Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
7.234
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Jurnal Sosial Humaniora Sigli Unri Conference Series: Community Engagement Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Ilmu Hukum Riau Law Journal Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Journal of Health Education Law Information and Humanities
Zulwisman, Zulwisman
Universitas Riau
Religion Humanities Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 57 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 57 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Implementasi Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Terhadap Persetujuan Bangunan Rumah Ibadah di Kabupaten Kuantan Singingi Mayindah, Kezia; Deliana, Evi; Zulwisman, Zulwisman
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.4972

Abstract

The establishment of places of worship is regulated under the “Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Panduan Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Mempertahankan Kerukunan Umat Beragama, Mendorong Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah”. In practice, this responsibility has been delegated to FKUB. In general, the construction of places of worship serves not only ritual worship purposes but also social activities aligned with religious understanding, thereby providing rights to adherents. This study aims to examine the extent of the implementation, impact, and government’s role in carrying out the “PBM Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006” according to its rules. This research analyzes issues related to the establishment of places of worship in Kuantan Singingi Regency, focusing on inconsistencies with the Joint Regulation. Through sociological legal research, this study identifies emerging issues, including a lack of regulatory compliance, unmet technical requirements, and unclear government responsibilities. This phenomenon has led to legal uncertainty and the cancellation of construction permits by authorized authorities. The findings reveal that the implementation of the Joint Regulation has not been properly conducted. These findings highlight the need for greater regulatory compliance and clarity in government responsibilities related to the establishment of places of worship. This study contributes to understanding the dynamics of legal enforcement and governance in the development of places of worship within the context of Kuantan Singingi Regency
Perbandingan Kewenangan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dengan United States Department of Justice Office of the Inspector General Dalam Perspektif Ketatanegaraan Saragi, Johanes Hamonangan Pratama; Indra, Mexsasai; Zulwisman, Zulwisman
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.4973

Abstract

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dibentuk berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 untuk meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan. Namun dalam pelaksanaannya, lembaga ini menghadapi berbagai kendala akibat keterbatasan kewenangan yang menyebabkan pengawasan belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kewenangan Komisi Kejaksaan RI dengan United States Department of Justice Office of the Inspector General serta merumuskan konsep ideal kewenangan Komisi Kejaksaan dalam perspektif ketatanegaraan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa United States Department of Justice Office of the Inspector General memiliki kewenangan yang lebih luas dalam melakukan pengawasan, seperti kewenangan investigasi mandiri dan kewajiban pelaporan berkala ke Kongres. Sementara Komisi Kejaksaan RI memiliki kewenangan terbatas dan bersifat pasif yang hanya dapat bertindak berdasarkan laporan masyarakat. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, diperlukan penguatan kedudukan Komisi Kejaksaan melalui revisi Undang-Undang Kejaksaan dengan menambahkan bab khusus yang mengatur secara komprehensif tentang kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan Komisi Kejaksaan. Revisi ini harus mencakup perluasan kewenangan investigasi mandiri, dan mekanisme pelaporan berkala kepada DPR untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap lembaga Kejaksaan.
PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS (GEPENG) DI KOTA DUMAI Simorangkir, Landra Julianto; Firdaus, Emilda; Zulwisman, Zulwisman
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2024): Januari - Juni 2024
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The state, through its government, both central and regional, is obliged to deal with street children, homelesspeople and beggars as the government's responsibility in the field of welfare according to the 1945Constitution of the Republic of Indonesia, who are called homeless people and beggars. In the context ofadministering regional government in accordance with the mandate of the Constitution, controlling homelesspeople and beggars in the city of Dumai is carried out by the Civil Service Police Unit. So the aim of thisresearch is to find out the role of the Civil Service Police Unit in curbing vagrants and beggars (Gepeng) inDumai City and to find out what obstacles are faced by the Civil Service Police Unit in curbing vagrants andbeggars in Dumai City and also to find out the efforts made. must be carried out by the regional government incontrolling homeless people and beggars.The research method in this thesis uses a type of sociological juridical research, namely a researchapproach that emphasizes the legal aspects relating to the main issues to be discussed, linked to the reality inthe field. This research was conducted at the Dumai City Social Service and Satpol PP. The data sources usedare primary data and secondary data, data collection techniques in this research are observation, interviewsand literature reviewBased on research results, the role of the Civil Service Police Unit in controlling homelesspeople and beggars in Dumai City has not been implemented well, because of the gap between legalregulations and what is happening in the field. The inhibiting factors are budget factors, facilities andinfrastructure factors, and human resource factors. The efforts made by the Dumai City Government throughthe Civil Service Police Unit to control homeless people and beggars are efforts that have been made by theDumai City Government.Keyword: Homeless, Beggar, Dumai.
Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Indragiri Hilir Dalam Menjaga Stabilitas Harga Kelapa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Niaga Kelapa (Studi Kasus Desa Pekan Kamis, Kec Tembilahan Hulu, Kab Alyusra, Muhammad Wira; HB, Gusliana; Zulwisman, Zulwisman
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 7 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.11188890

