Claim Missing Document
Check
Articles

PENGGUNAAN HAK INISIATIF ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMENEP PERIODE 2019-2024 DALAM PROSES PEMBUATAN PERATURAN DAERAH Dwi Listia Rika Tini; Nur Inna Alfiyah
PUBLIC CORNER Vol 17 No 2 (2022): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fisip.v17i2.2241

Abstract

Semenjak diberlakukannya UU Nomer 32 Tahun 2004 dan diperkuat lagi dengan UU Nomer 23 Tahun 2014, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah bersama DPRD. DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Bupati/Walikota untuk mendapat persetujuan bersama. Konsepsi di atas juga menegaskan adanya hak inisiatif yang dimiliki setiap anggota dewan dalam hal pengajuan rancangan peraturan Daerah. Namun dalam implementasinya bahwa hak inisiatif (prakarsa) pembuatan rancangan peraturan daerah di atas selalu datang dari kepala daerah, bukan dari DPRD. Salah satu buktinya di Kabupaten Sumenep, pelaksanaan fungsi legislatif pada DPRD Sumenep periode 2019-2024 juga masih sangat lemah. Pada tahun 2020-2022 DPRD Kabupaten Sumenep periode 2019-2024 sudah menetapkan sebanyak 19 Perda, dari 19 perda tersebut, 8 perda yang berasal dari inisiatif DPRD Kabupaten Sumenep. Pelaksanaan fungsi legislasi ini, dapat dikatakan DPRD Kabupaten Sumenep belum maksimal dalam menjalankan haknya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan hak inisiatif anggota DPRD Kabupaten Sumenep dalam pembuatan peraturan daerah. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan anggota DPRD periode 2019-2024 dan lebih khusus kepada anggota Komisi B, panitia khusus pembahas Raperda serta mantan Sekda Kabupaten Sumenep dan observasi partisipatif. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan model analisa interaktif dari Miles dan Huberman yang terbagi dalam tahap reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.
STRATEGI PEMENANGAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF DALAM SATU PARTAI DENGAN SISTEM PEMLIU PROPORSIONAL TERBUKA Dwi Listia Rika Tini; Nur Inna Alfiyah
PUBLIC CORNER Vol 18 No 1 (2023): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fisip.v18i1.2589

Abstract

Pemilihan umum 2019 dengan sistem proporsional terbuka menyebabkan persaingan ketat diantara caleg dalam satu dapil mereka. Untuk memenangkan pemilu, para caleg saling bersaing satu sama lain dalam satu partai atau dengan caleg partai lain. Persaingan ini mengakibatkan para caleg saling beradu strategi, taktik dan metode pemenangan. Strategi dan taktik ini juga di dukung dengan ongkos biaya politik yang besar untuk menunjangnya. Informasi mengenai persaingan antar caleg dalam satu partai justru dituturkan dari caleg itu sendiri dan juga pengurus partai. Sehingga hal ini menjadikan fenomena baru yang terjadi selama pemilu legislatif 2019 kemarin dimana persaingan antar caleg satu partai menarik untuk dikaji. Maka dari itu, tujuan dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimana persaingan antar caleg dari partai PKB di DPRD Sumenep, Dapil III Kabupaten sumenep. Strategi apa yang dilakukan dalam upaya pemenangan caleg dalam pemilu legislatif 2019 serta bagaimana peran dan posisi partai dalam persaingan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan Irwan Hayat anggota DPRD Kabupaten Sumenep dari partai PKB serta Ketua DPC PKB Kabupaten Sumenep KH. Imam Hasyim dan observasi partisipatif. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan model analisa interaktif dari Miles dan Huberman yang terbagi dalam tahap reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.
Collaborative governance in the development of local economic resources in Sumenep Regency Rillia aisyah haris; Ida Syafriyani; Nur Inna Alfiyah
Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 8, No 2: Oktober 2023
Publisher : Universitas Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/pjiap.v8i2.8998

