Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.494
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ius Constituendum Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum PALAR (Pakuan Law review) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Syntax Transformation Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah Nommensen Journal of Legal Opinion Jurnal Hukum PATIK JHCLS Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) Journal of Law, Poliitic and Humanities Bacarita Law Journal Jurnal Ilmu Hukum Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Mamangan Social Science Journal Golden Ratio of Data in Summary JUDGE: Jurnal Hukum Priviet Social Sciences Journal Indonesian Journal of Advanced Research (IJAR) Indonesian Journal of Law and Justice Anayasa Journal of Accounting Law Communication and Technology SASI International Journal of Law, Crime and Justice Journal of Health Education Law Information and Humanities
Martono Anggusti
Universitas HKBP Nommensen
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences

Published : 81 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 81 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Enforcement of the Principle of Legality to Living Law as Legal Basis in the Positivism of Displacement Customary Law Juita Manalu; Martono Anggusti; Debora Tambunan
Golden Ratio of Data in Summary Vol. 4 No. 2 (2024): May - October
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grdis.v4i2.716

Abstract

Living law is an inseparable part of the Indonesian criminal law system. However, in perspective of legality principle, living law causing pros and cons. The idea of regulating the living law in Indonesian, as the basis for criminal prosecution, for unregulated act is still debated. The issue that will be analysed in this article is how to apply living law/adat law as a basis for prosecuting criminals related to the existence of legality principle and, how to measure the enforcement of living law in criminal process. Based on the analysis using the principle of legality, it can be concluded that living law, as basis for prosecution, is contrary to principle of legality and protection of human rights. The enactment of living law can potentially create legal uncertainty and abuse of power by the government. Law enforcement against living law is also difficult to implement, because it is tied to the four indicators. Therefore, the living law provision better not be placed as part of general principles in the Indonesian Penal Code Bill. Keywords: Code Bill: Legality principle; Living law.
Perbandingan Hukum Usaha Jasa Titip: Perspektif Hukum Bisnis Indonesia dan Thailand Devi Panggabean, Azra Sri; Sumiati Bondar, Lista Ade; Tampubolon, Putri Melani; Silalahi, Jonathan Agung; Anggusti, Martono
Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 9 No 2 (2024): Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari'ah
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/muamalat.v9i2.9894

Abstract

This study aims to analyze and compare the legal regulations governing consignment services between Indonesia and Thailand, particularly regarding licensing, consumer protection, and taxation. This research employs a normative juridical approach with a descriptive analytical method, utilizing primary data from the legal regulations of both countries, such as Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection in Indonesia and the Consumer Protection Act B.E. 2522 (1979) in Thailand, as well as secondary data from legal literature. The findings reveal that consignment service regulations in Indonesia are still minimal and fragmented, leading to legal uncertainty for business actors and consumers. In contrast, Thailand has more structured regulations that support consignment services in terms of business licensing and consumer protection. This study highlights the need for regulatory improvements in Indonesia to create a more conducive and harmonious business climate.
Perbandingan Hukum E-Commerce Indonesia Dengan Amerika Serikat Ndraha, Krisdian Rizki Havana; Purba, Masni; Hutagalung, Jordy William; Butar, Edgar Butar; Anggusti, Martono
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4587

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan hukum e-commerce antara Indonesia, yang menggunakan sistem civil law, dan Amerika Serikat, yang menggunakan sistem common law. Perbedaan pendekatan hukum ini mempengaruhi perlindungan konsumen di kedua negara, khususnya dalam menghadapi tantangan transaksi digital. Di Indonesia, kerangka hukum e-commerce didasarkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Peraturan ini mencakup hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dalam transaksi digital, tetapi implementasinya masih menghadapi kendala, seperti kesadaran hukum konsumen yang rendah dan lemahnya pengawasan hukum. Sebaliknya, Amerika Serikat mengatur perlindungan konsumen dalam e-commerce melalui Federal Trade Commission Act (FTC Act) dan Consumer Product Safety Act (CPSA). FTC diberikan otoritas untuk menindak pelanggaran hukum oleh pelaku usaha, termasuk penipuan dan kelalaian yang merugikan konsumen. CPSA juga memperkuat perlindungan konsumen dengan mengatur standar keamanan produk serta memberikan kewenangan kepada Consumer Product Safety Commission (CPSC) untuk melarang peredaran produk yang berisiko. Perbandingan ini menunjukkan bahwa regulasi di Amerika Serikat lebih terpadu dan tegas dalam menindak pelanggaran dan menjaga keamanan konsumen. Di sisi lain, Indonesia perlu meningkatkan efektivitas perlindungan hukum e-commerce, terutama dalam pengawasan dan kesadaran konsumen, serta memperbaiki mekanisme pengaduan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kerangka hukum e-commerce di Indonesia agar lebih komprehensif dan mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi.
Perbandingan Ketentuan yang Mengatur Cross Border E-Commerce Antara Indonesia dan Cina Simandalahi, Eli; Siregar, Jos; Hutauruk, Rahel; Simatupang, Riris; Anggusti, Martono
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4553

