Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Akuntabilitas Anggaran Pembangunan Infrastruktur di Desa Simpur Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan M. Agus Riady; Taufik Arbain
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.6387

Abstract

Penelitian ini berangkat dari pengelolaan dana, sehingga diperlukan perbaikan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini memicu adanya kurang efektifnya kepemimpinan Kepala Desa dalam akuntabilitas anggaran membangun desa dengan persoalan hukum yaitu praktik manipulasi dan mark-up harga demi keuntungan pribadi. Selain itu, ditemukan adanya nota pembelian barang tanpa kesesuaian dengan barang fisik serta proyek pembangunan jalan yang belum selesai meskipun anggarannya telah dinyatakan terealisasi. Padahal, Dana Desa (DD) pada dasarnya ditujukan untuk mendukung otonomi desa sekaligus memberdayakan masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif menggunakan Triangulasi teknik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan informan penelitian dan teknik analisis data dalam penelitian melalui tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian, menunjukan bahwa dalam kepemimpinan Kepala Desa Dalam akuntabilitas anggaran pembangunan infrastruktur di Desa Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dikatakan cukup baik, dalam hal ini dapat dilihat dari indikator Akuntabilitas tercermin dari koordinasi antara kepala desa, BPD, dan perangkat desa. Meski sinergi berjalan baik, partisipasi masyarakat terbatas karena forum Musdes hanya dihadiri perwakilan, sehingga aspirasi belum terjaring optimal. Akuntabilitas kebijakan tampak dari proses penyusunan RKPDes hingga penetapan APBDes. Karena keterbatasan dana, desa memprioritaskan program mendesak hasil musyawarah. TPK dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan di lapangan. Akuntabilitas program terlihat dari pelaporan keuangan bulanan melalui forum LPJ, menandakan kesadaran evaluasi rutin. Pengeluaran hanya disetujui jika sesuai rencana dan anggaran. Akuntabilitas kejujuran diwujudkan melalui evaluasi bulanan bersama tokoh masyarakat, LPM, dan BPD sebagai bentuk transparansi dan perbaikan tata kelola keuangan. Akuntabilitas hukum ditunjukkan lewat keterlibatan langsung kepala desa dalam mengawasi proyek, melalui inspeksi lapangan dan koordinasi.
Dynamics of Regional Government Policy Determination in Preparing Spatial Planning: Case in Banjarmasin City Noor, Muhammad; Arbain, Taufik; Firdaus, Muhammad Riyandi; Setiawati, Budi
Journal of Local Government Issues Vol. 8 No. 1 (2025): March
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/logos.v8i1.37561

Abstract

This study analyzes the dynamics of local government policies that prioritize deliberative processes among various stakeholders to reach consensus in spatial planning in Banjarmasin City. This research collected and analyzed data using qualitative methodology. As this research shows, Banjarmasin City's spatial policy has experienced many dynamics. There are stakeholders who support and oppose local government policies. These stakeholder groups have interests that contribute to the failure of Banjarmasin City's spatial planning policies. This research definitely helps policy makers make better decisions. Among the stakeholders involved in decision-making, there are many perspectives to consider. Then, to avoid horizontal conflicts that are detrimental to the development process of an autonomous region, good cooperation among the various participating parties is required.
Evaluasi CIPP Dalam Penerapan Aplikasi Disdukcapil Banjarbaru Online Pada Kelurahan Guntung Paikat Lestari, Rabbiah Damayanti; Taufik Arbain
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 8 عدد 2 (2026): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (Maret 2026)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v8i2.399

Abstract

This research is motivated by service disruptions within the Disdukcapil Banjarbaru Online application, specifically regarding account verification failures and the absence of notifications for completed applications. This study aims to analyze and evaluate the service workflow of the application in Guntung Paikat Village, ranging from the initial application submission to the completion of population administration services. Furthermore, it identifies inhibiting factors such as human resources, facilities and infrastructure, the application system, and community participation. This study employs a qualitative approach utilizing the CIPP (Context, Input, Process, Product) evaluation model. The results indicate that in the context aspect, limited socialization persists, preventing the application’s goal of facilitating public access to population services from being fully realized. In the input aspect, findings reveal limited human resource readiness, a lack of technical assistance from the Banjarbaru Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil) to the village level, and the absence of formal complaint mechanisms and coordination channels. In the process aspect, workflow obstacles were identified, including account verification failures, missing completion notifications, and system malfunctions such as lag or “force closes” during document uploads. Finally, in the product aspect, the application’s rating on the Google Play Store declined from 3.3 to 2.9 within one year, indicating a decrease in user satisfaction. These findings suggest that the implementation of the Disdukcapil Banjarbaru Online application in Guntung Paikat Village has not yet operated optimally.