Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.012
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Law and Economics Review PAMALI: Pattimura Magister Law Review Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Notary Law Journal Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial JURNAL RETENTUM Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum IJBLPS Law and Justice Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Jurisprudence International Journal of Business, Law and Political Science
Mubarok, Asnawi
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Pengaruh Globalisasi terhadap Kebijakan Hukum Agraria di Indonesia Abdurahman, Muhammad Rezy; Mubarok, Asnawi
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 2: Agustus (2024)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v4i2.491

Abstract

Globalisasi telah menjadi fenomena yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk kebijakan hukum agraria di Indonesia. Artikel ini mengkaji bagaimana globalisasi mempengaruhi peraturan dan implementasi hukum agraria, serta dampaknya terhadap kepemilikan tanah dan hak-hak masyarakat lokal. Melalui pendekatan kualitatif dan analisis data sekunder dari berbagai sumber, penelitian ini mengidentifikasi perubahan kebijakan agraria yang signifikan akibat tekanan global untuk liberalisasi ekonomi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa globalisasi telah mempercepat perubahan kebijakan agraria yang lebih berorientasi pada pasar dan investasi asing. Dampaknya, terjadi peningkatan alih fungsi lahan dan konsentrasi kepemilikan tanah pada perusahaan besar, yang sering kali merugikan masyarakat lokal. Selain itu, meskipun terdapat upaya perlindungan hak-hak masyarakat lokal melalui peraturan perundang-undangan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Artikel ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformasi kebijakan agraria yang lebih inklusif dan adil untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan hak-hak sosial masyarakat lokal.
The Relationship Of State Law And Customary Law:: Reinforcement And Protection Of Customary Law In Constitutional Court Judgment Asnawi Mubarok; Absori; Harun; Sheela Jayabalan
Jurnal Jurisprudence Vol. 13, No. 2, December 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v13i2.2914

