the general public must go through the title of the people's convention. Therefore, the political recruitment of the Perindo party for the 2024 legislative elections has a gap in the process for the chairman's family because it does not apply the principles of openness and fairness. This has implications for the lousy party institutionalization trend in political recruitment.
Menembus Dominasi Patriarki: Strategi Politik Keterpilihan Dilla Hich sebagai Bupati Tanjung Jabung Timur Putri Aniisah; Mariatul Qibtiyah; Muliono Muliono
Transformasi Masyarakat : Jurnal Inovasi Sosial dan Pengabdian Vol. 2 No. 4 (2025): Oktober: Transformasi Masyarakat : Jurnal Inovasi Sosial dan Pengabdian
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/transformasi.v2i4.2486

Abstract

The 2024 simultaneous regional elections reaffirm the persistent underrepresentation of women in local politics, despite a gradual rise in female political participation. Amid the dominance of patriarchal political structures, the victory of Dilla Hich as Regent of Tanjung Jabung Timur emerges as a significant phenomenon that reflects a shift in local electoral dynamics while opening broader opportunities for women’s political representation. This study aims to analyze the political strategies employed by Dilla Hich and examine how her identity and social positioning as a woman contributed to her electoral success. Using a qualitative approach with a case study method, data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation from official sources. The findings indicate that Dilla Hich’s success was not solely rooted in her social capital and extensive political networks but also in the adaptive combination of offensive and defensive political strategies she implemented. Offensive strategies were reflected in the expansion of new voter bases and the strengthening of her personal image, while defensive strategies focused on maintaining loyal supporters and consolidating internal networks. Additionally, the strategic use of gender identity enhanced public acceptance of her leadership. This study concludes that Dilla Hich’s victory demonstrates how structured, inclusive, and adaptive political strategies can challenge patriarchal dominance and create greater opportunities for women in local electoral politics.
Ecofeminism: A Study on Women Conflict Survivors’ Movement in Jambi Province, Indonesia Muliono, Muliono; Sutrisno, Alya Triska; Qibtiyah, Mariatul; Pratama, Galank
Sawwa: Jurnal Studi Gender Vol. 20 No. 2 (2025): October
Publisher : Pusat Studi gender dan Anak (PSGA) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Land conflict is a very crucial issue. The persistence of this conflict has ecological and economic implications, as well as causing the deformation of social relations. These three contexts are the fundamental motives for women conflict survivors at the local level to organize a movement. This study aims to comprehensively explore the strategies, patterns, and forms of the movement by women survivors of land conflict and its meaning in relation to ecofeminism. This study uses a qualitative method. The data were obtained through in-depth interviews and observation towards movement of women conflict survivors in local communities in Jambi Province. The findings of this study show that first, the social movement of women survivors of land conflict is a reformative movement. Second, the movement’s strategies involve framing and protest actions, mobilization of solidarity through religious activities, and environmental empowerment. This study concludes that the movement of women survivors of land conflict is a form of ecofeminism, which not only serves as a way to advocate for justice at the local level but also as an effort to deconstruct the legacy of agrarian colonialism that is structurally unequal and gender-biased.
Co-Authors Agusman, Gilang Amri, Mufti Ulil Azwar, Welhendri Citra Darminto Dimas Subekti Dina Dwi Nuryani Dina Sari Hasibuan Fitriani Fitriani Forcepta, Chania Hasanuddin Hasanuddin HURIYATUL AKMAL Ibrar, Syamsul M. Yusuf Mariatul Qibtiyah Mariatul Qibtiyah Melisa Melisa Nasuhaidi, Nasuhaidi Nurmasitah, Sita Nurus Shalihin Otang Kurniaman Permatasari, Yuli Prasna, Adeb Davega Putra, Dinda Syufradian Putra, Gilang Ramadhan Putri Aniisah Qibtiyah, Mariatul Sastini, Ketut Sutrisno, Alya Triska Yanti, Dhiny Easter Yunus, Yulizal Yurisman Yurisman Zariul Antosa