Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.59
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE EGALITA JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Varia Justicia Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Kosmik Hukum Borobudur Law Review JHCLS Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Jurnal Dedikasi Hukum Khazanah Theologia
Sheila Kusuma Wardani Amnesti
Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
JURIDICAL REVIEW AGAINST INCUMBENTS LEAVE IN LAW NUMBER 10 OF 2016 ON THE ELECTION OF THE GOVERNOR, REGENT, AND MAYOR Wardani Amnesti, Sheila Kusuma
Varia Justicia Vol 14 No 2 (2018): Vol 14 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (176.961 KB) | DOI: 10.31603/variajusticia.v14i2.2306

Abstract

Regional head elections held simultaneously on a regular basis in five years held in several regions by the mandate of Law Number 10 of 2016 still leave some problems. These problems include pre-post-conflict local elections when post-conflict local elections and post-conflict local elections. If some of these problems are described, one of them is the problem before the post-conflict local election process, namely the issue of incumbent leave. Regarding the arrangement of incumbent leave, there is still controversy. This has a significant impact on the holding of regional head elections. Some regional heads who are running for re-election in the following period (incumbent) object to the obligation of leaves contained in Article 70 paragraph (3) of Law Number 10 of 2016. However, on the other hand, many things must be considered to maintain the contents of Article 70 paragraph (3) regarding the obligation of incumbent leave. The research is descriptive analytical, namely making a precise, factual enunciation and accurately dealing with the facts. This research is a normative juridical approach with the Law approach (Concept approach) and conceptual approach (Conceptual Approach). Obligations regarding incumbent leave are mandatory for incumbents when nominating themselves again in the next period, although in some other laws and regulations governing voluntary consent of absence rules.  
Implementasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menuju Purworejo ramah difabel Amnesti, Sheila Kusuma Wardani
Borobudur Law Review Vol 3 No 1 (2021): Vol 3 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.5449

Abstract

Sejak tahun 2018 Pemerintah Daerah Purworejo sudah mulai serius untuk membenahi kebijakan demi terciptanya pelayanan publik yang inklusi. Untuk menuju kabupaten yang ramah difabel tentunya diperlukan komitmen tinggi terhadap implementasi Peraturan Daerah tentang jaminan hak-hak difabel tersebut diantaranya tentang apa saja fasilitas umum yang telah dimiliki, apa tantangannya dan apa yang perlu dipersiapkan guna menghadapi tantangan tersebut. Kajian dalam penelitian ini memfokuskan pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 mengenai jaminan hak-hak kaum difabel di lingkungan kabupaten Purworejo yang telah berjalan selama 1 tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 mengenai jaminan hak-hak kaum difabel di lingkungan kabupaten Purworejo yang telah berjalan selama 1 tahun terakhir. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan yakni melalui obesrvasi, wawancara langsung kepada narasumber serta dokumentasi terhadap data-data yang berkaitan dengan kebijaka pemenuhan hak-hak kaum difabel yang selanjutnya dianalisa dan dihasilkan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan factor yang menjadi faktor pendukung serta faktor penghambat dalam implementasi Perda Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diantaranyafaktor komunikasi, factor sumber daya, factor anggaran dan kondisi social lingkungan dan ekonomi.
THE ONLINE-BASED ECONOMICAL DISPUTE RESOLUTION FOR 4.0 INDUSTRY IN THE NEW NORMAL ERA Supriyadi, Aditya Prastian; Amnesti, Sheila Kusuma Wardani; Zulaicha, Siti
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 12, No 2 (2021): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v12i2.13395