Abstract

Dampak dari menurunnya harga kelapa tentunya akan membuat daya beli masyarakat juga menurun sehingga para pedagang/petani kelapa dapat merasakan dampak tersebut dan tidak meningkatkan popularitas petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian peraturan hukum terkait perkebunan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perdagangan Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir di Kabupaten Indragiri Hilir di Kesaten Kesatu tentang Menjaga Stabilitas Harga Kelapa Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis atau empiris. Penelitian yuridis sosiologis atau empiris merupakan suatu pendekatan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan dengan cara terjun langsung ke objeknya. Dengan lokasi penelitian bertempat di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan populasi dan sampelnya adalah seluruh pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa data primer dan data sekunder, dan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir hanya melakukan pengendalian harga terkait penjualan buah kelapa, dengan tidak tersosialisasikannya Peraturan Daerah tentang Tata Niaga Kelapa secara menyeluruh dan penguatan sumber daya manusia dari Kelompok Tani/Petani yang masih kurang. Untuk menaikkan harga jual kelapa, sebagian besar petani menjual ke pengepul kelapa, kemudian pengepul kelapa menjual kelapa ke anakan yang merupakan perpanjangan tangan dari pabrik atau industri kelapa. Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga melakukan pengendalian harga sesuai dengan penetapan harga dan margin perdagangan kelapa yang juga terkait dengan penurunan harga dari agen, serta ikut melakukan pengendalian untuk menurunkan harga agar kembali stabil sebagaimana mestinya. Kendala yang dihadapi adalah terlalu banyaknya rantai perdagangan sehingga menyebabkan harga turun dan kurangnya sumber daya manusia bagi petani untuk mengelola kelapa sehingga menghasilkan kelapa yang berkualitas. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah Indragiri Hilir dalam memaksimalkan stabilitas harga kelapa adalah dengan mengoptimalkan peraturan yang ada, mengembangkan sumber daya petani dan memaksimalkan pengawasan agar terlaksananya stabilitas harga kelapa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Niaga Kelapa.
Analisis Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Di Kabupaten Siak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Handi, Dian Mega; Zulwisman, Zulwisman; HB, Gusliana
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 3 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10662710

Abstract

The function of the DPRD regarding authority in terms of supervision over the implementation of Regional Regulations is also regulated in Article 101 Paragraph (1) C of Law Number 9 concerning the second amendment to Law Number 23 of 2014 which reads: "The Provincial DPRD also has duties and authority carry out supervision over the implementation of Provincial Regional Regulations and the Provincial APBD”. Therefore, the aim of this thesis research is first, to find out the supervision of the Regional People's Representative Council (DPRD) in Siak Regency in the perspective of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. Second, to find out the influencing factors of the Regional People's Representative Council (DPRD) in Siak Regency in improving the supervisory function. Third, to find out the efforts made by the Regional People's Representative Council (DPRD) in Siak Regency to improve its supervisory function. This type of research is classified as a qualitative research type. This research uses secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials and data collection techniques carried out using library research methods, then qualitative analysis is carried out. From this research there are three main things that can be concluded. First, what needs to be considered is the implementation process. The responsibility of DPRD members to carry out supervision and guidance is a crucial aspect of their role. They must ensure that appropriate oversight is in place to maintain the integrity and effectiveness of their organizations. Second, . Factors that hinder the effective implementation of the DPRD's duties and functions include limited human resources (HR) for Siak district DPRD members who only have little and limited political experience, inadequate supporting facilities and infrastructure and an inadequate budget. Third, Siak Regency DPRD's supervision of the 2016 to 2019 APBD was carried out through field visits and hearings with work unit leaders. This inspection is carried out in three stages, namely the planning stage, implementation stage and accountability stage. Author's suggestions First, to increase the capacity of the DPRD in carrying out its main tasks and functions, this institution positions itself more professionally and independently as an organization outside the executive agency that has a supervisory function. Second, we hope that the implementation of the supervisory function of the Siak Regency DPRD can be carried out optimally and effectively so that there is a check and balance between the DPRD and the regulator in implementing it. Third, the way to show DPRD supervision is to provide initial Regional Regulations to the DPRD which outlines the responsibilities for implementing the APBD
Implementasi Pelayanan Publik Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektoronik (E-KTP) Di Kabupaten Bengkalis Laila, Arina; HB2, Gusliana; Zulwisman, Zulwisman
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 16 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13761358

