Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
7.234
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Jurnal Sosial Humaniora Sigli Unri Conference Series: Community Engagement Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Ilmu Hukum Riau Law Journal Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Journal of Health Education Law Information and Humanities
Zulwisman, Zulwisman
Universitas Riau
Religion Humanities Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 57 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 57 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Politik Hukum Pengaturan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari APBN/APBD Dalam Rangka Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Partai Politik Frengki, Riahaki Juneri; Artina, Dessy; Zulwisman, Zulwisman
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 23 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14574369

Abstract

Proses politik demokratis tidak akan dapat berlangsung tanpa sumber keuangan. Tanpa dana yang memadai, partai politik tentu tidak akan dapat melaksanakan kegiataan keorganisasian dengan baik. Pada akhirnya, partai politik membutuhkan dana yang cukup besar untuk dapat melaksanakan fungsi tersebut. kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik,yang juga disebutkan bahwa salah satu sumber keuangan partai politik bersumber dari bantuan negara. Adanya hak partai politik untuk mendapatkan bantuan keuangan dari negara maka menimbulkan kewajiban partai politik untuk mempertanggungjawabkannya. Selama perkembangannya beberapa kali ketentuan mengenai pertanggungjawaban keuangan mengalami perubahan namun pada prakteknya hal ini belum mampu membuat partai politik menjadi patuh dalam mengimpelentasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan amanat undang-undang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hal ini didasarkan pada penelitian kepustakaan yang mengambil kutipan dari buku bacaan, atau buku pendukung yang memiliki kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan buku primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini juga menggunakan analisis data kualitatif dan menghasilkan data deskriptif. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan yang diperoleh yaitu: Pertama, Perkembangan politik hukum terkait laporan pertanggungjawaban masih dinilai belum cukup menjamin terlaksananya prinsip transparansi dan akuntabilitas yang selama ini menjadi amanat undang-undang. Regulasi yang ada kurang tepat dikarenakan masih banyaknya dijumpai ketidakpatuhan partai politik dalam melaporkan laporan pertanggungjawaban dan bagaimana pemanfaatan bantuan tersebut dinilai belum tepat sasaran, dan begitupula dengan sanksi yang tidak tegas. Kedua, Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah ialah dengan memperketat pengaturan mengenai laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan negara seperti membuat standar format laporan, pengelolaan laporan dari audit eksternal, dibutuhkannya lembaga pengawas entah itu lembaga pemerintah maupun non pemerintah dan yang terakhir publikasi terbuka terhadap laporan pertanggungjawaban yang diserahkan oleh partai politik sehinga pada akhirnya semua elemen masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap kedisiplinan partai politik dalam menyerahkan laporan secara tepat waktu. Saran penulis, perlu adanya penguatan terkait pengaturan partai politik dengan merevisi peraturan perundang-undangan baik itu undang-undang partai politik maupun peraturan pelaksananya terkhusus mengenai pertanggungjawaban keuangan partai politik yang bersumber dari APBN/APBD guna dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas partai politik.
Politik Hukum Dalam Pengisian Jabatan Kepala Desa Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Wardani, Abdul; Indra, Mexsasai; Zulwisman, Zulwisman
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 23 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mahkamah Kontitusi melalui Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021 memutuskan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Kepala desa yang sudah menjabat 1 (satu) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 2 (dua) periode. Begitu pula, bagi kepala desa yang sudah menjabat 2 (dua) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 1 (satu) periode”. Kedua putusan tersebut cukup memberi andil terhadap penataan Pilkades di Indonesia, utamanya calon kepala desa yang tidak wajib lagi berdomisili di desa setempat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui pendekatan Undang-Undang (Statute approach) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diteliti. Dalam penelitian normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu. Problematika Masa Jabatan Kades Dalam Peraturan Perundang-Undangan mengalami dinamika. Puncaknya Jabatan Kades menjadi semakin panjang dalam UU Desa, yaitu enam tahun dan dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan, dan masa jabatan yang panjang ini diperkuat oleh Putusan MK No.42/PUUXIX/2021, yang menjadikan masa jabatan tiga periode bagi Kades menjadi konstitusional. Kelemahan Masa Jabatan Kades Tiga Periode menimbulkan ketidakadilan bagi Cakades non incumbent, mengingat Cakades incumbent dapat menggunakan fasilitas umum dan dana dari APBDes untuk berkampanye, dan rentan terjadi ketidaknetralan birokrasi dalam pilkades.Ideal Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia adalah dengan menjadikan Masa Jabatan Kades Satu Periode perubahan ini dibutuhkan agar Kades lebih fokus bekerja dan tidak terganggu oleh jadwal kampanye serta keinginan untuk terpilih kembali.