Abstract

ABSTRACT Purpose of the study: This research analyzes the relationship between state law and customary law and Constitutional Court judgment in strengthening the rights of indigenous peoples and legal protection of the rights of indigenous peoples. Methodology: This article used normative legal research. Normative legal research is a scientific research procedure based on the logic of jurisprudence (doctrine) to seek truth from a normative perspective, which is conducted in the literature study in the form of relevant legal regulations and norms, especially in the Constitutional Court Judgment Number 35/PUU-X/2012, as well as other relevant sources. Results: This study reveals that recognition of the nature of the norms created by Indonesian indigenous peoples in the constitution is a facultative norm rather than imperative. Therefore, the state's obligation to recognize and respect indigenous peoples does not have strong binding force, so it is difficult to use apparent guidelines, procedures and mechanisms. This situation provokes conflicts, including between the government and society, society and entrepreneurs, and within society. The protection and reinforcement of indigenous communities still requires improvements and stronger law enforcement. Applications of this study: The research provides a comprehensive understanding analysis given that the interaction of state law with customary law or non-state laws both have influences and intersect with each other. However, conflicts between laws that apply to an area often let local laws to be defeated through the authorization process. The state has the right to issue and ratify all policies. State law should not eliminate the existence of customary law, but it is expected that shared likeliness can be sought so that it is consistent in its implementation. Novelty/ Originality of this study: This research gives a conceptual proposal of protecting indigenous peoples' land rights through: First, strengthening recognition. Indigenous communities whose customary land is in need for development should be recognized, not in the form of funds, but through the construction of public facilities or other forms of benefit to local communities. Second, establishing an independent institution under the President that resolves problems, conflicts, recognition, protection and promotion of the rights of indigenous peoples. Third, regulatory integration between ministries. Fourth, reinforcing the role of regional government and Regional Legislative Council. This conceptual proposal emphasizes the significance of respecting and protecting the rights of indigenous peoples before law, political recognition, autonomy and policies to ensure that the rights of indigenous peoples are respected and upheld. Keywords: Indigenous People, Legal Protection, Constitutional Court   ABSTRAK   Tujuan: Penelitian ini menganalisis tentang relasi hukum negara dengan hukum adat dan Putusan MK dalam penguatan hak masyarakat adat serta perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat Metodologi: Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah berdasarkan logika yurisprudensi (doktrin) untuk mencari kebenaran dari sisi normatif, yang dilakukan dalam kajian bahan pustaka berupa peraturan dan norma hukum yang terkait terutama dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/ PUU-X/2012, juga sumber lain yang terkait. Temuan: Kajian ini mengungkapkan bahwa pengakuan terhadap hakikat norma-norma yang diciptakan oleh masyarakat adat Indonesia dalam konstitusi adalah sebuah norma opsional dan bukan norma wajib. Oleh karena itu, kewajiban negara untuk mengakui dan menghormati masyarakat adat tidak mempunyai kekuatan mengikat yang kuat, sehingga tidak mudah untuk dijadikan pedoman, prosedur dan mekanisme yang lebih konkrit. Keadaan ini memunculkan banyak konflik, antara lain antara pemerintah dengan masyarakat, masyarakat dengan pengusaha, serta masyarakat dengan masyarakat. Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat masih memerlukan perbaikan dan penegakan hukum yang lebih kuat. Kegunaan: Penelitian memberikan analisis pemahaman yang lebih komprehensif melihat bahwa interaksi hukum negara dengan hukum adat atau hukum yang bukan berasal dari negara sama-sama memiliki pengaruh dan saling bersinggungan, meskipun demikian konflik antar hukum yang berlaku atas suatu wilayah sering kali menyebabkan hukum lokal dikalahkan melalui proses otorisasi negara yang berhak mengeluarkan dan mengesahkan segala kebijakan. Hukum negara hendaknya tidak menyingkirkan keberadaan hukum adat, namun diharapkan dapat dicari titik-titik persamaan yang ada sehingga sejalan dalam pelaksanaannya. Kebaruan/Orisinalitas: Penelitian ini memberikan tawaran konsepsional perlindungan hak atas tanah masyarakat adat dapat melalui: Pertama, memperkuat recognitie. masyarakat adat yang tanah ulayatnya diperlukan untuk pembangunan harus diberikan pengakuan, bukan dalam bentuk uang, tetapi melalui pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi masyarakat setempat. Kedua, Membentuk lembaga independen di bawah Presiden yang menangani permasalahan, konflik, pengakuan, perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat. Ketiga, Integrasi Regulasi antar Kementerian. Keempat, Penguatan Peran Pemerintah Daerah dan DPRD. Seluruh tawaran konsepsionel ini menekankan pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat dalam konteks hukum, pengakuan politik, otonomi, dan kebijakan untuk memastikan hak-hak masyarakat adat dihormati dan ditegakkan. Kata Kunci: Masyarakat Adat, Perlindungan Hukum, Mahkamah Konstitusi
Tinjauan Hukum terhadap Implementasi Sertifikasi Tanah Elektronik di Indonesia Aprilia, Amanda; Mubarok, Asnawi
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i2.288

Abstract

Artikel ini mengkaji aspek hukum dari implementasi sertifikasi tanah elektronik di Indonesia. Transisi dari sertifikat tanah berbasis kertas tradisional ke format digital merupakan perubahan signifikan dalam praktik administrasi pertanahan. Studi ini mengeksplorasi manfaat dari sertifikasi tanah elektronik, seperti peningkatan efisiensi, pengurangan risiko penipuan, dan peningkatan aksesibilitas bagi pemilik tanah. Namun, transisi ini juga menghadirkan berbagai tantangan, termasuk ketidakjelasan hukum, masalah keamanan data, dan kebutuhan akan kerangka regulasi yang kuat. Dengan menganalisis peraturan yang ada dan melakukan wawancara dengan ahli hukum serta praktisi administrasi pertanahan, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sertifikasi tanah elektronik di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem ini menawarkan peningkatan yang signifikan, terdapat isu hukum dan teknis yang krusial yang perlu ditangani. Artikel ini diakhiri dengan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan lingkungan regulasi dan mendukung implementasi sertifikasi tanah elektronik yang sukses.
Pengakuan Pemerintah Daerah terhadap Tanah Adat di Ibu Kota Nusantara dalam Tata Kelola Agraria Rifiyanti, Siskawati Melinda; Wulandari, Marditia; Mubarok, Asnawi
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i2.289