Abstract

Local economic development is currently very intensively carried out in several regions in Indonesia. Local economic development is believed to be a holistic perspective to address regional economic problems based on local resources. Sumenep Regency is one of the regencies in East Java, which is currently developing several of Sumenep's superior agricultural commodities consisting of shallots, chili herbs, and Moringa into processed products that have added value to improve the community's economy. This research studies efforts to develop local economic resources in Sumenep Regency from a Collaborative Governance perspective, including initial conditions, leadership, institutional design, and collaboration processes. This study used a qualitative method. Interviews, documentation, and observation were used in data collection. The research results showed that adequate initial conditions have supported collaborative Governance in the development of local economic resources. However the collaboration process needs to be managed properly. This study recommends strengthening collaborative institutional designs and facilitative leadership on all fronts.
Desiminasi Peningkatan Pengetahuan Siswa/Siswi SMA 1 Gapura Tentang Pernikahan Usia Dini Nur Inna Alfiyah; Dwi Listia Rika Tini
Darmabakti : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 4 No 2 (2023): Darmabakti : Junal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Lembaga Peneliian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Madura (UIM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31102/darmabakti.2023.4.2.185-191

Abstract

Remaja merupakan bagian penting dari lahirnya generasi penerus bangsa yang berkualitas, hal ini berdasarkan pada fakta bahwa remaja merupakan tunas awal dari pendidikan dan pengetahuan mulai berkembang. Akan tetapi pada banyak kasus, banyak remaja terjebak pada pergaulan bebas yang berujung pada putus sekolah dan menikah di usia dini. Sehingga tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan pengetahuan terhadap remaja terutama siswa/siswi SMA 1 Gapura terkait dampak pernikahan usia dini. Hal ini juga didukung dengan fakta bahwa di Kabupaten Sumenep menjadi salah satu daerah penyumbang kasus pernikahan dini. Hal ini tidak lepas dari budaya dan tradisi yang masih dimilki dan dipegang teguh oleh masyarakat Sumenep dan ditambah dengan maraknya pergaulan bebas yang terjadi pada remaja. Metode pengabdian ini menggunakan ceramah dan diskusi, penyampaian materi dengan memberikan beberapa contoh kasus sebagai bahan ajar bagi siswa/siswi. Pemberian materi mampu menghasilkan pemahaman dan tambahan wawasan bagi siswa/siswi mengerti dan paham akan dampak pernikahan usia dini bagi kesehatan dan ekonomi pasca pernikahan. Hasil dari pengabdian dapat dilihat dari persentase pemahaman siswa melalui kusioner dengan kurang lebih 75% mengerti dan paham dampak dari pernikahan dini bagi siswa/siswi. Sehingga perlu adanya desiminasi lebih lanjut secara berkala yang perlu dilakukan oleh pemerintah ataupun cendikiawan untuk memutus rantai pernikahan dini.
Analysis of Public – Private Partnership Model in Cooperation and Management of Sembilan Gili Beach Tourism, Genting, Sumenep District Tini, Dwi Listia Rika; Alfiyah, Nur Inna
Pancasila International Journal of Applied Social Science Том 2 № 02 (2024): Pancasila International Journal of Applied Social Science
Publisher : PT. Riset Press International

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59653/pancasila.v2i02.733

Abstract

The aim of this research is to describe the Public – Private Partnership model or collaboration between the public sector and the private sector in collaborating and managing Sembilan Beach Tourism. The cooperation model or Public Private Partnership in this research looks in more detail at each type which is seen from several provisions, namely: Asset Ownership, Operations and Management, Capital Investment, Commercial Risk, Duration of Collaboration, Need for technical expertise and managerial expertise, Need for Efficiency Operations, Large financial investments, Need for Political Commitment, Determination of Service Tariffs, Regulatory Framework, Information. The results of this research show that the Bringsang Village Government uses the Public-Private Partnerhip model in collaborating with the private sector. The variant used as the basis for cooperation is the BOT or Build-Operate-Transfer model which contains the simple meaning that this cooperation is related to development, management and at a predetermined time the authority to provide these services will be returned to the government. However, the reality on the ground turns out that there are several conditions of this cooperation model that are not fulfilled or even exceed the capacity of one of the parties in the cooperation for the development, development and management of Pantai Sembilan Tourism. However, apart from some discrepancies and also some adjustments to the characteristics and offers that might be taken into consideration by both parties, what needs to be noted is that this cooperation model can now be said to have succeeded in achieving its initial objectives. Agreement.
Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Mencegah Kecurangan Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 Alfiyah, Nur Inna; Hidayat, Imam; Rika Tini, Dwi Listia; Resdiana, Enza
PUBLIC CORNER Vol 19 No 1 (2024): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fisip.v19i1.3575