Implementasi Pasal 3 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Di Kecamatan Binawidya Tahun 2020-2023 Rahmawati, Moulidiah; Deliana, Evi; Zulwisman, Zulwisman
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 24 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Community Empowerment Program Based on Community Associations (PMB-RW) is one of the superior policies. The aim of writing this thesis is firstly, to find out the implementation of Article 3 of Pekanbaru Mayor Regulation Number 44 of 2014 in Binawidya District for 2020-2023. The two inhibiting factors in implementing Mayor Regulation Number 44 of 2014 in Binawidya District for 2020-2023. The three are efforts to overcome obstacles in the implementation of Pekanbaru Mayor Regulation Number 44 of 2014 in Binawidya District for 2020-2023. This type of research is empirical juridical. From the results of research on the problem, there are three main things that can be concluded. First, the implementation of Article 3 of the Pekanbaru Mayor's Regulation Number 44 of 2014 concerning Community Empowerment Programs Based on Community Associations in Binawidya District has experienced a few obstacles and has not been fully implemented properly. The socialization has not been carried out thoroughly, so it has received little support from related parties. Second, factors inhibiting the implementation of Article 3 of Pekanbaru Mayor's Regulation Number 44 of 2014 concerning Community Empowerment Programs Based on Community Associations in Binawidya District for 2020-2023 include the lack of budget and lack of participation from the people of Binawidya District. Third, efforts made to overcome obstacles include efforts that have been made, efforts that are being made and efforts that will be made. The author's suggestion is that the government, especially in Binawidya District, should be more active and productive in socializing community empowerment programs based on community associations by further optimizing training and physical development to the maximum.
Implementasi Penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor Yang Tidak Melakukan Registrasi Ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan di Pekanbaru Bantala, Adam Yulyan; Jayakusuma, Zulfikar; Zulwisman, Zulwisman
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 23 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengertian Lalu Lintas dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah gerak Kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan. Kemudian pengertian Angkutan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang LLAJ adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Sesuai Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan jo Pasal 1 angka 10 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang identitas pemilik, identitas Ranmor, dan masa berlaku termasuk pengesahannya, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor ini dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan jika pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan registrasi ulang atau memperpanjang masa berlaku STNK sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak masa berlaku STNK habis.Hal ini merupakan sanksi administratif yang diberikan. Namun, undang-undang ini belum berjalan maksimal. Hal ini dikuatkan dengan data Dinas Pendapatan Daerah dapat dilihat masih banyak kendaraan bermotor yang tidak taat untuk merigistrasikan serta membayar pajak kendaraan. Pada tahun 2022 saja jumlah kendaraan bermotor yang tidak melakukan regitrasi atau membayar pajak berjumlah 40.749 pelanggar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau yang dikenal juga sebagai penelitian hukum sosiologis yang menggunakan sumber data primer dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Dalam penelitian sosiologis ini, peneliti hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat itu sendiri, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat. Jadi, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji permasalahan mengenai Implementasi Pasal 74 Ayat 2 huruf b Mengenai Lalu Lintas Angkutan Jalan. Dari hasil penelitian ada 3 hal pokok yang dapat disimpulkan. Pertama, penerapan penghapusan registrasi kendaraan bermotor di kota pekanbaru belum berjalan dan masih ditahap Inventarisasi. Kedua, faktor yang menghambat kebijakan ini yaitu belum adanya sosialisasi ke masyarakat terkait dan dukungan sumber daya yang memadai. Ketiga, aparatur pemerintah yang bertindak dalam hal ini adalah Badan Pendapatan Daerah Riau, Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan Jasa Raharja masih ditahap sosialisasi terkait peraturan ini, sebagai upaya untuk menerapkan implementasi penghapusan registrasi kendaraan bermotor yang tidak melakukan registrasi ulang.
