Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

PENGARUH BEBAN KERJA TERHADAP KESELAMATAN PASIEN PADA PERAWAT DI RSUD INCHE ABDOEL MOEIS SAMARINDA Agustina, Nadia; Nurhasanah, Nurhasanah; Purwaningsih, Erwin
Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA) Vol 9 No 1 (2025): Edisi Januari - April 2025
Publisher : LPPM STIE Muhammadiah Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31955/mea.v9i1.5234

Abstract

Karyawan dari berbagai kelompok profesional dan non-profesional bekerja di rumah sakit dan merawat pasien sepanjang waktu. Perawat merupakan salah satu profesi yang paling lama bekerja dalam pemberian layanan. Masalah beban kerja keperawatan mempunyai implikasi luas dan harus menjadi perhatian bagi organisasi perawatan kesehatan, khususnya profesi keperawatan. Kinerja buruk perawat dapat disebabkan dari beban kerja yang melebihi kemampuan perawat dan berdampak pada komunikasi yang buruk terhadap pasien, kurang baiknya komunikasi antara pasien dan staf perawat, yang dapat memengaruhi keadaan pasien dan dengan demikian kualitas layanan perawatan. Hal ini mengurangi keselamatan pasien dan dapat menyebabkan hasil yang buruk bagi pasien. Berdasarkan data RSUD Ince Abdul Moeis Samarinda, tercatat sebanyak 67 insiden keselamatan pasien pada tahun 2020, yang meliputi 67 insiden bukan cedera (KTC), 62 insiden hampir cedera (KNC), dan 62 insiden hampir cedera (KNC). Terjadi 97 kecelakaan. Ada 120 kejadian tidak diharapkan (KPC) dan 120 kejadian tidak diharapkan (AE). Oleh karena itu, Penelitian dilaksanakan untuk menganalisis pengaruh beban kerja perawat terhadap keselamatan pasien di RSUD Ince Abdul Moeis Samarinda, mengidentifikasi faktor yang memengaruhi beban kerja perawat terhadap keselamatan pasien, dan memberikan serta menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi. Penelitian dilaksanakan dengan tujuan melihat pengaruh beban kerja terhadap keselamatan pasien pada perawat di RSUD Inche Abdoel Moeis Samarinda. Metode kuantitatif pendekatan cross sectional digunakan dalam menguji hipotesis penelitian. Sampel penelitian yang digunakan sebanyak 118 responden. Alat ukur penelitian penelitian menggunakan kuesioner. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa berdasarkan hipotesis yang dibangun hipotesis ditolak, tidak adahubungan beban kerja terhadap keselamatan pasien pada perawat di RSUD Inche Abdoel Moeis. Kesimpulan dari Penelitian tidak adanya pengaruh signifikan antara beban kerja terhadap keselamatan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah I.A Moeis Samarinda.
Review Kebijakan Pemerintah Indonesia terkait Pandemi Air Borne Disease selama 10 Dekade Terakhir Purwaningsih, Erwin
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 11, No 2 (2022): June
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.74909

Abstract

Airborne disease merupakan penyakit yang ditularkan melalui udara, yang artinya seseorang dapat terkena penyakit tersebut hanya dengan bernapas. Dalam sejarahnya dunia dapat dikatakan rutin mengalami masalah kesehatan dengan media penyebaran udara ini, terhitung dalam 100 tahun terakhir setidaknya dunia mengalami beberapa kali pandemi, sebut saja Flu burung, SARS, Spanish Flu, Flu Babi dan Covid-19.  Tujuan: Mengidentifikasi kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya penyembuhan, menekan penularan, dan upaya penyelesaian pandemi yang terjadi. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif  analitik dengan desain non eksperimental (Cross Sectional). Sesuai dengan tujuan penelitian, subjek penelitian menggunakan data sekunder berupa data peta sebaran kasus Flu Burung pada laporan Kemenkes RI, kemudian laporan SARS, Spanish Flu dan Flu Babi pada laporan WHO dan CDC, serta peta sebaran Covid-19 pada  laporan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan komite penanganan Covid-19. Hasil: Jumlah kasus flu burung dengan angka tertinggi terjadi pada tahun 2006 dengan 55 kasus terkonfirmasi, (Kebijakan RI; SK Dirjen Peternakan No. 17/Kpts/PD.640/F/02.04). Pandemi SARS yang terjadi tahun 2002-2003 Indonesia memiliki 2 kasus SARS (Kebijakan RI: KEPMENKES Nomor 424/MENKES/SK/2003). Kasus Spanish Flu di Indoensia selama November 1918 terjadi pengingkatan angka kematian hingga 416.000 jiwa di Hindia Belanda (Pedoman kebijakan RI: buku dalam bahasa Jawa Honocoroko). Saat pandemi Flu Babi terjadi kasusnya hampir tidak ditemukan, tetapi Departemen Kesehatan menetapkan enam langkah untuk kesiapsiagaan. Pandemi Covid-19 sejak tahun 2020-Pertengahan Mei 2022 Indonesia tercatat memiliki 6,05 juta kasus dengan 157.000 kematian, (Kebijakan RI: penerapan skema jaring pengaman sosial). Kesimpulan: Berbagai standar dan pedoman yang telah disusun oleh pemerintah membutuhkan kerjasama berbagai pihak dari seluruh kalangan masyarakat yang berguna untuk penyelesaian kejadian pandemi agar lebih efektif dan efisien baik dari segi waktu, tenaga dan biaya. 
Kebijakan Terkait Krisis Kesehatan: Analisa Kebutuhan Tenaga Kesehatan Selama Pandemi Covid-19 di Indonesia Purwaningsih, Erwin
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 12, No 2 (2023): June
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.80590