Abstract

Cross-border e-commerce (CBEC) semakin berkembang melalui teknologi untuk melakukan transaksi jual beli secara internasional. Perkembangan CBEC muncul untuk memberikan solusi terbaik, seperti kemudahan perdagangan, untuk menjangkau konsumen di berbagai negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui CBEC, ketentuan yang mengatur CBEC dalam melindungi pelaku usaha dan konsumen, penerapan CBEC, dan pengaruh CBEC di Indonesia terhadap usaha mikro (UMKM) untuk memperluas dan mengembangkan sektor perekonomian secara global melalui teknologi.
Perbandingan Penerapan Carbon Capture and Storage di Indonesia dan Singapura Siahaan, Lestari; Simanjuntak, Iona Febrina; Risky, Rosiana Agnes; Hutabarat, Dwi Natali M; Anggusti, Martono
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4534

Abstract

Pemanasan global dan emisi gas rumah kaca merupakan isu global yang terus menjadi perhatian, terutama karena berdampak terhadap lingkungan dan aktivitas makhluk hidup. Aktivitas manusia seperti pembakaran hukun dan aktivitas industri menjadi penyebab utama dalam hal ini. Teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) muncul sebagai solusi yang signifikan untuk mengurangi emisi karbon. Dalam upaya memahami dan mengevaluasi kebijakan CCS, penting untuk melakukan studi literatur yang komprehensif. Studi ini melibatkan pengumpulan berbagai sumber hukum, laporan pemerintah dan penelitian akademis yang relavan seperti jurnal dan buku. Sumber-sumber hukum memberikan kerangka yang mengatur penerapan regulasi dan teknologi CCS. Setelah mengumpulkan dan menganalisis literatur yang ada, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis perbandingan. Dalam tahap ini, metode analisis kualitatif digunakan untuk membandingkan regulasi dan penerapan CCS di dua negara baik Indonesia dan Singapura. Dalam penerapan dan regulasi CCS terdapat perbedaan signifikan antara Indonesia dan  Singapura sebagai konteks penulisan ini. Singapura menunjukkan kemajuan yang lebih cepat dalam penerapan CCS berkat regulasi yang lebih jelas dan dukungan finansial yang kuat. Indonesia perlu memperkuat kerangka hukum dan meningkatkan investasi untuk memaksimalkan potensi CCS.
Legal Reform of Corporate Criminal Liability Model in the National Criminal Code Herlina Manullang; Martono Anggusti; Debora; Binsar Manogu Tua
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 2 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i2.1089

Abstract

The National Criminal Code's Criminal Law Reform governs criminal offences perpetrated by, for, and on behalf of the Corporation. Concerning Article 48 of the National Criminal Code, the framework of corporate criminal liability has embraced three models: the Corporation as maker and responsible entity, management as maker and responsible party, and the Corporation as both maker and accountable entity. Simultaneously, imposing fines, supplementary punishments, and sanctions within the National Criminal Code exemplifies utilitarian philosophy, integrating distributive and commutative justice. The practical perspective assesses punishment based on its advantages or utility; in this instance, the punishment aims to deter corporations from engaging in similar actions in the future
Implementation of Corporate Social Responsibility as a Legal Mandatory in Indonesia (Case Study of PT AFC Indonesia) Irfandy H Simanungkalit; Martono Anggusti; Ria Juliana Siregar
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 2 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i2.1164

