Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.406
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora) ANIDA : Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah Jurnal Kesehatan Prima Al-Hikmah Jurnal Kreativitas PKM Faletehan Health Journal Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin dan Filsafat Jurnal Jatiswara Journal of Technopreneurship and Information System (JTIS) Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat Mitra Raflesia (Journal of Health Science) Jurnal Kompilasi Hukum MAHESA : Malahayati Health Student Journal JURNAL MANAJEMEN AKUNTANSI (JUMSI) Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Quality : Jurnal Kesehatan JIMAKUKERTA Journal of Da'wah Innovative: Journal Of Social Science Research Bukhori: Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam HIKMAH: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Abdurrauf Journal of Islamic Studies Jurnal DIskresi
Sarkawi, Sarkawi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal DIskresi

 1 
Pelaksanaan Hak Prakarsa BPD Dalam Pembentukan Peraturan Desa Setiawan, Indra; Khair, Abdul; Sarkawi, Sarkawi
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i2.3670

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan pelaksanaan hak prakarsa BPD dalam pembentukan Peraturan Desa dan untuk mengetahui pelaksanaan hak prakarsa BPD dan kendala yang dihadapi dalam pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Sikur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan medote pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan hak prakarsa BPD dalam pembentukan peraturan Desa di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur sudah terlaksana dengan baik. Di dalam melaksanaan hak prakarsanya tersebut BPD tidak terlepas dari beberapa kendala yaitu faktor internal BPD dan warga masyarakat setempat seperti sumber daya manusia para anggota BPD dan masyarakat setempat yang masih membutuhkan pembekalan khusus seperti pelatihan yang berkaitan dengan pentingnya hak prakarsa tersebut. Demikian juga kemauan yang sungguh kuat dari elemen masyarakat sehingga tidak dapat mengembangkan potensi Desa melalui kepentingan peraturan Desa.
Penegakan Hukum Garis Sempadan Jalan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Ahmad Fauzi, Ismi; Khair, Abdul; Sarkawi, Sarkawi
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i2.3673

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai penegakan hukum atas ketentuan garis sempadan jalan dalam mendirikan bangunan di Kota Mataram sebagaimana telah diatur secara hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris, dengan metode pendekatan sosiologi hukum, antropologi hukum dan pendekatan perundang-undangan. Sesuai dengan temuan penelitian ini, penegakan hukum atas ketentuan garis sempadan jalan dalam mendirikan banngunan di Kota Mataram belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena dari fakta empirisnya masih terdapat bangunan-bangunan rumah, toko/kios yang tidak mematuhi mengenai harus tersedianya ruang sempadan jalan. Keadaan tersebut dipengaruhi oleh faktor keasadaran hukum, pemahaman fungsi dari garis sempadan jalan, bangunan-bangunan yang sudah ada terlebih dahulu terbentuk dari peraturan tersebut.
Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Parampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Rusnan, Rusnan; Sarkawi, Sarkawi; Koynja, Johannes Johny
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i2.3725

Abstract

Tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan penyuluhan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan aparat desa Parampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat dalam melaksanakan pemerintah desa termasuk dalam penyusunan peraturan desa. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut sebagai desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan NKRI. Maka setelah disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa: Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (founding fathers) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, yang termasuk adalah penyelenggaraan pemerintahan desa, segala tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Untuk itu, sebuah peraturan yang dibentuk oleh legislator baru dapat dikatakan baik apabila dapat mengakomodir kepentingan seluruh elemen yang ada, baik dari struktur dan mekanisme pemebnetukapnnya, adanya landasan atau dasar yang dijadikan pijakan serta mengakomodir kepentingan pemerintahan dan masyarakat sehingga aturan tersebut dapat diterima dan berjalan dengan efektif termasuk terhadap peraturan desa.
Co-Authors Abdul Khair Abi Hasan Achmad Allfaress, Reffky Ade Febryanti Afriyanto Afriyanto Agustinawati, Zulaikha Ahmad Fadhli, Ahmad Ahmad Fauzi, Ismi Andilala Andri, Juli Budi Hermanto, Budi Daulay, Mahmud Yunus Efridayanti, Lussy Emi kosvianti1, 2 , Emy Susanti3 , Windhu Purnomo4, Agung Suhadi5 Henni Febriawati, Henni Husin, Hasan Indra Setiawan Iskandar Zulkarnaen Ismiati Ismiati Johannes Johny Koynja, Johannes Johny Kafrawi -, Kafrawi Kafrawi Kafrawi Karim, Busro Khair, H. Abdul Lailatul Qadariyah M. Saleh Mailin, Mailin Mansyah, Ali Muhammad Saleh Oktarianita, Oktarianita Oktavianti, Elia Patroni, Rini Pratiwi, Diyan Prayoga, Yudi Rakatiwi, Yolanda Ritonga, Mulkan Rizal, Achmad Faisal rubino, rubino Rusnan, Rusnan Sinta, Klara Sri Sultan Hamengkubono, Sri Sultan Hamengkubono Sulidar Sulidar, Sulidar Wati, Nopia Wulan Angraini Yandrizal Yandrizal Zainal Arifin Zikrillah, Abdu Zulham, Zulham