Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.715
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Kreativitas PKM Jurnal Jatiswara JMI ARBITRASE: JOURNAL OF ECONOMICS AND ACCOUNTING Jurnal Kependudukan Indonesia Jurnal SIAR ILMUWAN TANI Global Health Science (GHS) Perspektif Hukum Madani Institutte : Jurnal Politik, Hukum, Ekonomi, Pendidikan, sosial dan Budaya Jurnal Logistica IJABAH: Indonesian Journal of Sharia Economics Business and Halal Studies International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC) Jurnal DIskresi
M. SALEH
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search
Journal : Jurnal DIskresi

 1 
Peran Pemda Dalam Pengawasan Ormas di Daerah (Studi di Kabupaten Sumbawa Barat) M. Saleh; Abdul Khair; Kafrawi Kafrawi; Sarkawi Sarkawi
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i2.1818

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk melihat Peran Pemerintah Daerah Terhadap Ormas Di daerah. Motode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative dan empiris dengan pendekatan kajian perundang-undangan dan pendektan konsep dan sosiologis, analisa bahan hukum yang digunakan adalah metode penafsiran perundang-undangan dan penafsiran autentik serta data hasil penelitian lapangam. Hasil penelitian, dibutuhkan pengetatan terhadap pendirian ormas di daerah dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Selain itu, perlu adanya dana bantuan dari pemerintah daerah bagi ormas di daerah dalam pengembangan organisasinya.
Peran Pengawasan BPD Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Di Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu) M. Saleh; Abdul Khair; Kafrawi Kafrawi; Sarkawi Sarkawi
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i2.1819

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk melihat Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Di Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu). Motode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative dan empiris dengan pendekatan kajian perundang-undangan dan pendektan konsep dan sosiologis, analisa baha hukum yang digunakan adalah metode penafsiran perundang-undangan dan penafsiran autentik serta data lapangan. Hasil penelitian ini diharapka Peran BDP sebagai mitra Kepala Desa dalam melaksanakan pemerintahan di Desa agar lebih oftimal sesuai dengan peraturan perundang-indangan yang berlaku.
Kriteria Pengenaan Besaran Sanksi Administrasi dalam Produk Hukum Daerah Muhammad Khairi Muslimin; Abdul Khair; M. Saleh
Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v3i1.5008

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana kriteria dalam pengenaan dan besaran dalam sanksi administrasi dalam produk hukum daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sesuai dengan hasil temuan dalam penelitian ini bahwa Pemerintah Daerah dapat mengatur besaran denda administratif dalam Perda atau Perkada sesuai dengan karakteristik dan materi muatan Perda dan/atau Perkada yang akan ditetapkan; metode penentuan besaran denda administratif dapat dilakukan melalui kajian teknis atau penilaian (appraisal) yang disesuaikan dengan materi muatan dan prosedur penetapan denda administratif dalam Peraturan Daerah atau Peraturan kepala Daerah.
Eksistensi Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PPU-XVIII/2020 Aditya Pria Setyady; Chrisdianto Eko Purnomo; M. Saleh
Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v3i1.5009

Abstract

This study aims to find out and understand the existence of the Job Creation Law after the Constitutional Court Decision Number 91/PPU-XVIII/2020, and the legal meaning of the Job Creation Law after the Constitutional Court Decision Number 91/PPU-XVIII/2020 in terms of legal certainty . The research was carried out using normative research methods, using regulatory, conceptualization and case approaches. The research results show that the existence of the Job Creation Law has an impact on the status of Constitutional Court Decision No. 91/PPU-XVIII/2020 between existence and absence. It is said to exist because it is used as a juridical basis in the Job Creation Law, but substantively the decision of the Job Creation Constitutional Court, especially the constitutional order to substantively improve the Job Creation Law by involving meaningful community participation, is not implemented. The government (in this case the President) actually uses the Job Creation Law instrument which substantively denies the Job Creation Constitutional Court's decision. The legal implications of the Job Creation Law after the Job Creation Constitutional Court's decision have an impact on the law regarding the formation of statutory regulations, because after the Job Creation Constitutional Court's Decision a new concept was accommodated in the form of an omnibus law which had never previously been accommodated by Indonesia. Apart from that, the existence of non-compliance with the Job Creation Law with the Constitutional Decision of the Job Creation Court has the potential to give rise to the phenomenon of constitutional disobedience. Therefore, in the future, it is necessary to formulate the form and type of sanctions for Constitutional Court Decisions and also orientate the Constitutional Court to be able to carry out reviews of laws or laws that conflict with Constitutional Court Decisions. Keywords:Legal Implications: Constitutional Court Decision, Job Creation Law.
Pencalonan Anggota Legislatif Perempuan pada Pemilu Tahun 2024 (Perspektif Undang-Undang Partai Politik) (Studi di Kab. Lombok Timur) Lusiana Damayanti; Rr. Cahyowati; M. Saleh
Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v3i1.5012

Abstract

This research aims to determine the candidacy of female legislative members in the 2024 General Election in East Lombok Regency (Political Party Law Perspective and find out the obstacles and solutions to nominating female legislative members in the 2024 General Election in East Lombok Regency (Political Party Law Perspective). The type of research used is empirical legal research. The research results show that in the nomination of female legislative members in the 2024 elections in East Lombok Regency17, political parties have fulfilled the 30% requirement mandated by Law Number 12 of 2011. There is one political party that has fulfilled its requirements. Where there are no legislative candidates, whether male or female legislative candidates. The nomination of female legislative members has been running well and under the law’s mandate. However, one party has not fulfilled these provisions because they do not have legislative candidates. Keywords: Woman, General Election, Political Parties
Penyalahgunaan Visa On Arrival (VoA) Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Mataram) Kamal Hasan Al Hadar; RR. Cahyowati; M. Saleh
Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v3i2.6019