Abstract

Kesehatan merupakan salah satu pilar pembangunan negara Indonesia. Pentingnya aspek kesehatan dalam kehidupan bernegara seringkali menghadapi banyak sekali tantangan dan hambatan, krisis kesehatan menjadi salah satu isu vital yang harus segera ditemukan solusi penyelesaiannya. Pada masa genting seperti pandemi Covid-19 yang saat ini melanda dunia tidak terkecuali Indonesia, permasalahan terhadap kebutuhan tenaga kesehatan menjadi sangat vital selain permasalahan pembiayaan, informasi dan komunikasi, sarana prasarana, transportasi, stok alat dan bahan medis yang juga terbatas. Beragam solusi yang ditawarkan kiranya menjadi alternatif pemecahan masalah distribusi tenaga kesehatan ini, namun perlu diingat solusi sederhana, tetapi akurat dan dapat dengan cepat diaplikasikan yang harus dipilih menjadi pilihan utama. Tujuan : Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menelaaah kebijakan terkait krisis kesehatan yang sedang dialami Indonesia yang berfokus pada analisa kebutuhan tenaga kesehatan selama pandemi Covid-19 di Indonesia. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif  analitik dengan desain non eksperimental (Cross Sectional). Menggunakan analisa pustaka atau library research yang berasal dari beberapa sumber yaitu laporan BPS RI, Databoks, Lokadata, Pusara digital tenaga kesehatan dan sumber data dari artikel terkait. Hasil: Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah tenaga kesehatan di Indonesia sebanyak 2.287.142 orang pada 2021. Dari jumlah tersebut daerah Jawa memiliki jumlah tenaga jauh lebih banyak dibandingakan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, hal ini dikaitkan dengan jumlah penduduk yang terpusat di pulau Jawa, gap tenaga kesehatan sangat jauh antara provinsi satu dengan lainnya di Indonesia. Saat ini ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Indonesia berada di bawah standar Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO). Indonesia hanya memiliki rasio 4 per 1.000 penduduk untuk jumlah dokter, perawat dan bidan, sementara standar WHO adalah 4,4 per 1.000 penduduk. Sejumlah 2.087 tenaga kesehatan Indonesia telah gugur selama pandemi Covid-19 melanda tanah air. Setidaknya 751 dokter meninggal, 670 perawat, 298 bidan gugur dalam melaksanakan tugasnya diikuti dengan tenaga kesehatan lainnya. Rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan antara lain, alokasi segera tenaga kesehatan dan non kesehatan diwilayah yang terbatas SDM, kesempatan bekerja lebih mudah pada tenaga vital seperti dokter spesialis, laboratorium, radiologi dst, kerjasama lintas sektor terkait seperti kemendikbud, kemenpupr, dst. Kesimpulan: Krisis kesehatan yang dialami Indonesia salah satunya yaitu aspek distribusi tenaga kesehatan, hal ini dikaitkan dengan populasi terpusat, kondisi geografis dan besarnya honor nakes yang menjadi beberapa faktor penyebab maldistribusi tersebut. Tugas, pokok dan fungsi pemerintah pusat dan daerah diuji dalam penyelesaian permasalahan ini. Solusi aplikatif dan solutif dari koordinasi berbagai pihak diharapkan segera menjadi alternatif dan menekan jurang maldistribusi nakes yang ada di Indonesia.