Abstract

This study examines PT AFC Indonesia and how companies should implement Corporate Social Responsibility (CSR) as a legal mandatory in Indonesia. Law No. 40 of 2007 regulates CSR as a moral responsibility. The purpose of this study is to evaluate how PT AFC Indonesia implements CSR and make recommendations for other companies. A qualitative method was used, which was used to analyze documents and interviews. The results show that PT AFC Indonesia improves the quality of life of the community through CSR programs that improve health services, clean water supply, and educational support. The conclusion is that this CSR implementation enhances the company's reputation and supports sustainable development in Indonesia.
Responsibility of The Expedition Company to Sea Freight Service Users Who Experience Loss and Damage to Goods in The Port Area Siahaan, Richa Yohana Rusli; Anggusti, Martono; Haryono, Fadillah
Golden Ratio of Data in Summary Vol. 5 No. 1 (2025): November - January
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grdis.v5i1.818

Abstract

Sea transportation is an important component in international trade, which plays an important role in the distribution of goods. However, there are losses greater than the losses caused by the transportation itself, such as shortages, damages, and loss of goods, which can arise during the process of unloading at the port carried out by the freight forwarding company by sea. This study aims to examine the limitation of responsibility in the legal relationship between freight forwarding companies, carriers, and sea transportation expedition companies in the context of sea transportation activities. Using a normative legal research methodology, this research relies on sources of legal materials, including laws and regulations and court decisions/rulings, using a legislative approach and a case approach. The results of this study show that, first, the limitations on the responsibility of the expedition party are regulated in Article 87 of the Commercial Code, as well as the limitations on the responsibility of the carrier regulated in Article 40 and Article 41 of Law Number 17 of 2008, and the responsibility of the sea freight expedition company in terms of providing facilities, licensing, supervision, and the implementation of order of sea transportation activities, as stipulated in Cassation Decision Number 2665 K/Pdt/2022 which corroborates the decision of the first judge in case Number 728/Pdt.G.2016/PN.Mdn, has been appropriate and fulfills the legal objectives that provide certainty, justice, and usefulness.
Legal Analysis Of The Effectiveness Of The Icsid Arbitration Institution As A Means Of Resolving Foreign Investment Disputes In Indonesia Anggusti, Martono; Siallagan, Haposan; Hutabarat, Dwi Natalia Martama
Jurnal Ilmu Sosial Mamangan Vol 12, No 3 (2024): Jurnal Ilmu Sosial Mamangan Accredited 3 (SK Dirjen Ristek Dikti No. 158/E/KPT/
Publisher : LPPM Universitas PGRI Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22202/mamangan.v12i3.5526

Abstract

Resolving disputes related to foreign investment is not as straightforward as one might think, as it involves investment disputes that engage two or more legal systems. Therefore, the resolution is not solely determined by the law applicable within the territory of Indonesia, but also takes into account the laws of other countries participating in the convention. When a settlement between the parties cannot be reached, the dispute can be resolved through an arbitration body designated by the parties to facilitate the resolution or through conventional judicial bodies in accordance with their authority as regulated by legislation. Alternative dispute resolution through arbitration will be more efficient and effective as it is achieved through deliberation and consensus or a win-win solution. This research is descriptive in nature, aiming to provide an overview or description of the law on divestment in foreign companies in Indonesia. As a descriptive study, a normative approach is used, focusing on the examination of legal principles, legal systems, vertical and horizontal synchronization of legislation, and legal history. The Bilateral Investment Treaty (BIT) serves as a legal basis that needs to be revised. The initial role of this agreement was to attract investors to enter Indonesia, with the hope of reaching a balanced agreement between the two countries. However, in practice, the BIT has become the foundation relied upon by foreign investors in Indonesia. The recommendation made in this study is that the Government of the Republic of Indonesia, in establishing Bilateral Investment Treaties, must include clear provisions so that the description of the agreement does not overlap with the positive law already established in Indonesia.
Legal Review of the Implementation of Public Information Openness Based on Laws and Internal Regulations at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Joyce Vania Sarumaha; Martono Anggusti; Jinner Sidauruk
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 3 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i3.1280