Abstract

Penyalahgunaan Visa on Arrival di Indonesia sering terjadi karena kemudahan untuk masuk ke wilayah Indonesia, berbagai bentuk penyalahgunaan Visa on Arrival yang terjadi baik berbentuk over stay, penyalahgunaan izin tinggal maupun pelanggaran tindak pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja bentuk penyalahgunaan Visa on Arrival dan bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Visa on Arrival di Indonesia. Metode penelitian, jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis-data diperoleh dengan melakukan wawancara dengan Pejabat Kantor Imigrasi Mataram. Kesimpulan, bentuk-bentuk penyalahgunaan VoA di Kantor Imigrasi Mataram adalah overstay dan penyalahgunaan izin tinggal terdapat 10 (sepuluh) pelanggaran yaitu overstay dan penyalahgunaan izin tinggal tidak ada yang Pro justisia menurut data pada Januari tahun 2024 hingga Juli tahun 2024.
Implementasi Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pengaturan Otonomi Daerah menurut Sistem Ketatanegaraan Firas; Ida Surya; M. Saleh
Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v3i2.6026

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk otonomi daerah dalam prinsip negara kesatuan, serta mengetahui bagaimana dinamika hukum otonomi daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian mengungkap, otonomi daerah dalam prinsip Negara Kesatuan adalah kewenangan yang diberikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat, sehingga pemberian otonomi kepada daerah dapat menjadi langkah yang tepat untuk memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengantarkan rakyat Indonesia menjadi suatu masyarakat yang sejahtera, berkeadilan sosial, dan berdasarkan atas hukum.
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERHADAP PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (Studi di Kecamatan Maluk) Familia, Aorelia Bunga; M. Saleh; Fallahiyan, M. Alfian; Rahmadani
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7390

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan serta hambatan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan industri di kecamatan maluk ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Jenis penelitian yang digunakan penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelaksanaan pemanfaatan ruang di Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Maluk telah berjalan namun kurang efektif karena masih terdapat tantangan dari segi faktor hukumnya, faktor penegak hukum dan faktor Masyarakat. Sehingga yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya ialah tidak adanya peraturan pelaksana, kurangnya petugas penegak hukum serta kurangnya partisipasi Masyarakat.
PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SEBAGAI BADAN LEGISLASI DESA DALAM UPAYA PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (Studi di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima) M. Isnaini; H. A. Khair; M. Saleh; M. Alfian Fallahiyan
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7437

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengetahui bagaimana peran pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan legislasi dalam mengawasi urusan Pemerintahan Desa serta kendala yang dihadapi oleh lembaga tersebut atas peran pengawasan kinerja Pemerintahan Desa di Kecamatan Bolo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan Sosial (Social Approach). Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan desa sudah berjalan cukup baik namun masih mendapati kendala sehingga hasil dari kinerja Badan Permusyawaratan Desa hanya cukup sebagai tugas kelembagaannya saja namun belum bisa cukup dan memuaskan untuk pihak Masyarakat desa sebagai pihak yang menikmati hasil dari keberadaan Badan Permusyawaratan Desa. Masih terdapat beberapa hambatan pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa oleh karena itu penting baginya Badan Permusyawaratan Desa harus meningkatkan kinerjanya agar benar-benar menjadi wakil Masyarakat desa.
EKSISTENSI DAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN NUSA TENGGARA BARAT DALAM BIDANG PERTANAHAN Lalu Yazid Ferdiansyah; M. Saleh; AD. Basniwati; Ashari
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7444

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam menangani permasalahan pertanahan, khususnya dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi, yang menunjukkan bahwa pengawasan Ombudsman NTB semakin efektif seiring dengan peningkatan jumlah laporan masyarakat terkait sengketa pertanahan. Faktor-faktor pendukung utama termasuk kerangka hukum yang kuat, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kerja sama yang baik dengan instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, kendala teknis pada aplikasi laporan, serta masalah geografis yang menghambat pengawasan di daerah terpencil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa tantangan, Ombudsman NTB berhasil meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pertanahan melalui pengawasan yang lebih baik.
Co-Authors Abdul Khair Abdul Khair AD. Basniwati Aditya Pria Setyady Agus Mahardiyanto Ahmad Roziq Alya Dina Wilujeng Anugrah, Ibnu Anzani, Luthfi Armelita, Ayang Ashari Chrisdianto Eko Purnomo Daniel Happy Putra Fahruddini, Reant Egie fahrudin Fallahiyan, M. Alfian Familia, Aorelia Bunga Firas Gucci, Dinda Okta Dwiyanti Ridwan H. A. Khair H. Abdul Khair HA Khair Ida Surya Iit Hoiriyatul Hasanah Kafrawi - Kafrawi Kafrawi Kamal Hasan Al Hadar Kiffah Kayyisah Ahmad Lalu Yazid Ferdiansyah Lusiana Damayanti M. Alfian Fallahiyan M. Fahorrazi M. Isnaini M. Rasyidin Manalu, Alex boy Sandi Marsal, Antonino Pedro Maryana Mestiria Harbani Sitepu Muhammad Khairi Muslimin Naziaa Adeel NOVA Paula, Phalmasita Melati Rachman Maulana Kafrawi Rahmadani RR. Cahyowati Sarkawi Sarkawi Sarkawi Sarkawi Sarkawi Sonny Sumarsono Tajidan, Tajidan Tirtana, Denta Tyas Arthasari Zainuri Zulfikar