Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.523
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Law and Economics Review PAMALI: Pattimura Magister Law Review Arus Jurnal Sosial dan Humaniora AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Notary Law Journal Journal of Multidisciplinary Science: MIKAILALSYS Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial JURNAL RETENTUM Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum IJBLPS Law and Justice Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Journal of Creative Power and Ambition (JCPA) Jurnal Jurisprudence International Journal of Business, Law and Political Science ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Mubarok, Asnawi
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Tinjauan Hukum terhadap Implementasi Sertifikasi Tanah Elektronik di Indonesia Aprilia, Amanda; Mubarok, Asnawi
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i2.288

Abstract

Artikel ini mengkaji aspek hukum dari implementasi sertifikasi tanah elektronik di Indonesia. Transisi dari sertifikat tanah berbasis kertas tradisional ke format digital merupakan perubahan signifikan dalam praktik administrasi pertanahan. Studi ini mengeksplorasi manfaat dari sertifikasi tanah elektronik, seperti peningkatan efisiensi, pengurangan risiko penipuan, dan peningkatan aksesibilitas bagi pemilik tanah. Namun, transisi ini juga menghadirkan berbagai tantangan, termasuk ketidakjelasan hukum, masalah keamanan data, dan kebutuhan akan kerangka regulasi yang kuat. Dengan menganalisis peraturan yang ada dan melakukan wawancara dengan ahli hukum serta praktisi administrasi pertanahan, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sertifikasi tanah elektronik di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem ini menawarkan peningkatan yang signifikan, terdapat isu hukum dan teknis yang krusial yang perlu ditangani. Artikel ini diakhiri dengan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan lingkungan regulasi dan mendukung implementasi sertifikasi tanah elektronik yang sukses.
Pengakuan Pemerintah Daerah terhadap Tanah Adat di Ibu Kota Nusantara dalam Tata Kelola Agraria Rifiyanti, Siskawati Melinda; Wulandari, Marditia; Mubarok, Asnawi
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i2.289

Abstract

Pengakuan tanah adat oleh pemerintah daerah di Ibu Kota Nusantara merupakan isu krusial dalam tata kelola agraria, yang mencerminkan dinamika sosial-politik yang lebih luas dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengakuan pemerintah daerah terhadap tanah adat dan implikasinya terhadap tata kelola agraria. Penelitian ini mengangkat tiga masalah utama: bentuk pengakuan oleh pemerintah daerah, tantangan yang dihadapi dalam proses pengakuan ini, dan dampak pengakuan tersebut terhadap tata kelola agraria dan masyarakat lokal. Menggunakan metode penelitian normatif, makalah ini mengeksplorasi kerangka hukum, implementasi kebijakan, dan studi kasus yang relevan dengan pengakuan tanah adat. Temuan penelitian menunjukkan adanya hambatan signifikan, seperti ambiguitas hukum, kendala birokrasi, dan ketegangan sosial-ekonomi, yang menghambat pengakuan yang efektif. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi dampak positif dan negatif dari pengakuan tanah adat, serta memberikan rekomendasi komprehensif untuk meningkatkan kebijakan dan praktik agar hak-hak tanah adat dapat lebih baik diintegrasikan dalam pemerintahan daerah. Rekomendasi ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat adat dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.
Peran Pemerintah dalam Mengatasi Masalah Agraria di Wilayah Pedesaan Nur Yasmin, Angel; Aldilla, Virly Agustin; Riani, Putri Bintang; Mulyawarman, Muhammad Kevin; Alfiani, Syahira; Mubarok, Asnawi
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i2.290