Abstract

The New Normal era during the covid-19 pandemic resulted in industry 4.0 business players having difficulty in dealing with dispute resolution due to financial problems and policy restrictions. The reformation of online dispute resolution media is needed due to the difficulty of mobility and the high cost cutting. Before the implementation, it is necessary to have concrete formula of an online dispute resolution concept because the legal basis in Indonesia is not yet qualified. This study aims to conceptualize the legal basis for online dispute resolution in the business world, which is currently not accommodated by the Indonesian laws. It also examines the development of an online dispute resolution model as a technical regulation applied to the industrial sector 4.0. This study uses legal normative research. The study approach uses an online dispute resolution conceptual system and alternative dispute resolution legislation. The results show that online dispute resolution is a new form of quick, inexpensive justice principle that can reform business law in the technology era. Several dispute resolution models can be developed online and used for implementing regulations, especially for dispute resolution media in the industrial sector 4.0.Era New Normal di masa pandemi covid-19 mengakibatkan para pelaku usaha industri 4.0 mengalami kesulitan dalam menangani penyelesaian sengketa karena masalah keuangan dan pembatasan kebijakan. Reformasi media penyelesaian sengketa secara online perlu dilakukan untuk mengatasi kendala sulitnya mobilitas dan pemotongan biaya tinggi. Sebelum dilaksanakan, terlebih dahulu perlu ada rumusan konkrit konsep penyelesaian sengketa secara online karena landasan hukum di Indonesia belum memenuhi syarat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkonseptualisasikan dasar hukum penyelesaian sengketa online di dunia bisnis yang saat ini tidak diakomodir oleh undang-undang Indonesia. Selain itu juga mengkaji pengembangan model penyelesaian sengketa online sebagai regulasi teknis yang dapat diterapkan pada sektor industri 4.0. Studi ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan ialah sistem konseptual penyelesaian sengeketa online dan perundang-undangan alternatif penyelesaian sengketa. Hasil studi menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa online adalah bentuk baru dari asas keadilan yang cepat dan murah yang bisa mereformasi hukum bisnis di era teknologi. Beberapa model penyelesaian sengketa dapat dikembangkan secara online dan dapat digunakan sebagai dasar implementasi aturan, khususnya untuk media penyelesaian sengketa di sektor industri 4.0.
Problematika Penanganan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) pada Peradilan Tata Usaha Negara M. Aunul Hakim; Sheila Kusuma Wardani Amnesti
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 14, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v14i1.15833

Abstract

Abstract:Legal reform in the field of judicial power is the focus of the Judicial Power in the context of revamping the Indonesian judiciary. In the development of judicial power reform, one of which is the authority of the Administrative Court, as contained in the Supreme Court Regulation Number 2 of 2019 on Guidelines for the Settlement of Administrative Court that the object of the lawsuit for State Administrative disputes extends to matters relating to unlawful acts committed by government/onrechtmatige overheidsdaad (OOD). This research was conducted in order to analyze problems related to the implementation of Article 2 of the Supreme Court Regulation No 2/2019 related to unlawful acts committed by government. The research method used is normative research with a statutory approach and case approach. This article finds that factual actions of the government can be the factual actions of the government that can be the object of disputes for lawsuits against unlawful acts carried out by agency or government officials. Many decisions of unlawful acts carried out by government/onrechtmatige overheidsdaad (OOD) at the first level tend not to grant the lawsuit with the argument of different interpretations by the judge for the unlawful act.Keywords: Administrative Court; Onrechtmatige overheidsdaad; unlawful acts.Abstrak:Reformasi hukum dalam bidang kekuasaan kehakiman menjadi fokus Mahkamah Agung dalam rangka pembenahan lembaga yudikatif Indonesia tersebut. Dalam perkembangan reformasi kekuasaan kehakiman salah satunya yakni kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2/2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara bahwa obyek gugatan sengketa Tata Usaha Negara meluas pada hal yang berkaitan Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Pemerintah atau onrechtmatige overheidsdaad (OOD). Artikel ini mengalanisis problematika dalam implementasi Pasal 2 Perma No2/2019 terkait Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Pemerintah. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Artikel ini menemukan bahwa Tindakan Faktual pemerintah dapat menjadi objek sengketa Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Pemerintah. Banyak putusan dari Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) pada tingkat pertama cenderung tidak mengabulkan gugatan dengan dalil penafsiran berbeda-beda oleh hakim atas tindakan perbuatan melanggar hukum tersebut. Kata Kunci: Onrechtmatige overheidsdaad; Perbuatan Melanggar Hukum; PTUN
PENERAPAN DIVERSI PADA ANAK BERHADAPAN HUKUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH Sheila Kusuma Wardani Amnesti; M. Aunul Hakim
EGALITA Vol 16, No 2 (2021): December
Publisher : Pusat Studi Gender UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/egalita.v16i2.14167

