Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.042
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisia AL-Daulah Majalah Hukum Nasional Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia Law Review (ILREV) Jurnal Hukum dan Peradilan Jurnal Legislasi Indonesia Jurnal Kajian Pembaruan Hukum
Taufiqurrohman, Moch. Marsa
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
MODEL KONSULTASI DIGITAL DALAM MEMBANTU TIM PENGAWAL, PENGAMANAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (TP4D) GUNA MEWUJUDKAN KEJAKSAAN YANG PROFESIONAL, KOMUNIKATIF, DAN AKUNTABEL Taufiqurrohman, Moch. Marsa
Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2 No 2 (2020): Oktober
Publisher : Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya dalam layanan konsultasi Pemerintah Daerah, BUMD, maupun perusahaan yang berkaitan dengan pembangunan masih belum terlaksana secara profesional, komunikatif, dan akuntabel. Keberadaan TP4D dalam praktiknya justru menggunakan celah konsultasi untuk melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Untuk itu, karya tulis ilmiah ini menggagas suatu strategi model layanan konsultasi dengan memanfaatkan teknologi digital. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan deskriptif analitis-kualitatif, artikel ini hendak memberikan gagasan mengenai model layanan konsultasi digital ini akan menunjang upaya pencegahan KKN di dalam internal TP4D maupun objek pengamanan dan pengawalan TP4D itu sendiri. Model konsultasi digital ini akan terdiri dari dua kategori. Pertama, berupa pendapat hukum yang bersifat kasuistik. Kedua, berupa pendampingan hukum yang bersifat berkelanjutan. Pendapat hukum di sini berupa jasa hukum yang diberikan oleh TP4D secara online sesuai dengan fakta hukum tentang suatu permasalahan hukum yang dibuat atas permintaan dan untuk kepentingan negara atau pemerintah. Pendampingan hukum berupa jasa hukum yang diberikan oleh TP4D berupa pendapat hukum secara berkelanjutan atas suatu kegiatan yang diajukan oleh pemohon. Setelah itu akan diakhiri dengan kesimpulan atas pemberian pendapat Hukum tersebut dalam bentuk kertas kerja. Selain itu, titik fokus dalam model konsultasi digital ini adalah bagaimana pengawasan dan evaluasi berkala tetap terus dilakukan. Untuk mengukur seberapa jauh pengawalan dan pengamanan memberi manfaat optimal dalam upaya pencegahan korupsi.
Limiting the Legality of Determining Suspects in Indonesia Pre-Trial System Suarda, I Gede Widhiana; Taufiqurrohman, Moch. Marsa; Priambudi, Zaki
Indonesia Law Review Vol. 11, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article aims to examine what the pre-trial judges consider in determining whether a suspect's determination is legal. The basis of the reason "not based on the provisions and legal procedures in force" is a pre-trial petition. Including examining whether the Notification Letter for the Commencement of Investigation has not been submitted to the Reported Party and the Reporting Party, it can be used as a basis for the judge's consideration to judge the legality of the determination of the suspect. This article uses a legal research method through a statutory, conceptual, and case approach. This article finds that after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 21 / PUU-XII / 2014 and the Supreme Court Regulation Number 4 of 2016, the fulfillment of preliminary evidence, namely that two valid tools of evidence constitute the absolute standard of determining the suspect. Besides, in terms of proof, pre-trial only assesses the validity of formal aspects, which incidentally do not touch the case's subject matter. An application for the cancellation of a suspect's status, for whatever reason, cannot be granted if the initial evidence is not fulfilled, namely the two tools of evidence listed in Article 184 paragraph (1) of the Law of Criminal Procedure (KUHAP). Ultimately, this study recommends the need for affirmation in terms of determining suspects through changing the parameters for deciding suspects in Article 1 point 11 of the Draft of the Law of Criminal Procedure from what was originally only based on "...sufficient preliminary evidence" to "...the fulfillment of two tools of evidence contained in Article 175 paragraph (1) of the Law of Criminal Procedure" to achieve legal certainty and fulfill the suspect's human rights.
QUO VADIS REGULASI KAMPANYE PARTAI POLITIK MELALUI MEDIA SOSIAL: PERMASALAHAN DAN FORMULASI Taufiqurrohman, Moch. Marsa; Yusril, Muh.
Majalah Hukum Nasional Vol. 54 No. 1 (2024): Majalah Hukum Nasional Volume 54 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/mhn.v54i1.388