Abstract

Abstract One of the absolute requirements for a country that adheres to democracy is the existence of a means to channel aspirations and elect the country's leader by holding general elections. General elections are a means of realizing people's sovereignty and upholding a democratic political order. However, the democratic elections that every country dreams of are sometimes marred by fraudulent practices in general elections. This can be seen from the strengthening issue of fraud in the 2019 election results which has had an impact on high political tension and hostility between supporters of each candidate. So this then leads the public to question the role of election supervisors in dealing with the issue of fraud. This issue also occurred during the 2024 presidential and legislative elections. The method used in this research is a qualitative-descriptive method to analyze the role of election supervisors in dealing with the issue of fraud in the implementation of simultaneous general elections. This research shows that Bawaslu has carried out its role well in accordance with Law number 7 of 2017, both through early detection of potential fraud and handling it that will occur in various regions. Bawaslu carries out early detection using warning, prevention and action strategies. So by applying this strategy it can be concluded that in dealing with the issue of fraud in the election, Bawaslu has taken several preventive measures to prevent fraud from occurring. Both through monitoring and supervision, handling complaints, investigations, inquiries, law enforcement, collaboration with related parties as well as education and outreach. Keywords: Role, Election, Election Fraud, BAWASLU Abstrak Salah satu syarat mutlak negara yang menganut paham demokrasi adalah adanya sarana untuk menyalurkan aspirasi dan memilih pemimpin negara dengan diadakannya pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan menegakan suatu tatanan politik yang demokratis. Akan tetapi pemilu demokratis yang di idam-idamkan oleh tiap negara terkadang tercoreng dengan adanya praktek-praktek kecurangan dalam pemilihan umum. Hal ini dapat dilihat dari menguatnya isu kecurangan hasil pemilu 2019 yang memberikan dampak pada tingginya tensi politik hingga permusuhan antar pendukung masing-masing calon. Sehingga hal ini kemudian membawa masyarakat mempertanyakan bagaiman peran dari pengawas pemilu dalam menangani isu kecurangan tersebut. Isu ini juga terjadi pada saat pelaksanaan Pilpres dan Pileg tahun 2024. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif untuk menganalisi peran pengawas pemilu dalam menghadapi isu kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan umum serentak. Penilitian ini menghasilkan bahwa Bawaslu telah melakukan perannya dengan baik sesuai dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 2017, baik melalui deteksi dini terkait potensi kecurangan dan penanganannya yang akan terjadi diberbagai wilayah. Deteksi dini yang dilakukan Bawaslu menggunakan stategi imbauan, pencegahan dan penindakan. Sehingga dengan pengaplikasian startegi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam menangani isu kecurangan dalam Pemilu, Bawaslu terlah melakukan beberapa Tindakan pencegahan untuk mencegah kecurangan terjadi. Baik melalui monitoring dan pengawasan, pengananan pengaduan, investigasi, penyelidikan, penegakan hukum, kerjasama dengan pihak terkait serta edukasi dan sosialisasi. Kata Kunci: Peran, Pemilu, Kecurangan Pemilu, BAWASLU
DAMPAK KRISIS EKONOMI YUNANI TERHADAP EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY (EEC) Alfiyah, Nur Inna; Andrianingsih, Very
PERFORMANCE: Jurnal Bisnis & Akuntansi Vol 11 No 1 (2021): Performance : Jurnal Bisnis & Akuntansi
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wiraraja Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/feb.v11i1.1318