Abstract

Diversi merupakan upaya penyelesaian perkara pidana anak yang dilakukan di luar pengadilan dan menjadi prinsip utama yang dianut oleh Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan case approach. Penelitian ini dilakukan dalam rangka mengetahui efektivitas pelaksaan diversi dengan ditinjau dari fiqh Maslahah Mursalah. Dalam pelaksanaan diversi sejauh ini cukup berhasil dimana dari kasus yang sampai pada tingkatan kejaksaan pada kurun waktu 2 tahun selesai pada tahap diversi dan tidak berlanjut pada proses peradilan. Dimana diversi sebagai bentuk perwujudan keadilan restorative di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan bagaimana prinsip Maslahah Mursalah berlaku dimana mengambil lebih banyak manfaat daripada mudharat dalam penentuan sebuah hukum.
Higher Education with Disabilities Policy: Ensuring Equality Inclusive Education in Indonesia, Singapore and United States Sheila Kusuma Wardani Amnesti; Jundiani Jundiani; Siti Zulaichah; Mohd Shahid Mohd Noh; Lailatul Fitriyah
Journal of Human Rights, Culture and Legal System Vol 3, No 3 (2023): Journal of Human Rights, Culture and Legal System
Publisher : Lembaga Contrarius Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53955/jhcls.v3i3.135

Abstract

There are still relatively few people with disabilities who complete their education up to the university level in Indonesia. In contrast, Singapore and the United States are known for their high levels of innovation, especially in promoting equality in education. Three countries—Indonesia, Singapore, and the United States—share a common commitment to realizing the protection of disability rights. This research employs normative legal research methods, utilizing both statutory and comparative approaches. The findings of this study reveal that Singapore's universities have the highest percentage of disability-friendly institutions, with approximately 60% of colleges maintaining specialized Disability Services units. In the United States, only 4.7% of colleges offer Disability Services, while in Indonesia, the figure stands at 1.48%. Substantial, structural, and cultural challenges persist in all three countries when it comes to fulfilling the right to education, particularly concerning funding policies. Each nation needs to cultivate a culture of anti-discrimination in disability education. Notably, Indonesia has yet to implement an inclusive curriculum in higher education. This paper holds significant importance in the context of improving educational services for individuals with disabilities, ultimately contributing to the realization of equality in the education system.
Higher Education with Disabilities Policy: Ensuring Equality Inclusive Education in Indonesia, Singapore and United States Wardani Amnesti, Sheila Kusuma; Jundiani, Jundiani; Zulaichah, Siti; Mohd Noh, Mohd Shahid; Fitriyah, Lailatul
Journal of Human Rights, Culture and Legal System Vol. 3 No. 3 (2023): Journal of Human Rights, Culture and Legal System
Publisher : Lembaga Contrarius Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53955/jhcls.v3i3.135