Abstract

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara. Pelayanan dalam pembuatan E-KTP merupakan salah satu contoh bentuk pelayanan publik yang diberikan pemerintah. Salah satu kabupaten yang menjadi perhatian dan fokus dalam penelitian ini adalah Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis. Pendekatan penulisan penelitian ini dilakukan secara sosiologis. Sosiologis yuridis yang artinya meninjau keadaan permasalahan yang ada dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku dan yang mengatur permasalahan tersebut. Penelitian ini dilakukan di Kabuapaten Bengkalis. Sumber data yang digunakan ialah dari data primer, data sekunder dan data tersier dengan teknik pengumpulan data dengan cara melalui wawancara, kuesioner dan kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam segi pelayanan dan implementasi berdasarkan asas pelayanan publik masih ada beberapa yang kurang contohnya seperti prinsip profesionalitas pekerja, sumber daya manusia, dalam segi waktu, dan keadilan. Beberapa faktor penghambat yang sedikit siknifikan yakni dalam segi estimasi waktu, terhambatnya karena jaringan dalam pembuatan E-KTP dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melengkapi persyaratan-persyaratan. Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu Jemput Bola dan Pengembangan Budaya Kerja bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis.
Analisis Perwujudan Jaminan Dan Perlindungan Hukum Negara Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadat Dalam Perspektif Pasal 28e Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Manulang, Novriyanti; Firdaus, Firdaus; Zulwisman, Zulwisman
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 16 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13764919

Abstract

Sejak awal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur Hak Asasi Manusia dan hak warga negara berupa jaminan kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Kebebasan beragama dan beribadat yang merupakan kebebasan untuk memeluk salah satu agama kepercayaannya atau berpindah dari agamanya serta kebebasan melaksanakan ibadah menurut agama kepercayaanya yang tentunya harus dilaksanakan secara bebas tanpa adanya intervensi atau paksaan dari pihak lain yang ingin mengganggu atau melarang dan membatasi kebebasan tersebut yang dalam penerapannya kebebasan tersebut harus tetap ada dalam batasan-batasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa jaminan hak atas kebebasan beragama dan beribadat tersebut penting dilakukan agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan secara harmonis. Jenis penelitian ini dapat digolongkan kedalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah mempelajari berbagai peraturan dan perundang-undangan, jurnal, dan teori-teori hukum terkait. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan Konstitusi Republik Indonesia memberikan pengaturan, jaminan serta menghendaki perlindungan dan penegakan terhadap hak dan kebebasan beragama dan beribadat. Jaminan yang secara jelas dicantumkan dalam Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945 yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya serta Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Pada kenyataannya, masih sering terjadinya kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama dan beribadat yang dalam hal ini dapat dikatakan belum sepenuhnya terlaksana jaminan kebebasan beragama dan beribadat seperti yang telah dijaminkan oleh Negara. Diperlukan adanya suatu Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan terhadap hak atas kebebasan beragama dan beribadat yang merupakan amanat UUD 1945. Pengaturan terhadap jaminan terhadap hak atas kebebasan beragama dan beribadat sangat penting, terlebih lagi Indonesia merupakan negara yang mengakui beberapa agama untuk hidup dan berkembang dalam negara Republik Indonesia. Banyaknya agama yang dianut oleh masyarakat menyebabkan pemahaman dan pengaturan tentang
Co-Authors Adela Aliana Afifah Ananda Putri Afifah Ananda Putri Afriani Rebecka Falipi Alyusra, Muhammad Wira Apri Wulandari Panjaitan Ayunika Ayunika Bantala, Adam Yulyan Bayu Alif Altarikh Dessy Artina Dewita, Tamara Rezki Dodi Haryono Dolla Feradila Eka Safitri Emilda Firdaus Evi Deliana HZ Firdaus Firdaus Fit Andriyani Frengki, Riahaki Juneri Geofani Milthree Saragih Gurning, Irwan Toni Gusliana HB Hafis Hafis Handi, Dian Mega Hanny Friska Salsabilla Harun Al Rasyid Hendri, Radewa Kurniawan Ilham Dwi Mirza Indra S, Mexsassai Irni Susanti Khofifah Hasanah Pane Laila, Arina Laili Ramadhani Setiawatidina M. Ar Huzaifi Samani M. Dani Eka Wijaya M. Zulfahmi Manulang, Novriyanti Maria Maya Lestari Maryati Bachtiar Maulana, Daffa Fadhil Mayindah, Kezia Melannia Melannia Melyanta Siringo Ringo Mexsasai Indra Meylyn Meylyn Min Amir Habib Efendi Pakpahan Muhammad A Rauf Muhammad Haikal Diegio Muhammad Rafi Akbar PutriAna Patmala Lubis Rahmawati, Moulidiah Rendra Prima Yoga Ridha Putri Thaibah Rifqy, Muhammad Saragi, Johanes Hamonangan Pratama Sheyka Tsana’a Allifa Simorangkir, Landra Julianto Srimarwidiati Srimarwidiati Utama, Ifan Novrialdi Wahyu Hidayat Wardani, Abdul Widia Edorita Wijayanti, Oki YOGA TRIWANDA Zainul Akmal Zulfikar Jayakusuma Zulkarnain, Akbar