Abstract

Pengaruh media sosial yang tidak terkendali, tidak diatur oleh algoritma dapat muncul kapan saja, bahkan di masa tenang pemilu, potensial dikategorikan sebagai pelanggaran masa kampanye partai politik (parpol). Artikel ini menjawab beberapa pertanyaan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pertama, bagaimana praktik kampanye parpol di media sosial, dan apa dampaknya terhadap hasil pemilu? Kedua, permasalahan hukum apa saja yang muncul dari praktik kampanye parpol di media sosial? Ketiga, bagaimana seharusnya regulasi kampanye di media sosial oleh parpol dirumuskan? Artikel ini menemukan bahwa aturan kampanye pemilu yang ada saat ini harus mencakup individu-individu yang sangat mendukung peserta pemilu tertentu dan terus-menerus mengunggah ekspresi politik di akun media sosialnya selama kampanye. Artikel ini menilai, regulasi penguatan kewenangan Badan Pengawas pemilu (BAWASLU) dalam menegakkan aturan masa kampanye di media sosial, berupa wewenang untuk menghapus konten kampanye di media sosial yang melanggar aturan masa kampanye.
FULL E-BOOK MAJALAH HUKUM NASIONAL VOLUME 54 NOMOR 1 TAHUN 2024 Walid Siagian, Abdhy; Haykal, Haykal; Setiawan, Endrianto Bayu; Koeswahyono, Imam; Dwi Qurbani, Indah; Ariananto Waluyo Adi, Emmanuel; Pratama, LM Alif; Fitrianingsih, Suci; Arfandy, Muh Farhan; Maharani, A Rafika; Taufiqurrohman, Moch. Marsa; Yusril, Muh.; Ahmad, Arwani
Majalah Hukum Nasional Vol. 54 No. 1 (2024): Majalah Hukum Nasional Volume 54 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/mhn.v54i1.944

Abstract

Versi Ebook ini merupakan kumpulan dari 7 (tujuh) tulisan yang ada di Majalah Hukum Nasional Volume 54 Nomor 1 Tahun 2024. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.
Problematik Kedudukan, Kepastian, dan Penegakan Hukum Regulasi FIFA di Indonesia Taufiqurrohman, Moch. Marsa; Bahar, Muhamad Ghifari Fardhana
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 20, No 3 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2023
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v20i3.1055

Abstract

Fédération Internationale de Football Association (FIFA) memiliki statuta yang disebut sebagai Lex Sportiva, terdiri atas The Laws of The Games sebagai Lex Iudica. Lex Sportiva ditegakkan guna memastikan kompetisi sepakbola profesional di setiap negara anggota berjalan dengan baik. Namun, acapkali penegakan Statuta FIFA menemui kegamangan untuk diterapkan dengan baik oleh anggotanya, tidak terkecuali Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Tragedi Kanjuruhan beberapa waktu lalu diduga melanggar Pasal 19 huruf b Statuta FIFA. Fakta tersebut memunculkan problematik mengenai kepastian tentang Statuta FIFA untuk didefinisikan dan dinegosiasikan dalam penerapan hukum di Indonesia. Artikel ini mencoba untuk menjawab beberapa permasalahan. Pertama, bagaimana kedudukan Statuta FIFA sebagai sumber hukum sepak bola di Indonesia? Kedua, bagaimana Statuta FIFA dapat ditegakkan dan memberikan kepastian hukum bagi sepak bola di Indonesia? Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif doktrinal yang dikolaborasikan dengan metode Reform Oriented Research. Artikel ini menyimpulkan bahwa Lex Sportiva sebagai inti dari Statuta FIFA seringkali bersinggungan dengan hukum nasional suatu negara. Sehingga hal ini dapat menjadi pijakan bagi sebuah negara termasuk Indonesia untuk menerapkan Statuta FIFA. Dalam memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan penegakan hukum Statuta FIFA, Indonesia perlu meratifikasi Statuta FIFA agar dapat diberlakukan sebagai sumber hukum nasional khusus untuk sepakbola.
MENGATUR PETISI DI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: UPAYA PENGUATAN POSISI MASYARAKAT TERHADAP NEGARA DALAM KERANGKA PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT Taufiqurrohman, Moch. Marsa; Priambudi, Zaki; Octavia, Avina Nakita
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2021
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v18i1.750