Abstract

Globalization is a phenomenon that cannot be separated from human life, where all international structures and orders change. Easy access to information, technology and the exchange of goods, services and ideology make globalization a very important part. Changing the structure and economic, political and social order at this time requires existing countries to adapt to all changes brought about by globalization. The birth of non-state actors in globalization then brought about its own changes, especially in the economic field. This study aims to explain how the impact of the Greek economic crisis on the European economic community. The method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach. The results of this study indicate that the economic interdependence between European countries which has led to the birth of the European Economic Community (EEC) is very influential on one another. This can be seen from how the Greek crisis was able to change the economic policy order of member countries of the European Economic Community (EEC).
PENGARAHAN MANAJEMEN KEUANGAN DALAM PENGELOLAAN PENDAPATAN SEWA CHARGER STATION PADA POKDARWIS DESA LOMBANG Dessy Novitasari Laras Asih; Very Andrianingsih; Nur Inna Alfiyah; Imam Wahyudi Farid; Rendra Kusuma
Jurnal Abdimas Sosek (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Sosial Ekonomi) Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Departemen Pengabdian Masyarakat Perkumpulan Dosen Manajemen Indonesia (PDMI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pantai Lombang merupakan salah satu destinasi wisata yang berada di Kabupaten Sumenep. Keindahan pantainya dapat menarik wisatawan untuk dapat berkunjung ke Pantai Lombang. Inovasi dari energi terbarukan hasil kegiatan Kosabangsa 2023 yaitu pemasangan charger station di Pantai Lombang dapat menambah daya Tarik wisatawan untuk datang ke Pantai Lombang. Wisatawan dapat menggunakan charger station dengan tarif sewa yang sudah ditentukan oleh Pokdarwis Desa Lombang. Tujuan dilakukan kegiatan ini yaitu untuk memberikan pengarahan kepada Pokdarwis terkait dengan manajemen keuangan hasil dari sewa charger station kepada pengunjung. Metode dari kegiatan ini dilakukan dengan pemahaman, pembuatan pencatatan keuangan serta pengelolaan keuangan yang baik. Hasil dari kegiatan ini dapat berdampak positif bagi Pokdarwis yang awalnya tidak paham mengenai manajemen keuangan, dengan adanya kegiatan ini mereka dapat mengatur keuangan dengan baik.
Second-Wave Boycott of Israeli Products as Political Economic Movements Hidayaturrahman, Mohammad; Alfiyah, Nur Inna; Sudarman, Sudarman; Sinaga, Astriana Baiti; Ubaid, Ahmad Hasan; Sugiantiningsih, Anak Agung Putu; Elazhari, Elazhari
JED (Jurnal Etika Demokrasi) Vol 9, No 3 (2024): JED (Jurnal Etika Demokrasi)
Publisher : Universitas of Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jed.v9i3.14193

Abstract

Israel's attack on Palestinian Gaza left thousands of people dead, including both women and children. In addition, many public facilities such as hospitals, mosques, and refugee camps were damaged. Sympathy for Palestinian Gaza residents has emerged in various countries worldwide. One of them is in the form of a boycott of products that are indicated to be related to Israel. The purpose of this research was to investigate the motivations behind the boycott of goods and services related to Israel in response to the war launched by Israel in Gaza, Palestine, on October 7, 2023, by some Muslim countries and other democratic nations across the globe. The study aimed to determine whether the boycott was driven by political or economic interests alone. This research is a descriptive qualitative research and data collection technique that searches for documents published in various online media in Indonesia and various other countries. The data analysis technique uses the content analysis of published news. The findings of the study revealed that the primary objective of the boycott, which was to put an end to the war in Gaza, Palestine, was not achieved, as the war continued despite the boycott efforts. However, the study found that the secondary objective, which was to reduce the income of companies with ties to Israeli companies or entrepreneurs, was successfully accomplished. The decline in revenue of these companies, whose products were boycotted in various Muslim countries, indicated that the economic goal of the boycott was achieved. It is important to note that this research had certain limitations, including the time frame of the study, which was conducted over only three months, from October to December 2023.
Upaya BRICS Dalam Mengimbangi Dominasi Dolar AS Alfiyah, Nur Inna; Andrianingsih, Very; Laras Asih, Dessy Novitasari; Ainun, Moh. Baqir
Journal MISSY (Management and Business Strategy) Vol 5 No 2 (2024): MISSY
Publisher : Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wiraraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/missy.v5i2.3844

Abstract

Dependence on the use of the US dollar in the world economy often harms developing countries with fiscal policies and the imposition of economic sanctions imposed by the US, making the economic position of developing countries vulnerable. So BRICS was born to bridge the global economic needs of developing countries, as an effort to balance of power in the world economy. This research aims to determine BRICS' efforts to offset the dominance of the use of the US dollar which is explained using qualitative descriptive methods. The effort to create a balance of power in the economy carried out by BRICS is by issuing BRICS currency which can have an impact on the use of dollars in trade transactions between BRICS member countries. Trade transactions carried out by BRICS member countries increase every year even without using the dollar as a transaction tool. So, to make the global success of the use of the BRICS currency, cooperation and collaboration between member countries is needed to be able to influence non-BRICS member countries to join in using the BRICS currency in their international economic and trade transactions.