Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Akuntabilitas Anggaran Pembangunan Infrastruktur di Desa Simpur Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan M. Agus Riady; Taufik Arbain
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.6387

Abstract

Penelitian ini berangkat dari pengelolaan dana, sehingga diperlukan perbaikan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini memicu adanya kurang efektifnya kepemimpinan Kepala Desa dalam akuntabilitas anggaran membangun desa dengan persoalan hukum yaitu praktik manipulasi dan mark-up harga demi keuntungan pribadi. Selain itu, ditemukan adanya nota pembelian barang tanpa kesesuaian dengan barang fisik serta proyek pembangunan jalan yang belum selesai meskipun anggarannya telah dinyatakan terealisasi. Padahal, Dana Desa (DD) pada dasarnya ditujukan untuk mendukung otonomi desa sekaligus memberdayakan masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif menggunakan Triangulasi teknik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan informan penelitian dan teknik analisis data dalam penelitian melalui tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian, menunjukan bahwa dalam kepemimpinan Kepala Desa Dalam akuntabilitas anggaran pembangunan infrastruktur di Desa Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dikatakan cukup baik, dalam hal ini dapat dilihat dari indikator Akuntabilitas tercermin dari koordinasi antara kepala desa, BPD, dan perangkat desa. Meski sinergi berjalan baik, partisipasi masyarakat terbatas karena forum Musdes hanya dihadiri perwakilan, sehingga aspirasi belum terjaring optimal. Akuntabilitas kebijakan tampak dari proses penyusunan RKPDes hingga penetapan APBDes. Karena keterbatasan dana, desa memprioritaskan program mendesak hasil musyawarah. TPK dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan di lapangan. Akuntabilitas program terlihat dari pelaporan keuangan bulanan melalui forum LPJ, menandakan kesadaran evaluasi rutin. Pengeluaran hanya disetujui jika sesuai rencana dan anggaran. Akuntabilitas kejujuran diwujudkan melalui evaluasi bulanan bersama tokoh masyarakat, LPM, dan BPD sebagai bentuk transparansi dan perbaikan tata kelola keuangan. Akuntabilitas hukum ditunjukkan lewat keterlibatan langsung kepala desa dalam mengawasi proyek, melalui inspeksi lapangan dan koordinasi.
Dynamics of Regional Government Policy Determination in Preparing Spatial Planning: Case in Banjarmasin City Noor, Muhammad; Arbain, Taufik; Firdaus, Muhammad Riyandi; Setiawati, Budi
Journal of Local Government Issues Vol. 8 No. 1 (2025): March
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/logos.v8i1.37561

Abstract

This study analyzes the dynamics of local government policies that prioritize deliberative processes among various stakeholders to reach consensus in spatial planning in Banjarmasin City. This research collected and analyzed data using qualitative methodology. As this research shows, Banjarmasin City's spatial policy has experienced many dynamics. There are stakeholders who support and oppose local government policies. These stakeholder groups have interests that contribute to the failure of Banjarmasin City's spatial planning policies. This research definitely helps policy makers make better decisions. Among the stakeholders involved in decision-making, there are many perspectives to consider. Then, to avoid horizontal conflicts that are detrimental to the development process of an autonomous region, good cooperation among the various participating parties is required.
Dinamika Pola Interaksi Kolaboratif Antar Aktor Dalam Tata Kelola Sampah di Kota Banjarmasin Arbain, Taufik; Oktavianor, Tomi; Ridwan, M. Nur Iman; sugiannor, sugiannor; Fahmi, Rizal; Rahman, Raihan Pangestu
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol. 12 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jkjap.v12i1.20756

Abstract

  This study addresses the persistent ineffectiveness of waste management in Banjarmasin, highlighted by the growing waste accumulation at the Basirih Landfill and along urban roadsides following administrative sanctions from the Indonesian Ministry of Environment. Despite a daily waste production of approximately 600 tons, regional facilities currently handle only 105 tons, signaling a critical governance gap. Employing an explanatory sequential mixed-methods design, this research analyzes waste management through the dual lenses of Network Governance and Collaborative Governance. Quantitative data were gathered from 107 diverse stakeholders, followed by in-depth qualitative interviews with key informants and Participatory Development Waste Action (PDWA) sessions. The results reveal that while there is high cognitive readiness for collaboration, the actual implementation remains at a moderate level, characterized by a "strong at the bottom, fragile in the middle" model. The governance network is currently fragmented, with interactions being largely ad-hoc and seremonial rather than institutionalized. Key barriers include a significant power imbalance dominated by the state, lack of formal institutional design, and the absence of a "metagovernor" role to synchronize bottom-up community initiatives with private sector resources. This study recommends that the Banjarmasin Municipal Government transition from a technical operator to a network steerer by establishing a permanent collaborative forum, institutionalizing long-term MOUs, and adopting an adaptive pentahelix model to bridge current collaboration gaps and ensure systemic sustainability.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATADI KAWASAN LOKSADO KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN Fathiatul Rizki Amandita; Taufik Arbain; Raditia
Jurnal Humaniora & Sosial Sains Vol 3 No 2 (2026)
Publisher : Pojok Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kawasan Loksado pada dasarnya mampu melakukan tahapan pembangunan dengan melalui Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perkembangan pariwisata Loksado. Namun tidak sepenuhnya didukung oleh kualitas sumber daya manusia lantaran masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pariwisata, minimnya anggaran sehingga menjadi penghambat pengembangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dari para aktor informan kunci.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata yang diterapkan di kawasan Loksado dalam aspek pengembangan destinasi bahwa terjalinya kerjasama antar stakeholder dalam peningkatan sarana prasarana, aspek pengembangan pemasaran dinas memanfaatkan media cetak, media elektronik, media sosial serta dengan mengadakan event tahunan dalam melakukan promosi, aspek Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu banyaknya potensi pariwisata dan di kolaborasikan dengan eknomi kreatif salah satunya seperti kerajinan tangan maupun kuliner, maka dua kolaborasi ini di anggap mampu memberi nilai tambah terhadap daya tarik dan daya saing pariwisata kawasan Loksado.
Analisis Model CIPP dalam Evaluasi Pelaksanaan Aplikasi SiPita Tahun 2024 pada Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan Fitria Ramadhani; Taufik Arbain
Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2026): Takuana (July-September)
Publisher : MAN 4 Kota Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56113/takuana.v5i2.585

