Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.945
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisia AL-Daulah Jurnal Penelitian Hukum De Jure Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Majalah Hukum Nasional Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia Law Review (ILREV) Jurnal Hukum dan Peradilan Jurnal Legislasi Indonesia
Taufiqurrohman, Moch. Marsa
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
MODEL KONSULTASI DIGITAL DALAM MEMBANTU TIM PENGAWAL, PENGAMANAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (TP4D) GUNA MEWUJUDKAN KEJAKSAAN YANG PROFESIONAL, KOMUNIKATIF, DAN AKUNTABEL Taufiqurrohman, Moch. Marsa
Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2 (2020): Oktober
Publisher : Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya dalam layanan konsultasi Pemerintah Daerah, BUMD, maupun perusahaan yang berkaitan dengan pembangunan masih belum terlaksana secara profesional, komunikatif, dan akuntabel. Keberadaan TP4D dalam praktiknya justru menggunakan celah konsultasi untuk melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Untuk itu, karya tulis ilmiah ini menggagas suatu strategi model layanan konsultasi dengan memanfaatkan teknologi digital. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan deskriptif analitis-kualitatif, artikel ini hendak memberikan gagasan mengenai model layanan konsultasi digital ini akan menunjang upaya pencegahan KKN di dalam internal TP4D maupun objek pengamanan dan pengawalan TP4D itu sendiri. Model konsultasi digital ini akan terdiri dari dua kategori. Pertama, berupa pendapat hukum yang bersifat kasuistik. Kedua, berupa pendampingan hukum yang bersifat berkelanjutan. Pendapat hukum di sini berupa jasa hukum yang diberikan oleh TP4D secara online sesuai dengan fakta hukum tentang suatu permasalahan hukum yang dibuat atas permintaan dan untuk kepentingan negara atau pemerintah. Pendampingan hukum berupa jasa hukum yang diberikan oleh TP4D berupa pendapat hukum secara berkelanjutan atas suatu kegiatan yang diajukan oleh pemohon. Setelah itu akan diakhiri dengan kesimpulan atas pemberian pendapat Hukum tersebut dalam bentuk kertas kerja. Selain itu, titik fokus dalam model konsultasi digital ini adalah bagaimana pengawasan dan evaluasi berkala tetap terus dilakukan. Untuk mengukur seberapa jauh pengawalan dan pengamanan memberi manfaat optimal dalam upaya pencegahan korupsi.
The Francovich Principle as the Basis of State Responsibility for Laborer Loss Due to Company Bankruptcy Widyantoro, Agus; Taufiqurrohman, Moch. Marsa; Nugraha, Xavier
Yustisia Vol 12, No 3: December 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v12i3.79345

Abstract

The absence of legal certainty in the application of the pari passu pro rata parte principle in the distribution of bankrupt accounts in Indonesia has given rise to uncertainty regarding the protection of the rights of laborers whose employers or companies have faced bankruptcy. This article considers that Indonesia requires a set of formulations enabling the state to provide legal protection for the rights of laborers affected by employer or company bankruptcy. The article explores the feasibility of adopting the Francovich Principle in Indonesia, defining it as a principle holding the state accountable for the losses incurred by laborers due to company bankruptcies.  The  article  concludes  that  several  conditions must be met to apply the Francovich Principle, including the establishment of a guarantee institution, the obligation for financial contributions from companies, and the implementation of specific measures to prevent abuse. The state’s effort to adopt the Francovich Principle involves establishing a priority scale in drafting laws related to the Francovich Principle into the Priority National Legislation Program. Furthermore, the government needs to revitalize institutions related to the Francovich Principle within the national legal and regulatory system
Co-Authors Agus Widyantoro Ahmad, Arwani Arfandy, Muh Farhan Ariananto Waluyo Adi, Emmanuel Bahar, Muhamad Ghifari Fardhana Dwi Qurbani, Indah Elisatris Gultom Fitrianingsih, Suci Gress Gustia Adrian Pah Haykal, Haykal Helza Nova Lita I Gede Widhiana Suarda Imam Koeswahyono Maharani, A Rafika Nugraha, Xavier Octavia, Avina Nakita Pambudi, Bima Rico Pratama, LM Alif Priambudi, Zaki Putra, Rizki Setiawan, Endrianto Bayu Walid Siagian, Abdhy Yusril, Muh.