Abstract

Artikel ini mengeksplorasi peran pemerintah dalam mengatasi masalah agraria di wilayah pedesaan Indonesia, yang menjadi isu krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan keadilan sosial. Melalui analisis kebijakan agraria, studi kasus dari beberapa daerah pedesaan, penelitian ini mengidentifikasi tantangan dan solusi yang dihadapi dalam upaya penyelesaian sengketa tanah. Penelitian ini menemukan bahwa peran pemerintah sangat vital dalam menciptakan kebijakan yang efektif dan implementatif, namun dihadapkan pada berbagai hambatan seperti birokrasi yang kompleks, korupsi, dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa tanah menunjukkan pengaruh signifikan terhadap efektivitas kebijakan yang diterapkan. Artikel ini menyarankan perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencapai solusi agraria yang berkelanjutan dan adil.
Perlindungan hak atas tanah masyarakat adat di era otonomi daerah: Tantangan dan peluang Mubarok, Asnawi; Alviana, Adinda; Marselina, Findia Putri; Febriansyah, Muhammad Ananda Bakti; Shabrina, Saira; Gayatri, Tiara In
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i2.291

Abstract

Dalam konteks sistem tata kelola terdesentralisasi di Indonesia, perlindungan hak atas tanah masyarakat adat telah menjadi isu krusial yang terkait erat dengan dinamika otonomi daerah. Artikel ini mendalam ke dalam tantangan-tantangan yang kompleks serta peluang-peluang yang menjanjikan dalam menjaga hak atas tanah masyarakat adat di tengah kerangka hukum yang terus berkembang dan lanskap sosial-ekonomi yang berubah. Dengan mengkaji persilangan ketentuan hukum, implikasi sosio-budaya, dan implementasi kebijakan, penelitian ini mengungkap kompleksitas yang dihadapi oleh kelompok-kelompok masyarakat adat dalam mempertahankan dan mengamankan tanah leluhur mereka. Lebih lanjut, artikel ini menjelajahi dampak kebijakan desentralisasi terhadap kepemilikan tanah masyarakat adat, menyoroti disparitas dalam pengelolaan sumber daya, akses terhadap keadilan, dan pembangunan sosio-ekonomi. Melalui analisis yang komprehensif, penelitian ini menegaskan perlunya reformasi hukum yang inklusif, inisiatif berbasis masyarakat, dan model tata kelola kolaboratif untuk meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan sistem kepemilikan tanah masyarakat adat. Artikel ini memberikan kontribusi pada debat yang sedang berlangsung mengenai hak-hak masyarakat adat dan desentralisasi dengan memberikan wawasan tentang strategi-strategi efektif untuk mempromosikan kepemilikan tanah yang adil serta pelestarian budaya dalam kerangka otonomi daerah.
Peran Teknologi Informasi dalam Penyelesaian Sengketa Agraria Piantari, Ni Komang Putri; Patmawati, Novi; Sadiah, Rika Halimatun; Wulandari, Dewi; Saputra, Muhammad Akbar; Mubarok, Asnawi
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i2.294

Abstract

Artikel ini mengeksplorasi peran teknologi informasi dalam penyelesaian sengketa agraria di Indonesia, yang merupakan salah satu masalah utama dalam pengelolaan sumber daya tanah. Teknologi informasi, termasuk sistem informasi geografis (GIS) dan teknologi blockchain, menawarkan pendekatan baru yang dapat membantu mengatasi tantangan dalam verifikasi kepemilikan tanah dan penentuan batas tanah yang sering menjadi sumber konflik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana teknologi informasi dapat meningkatkan transparansi dan akurasi data pertanahan, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam meminimalisir sengketa agraria. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan analisis dokumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa teknologi informasi memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa agraria. Meskipun demikian, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, termasuk keterbatasan akses teknologi di daerah terpencil, kurangnya keterampilan teknis, dan resistensi terhadap perubahan. Artikel ini juga memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan adopsi teknologi informasi dalam pengelolaan pertanahan dan penyelesaian sengketa agraria.
Tinjauan Hukum Agraria dalam Implementasi Surat Hak Guna Bangunan di Batam Kepulauan Riau Resa, Muhammad; Prakoso, Keke Prasetya; Aqsa, Muh.Ady; Arip, Awang Farid Ramadhan; Putra, Moch Efendi Eka; Mubarok, Asnawi
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i2.302