Analisis Yuridis Rangkap Jabatan TNI dan Polri Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Wijayanti, Oki; Indra, Mexsasai; Zulwisman, Zulwisman
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 1.C (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Problematika rangkap jabatan sipil yang dilakukan oleh anggota TNI dan POLRI telah menimbulkan banyak pro dan kontra. Beragam alasan dikemukakan seperti hak TNI dan POLRI untuk turut serta mengambil peran untuk turut serta menetukan masa depan bangsa Indonesia, menumpuknya perwira TNI dan POLRI non job, hingga kebijakan langsung pemerintah yang meminta anggota TNI dan POLRI aktif yang memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan sipil. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini pertama bagaimana pengaturan rangkap jabatan dalam peraturan perundang-undangan? Kedua bagaimana implikasi hukum dari rangkap jabatan TNI dan POLRI di Indonesia? Ketiga bagaimana konsep ideal larangan rangkap jabatan di Indonesia? Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengaturan rangkap jabatan dalam peraturan perundang-undangan, Implikasi hukum dari rangkap jabatan TNI dan POLRI di Indonesia dan Konsep ideal larangan rangkap jabatan di Indonesia. Jenis penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif Dalam penelitian hukum normatif, sumber datanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data penelitian hukum normatif menggunakan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa peraturan perundangundangan melarang adanya rangkap jabatan TNI dan POLRI sebagai komisaris di BUMN yang mana didasarkan pada kekhawatiran adanya benturan kepentingan yang melekat pada TNI dan POLRI, implikasi yang ditimbulkan dari diangkatnya TNI dan POLRI sebagai Komisaris di BUMN, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilanggar, pihak terkait harus diberhentikan atau mengundurkan diri dari jabatannya serta konsep ideal rangkap jabatan di Indonesia harus diatur dalam konstitusi sehingga praktik rangkap jabatan tidak terlaksana, oleh karena itu, nilai-nilai etika harus dijadikan aturan yang mengikat secara konstitusional, agar praktik rangkap jabatan tidak terjadi lagi dalam penyelenggaraan negara
PELAKSANAAN INOVASI PENCATATAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAYAKUMBUH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus di Kelurahan Ibuh, Kecamatan Payakumbuh Barat) Maulana, Daffa Fadhil; HB, Gusliana; Zulwisman, Zulwisman
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v7i1.2346

Abstract

Warga negara memiliki hak untuk memiliki nama sebagai tanda identitas, diakui melalui dokumen resmi seperti akta kelahiran. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh memiliki dua inovasi: Pulang Bersalin Anak Mendapat Akta Lahir dan Identitas Anak atau Puber Anak Melania, serta Gerakan Sinergi Terpadu Mengejar Target Dokumen Akta Kelahiran Ku Melalui Strategi “Buatkan, Antarkan, Mengumpulkan” atau Gesit Kejar Daku “BANG”. Namun, pada 2023, 53,85% data kelahiran belum terdaftar resmi di Kota Payakumbuh, termasuk di Kelurahan Ibuh (55,12%). Penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis atau empiris, melihat kenyataan di lapangan. Hasilnya menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh telah memenuhi 9 dari 13 asas pelayanan publik, tetapi belum memenuhi 4 asas, seperti asas kepentingan umum, kesamaan hak, kepastian hukum, dan keprofesionalan.Kendala utama termasuk keterbatasan dana dan kompetensi SDM dari dinas tersebut. Pemerintah Kota Payakumbuh juga kurang mengevaluasi prioritas kelompok usia pencatatan akta kelahiran, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran. Upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh adalah membuat peraturan daerah terkait administrasi kependudukan, menyederhanakan tahapan pengurusan akta kelahiran, memperluas kerjasama, dan melakukan evaluasi rutin pada inovasi pelayanan.
Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Desa Gunung Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Hendri, Radewa Kurniawan; HB, Gusliana; Zulwisman, Zulwisman
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 3.B (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan Pemusyawaratan Desa merupakan lembaga yang memantau pelaksanaan peraturan desa dan memberikan kesempatan kepada pemerintahan Desa untuk meningkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan adalah membuat perencanaan bersama dengan perangkat desa. Kasus yang ditemui penulis yaitu BDP yang tidak berjalan efektif karena tugas dan fungsi BPD tidak berjalan dengan baik. Karena selama lebih kurang 4-5 tahun setelah dibentuk BPD tidak terlihat kinerja yang terjalankan dengan baik dan tidak ada terobosan untuk menciptakan suatu Peraturan Desa. Jenis penulisan penelitian ini dilakukan secara sosiologis yang artinya meninjau keadaan permasalahan yang ada dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku dan yang mengatur permasalahan tersebut. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gunung belum maksimal dalam pelaksanaannya karena kurangnya pemahaman Badan Permusyawaratan Desa terahadap tugas dan fungsi dalam peraturan yang berlaku
Pengelolaan Keuangan Bumdes Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Utama, Ifan Novrialdi; HB, Gusliana; Zulwisman, Zulwisman
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 3.D (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (comercial institution). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa dimana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yaitu penulis secara lansung turun kelapangan untuk melakukan observasi dan wawancara seperti mencari data yang dibutuhkan. Sifat dari penelitian ini yatu deskriptif, yaitu bermaksud untuk memberikan gambaran tentang permasalahan pokok penelitian. Teknik pengambilan sampel di penelitian ini adalah focal sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dianggap dapat memberikan informasi sebagaimana yang diharapkan. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu seluruh pengurus BUMDes Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan BUMDes Karya Usaha di Desa Petapahan, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sudah sesuai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Adapun faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan BUMDes Karya Usaha di Desa Petapahan, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau adalah kendala internal yang berupa keterbatasan tenaga kerja, terbatasnya modal usaha dan faktor eksternalnya berupa kurangnya kesadaran masyarakat akan peran dari BUMDes tersebut dan kurangnya kerjasama antar pihak desa, sedangkan upaya mengatasi kendala dalam pengelolaan keuangan BUMDes Karya Usaha harus memenuhi standar administrasi dengan baik, dan menerapkan prinsip-prinsip yang berlaku
Politik Hukum Pembentukan Badan Pembina Ideologi Pancasila Rifqy, Muhammad; Indra, Mexsasai; Zulwisman, Zulwisman
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 3.D (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The position of Pancasila in the Indonesian legal system is as the source of all sources of state law. The Pancasila Ideology Development Agency (BPIP) is an agency that was built as a form of re-actualization of Pancasila in the process of internalizing values ​​in every component of society and state administrators. The main tasks and functions of BPIP are actually included in the main tasks and functions of other state institutions. This overlapping of duties and functions causes pros and cons in society. Pros and cons of establishing BPIP, whose duties and functions should have been carried out by the MPR. As a result of the overlapping of BPIP's main tasks and functions with other state institutions, it certainly puts a burden on the state budget, which can lead to wastage of the state budget. The type of legal