Abstract

Polemik kebebasan berbicara telah menjadi masalah serius di Indonesia. Kurangnya saluran partisipasi membuat pengaturan untuk kebebasan berbicara dan pendapat perlu untuk dikaji ulang. Meskipun dalam demokrasi, masyarakat menempati posisi tertinggi dalam sistem ketatanegaraan, namun sejauh ini, bentuk partisipasi masyarakat hanya dianggap terbatas dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan cara yang efektif dan efisien untuk menyuarakan aspirasi mereka. Artikel ini mencoba memberikan wawasan tentang bagaimana pengaturan petisi memengaruhi peningkatan partisipasi publik. Dengan menggabungkan metode penelitian doktrinal, sosial-hukum, dan mempertimbangkan Inggris dan Estonia sebagai perbandingan, artikel ini ingin menawarkan strategi pengaturan petisi ke dalam peraturan perundang-undangan nasional untuk memperkuat posisi masyarakat dalam mewujudkan hak kebebasan berpendapat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi petisi daring di beberapa negara mampu menjadi media yang menghubungkan masyarakat dan negara. Efektivitas petisi daring terletak pada kemampuannya dalam mempertahankan partisipasi masyarakat dan memengaruhi pengambilan keputusan untuk mengatasi ketidakadilan. Puncaknya, artikel ini mempertimbangkan beberapa opsi yang tersedia dalam membangun payung hukum kebebasan berbicara dan berpendapat yang optimal sebagai upaya untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia.Kata Kunci: Petisi, Penguatan Posisi Masyarakat, Kebebasan Berpendapat, Partisipasi Masyarakat, Hak Asasi Manusia
Governing The Ombudsman As An Independent State Institution In The Constitution: An Attempt To Strengthen Public Service Supervision In Indonesia Putra, Rizki; Taufiqurrohman, Moch. Marsa; Pambudi, Bima Rico
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 11 No 1 (2022): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v1i2.28377

Abstract

This article aims to examine the urgency and the probability of regulating the Ombudsman in the constitution, as an effort to strengthen the supervision of public services in Indonesia. This article finds that the existence of an Ombudsman is important to oversee excellent public services, as this is part of Human Rights. However, the supervision of the Ombudsman in Indonesia is not strong enough to guarantee a truly complete public service. By using the doctrinal normative juridical research method in collaboration with the Reform Oriented Research method, the statutory, conceptual, and case approach, this article finds that in addition to the executive, judicial, and legislative institutions, there is a fourth branch of power that accommodates the existence of independent state institutions such as the Ombudsman. After trying to compare the Ombudsman regulations in South Africa and Thailand, this article offers to legitimize the Ombudsman philosophically and politically in the constitution, as a form of guarantee for the implementation of excellent public services. Keywords: Constitutional Amendment; Ombudsman; Public Service
ADOPTING OSMAN WARNING IN INDONESIA: AN EFFORT TO PROTECT POTENTIAL VICTIMS OF CRIME TARGET Taufiqurrohman, Moch. Marsa
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 11 No 3 (2022)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.11.3.2022.477-498