Abstract

Public information disclosure is a key factor in building public trust and establishing good governance to ensure transparent and accountable management. This study aims to analyze the implementation of public information disclosure at PT Pelindo Regional 1 in accordance with Law No. 14 of 2008 on Public Information Disclosure, applicable board regulations, and established public information service guidelines. This research employs a normative legal method, focusing on analyzing relevant legislation, complemented by an empirical approach to collect and examine data related to the implementation of public information disclosure at PT Pelindo Regional 1. Data collection techniques include interviews with relevant stakeholders within the company to gain insights into the practical implementation of public information disclosure. The findings reveal that although PT Pelindo Regional 1 has made efforts to fulfill its public information disclosure obligations, challenges remain in delivering information to the public, particularly in terms of public awareness regarding their rights to access information. The study also identifies the categories of information disclosed to the public and information exempted from public disclosure, highlighting the limitations imposed on public access to certain information. Based on these findings, the study provides recommendations to enhance the effectiveness of public information disclosure at PT Pelindo, including increasing public awareness campaigns and strengthening existing public information systems.
Co-Authors Abdulrahman Sama-alee Adira Sitanggang Agusmidah Agusmidah Aritonang, Topan Billers Ayu Margareth R. Sitinjak Binsar Manogu Tua Butar, Edgar Butar Canryfay Elisabet Lumban Gaol Chansrakaeo, Ruetaitip Chindy Afrilia Christina N.M Tobing Collin Powel Hutabarat, Collin Powel Hutabarat Cyntia Vebrina Simamora Daniel Fransisco Rossi Daniel Sitohang Debora Debora Debora Debora Debora Debora Tambunan Debora Tambunan Debora, Debora Devi Panggabean, Azra Sri Dina Mayasari Sinaga Dwi Natalia Martama Hutabarat Esther, July Fithriatus Shalihah Fitri Yanni Dewi Siregar Fx. Rocky Corrado Sitepu, Rocky Ginting, Ekel Tuahta Gultom , Meli Hertati Gultom, Jeges Imanuelita Gultom, Meli Hertati Haposan Siallagan Haryono, Fadillah Herlina Manullang hisar sitohang Hutabarat, Dwi Natali M Hutabarat, Dwi Natalia Martama Hutagalung, Jordy William Hutauruk, Rahel inro Sitindaon Intan Mayasari Hutabarat Irfandy H Simanungkalit Janpatar Simamora Januari Sihotang, Januari Jeki Saroha Tamba Jinner Sidauruk Jinner Sidauruk Johansen E.H.Hasugian Jordy William Hutagalung Joyce Vania Sarumaha Juita Manalu Krisdian Rizki Havana Ndraha Lesson Sihotang Lesson Sitohang Lingga, Ebenni Lista Ade Sumiati Bondar Lumbantoruan, Abram Andriano Samapta Manalu, Juita Mantoma Tawanda Daeli Manurung, Berliana Feronika Manurung, Gydeon Irmawan Manurung, Oktavia Manurung, Rosa Marbun, Putra Hasian Marnipera Ngerika Sihombing Masni Purba Mayca, Ofelica Ruth Meli Hertati Gultom Mokosoina Ntuacademy Nababan, Natal Frantomas Nababan, Roida Nainggolan, Doni Fernando Ndraha, Krisdian Rizki Havana Nelson Manalu Nola Putra E. C Simanungkalit Olyhabana Situmorang Pakpahan, Joel Fredly Panggabean, Azra Panjaitan, Yosua Tahyudi Prayusti Sarah Simarmata Purba, Masni Rahmat Tri Andika Debataraja, Rahmat Rajali H. Aji Ria Juliana Siregar Richa Yohana Rusli Siahaan Risky, Rosiana Agnes robin panjaitan Roida Nababan Roida Nababan Roma Cita Sibatuara Rosiana Agnes Rizky Sagala, Wilson Samuel F. B. Situmorang Sesilia, Paskah Siahaan, David Pandapotan Siahaan, Lestari Siahaan, Richa Yohana Rusli Siburian, Lamhot Efriskon Sidauruk, Jinner Sihombing, Freean Gabriel Sihombing, Sherina Elizabeth Sihotang, Lesson Silalahi, Jonathan Agung Simandalahi, Eli Simandalahi, Eli Ristiana Simanjuntak, Iona Febrina Simanungkalit, Irfandy H Simarmata, Prayusti Sarah Simatupang, Jeprita Simatupang, Riris Simbolon, Krisna Uli Sinuhaji, Yefta Loviga Sipahutar, Pitra Regina Siregar, Jos Siregar, Ria Siregar, Ria Juliani Sitanggang, Adira Sitepu, Editama Joremia Sitorus, Bethsaidah Situmorang, Olyhabana Sivakkar, Sarsaralos Sonya Lorensa Sirait Sovia Febrina Tamaulina Simamora Sumiati Bondar, Lista Ade Tampubolon, Putri Melani Tarigan, Stevani Turnip, Yuni Arta Uton Utomo Veronika Waruwu Wilson Sagala Yansen Anggusti Yosua Tahyudi R. Panjaitan