Abstract

Pengakuan tanah adat oleh pemerintah daerah di Ibu Kota Nusantara merupakan isu krusial dalam tata kelola agraria, yang mencerminkan dinamika sosial-politik yang lebih luas dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengakuan pemerintah daerah terhadap tanah adat dan implikasinya terhadap tata kelola agraria. Penelitian ini mengangkat tiga masalah utama: bentuk pengakuan oleh pemerintah daerah, tantangan yang dihadapi dalam proses pengakuan ini, dan dampak pengakuan tersebut terhadap tata kelola agraria dan masyarakat lokal. Menggunakan metode penelitian normatif, makalah ini mengeksplorasi kerangka hukum, implementasi kebijakan, dan studi kasus yang relevan dengan pengakuan tanah adat. Temuan penelitian menunjukkan adanya hambatan signifikan, seperti ambiguitas hukum, kendala birokrasi, dan ketegangan sosial-ekonomi, yang menghambat pengakuan yang efektif. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi dampak positif dan negatif dari pengakuan tanah adat, serta memberikan rekomendasi komprehensif untuk meningkatkan kebijakan dan praktik agar hak-hak tanah adat dapat lebih baik diintegrasikan dalam pemerintahan daerah. Rekomendasi ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat adat dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.
Peran Pemerintah dalam Mengatasi Masalah Agraria di Wilayah Pedesaan Nur Yasmin, Angel; Aldilla, Virly Agustin; Riani, Putri Bintang; Mulyawarman, Muhammad Kevin; Alfiani, Syahira; Mubarok, Asnawi
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i2.290

Abstract

Artikel ini mengeksplorasi peran pemerintah dalam mengatasi masalah agraria di wilayah pedesaan Indonesia, yang menjadi isu krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan keadilan sosial. Melalui analisis kebijakan agraria, studi kasus dari beberapa daerah pedesaan, penelitian ini mengidentifikasi tantangan dan solusi yang dihadapi dalam upaya penyelesaian sengketa tanah. Penelitian ini menemukan bahwa peran pemerintah sangat vital dalam menciptakan kebijakan yang efektif dan implementatif, namun dihadapkan pada berbagai hambatan seperti birokrasi yang kompleks, korupsi, dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa tanah menunjukkan pengaruh signifikan terhadap efektivitas kebijakan yang diterapkan. Artikel ini menyarankan perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencapai solusi agraria yang berkelanjutan dan adil.
Perlindungan hak atas tanah masyarakat adat di era otonomi daerah: Tantangan dan peluang Mubarok, Asnawi; Alviana, Adinda; Marselina, Findia Putri; Febriansyah, Muhammad Ananda Bakti; Shabrina, Saira; Gayatri, Tiara In
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i2.291