Abstract

In the development of criminal law globally, experts believe that preventing crime is much better than taking action. This article exemplifies several criminal cases, especially serial murder cases in Indonesia, which show the lack of quality in the crime prevention system in Indonesia. In line with these consequences, this article considers that Indonesia needs a kind of “warning” system to increase efforts to prevent crimes. Furthermore, this article refers to the experience of implementing the Osman Warning in the UK, improving the quality of crime prevention. This article concludes that there are many problems in the crime prevention system in Indonesia. In responding to these problems, this article aims to answer three concerns. First, what are the difficulties in preventing crime in Indonesia? Second, what is the extent of the obligations of law enforcement in preventing crimes? Third, what is the probability of adopting the Osman Warning concept in Indonesia? Furthermore, this article claims that the probability of implementing the Osman Warning in Indonesia is relatively high and is suitable for implementation. Finally, this article provides a view that special regulations are needed in the laws and rules to accommodate the Osman Warning in the criminal law system in Indonesia.
MODEL KONSULTASI DIGITAL DALAM MEMBANTU TIM PENGAWAL, PENGAMANAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (TP4D) GUNA MEWUJUDKAN KEJAKSAAN YANG PROFESIONAL, KOMUNIKATIF, DAN AKUNTABEL Taufiqurrohman, Moch. Marsa
Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2 (2020): Oktober
Publisher : Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya dalam layanan konsultasi Pemerintah Daerah, BUMD, maupun perusahaan yang berkaitan dengan pembangunan masih belum terlaksana secara profesional, komunikatif, dan akuntabel. Keberadaan TP4D dalam praktiknya justru menggunakan celah konsultasi untuk melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Untuk itu, karya tulis ilmiah ini menggagas suatu strategi model layanan konsultasi dengan memanfaatkan teknologi digital. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan deskriptif analitis-kualitatif, artikel ini hendak memberikan gagasan mengenai model layanan konsultasi digital ini akan menunjang upaya pencegahan KKN di dalam internal TP4D maupun objek pengamanan dan pengawalan TP4D itu sendiri. Model konsultasi digital ini akan terdiri dari dua kategori. Pertama, berupa pendapat hukum yang bersifat kasuistik. Kedua, berupa pendampingan hukum yang bersifat berkelanjutan. Pendapat hukum di sini berupa jasa hukum yang diberikan oleh TP4D secara online sesuai dengan fakta hukum tentang suatu permasalahan hukum yang dibuat atas permintaan dan untuk kepentingan negara atau pemerintah. Pendampingan hukum berupa jasa hukum yang diberikan oleh TP4D berupa pendapat hukum secara berkelanjutan atas suatu kegiatan yang diajukan oleh pemohon. Setelah itu akan diakhiri dengan kesimpulan atas pemberian pendapat Hukum tersebut dalam bentuk kertas kerja. Selain itu, titik fokus dalam model konsultasi digital ini adalah bagaimana pengawasan dan evaluasi berkala tetap terus dilakukan. Untuk mengukur seberapa jauh pengawalan dan pengamanan memberi manfaat optimal dalam upaya pencegahan korupsi.
The Francovich Principle as the Basis of State Responsibility for Laborer Loss Due to Company Bankruptcy Widyantoro, Agus; Taufiqurrohman, Moch. Marsa; Nugraha, Xavier
Yustisia Vol 12, No 3: December 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v12i3.79345

Abstract

The absence of legal certainty in the application of the pari passu pro rata parte principle in the distribution of bankrupt accounts in Indonesia has given rise to uncertainty regarding the protection of the rights of laborers whose employers or companies have faced bankruptcy. This article considers that Indonesia requires a set of formulations enabling the state to provide legal protection for the rights of laborers affected by employer or company bankruptcy. The article explores the feasibility of adopting the Francovich Principle in Indonesia, defining it as a principle holding the state accountable for the losses incurred by laborers due to company bankruptcies.  The  article  concludes  that  several  conditions must be met to apply the Francovich Principle, including the establishment of a guarantee institution, the obligation for financial contributions from companies, and the implementation of specific measures to prevent abuse. The state’s effort to adopt the Francovich Principle involves establishing a priority scale in drafting laws related to the Francovich Principle into the Priority National Legislation Program. Furthermore, the government needs to revitalize institutions related to the Francovich Principle within the national legal and regulatory system
Co-Authors Agus Widyantoro Ahmad, Arwani Ariananto Waluyo Adi, Emmanuel Bahar, Muhamad Ghifari Fardhana Dwi Qurbani, Indah Fitrianingsih, Suci Gress Gustia Adrian Pah Haykal, Haykal Helza Nova Lita I Gede Widhiana Suarda Imam Koeswahyono Maharani, A Rafika Muh Farhan Arfandy Nugraha, Xavier Octavia, Avina Nakita Pambudi, Bima Rico Pratama, LM Alif Priambudi, Zaki Putra, Rizki Setiawan, Endrianto Bayu Tarsisius Murwadji Walid Siagian, Abdhy Yusril, Muh.