Abstract

There are still relatively few people with disabilities who complete their education up to the university level in Indonesia. In contrast, Singapore and the United States are known for their high levels of innovation, especially in promoting equality in education. Three countries—Indonesia, Singapore, and the United States—share a common commitment to realizing the protection of disability rights. This research employs normative legal research methods, utilizing both statutory and comparative approaches. The findings of this study reveal that Singapore's universities have the highest percentage of disability-friendly institutions, with approximately 60% of colleges maintaining specialized Disability Services units. In the United States, only 4.7% of colleges offer Disability Services, while in Indonesia, the figure stands at 1.48%. Substantial, structural, and cultural challenges persist in all three countries when it comes to fulfilling the right to education, particularly concerning funding policies. Each nation needs to cultivate a culture of anti-discrimination in disability education. Notably, Indonesia has yet to implement an inclusive curriculum in higher education. This paper holds significant importance in the context of improving educational services for individuals with disabilities, ultimately contributing to the realization of equality in the education system.
POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN PEREMPUAN PEKERJA DOMESTIK DI INDONESIA Wardani Amnesti, Sheila Kusuma
EGALITA Vol 19, No 1 (2024): June
Publisher : Pusat Studi Gender UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/egalita.v19i1.26692

Abstract

AbstractFemale domestic workers still dominate the numbers as victims of rights violations. Female domestic workers are not only vulnerable to having their rights as workers violated, but also experience discriminatory treatment and even sexual harassment. The purpose of this article is to look at the background to the formulation of government policy lines in an effort to ensure the fulfillment of the rights of women workers in the domestic sector. This research is normative juridical research using a statute approach. The results of this research show that the Domestic Workers Protection Bill has the characteristics of a responsive legal product which reflects society's sense of justice, especially for domestic workers who are dominated by women. On the other hand, in the theory of legal protection, the Indonesian government is obliged to ratify ILO Convention 189 concerning the Protection of Domestic Workers and as soon as possible pass the Domestic Workers Protection Bill. This article is a form of thought contribution in efforts to uphold human rights, especially the rights of women workers.Keywords: Female domestic workers; Legal Policy; Legal ProtectionAbstrakPerempuan pekerja domestik masih mendominasi angka sebagai korban pelanggaran hak- hak. Perempuan pekerja domestik tidak hanya rentan dilanggar haknya sebagai pekerja, namun mendapat perlakuan diskriminatif hingga pelecehan seksual. Tujuan dari artikel ini adalah melihat latar belakang penyusunan garis kebijakan pemerintah dalam upaya menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja perempuan di sektor domestik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan statute approach. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga memiliki karakteristik produk hukum yang responsif dan telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat khususnya bagi pekerja rumah tangga yang didominasi oleh perempuan. Disisi lain dalam teori perlindungan hukum, pemerintah Indonesia wajib melakukan ratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan sesegara mungkin mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Tulisan ini sebagai bentuk kontribusi pemikiran dalam Upaya menegakkan hak-hak asasi manusia khususnya hak pekerja perempuan.Kata Kunci: Perempuan Pekerja Domestik; Politik Hukum; Perlindungan Hukum
Pelatihan Citizen Journalism sebagai Upaya Penguatan Literasi Keamanan Digital Cholifah, Nur; Asmawati, Rika Inggit; Amnesti, Sheila Kusuma Wardani
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): August 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i2.35001