research is normative legal research. The data used is secondary data. Meanwhile, if you look at the nature of this research, it is descriptive. The results of this research are the legal politics of establishing the Pancasila Ideology Development Agency based on the legal basis of Presidential Regulation Number 7 of 2018 concerning the Pancasila Ideology Development Agency. The urgency of establishing BPIP still needs to be questioned and the effectiveness of BPIP is still doubtful. The correlation between the duties of the Pancasila Ideology Development Agency which overlaps with the duties of the Indonesian MPR is that the duties and functions of the BPIP have become the duties of a high state institution, namely the People's Consultative Assembly (MPR), which also has the same duties, namely promoting Pancasila, the 1945 Constitution and its implementation. There is an overlap in duties and functions, effectiveness and efficiency, between the BPIP and the MPR which means that the position of the BPIP in the Indonesian constitutional system is still unclear. The ideal concept of fostering the Pancasila ideology in Indonesia is through the high state institution of the People's Consultative Assembly (MPR) which has launched and socialized the Four Pillars of National and State Life. One of the four pillars regulates Pancasila as the ideology and basis of the State
Politik Hukum Pembentukan Peradilan Tata Usaha Militer Dalam Perspektif Negara Hukum Zulkarnain, Akbar; Deliana, Evi; Zulwisman, Zulwisman
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 9.A (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The military is a member of the armed forces of a country that is regulated based on the provisions of laws and regulations. The establishment of the Military Administrative Court is intended as one of the judicial institutions within the scope of military justice that examines, decides, and resolves disputes over the Administration of the Armed Forces. This type of research can be classified into the type of Normative Dogmatic research which is the main problem, namely the establishment of military administrative courts. This research uses primary and secondary data sources. With data collection techniques, it is arranged by grouping books, journals, laws and regulations. The Military Administrative Court, which has the authority to resolve military administrative disputes, is regulated in Law No. 31 of 1997 concerning Military Courts, which is a legal vacuum due to the absence of procedural law that regulates it. This research describes how the politics of law and the ideal conception of the Military Administrative Court in Indonesia.
Co-Authors Adela Aliana Afifah Ananda Putri Afifah Ananda Putri Afriani Rebecka Falipi Alyusra, Muhammad Wira Apri Wulandari Panjaitan Ayunika Ayunika Bantala, Adam Yulyan Bayu Alif Altarikh Dessy Artina Dewita, Tamara Rezki Dodi Haryono Dolla Feradila Eka Safitri Emilda Firdaus Evi Deliana HZ Firdaus Firdaus Fit Andriyani Frengki, Riahaki Juneri Geofani Milthree Saragih Gurning, Irwan Toni Gusliana HB Hafis Hafis Handi, Dian Mega Hanny Friska Salsabilla Harun Al Rasyid Hendri, Radewa Kurniawan Ilham Dwi Mirza Indra S, Mexsassai Irni Susanti Khofifah Hasanah Pane Laila, Arina Laili Ramadhani Setiawatidina M. Ar Huzaifi Samani M. Dani Eka Wijaya M. Zulfahmi Manulang, Novriyanti Maria Maya Lestari Maryati Bachtiar Maulana, Daffa Fadhil Mayindah, Kezia Melannia Melannia Melyanta Siringo Ringo Mexsasai Indra Meylyn Meylyn Min Amir Habib Efendi Pakpahan Muhammad A Rauf Muhammad Haikal Diegio Muhammad Rafi Akbar PutriAna Patmala Lubis Rahmawati, Moulidiah Rendra Prima Yoga Ridha Putri Thaibah Rifqy, Muhammad Saragi, Johanes Hamonangan Pratama Sheyka Tsana’a Allifa Simorangkir, Landra Julianto Srimarwidiati Srimarwidiati Utama, Ifan Novrialdi Wahyu Hidayat Wardani, Abdul Widia Edorita Wijayanti, Oki YOGA TRIWANDA Zainul Akmal Zulfikar Jayakusuma Zulkarnain, Akbar