Claim Missing Document
Check
Articles

Pelatihan Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Pengembangan Sistem Informasi Desa Berbasis Android Di Desa Gapura Tengah Nur Inna Alfiyah; Rillia Aisyah Haris; Zarnuji .
Abhakte Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 1 (2024): ABHAKTE
Publisher : Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/abhakte.v2i1.3437

Abstract

Pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat akan memberikan dampak yang positif dalam menciptakan suatu dukungan terhadap kinerja pemerintah baik di daerah maupun di desa. Lembaga pemerintah sendiri mempunyai peran yang sangat penting dalam pemberian layanan informasi, dimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah merupakan tolak ukur dari suatu pelayanan. Salah satu fungsi dasar pada pemerintahan adalah memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang menekankan pemerintah harus memberikan pelayanan publik, baik kepada masyarakat di daerah maupun di desa. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah social dalam bentuk pelatihan. Pengabdian ini menghasilkan sebuah aplikasi serta pengembangan website sistem informasi desa yang berbasis android dengan nama Dikdaya Gapura tengah. Aplikasi pelayanan Sistem Informasi Desa (SID) ini dibuat sema- mata dibuat untuk membantu dan memudahkan khususnya masyarakat Desa Gapura Tengah dalam mengakses atau melakukan pelayanan kepada perangkat desa tanpa harus datang ke kantor desa. Dengan adanya website ini akses informasi akan semakin mudah, cepat, dan akurat Kata Kunci: Pelatihan, Pelayanan Publik, Pelatihan, Sistem Informasi Desa (SID)
Pelatihan Sistem Pengelola Arsip Inventaris (SIPARIN) Dalam Meningkatkan Sistem Administrasi Kependudukan di Desa Ellak Daya Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Dwi Lestia Rika Tini; Nur Inna Alfiyah
Abhakte Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 2 (2024): ABHAKTE
Publisher : Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/abhakte.v2i2.3824

Abstract

Pelayanan dibeberapa tingkatan organisasi, dirasa masih kurang tertib administrasi serta tidak menerapkan tekhnologi termasuk organisasi di tingkat pemerintahan desa yang berhadapan langsung dengan rakyat seperti halnya di Desa Ellak Daya. Permasalahan tersebut pengelolaan arsip masih dilakukan dengan cara manual dan tidak menggunakan sistem apapun. Arsip yang masuk maupun yang keluar hanya sekedar di file dalam odner, jarang dilakukan pencatatan arsip masuk dan disimpan di laci tanpa ada kode arsip. Selain itu juga minimnya pemahaman para aparatur desa dalam pengelola arsip yang baik dan digitalisasi arsip. Maka dari itu, tujuan dari kegiatan ini adalah sesuai dengan IKU 5 yakni tim pengabdi memberikan pelatihan dan pendampingan secara intensif dalam penginputan data atau kegiatan penertiban administrasi di desa Ellak daya berbasis digital melalui aplikasi SIPARIN. SIPARIN ini sistem pengelolaan arsip yang berbasis Microsoft Acces. Hasil Pengabdian Kepada masyarakat ini para apartur desa Ellak Daya memiliki pengetahuan dan pemahaman bagaimana mengelola arsip desa berbabasis digital, dibuktikan melalui hasil posttest, nilainya dari 85 sampai dengan 95 dengan nilai rata-ratanya 92 persen. Dari hasil penilaian tersebut maka keseluruhan peserta sudah memahami pengelolaan arsip berbasis digital melalui aplikasi SIPARIN dengan baik.
Peluang Pemandu Wisata Sebagai Alternatif Pekerjaan Tambahan bagi Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Syamsul Arifin; Nurdody Zakky; Imam Hidayat; Wilda Rasaili; Nur Inna Alfiyah
Abhakte Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 2 (2024): ABHAKTE
Publisher : Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/abhakte.v2i2.3956

Abstract

Abstrak Peluang untuk berprofesi sebagai pemandu wisata menawarkan alternatif pekerjaan tambahan yang strategis bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Namun, pengembangan peluang ini memerlukan dukungan kebijakan yang tepat guna mengatasi hambatan administratif, termasuk perizinan kerja untuk profesi tambahan. Pengabdian masyarakat ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh tentang profesi pemandu wisata sebagai opsi pekerjaan tambahan bagi PMI di Malaysia. Tiga pokok penting yang perlu menjadi perhatian oleh PMI dalam usaha mendapatkan akses serta peluang partisipasi dalam profesi tersebut diantaranya yang petama status legal secara hukum PMI, karena hal ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga memperluas akses PMI ke berbagai peluang ekonomi. Kedua pentingnya memahami peraturan yang berlaku dan pematuhi peraturan-peraturan tersebut dalam rangka menunjang kepada pengembangan profesi tambahan ini. Pengetahuan yang mendalam mengenai profesi ini menjadi landasan untuk menciptakan pekerjaan yang aman dan berkelanjutan, serta mendukung peningkatan keterampilan jangka panjang. Ketiga yaitu pentingya kemampuan komunikasi yang efektif, yang tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga membuka peluang untuk meningkatkan pendapatan, memperluas jaringan profesional, dan mengembangkan keterampilan. Dengan memanfaatkan keterampilan ini, PMI dapat menciptakan pengalaman wisata yang berkesan bagi wisatawan, sekaligus memperkuat reputasi mereka di sektor pariwisata.
Edukasi Perencanaan Bisnis untuk Memotivasi KWT Melati Putih Desa Ellak Daya dalam Mengembangkan Usaha Sosial Nur Inna Alfiyah; Enza Resdiana; Dwi Listia Rika Tini; Zarnuji .
Abhakte Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 2 (2025): ABHAKTE
Publisher : Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/abhakte.v3i2.4746