Abstract

The implementation of effective, transparent, and digital-based public information services is one of the efforts to support the Electronic-Based Government System (SPBE). One of the innovations implemented by the South Kalimantan Provincial Representative Office of the National Population and Family Planning Board (BKKBN) is the SiPita application, which still faces several challenges in its implementation. This study aims to analyze the implementation of the SiPita application in 2024 using the CIPP (Context, Input, Process, Product) evaluation model. This study employed a qualitative approach with data collected through interviews, observations, and documentation. Data were analyzed using the CIPP evaluation model, which encompasses the aspects of context, input, process, and product. The findings indicate that the implementation of the SiPita application has generally supported the digitalization of public information services and enhanced information transparency within the South Kalimantan Provincial Representative Office of BKKBN. The implementation is supported by adequate human resources, infrastructure, standard operating procedures, and organizational policies. Service delivery processes have been carried out systematically through verification and validation mechanisms, the use of e-tickets, and regular monitoring and evaluation. However, several challenges remain, including limited server development, delays in data updates, suboptimal utilization of the application across all districts and municipalities, and the need to strengthen service resources. The implementation of SiPita has positively contributed to improving the quality of public information services, efficiency, transparency, data validity, and service accountability. Therefore, strengthening infrastructure, optimizing the system, and enhancing human resource capacity are necessary to ensure the sustainability of its implementation.
The Performance of the Land Agency in Issuing Certificates in Banjar Regency Adwin Tista; Tomi Oktaviannor; Taufik Arbain
Journal Research of Social Science, Economics, and Management Vol. 6 No. 1 (2026): Journal Research of Social Science, Economics, and Management
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jrssem.v6i1.1682

Abstract

In issuing certificates in Banjar district and determine the supporting and inhibiting factors in the performance of land agencies in issuing certificates in Banjar district. The research method used in this research is a qualitative descriptive method with a geetz interpretive model approach, namely a phenomenological approach that seeks to find meaning and not look for laws, understand each problem and not look for theories of phenomena. The research resulting is the performance of land agencies in issuing certificates in Banjar district is still less than optimal, because officials still expect compensation from applicants; there is discrimination among officials in providing services because of the proximity system; Responsiveness is still lacking due to complaints about making measuring drawings and land plot maps; Accountability is not good because there are many public concerns /complaints, there is no transparency regarding the costs and time of issuing certificates. The supporting factors for the performance of the land agency in issuing certificates in Banjar district are: discipline, public service vehicles for land certificates (LARASITA), computerized systems, waiting rooms, information boards, land flow charts and the existence of a complete system land registration program (PTSL). The factors inhibiting the performance of the land agency in issuing certificates in the city of Banjar district are human resources, lack of public understanding, lack of computer infrastructure, low capability of the apparatus, lack of coordination of the apparatus, inadequate storage of certificates, no funds to replace lost certificates, no guarantee of security. 
Strategi Implementasi Kebijakan Dalam Meningkatkan Literasi Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Ahmad Fathoni; Taufik Arbain; Asmui Asmui
JURNAL ILMIAH NUSANTARA Vol. 3 No. 6 (2026): Jurnal Ilmiah Nusantara November 2026
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jinu.v3i6.12450

Abstract

This study aims to analyze policy implementation strategies for improving community literacy in Hulu Sungai Tengah Regency and to identify the factors that support and hinder their implementation. This study employs a qualitative approach using a descriptive research design. The study was conducted in Hulu Sungai Tengah Regency, South Kalimantan Province, focusing on the Hulu Sungai Tengah Regency Library and Archives Office as well as various educational institutions and communities involved in the implementation of literacy programs. Research informants included local government officials, school librarians, library managers, reading ambassadors, and other literacy practitioners. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The data were then analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions to obtain a comprehensive picture of the implementation of literacy policies in Hulu Sungai Tengah Regency. Research findings indicate that policy implementation strategies to improve community literacy in Hulu Sungai Tengah Regency are carried out through the development of school and village libraries, capacity building for librarians, the acquisition of collections and the expansion of library services, literacy outreach and education, social inclusion-based literacy activities, and the strengthening of the role of reading ambassadors and literacy competitions. The implementation of these policies is supported by the commitment of the local government, the involvement of schools and literacy communities, human resource capacity building, and various innovative literacy programs. The constraints still faced include limited human resources, budget constraints, inadequate facilities and infrastructure, low public interest in reading, and unequal access to literacy services. Based on the research findings, it can be concluded that the implementation of literacy policies in Hulu Sungai Tengah Regency has proceeded quite well and has had a positive impact on increasing community literacy activities. However, it is still necessary to strengthen resources, ensure equitable service distribution, and ensure program sustainability so that the goal of improving community literacy can be achieved more optimally.