Abstract

Program citizen journalism merupakan salah satu kegiatan pelibatan Masyarakat guna melakukan update informasi secara cepat dengan dukungan derasnya penggunaan internet di Indonesia saat ini. Pondok pesantren Luhur memiliki kendala dalam mempublikasikan kegiatan dalam web resmi yayasan. Penting adanya sosialisasi terkait pembekalan softskill maupun hardskill untuk membekali citizen journalism khususnya yang terjadi di Pondok Pesantern Luhur Kota Malang sebagai sarana untuk membantu publikasi dan penyebarluasan kegiatan yang dilakukan oleh yayasan kepada masyarakat umum. Tujuan dari sosialisasi ini adalah membantu citizen journalism agar sesuai dengan nilai-nilai moderasi beragama dan meningkatkan literasi keamanan digital. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah ABCD (Asset Based Community Development) yang menitik beratkan pada pemberdayaan asset, kekuatan, dan potensi yang dimiliki oleh Masyarakat. Hasil sosialisasi yang dilakukan adalah terjadinya peningkatan pengetahuan audiens dengan pendampingan penulisan berita atau kegiatan secara mandiri sesuai etika jurnalistik terkait prinsip moderasi beragama pada jurnalis, serta penguatan literasi keamanan digital bagi citizen journalism.   Abstract Citizen Journalism Training as an Effort to Strengthen Digital Security Literacy.The citizen journalism program is one of the community involvement activities to update information quickly with the support of the rapid use of the internet in Indonesia today. The Luhur Islamic Boarding School has obstacles in publishing activities on the foundation's official website. It is important to have socialization related to the provision of soft skills and hard skills to equip citizen journalism, especially those that occur at the Luhur Islamic Boarding School in Malang City as a means to help publish and disseminate activities carried out by the foundation to the general public. The purpose of this socialization is to help citizen journalism to be in accordance with the values of religious moderation and increase digital security literacy. The method used in this article is ABCD (Asset Based Community Development) which focuses on empowering assets, strengths, and potentials owned by the community. The results of the socialization carried out are an increase in audience knowledge with assistance in writing news or activities independently according to journalistic ethics related to the principles of religious moderation in journalists, as well as strengthening digital security literacy for citizen journalism.
Public Information Disclosure and Personal Data Protection in Court Decisions: Legal and Islamic Law Zulaichah, Siti; Amnesti, Sheila Kusuma Wardani; Istiqomah, Nurul
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 15, No 2 (2024): JNH VOL 15 NO 2 NOVEMBER 2024
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v15i2.4528

Abstract

The public’s freedom to access information is increasingly guaranteed by law. However, when accessing copies of court decisions, the court must still protect the personal rights of all parties involved. The application of secure technology, supported by regulatory protection, is essential to prevent privacy-related data breaches and maintain public trust in the judiciary. In this context, the Personal Data Protection Law application should be expanded to include guidelines for accessing court decision copies. This research analyzes the importance of maintaining the parties’ confidentiality when accessing copies of court decisions and the need for legal certainty regarding sanctions for disseminating personal data in these decisions. This study uses normative juridical methods with statutory and conceptual approaches. The study results indicate that this is appropriate if court decisions are accessed for the benefit of the litigating parties. However, certain aspects, particularly personal data, must remain confidential when accessed by the general public. It is also explained in the Qur’an that, in general, privacy within the home is highly protected and respected. AbstrakKebebasan masyarakat untuk mengakses informasi semakin dijamin oleh undang- undang, namun dalam hal mengakses salinan putusan suatu perkara yang telah diputuskan, pengadilan harus tetap melindungi hak-hak pribadi masing-masing pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Penerapan teknologi yang aman dan didukung dengan perlindungan regulasi diperlukan untuk mencegah pelanggaran data terkait privasi dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Dalam hal ini, penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi perlu diperluas hingga mencakup pedoman dalam mengakses salinan putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya menjaga kerahasiaan para pihak dalam mengakses salinan putusan pengadilan, serta pentingnya kepastian hukum terkait sanksi atas penyebarluasan data pribadi para pihak dalam putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika putusan tersebut diakses untuk kepentingan para pihak yang berperkara, maka hal ini sesuai dengan ketentuan. Namun demikian, ada hal-hal yang harus dirahasiakan terkait data pribadi para pihak apabila putusan tersebut diakses oleh publik. Dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa secara umum, privasi di dalam rumah sangat dilindungi dan dihormati.
Co-Authors AllahRakha, Naeem Hariz, Hajar Salamah Salsabila Jundiani Jundiani Lailatul Fitriyah Lailatul Fitriyah M. Aunul Hakim Mohd Noh, Mohd Shahid Mohd Shahid Mohd Noh Muhammad Zaki Mubarrak NUR CHOLIFAH Nurul Istiqomah Nurul Istiqomah Rayno Dwi Adityo Rika Inggit Asmawati Siti Zulaichah Supriyadi, Aditya Prastian Whindari, Yayuk Yayuk Whindari Zulaicha, Siti Zulaichah, Siti