Abstract

Pengabdian ini dirancang untuk meningkatkan motivasi dan kapasitas kewirausahaan anggota KWT Melati Putih di Desa Ellak Daya melalui edukasi perencanaan bisnis dan pendampingan intensif. Dengan menggabungkan sosialisasi interaktif tentang komponen business plan (visi-misi, analisis pasar, SWOT, strategi pemasaran, dan proyeksi keuangan) dengan workshop praktis. Selain itu, dilakukan simulasi dan role-play untuk meningkatkan motivasi dan keterampilan pemasaran, serta pendampingan berkala selama tiga bulan untuk memastikan implementasi rencana bisnis. Tujuan akhir dari pengabdian ini adalah menghasilkan usaha pertanian sosial yang mandiri, berkelanjutan, dan memberikan peningkatan ekonomi serta dampak sosial positif bagi KWT Melati Putih.
Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sumenep (Studi Kasus Pada PKL di Jalan Diponegoro dan Taman Tajamara Rofiqi, Ach; Haris, Rillia Aisyah; Yuliastina, Roos; Alfiyah, Nur Inna
PUBLIC CORNER Vol 20 No 2 (2025): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fisip.v20i2.4914

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan ekonomi lokal melalui penataan pedagang kaki lima (PKL) melalui studi kasus di Jalan Diponegoro dan Taman Tajamara, Kabupaten Sumenep. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana penataan PKL dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan, dengan menggunakan pendekatan teori Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) menurut Jörg Meyer-Stamer (2005). Teori ini menekankan pentingnya PEL melalui Kelompok Sasaran Peengembangan Ekonomi Lokal, Faktor Lokasi, Sinergi, Pembangunan Berkelanjutan, Tata Pemerintahan, dan Manajemen Terstruktur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan PKL yang terarah dan partisipatif dapat meningkatkan keteraturan ruang publik, memperkuat identitas ekonomi lokal, serta memperluas akses dan jaringan ekonomi bagi pelaku usaha kecil. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, Paguyuban dan PKL, Lembaga atau Komunitas lain menjadi kunci keberhasilan pengembangan ekonomi lokal. Temuan ini menegaskan bahwa penataan PKL bukan semata persoalan ketertiban, tetapi juga strategi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan agar PKL dapat berperan aktif dalam Pertumbuhan ekonomi lokal.
DIGITALISASI PUBLIC SERVICE DALAM IMPLEMENTASI APLIKASI SRIKANDI DENGAN PENDEKATAN HOLISTIK Enza Resdiana; Nur Inna Alfiyah; Dwi Listia Rika; Tini Tini; Very Ardianingsih
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 11, No 1 (2026): (MEI) AS SIYASAH - JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v11i1.23094

Abstract

The SRIKANDI application is part of the acceleration of the Electronic-Based Government System (SPBE), in line with Presidential Regulation No. 95/2018. This regulation encourages local governments to strengthen transparency, accountability, and efficiency of public services through the digitization of archives and correspondence. However, in Sumenep Regency, the implementation of this application has not been fully used by local governments down to village governments. The suboptimal use of this application requires an accurate analysis to identify the obstacles that occurred during the application's socialization within the government. By using a holistic approach, this study will thoroughly examine the integration of various elements—technology, human resources, regulations, and organizational culture—to create an efficient, inclusive, and sustainable service system with an emphasis on efforts to ensure a comprehensive digital transformation in Sumenep Regency. The purpose of this study is to identify the strengths and weaknesses in the adoption of innovative technology with a holistic approach that involves how technology, infrastructure, human resources, work culture, organization, regulations, and processes influence the implementation of the SRIKANDI application in the Sumenep Regency government. The method used in this research uses descriptive explanatory with the focus of this research theory based on Goldstein's holistic approach. This theory underlies the understanding that for successful public digitalization (such as the Srikandi application), the government must view the system as a whole: humans, technology, processes, regulations, and the environment interact continuously, adapt, and develop together.
PERAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH (BRIDA) DALAM MENDUKUNG MINAT RISET PUBLIK DI KABUPATEN SUMENEP Alfarisi Alfarisi; Nur Inna Alfiyah
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 11, No 1 (2026): (MEI) AS SIYASAH - JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v11i1.22878

Abstract

This study aims to determine the role of the Regional Research and Innovation Agency (BRIDA) of Sumenep Regency in supporting public research interest, as well as its impact on improving the quality and quantity of research in the region. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques such as interviews, observation, and documentation. Informants consisted of BRIDA representatives, academics, and other research practitioners. The research focus refers to the five main roles of the local government: regulator, dynamic agent, facilitator, innovator, and catalyst. The results show that BRIDA has played a strategic role in building a research ecosystem in Sumenep Regency through policy formulation, training, collaboration with universities, and facilitation of research and innovation based on local needs. BRIDA also encourages the active participation of civil servants, lecturers, students, and the community in research activities. However, challenges remain, particularly in efforts to acculturate a research culture to the non-academic community and in terms of budget and resource limitations. This study concludes that BRIDA is less than optimal in contributing significantly to generating public research interest and strengthening regional research governance. This role is crucial in supporting evidence-based policy and increasing regional competitiveness through relevant and sustainable innovation.Keywords : BRIDA, public research, regional innovation, government role, Sumenep Regency