Abstract

Dalam konteks sistem tata kelola terdesentralisasi di Indonesia, perlindungan hak atas tanah masyarakat adat telah menjadi isu krusial yang terkait erat dengan dinamika otonomi daerah. Artikel ini mendalam ke dalam tantangan-tantangan yang kompleks serta peluang-peluang yang menjanjikan dalam menjaga hak atas tanah masyarakat adat di tengah kerangka hukum yang terus berkembang dan lanskap sosial-ekonomi yang berubah. Dengan mengkaji persilangan ketentuan hukum, implikasi sosio-budaya, dan implementasi kebijakan, penelitian ini mengungkap kompleksitas yang dihadapi oleh kelompok-kelompok masyarakat adat dalam mempertahankan dan mengamankan tanah leluhur mereka. Lebih lanjut, artikel ini menjelajahi dampak kebijakan desentralisasi terhadap kepemilikan tanah masyarakat adat, menyoroti disparitas dalam pengelolaan sumber daya, akses terhadap keadilan, dan pembangunan sosio-ekonomi. Melalui analisis yang komprehensif, penelitian ini menegaskan perlunya reformasi hukum yang inklusif, inisiatif berbasis masyarakat, dan model tata kelola kolaboratif untuk meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan sistem kepemilikan tanah masyarakat adat. Artikel ini memberikan kontribusi pada debat yang sedang berlangsung mengenai hak-hak masyarakat adat dan desentralisasi dengan memberikan wawasan tentang strategi-strategi efektif untuk mempromosikan kepemilikan tanah yang adil serta pelestarian budaya dalam kerangka otonomi daerah.
Peran Teknologi Informasi dalam Penyelesaian Sengketa Agraria Piantari, Ni Komang Putri; Patmawati, Novi; Sadiah, Rika Halimatun; Wulandari, Dewi; Saputra, Muhammad Akbar; Mubarok, Asnawi
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i2.294

Abstract

Artikel ini mengeksplorasi peran teknologi informasi dalam penyelesaian sengketa agraria di Indonesia, yang merupakan salah satu masalah utama dalam pengelolaan sumber daya tanah. Teknologi informasi, termasuk sistem informasi geografis (GIS) dan teknologi blockchain, menawarkan pendekatan baru yang dapat membantu mengatasi tantangan dalam verifikasi kepemilikan tanah dan penentuan batas tanah yang sering menjadi sumber konflik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana teknologi informasi dapat meningkatkan transparansi dan akurasi data pertanahan, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam meminimalisir sengketa agraria. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan analisis dokumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa teknologi informasi memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa agraria. Meskipun demikian, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, termasuk keterbatasan akses teknologi di daerah terpencil, kurangnya keterampilan teknis, dan resistensi terhadap perubahan. Artikel ini juga memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan adopsi teknologi informasi dalam pengelolaan pertanahan dan penyelesaian sengketa agraria.
Tinjauan Hukum Agraria dalam Implementasi Surat Hak Guna Bangunan di Batam Kepulauan Riau Resa, Muhammad; Prakoso, Keke Prasetya; Aqsa, Muh.Ady; Arip, Awang Farid Ramadhan; Putra, Moch Efendi Eka; Mubarok, Asnawi
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i2.302

Abstract

Pengelolaan tanah di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia, menghadapi tantangan kompleks terkait pemilikan tanah strategis. Artikel ini menganalisis perbedaan antara Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM), serta pertimbangan untuk menggunakan SHGB di Batam. SHGB memberikan hak untuk menggunakan tanah dalam jangka waktu tertentu, sementara SHM memberikan kepemilikan tanah secara permanen. Penggunaan SHGB di Batam didorong oleh perlindungan terhadap tanah yang dikelola oleh BP Batam dengan Hak Pengelolaan Lahan (HPL), memungkinkan kontrol efektif sumber daya tanah strategis. Meskipun SHM menawarkan kepastian kepemilikan yang lebih kuat, SHGB memberikan fleksibilitas dalam penggunaan tanah. Penelitian ini menyoroti kebutuhan untuk kompromi antara kepastian hukum dan fleksibilitas operasional dalam pengelolaan tanah Batam untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Dengan analisis yang mendalam tentang syarat dan hak dari masing-masing sertifikat, artikel ini memberikan wawasan tentang dinamika pengelolaan tanah di kawasan strategis seperti Batam.
Hak Menguasai Negara Atas Tanah di Kawasan Hutan: Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur di Kalimantan Timur Nofisa, Dynanta Auliy; Zein, Muhammad Aulias Rafly; Basri, Muhammad Hasan; Ardiyansah, Muhammad Niken; Dozan, Muhammad Welly; Mubarok, Asnawi
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i2.303