Abstract

Pengelolaan tanah di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia, menghadapi tantangan kompleks terkait pemilikan tanah strategis. Artikel ini menganalisis perbedaan antara Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM), serta pertimbangan untuk menggunakan SHGB di Batam. SHGB memberikan hak untuk menggunakan tanah dalam jangka waktu tertentu, sementara SHM memberikan kepemilikan tanah secara permanen. Penggunaan SHGB di Batam didorong oleh perlindungan terhadap tanah yang dikelola oleh BP Batam dengan Hak Pengelolaan Lahan (HPL), memungkinkan kontrol efektif sumber daya tanah strategis. Meskipun SHM menawarkan kepastian kepemilikan yang lebih kuat, SHGB memberikan fleksibilitas dalam penggunaan tanah. Penelitian ini menyoroti kebutuhan untuk kompromi antara kepastian hukum dan fleksibilitas operasional dalam pengelolaan tanah Batam untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Dengan analisis yang mendalam tentang syarat dan hak dari masing-masing sertifikat, artikel ini memberikan wawasan tentang dinamika pengelolaan tanah di kawasan strategis seperti Batam.
Hak Menguasai Negara Atas Tanah di Kawasan Hutan: Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur di Kalimantan Timur Nofisa, Dynanta Auliy; Zein, Muhammad Aulias Rafly; Basri, Muhammad Hasan; Ardiyansah, Muhammad Niken; Dozan, Muhammad Welly; Mubarok, Asnawi
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i2.303

Abstract

Artikel ini menganalisis tentang hak menguasai negara atas tanah di kawasan hutan. Kajian Pustaka yang dijelaskan melalui kasus yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur. Hak menguasai negara dalam hukum agraria menjadi pilar penting dalam dasar implementasi negara mewujudkan amanat UUD Tahun 1945. Penelitian ini dilakukan dengan metode doktrinal secara kualitatif, melalui kajian pustaka dengan melakukan analisis studi kasus pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur. Kawasan Hutan dapat di definisikan sebagai lahan yang luas yang terdiri dari komponen-komponen biotik dan abiotik yang di dalamnya terdapat ekosistem yang saling mempengaruhi satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Faktor penghambat dalam analisis yang ditemukan yaitu masalah SDM, Konflik SDA dan budaya KKN di Provinsi Kalimantan Timur. Upaya penguatan dalam analisis hak menguasai negara atas tanah di kawasan hutan dibagi menjadi 3 poin, yaitu; demokrasi daerah sebagai pilar desentralisasi; penertiban terhadap proses reklamasi dan perizinan lahan tambang; dan pembaharuan hukum agraria melalui pemaknaan hak menguasai negara.
Pengaruh Kebijakan Agraria Terhadap Kesejahteraan Petani: Studi Kasus di Jawa Timur Sari, Normalia; Amini, Rismayana Salsa; Ismeini, Arya Genta Prima; Mubarok, Asnawi
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i2.315

Abstract

Artikel ini menganalisis pengaruh kebijakan agraria terhadap kesejahteraan petani di Jawa Timur. Kebijakan agraria memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat agraris. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan agraria berdampak pada kehidupan ekonomi, sosial, dan lingkungan para petani. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petani, observasi lapangan, dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan agraria yang diterapkan telah memberikan dampak positif signifikan terhadap peningkatan pendapatan, akses terhadap sumber daya, dan perbaikan kondisi sosial petani. Namun, terdapat beberapa kendala, seperti birokrasi yang kompleks dan kurangnya dukungan infrastruktur, yang masih menghambat efektivitas kebijakan ini. Rekomendasi diberikan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.
Korelasi Antara Besarnya Uang Panai Dengan Frekuensi Terjadinya Silariang Dalam Masyarakat Bugis Makassar Anisa Yusva Salsabilah; Syafiq Syadidul Azmi; Asnawi Mubarok
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2447

