Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.254
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Analisis: Jurnal Studi Keislaman Al-Ulum MODELING: Jurnal Program Studi PGMI Al-Hayat: Journal of Islamic Education Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI MUHARRIK: JURNAL DAKWAH DAN SOSIAL Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial PERSPEKTIF Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik IQ (Ilmu Al-qur'an): Jurnal Pendidikan Islam Edukais : Jurnal Pemikiran Keislaman Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah Journal of Education Research HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah IIJSE UNIVERSUM : Jurnal KeIslaman dan Kebudayaan
Harahap, Elly Warnisyah
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Analisis Perilaku Politik, Budaya Masyarakat dan Agama di Indonesia Safitri, Yuli; Efendi pane, Anwar; Harahap, Elly Warnisyah
Journal of Education Research Vol. 4 No. 3 (2023)
Publisher : Perkumpulan Pengelola Jurnal PAUD Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37985/jer.v4i3.392

Abstract

Indonesia adalah negara dengan memiliki berbagai macam etnis dan agama. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar, Indonesia memiliki ragam agama, budaya, dan perilaku politik yang berbeda-beda. Sistem politik di Indonesia tentunya tidak lepas dari pembenahan. Selain itu, Indonesia adalah negara yang mayoritasnya Bergama dan percaya akan nilai-nilai kemanusian, seperti kebebasan dan keadilan sosial. Bukan hanya perilaku politik, dan agama saja, Indonesia kaya akan budaya masyarakat yang humanisme. Maka dari itu, peneliti bertujuan untuk menganalisis perilaku politik, budaya masyarakat, dan agama di Indonesia untuk memberikan pengetahuan seputar keragaman Indonesia untuk para akademisi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka library research. Hasil penelitian ini menunjukan perilaku politik di Indonesia tidak terlepas dari agama yang mengatur moral dan perilaku seseorang. Begitu juga dengan budaya masyarakat Indonesia juga mempengaruhi perilaku politik masyarakat Indonesia. Sebab, Dengan cakupan pengetahuan kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lainnya yang ada pada budaya masing- masing seseorang dapat menentukan pilihan politiknya.
Syihabuddin Syah (Abu Keumala) Tokoh Teologi Islam Sumatera Utara Medan Syarkawi, Syarkawi; Sukiman, Sukiman; Dewi, Ernita; Harahap, Elly Warnisyah; Zulkarnaen, Zulkarnaen; Muntasir, Muntasir
Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 12 No. 001 (2023): Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam (Special Issue 2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/ei.v12i001.5355

Abstract

Syihabuddin Syah, tokoh Teologi Islam kelahiran Aceh pada 2 Maret 1928, dikenal sebagai Abu Keumala. Ia mengkhususkan diri dalam bidang Tauhid dan menulis banyak buku tentang sifat Allah SWT. Penelitian ini termasuk penelitian Kualitatif dengan pendekatan historis dengan pendekatan sekte Ilmu Kalam menunjukkan bahwa Abu Keumala mendominasi pemikiran dua tokoh besar, Asy'ariyyah dan Maturidiyah, dalam pengisbatan sifat Tuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran Abu Keumala meliputi lingkungan keluarga, pergaulan dengan masyarakat, pendidikan, dan faktor kepercayaan. Lingkungan keluarga dan pendidikan awalnya mungkin memberikan dasar kuat bagi minatnya dalam Teologi Islam. Interaksinya dengan masyarakat, terutama di Medan, membantunya mengembangkan pemahaman Teologi yang mendalam. Keyakinan dan kepercayaan pribadinya juga berperan dalam mengarahkan fokusnya pada Ilmu Kalam. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pemikiran Abu Keumala dalam Ilmu Kalam dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti lingkungan keluarga, pergaulan, pendidikan, dan keyakinan pribadi. Ia menjadi ahli dalam bidang ini karena dedikasi dan pengalaman yang diperoleh dari interaksi dengan masyarakat serta penerapan teori dalam penelitiannya.
Women as political socialization agents: A study of gendered political mobilization in Indonesia’s 2024 election (Case of PKS in Deli Serdang) Yanti, Delfi; Harahap, Elly Warnisyah; Aminuddin, Aminuddin; Reksa, M. Angga
Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial Vol. 10 No. 1 (2026): April (On Progress)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/satwika.v10i1.44143