Abstract

Artikel ini menganalisis tentang hak menguasai negara atas tanah di kawasan hutan. Kajian Pustaka yang dijelaskan melalui kasus yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur. Hak menguasai negara dalam hukum agraria menjadi pilar penting dalam dasar implementasi negara mewujudkan amanat UUD Tahun 1945. Penelitian ini dilakukan dengan metode doktrinal secara kualitatif, melalui kajian pustaka dengan melakukan analisis studi kasus pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur. Kawasan Hutan dapat di definisikan sebagai lahan yang luas yang terdiri dari komponen-komponen biotik dan abiotik yang di dalamnya terdapat ekosistem yang saling mempengaruhi satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Faktor penghambat dalam analisis yang ditemukan yaitu masalah SDM, Konflik SDA dan budaya KKN di Provinsi Kalimantan Timur. Upaya penguatan dalam analisis hak menguasai negara atas tanah di kawasan hutan dibagi menjadi 3 poin, yaitu; demokrasi daerah sebagai pilar desentralisasi; penertiban terhadap proses reklamasi dan perizinan lahan tambang; dan pembaharuan hukum agraria melalui pemaknaan hak menguasai negara.
Pengaruh Kebijakan Agraria Terhadap Kesejahteraan Petani: Studi Kasus di Jawa Timur Sari, Normalia; Amini, Rismayana Salsa; Ismeini, Arya Genta Prima; Mubarok, Asnawi
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i2.315

Abstract

Artikel ini menganalisis pengaruh kebijakan agraria terhadap kesejahteraan petani di Jawa Timur. Kebijakan agraria memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat agraris. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan agraria berdampak pada kehidupan ekonomi, sosial, dan lingkungan para petani. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petani, observasi lapangan, dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan agraria yang diterapkan telah memberikan dampak positif signifikan terhadap peningkatan pendapatan, akses terhadap sumber daya, dan perbaikan kondisi sosial petani. Namun, terdapat beberapa kendala, seperti birokrasi yang kompleks dan kurangnya dukungan infrastruktur, yang masih menghambat efektivitas kebijakan ini. Rekomendasi diberikan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.
Co-Authors Abdurahman, Muhammad Rezy Absori Absori Adhe Satryo Baratha Yuda Aldilla, Virly Agustin Alfiani, Syahira Alviana, Adinda Amini, Rismayana Salsa Anastasia, Sasikirana Andi Fahratul Sriwani Anisa Yusva Salsabilah Aprilia, Amanda Apriliani, Nur Aulia Aqsa, Muh.Ady Ardiani, Novita Ardiyansah, Muhammad Niken Arip, Awang Farid Ramadhan Aristya Windiana Pamuncak Aryo Mukti Nugraha Bayu Prasetyo Dewi Wulandari Dozan, Muhammad Welly Faradila Ramadani Febriansyah, Muhammad Ananda Bakti Finly, Shella Gayatri, Tiara In Harun Ikhwanul Muslim Ismeini, Arya Genta Prima Khairidawati, Rosa Marselina, Findia Putri Maulana Maulana, Maulana Meliani, Mela Muhammad Amin Muhammad Hasan Basri Mulyawarman, Muhammad Kevin Nazla Zahira Yasmin Nofisa, Dynanta Auliy Novita Ardiani Nur Paridah Mey Yulia Nur Yasmin, Angel Nurohman, Rifki Patmawati, Novi Piantari, Ni Komang Putri Prakoso, Keke Prasetya Putra, Moch Efendi Eka Rahmadhan , M. Inzaghi Wahyu Ramadani, Faradila Resa, Muhammad Riani, Putri Bintang Rifiyanti, Siskawati Melinda Rio Arif Pratama Rosa Khairidawati Ryo Jauhari Saputra Sadiah, Rika Halimatun Saputra, Muhammad Akbar Sari, Normalia Shabrina, Saira Sheela Jayabalan Siti Raodah Sriwani, Andi Fahratul Syafiq Syadidul Azmi Tegar Nabil Zaidan, Daffa Wirdatul Jannah Wirdatul Jannah Wulandari, Marditia Yulia, Nur Paridah Mey Zein, Muhammad Aulias Rafly