Abstract

Uang panai digunakan sebagai simbol penghargaan dan kehormatan terhadap pihak perempuan dalam sistem perkawinan adat masyarakat Bugis-Makassar. Namun, nilai uang panai telah berubah dari simbol moral menjadi ukuran status sosial, yang menimbulkan tekanan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana besarnya uang panai berhubungan dengan frekuensi terjadinya silariang, atau kawin lari, dan bagaimana hal itu berdampak pada keputusan yang dibuat oleh pasangan muda dan perspektif masyarakat tentang fenomena tersebut. Hasil penelitian menunjukkan hubungan signifikan antara tingginya uang panai dan meningkatnya kasus silariang, seperti yang ditunjukkan oleh studi literatur yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sebagian pasangan muda memilih silariang sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem adat yang tidak seimbang secara ekonomi karena tuntutan uang panai yang berlebihan. Pandangan yang berbeda dari masyarakat mencerminkan perubahan nilai budaya. Di sisi lain, dari sudut pandang Islam, meminta terlalu banyak bertentangan dengan keadilan dan kesederhanaan
Evaluation of the Implementation of the Complete Systematic Land Registration Program Amin, Muhammad; Mubarok, Asnawi; Pratama, Rio Arif
PAMALI: Pattimura Magister Law Review Vol. 5 No. 3 (2025): NOVEMBER
Publisher : Postgraduate Program in Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/pamali.v5i3.3279

Abstract

Introduction: The Complete Systematic Land Registration (PTSL) Program is a national policy aimed at providing legal certainty over land ownership. In Samarinda City, the program’s implementation is vital due to the number of unregistered land parcels and structural, social, and legal obstacles.Purposes of the Research: This study aims to evaluate the implementation of PTSL in Samarinda by assessing its achievements, identifying key challenges, and analyzing its impact on society and regional development.Methods of the Research: This research uses a qualitative descriptive method, with data collected through observation, interviews, and documentation.Results Main Findings of the Research: Findings show that PTSL has made significant progress, with 87% of land parcels registered. This success is supported by local policies such as BPHTB reduction, task force formation, and door-to-door services. However, challenges remain, including overlapping ownership, limited human resources, inheritance disputes, and low public legal literacy. Mitigation efforts include local paralegal training, adjudication mediation, and digital monitoring via the KitaBPN app. The study concludes that PTSL in Samarinda is generally effective and positively contributes to asset legalization and regional economic growth.
Co-Authors Abdurahman, Muhammad Rezy Absori Adhe Satryo Baratha Yuda Adhe Satryo Baratha Yuda Aldilla, Virly Agustin Alfiani, Syahira Alviana, Adinda Amini, Rismayana Salsa Anastasia, Sasikirana Andi Fahratul Sriwani Anisa Yusva Salsabilah Aprilia, Amanda Apriliani, Nur Aulia Aqsa, Muh.Ady Ardiyansah, Muhammad Niken Arip, Awang Farid Ramadhan Aristya Windiana Pamuncak Aryo Mukti Nugraha Aryo Mukti Nugraha Bayu Prasetyo Dewi Wulandari Dozan, Muhammad Welly Faradila Ramadani Febriansyah, Muhammad Ananda Bakti Finly, Shella Gayatri, Tiara In Harun Ikhwanul Muslim Ismeini, Arya Genta Prima Marselina, Findia Putri Marwah M Idris Maulana Maulana, Maulana Meliani, Mela Muhammad Amin Muhammad Hasan Basri Mulyawarman, Muhammad Kevin Nazla Zahira Yasmin Nazla Zahira Yasmin Nofisa, Dynanta Auliy Novita Ardiani Nur Paridah Mey Yulia Nur Yasmin, Angel Nurohman, Rifki Nurtiara Patmawati, Novi Piantari, Ni Komang Putri Prakoso, Keke Prasetya Putra, Moch Efendi Eka Rahmadhan , M. Inzaghi Wahyu Rahmatullah Ayu Hasmiati Ramadani, Faradila Resa, Muhammad Riani, Putri Bintang Rifiyanti, Siskawati Melinda Rio Arif Pratama Rio Arif Pratama Rosa Khairidawati Ryo Jauhari Saputra Sadiah, Rika Halimatun Saputra, Muhammad Akbar Sari, Normalia Sasikirana Anastasia Shabrina, Saira Sheela Jayabalan Siti Raodah Siti Raodah Syafiq Syadidul Azmi Tegar Nabil Zaidan, Daffa Wirdatul Jannah Wulandari, Marditia Zein, Muhammad Aulias Rafly