Abstract

Women’s political participation has become an important issue in contemporary democratic studies, particularly in emerging democracies such as Indonesia, where elections serve as a key mechanism for citizen engagement. However, most existing studies still conceptualize political socialization as a passive, cultural, and family-based process. There is limited attention to how political parties actively mobilize women as strategic agents of political socialization, especially at the local level. This study aims to analyze the role of women as political socialization agents in Indonesia’s 2024 election, focusing on gendered political mobilization within the Prosperous Justice Party (PKS) in Deli Serdang Regency. This research employs a qualitative approach with a grounded perspective. Data were collected through in-depth interviews and field observations, supported by secondary data from official documents and academic literature. Informants consisted of female party elites, members, and cadres selected through purposive sampling. Data were analyzed using thematic analysis. The findings show that women in PKS play an active and strategic role through organizational consolidation, community-based engagement, and digital political campaigns. Their involvement contributes to increasing women’s political participation and shaping voter preferences. However, an ambivalence is identified between empowerment and instrumentalization, where women’s participation simultaneously reflects inclusion and serves electoral interests. This study contributes by reconceptualizing political socialization as an active and organized process driven by political actors and by advancing the concept of gendered political mobilization in local democratic contexts.   Partisipasi politik perempuan menjadi isu penting dalam studi demokrasi kontemporer, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia, di mana pemilu merupakan sarana utama keterlibatan warga negara. Namun, sebagian besar kajian masih memandang sosialisasi politik sebagai proses yang pasif, kultural, dan berbasis keluarga. Penelitian yang menyoroti bagaimana partai politik secara aktif memobilisasi perempuan sebagai agen strategis sosialisasi politik, khususnya di tingkat lokal, masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perempuan sebagai agen sosialisasi politik pada Pemilu 2024, dengan fokus pada mobilisasi politik berbasis gender di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif grounded. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan, serta didukung oleh data sekunder berupa dokumen resmi dan literatur ilmiah. Informan terdiri dari pengurus, anggota, dan kader perempuan PKS yang dipilih secara purposive. Analisis data menggunakan teknik thematic analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan PKS berperan aktif dan strategis melalui konsolidasi organisasi, pemberdayaan komunitas, serta kampanye politik digital. Peran ini berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan dan memengaruhi preferensi pemilih. Namun, ditemukan ambivalensi antara pemberdayaan dan instrumentalisasi dalam keterlibatan perempuan. Penelitian ini berkontribusi dalam merekonseptualisasi sosialisasi politik sebagai proses aktif dan terorganisir serta memperkuat konsep mobilisasi politik berbasis gender dalam konteks demokrasi lokal.
Human Rights from the Perspective of Islamic Political Philosophy: The Relationship between the State, Sharia, and Maqāṣid al-Sharī‘ah Dewi Sartika; Harahap, Elly Warnisyah
Analisis: Jurnal Studi Keislaman Vol 26 No 2 (2026): Analisis : Jurnal Studi Keislaman
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/ajsk.v26i2.32946

Abstract

Human rights (HR) in Islamic political philosophy are closely related to the interplay between human dignity, state authority, Sharia, and the public good. This study analyses the construction of human rights from the perspective of Islamic political philosophy, using karamah insaniyyah, the concept of political power as a trust, and maqaṣid al-Shari’ah as analytical frameworks. The study employs a qualitative approach through library research and a philosophical-conceptual approach. Primary sources include the works of Al-Farabi, Al-Mawardi, and Ibn Khaldun, while secondary sources consist of relevant academic books and national and international journal articles. The analysis is conducted interpretively, philosophically, critically, and comparatively to identify the relationship between human rights, political legitimacy, justice, and the public good. The findings indicate that human rights in Islamic political philosophy are rooted in karamah insaniyyah, which connects rights with obligations and moral responsibility. The political thought of Al-Farabi, Al-Mawardi, and Ibn Khaldun demonstrates that state power should be oriented toward virtue, trust, justice, and the public good. Maqaṣid al-Shari’ah serves as an evaluative framework for assessing the exercise of state power by examining its protection of human rights, justice, public welfare, harm prevention, and accountability. The study argues that religious legitimacy does not automatically constitute moral legitimacy and that human rights protection requires the just and accountable limitation of state power.
Co-Authors Abdul Azis Adenan Adenan, Adenan Agussalam, Agussalam Aminuddin Aminuddin Delfi yanti, Delfi Dewi Sartika Efendi pane, Anwar Efendi, Januari Riki Ekowati, Endang Ernita Dewi Fachrurrozy, Muhammad Katimin Katimin, Katimin Manday, Khairuna Herlin Marahalim Muhammad Jailani Muhammad Wahyu, Muhammad Nafiahdi, Insan Putra Nasution, Hasan Bakti Panggabean, Ilham Budiman Putri Andini, Putri Reksa, M. Angga Safitri, Yuli Siregar, Paisal Siti Latifah Sufriyansyah Sukiman Sukiman Syahrin Harahap, Syahrin Syarkawi, Syarkawi Warjio Warjio, Warjio Wedi Samsudi Yusril Ihza Mahendra Zulkarnaen Zulkarnaen Zulkarnain Zulkarnain