Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.18
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurnal Syntax Transformation Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) Journal of Law, Poliitic and Humanities Bacarita Law Journal Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Mamangan Social Science Journal Golden Ratio of Data in Summary Indonesian Journal of Advanced Research (IJAR) Indonesian Journal of Law and Justice Anayasa Journal of Accounting Law Communication and Technology SASI Journal of Health Education Law Information and Humanities
Anggusti, Martono
Unknown Affiliation
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Analysis of Dispute Resolution Over Control of Forest Areas into Oil Palm Plantations Siahaan, David Pandapotan; Anggusti, Martono; Siregar, Ria Juliani
Indonesian Journal of Advanced Research Vol. 4 No. 9 (2025): September 2025
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/ijar.v4i9.15419

Abstract

The expansion of oil palm plantations in Indonesia over the past two decades has significantly contributed to national economic growth, particularly in terms of foreign exchange earnings and employment. However, many plantations have been established within forest areas without valid forestry permits, creating overlapping land tenure and complex legal issues. In this research, the term forest occupation refers to the factual condition in which business actors have settled and cultivated forest areas. The inconsistency between legal maps (de jure) and field realities (de facto) has placed thousands of oil palm plantation actors, both individuals and corporations, in a “grey area” of law. To address this issue, the government enacted Law No. 6 of 2023 (Job Creation Law), which introduced Articles 110A and 110B as administrative mechanisms for legalization and fines. However, the issuance of Presidential Regulation No. 5 of 2025 introduced a new approach through the establishment of the Forest Area Enforcement Task Force (Satgas PKH) involving the military, police, and the Attorney General’s Office, with powers to evict land and impose criminal sanctions—later supported by Ministerial Decree No. 36 of 2025. This policy is considered to violate the constitutional rights of business actors and disregard the principle of lex superior derogat legi inferiori, which holds that lower regulations must not contradict higher laws. This study employs both normative and empirical legal approaches to analyze the normative conflict between regulations. The findings highlight that resolving forest occupation disputes by oil palm enterprises must prioritize the principles of legality, substantive justice, reinforcement of due process of law, and transparency through the One Map Policy to ensure legal certainty and protection for bona fide business actors.
Perbandingan Hukum Penanaman Modal Asing di Negara Indonesia dan Vietnam (Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Law No. 67/2014/QH13 on Investment) Sipahutar, Pitra Regina; Pakpahan, Joel Fredly; Ginting, Ekel Tuahta; Anggusti, Martono
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.4824

Abstract

Artikel ini membahas perbandingan hukum penanaman modal asing di Indonesia dan Vietnam. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana ketentuan hukum di Vietnam lebih mendukung penanam modal asing dibandingkan dengan ketentuan di Indonesia. Dengan menggunakan teori perbandingan hukum, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam hukum penanaman modal asing antara kedua negara. Objek penelitian difokuskan pada struktur sistem hukum dan ketentuan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan pendekatan perbandingan hukum mikro. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder, dan analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 (UUPM) di Indonesia dan UU Penanaman Modal No. 67/2014/QH13 di Vietnam memiliki persamaan dalam memberikan perlindungan hukum kepada investor asing serta manfaat bagi kesejahteraan rakyat. Namun, kedua undang-undang tersebut berbeda dalam beberapa aspek, seperti ruang lingkup aplikasi, jenis badan usaha, pengaturan tenaga kerja, bidang usaha investasi, dan institusi penanaman modal. Berdasarkan perbandingan ini, disarankan agar Indonesia melakukan pembaruan hukum penanaman modal untuk menciptakan sistem yang lebih terintegrasi, mempermudah proses perizinan, dan mendukung perusahaan asing yang ingin berinvestasi.
Perbandingan Hukum E-Commerce Indonesia Dengan Amerika Serikat Ndraha, Krisdian Rizki Havana; Purba, Masni; Hutagalung, Jordy William; Butar, Edgar Butar; Anggusti, Martono
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4587

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan hukum e-commerce antara Indonesia, yang menggunakan sistem civil law, dan Amerika Serikat, yang menggunakan sistem common law. Perbedaan pendekatan hukum ini mempengaruhi perlindungan konsumen di kedua negara, khususnya dalam menghadapi tantangan transaksi digital. Di Indonesia, kerangka hukum e-commerce didasarkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Peraturan ini mencakup hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dalam transaksi digital, tetapi implementasinya masih menghadapi kendala, seperti kesadaran hukum konsumen yang rendah dan lemahnya pengawasan hukum. Sebaliknya, Amerika Serikat mengatur perlindungan konsumen dalam e-commerce melalui Federal Trade Commission Act (FTC Act) dan Consumer Product Safety Act (CPSA). FTC diberikan otoritas untuk menindak pelanggaran hukum oleh pelaku usaha, termasuk penipuan dan kelalaian yang merugikan konsumen. CPSA juga memperkuat perlindungan konsumen dengan mengatur standar keamanan produk serta memberikan kewenangan kepada Consumer Product Safety Commission (CPSC) untuk melarang peredaran produk yang berisiko. Perbandingan ini menunjukkan bahwa regulasi di Amerika Serikat lebih terpadu dan tegas dalam menindak pelanggaran dan menjaga keamanan konsumen. Di sisi lain, Indonesia perlu meningkatkan efektivitas perlindungan hukum e-commerce, terutama dalam pengawasan dan kesadaran konsumen, serta memperbaiki mekanisme pengaduan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kerangka hukum e-commerce di Indonesia agar lebih komprehensif dan mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi.
Perbandingan Ketentuan yang Mengatur Cross Border E-Commerce Antara Indonesia dan Cina Simandalahi, Eli; Siregar, Jos; Hutauruk, Rahel; Simatupang, Riris; Anggusti, Martono
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4553

Abstract

Cross-border e-commerce (CBEC) semakin berkembang melalui teknologi untuk melakukan transaksi jual beli secara internasional. Perkembangan CBEC muncul untuk memberikan solusi terbaik, seperti kemudahan perdagangan, untuk menjangkau konsumen di berbagai negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui CBEC, ketentuan yang mengatur CBEC dalam melindungi pelaku usaha dan konsumen, penerapan CBEC, dan pengaruh CBEC di Indonesia terhadap usaha mikro (UMKM) untuk memperluas dan mengembangkan sektor perekonomian secara global melalui teknologi.
Perbandingan Penerapan Carbon Capture and Storage di Indonesia dan Singapura Siahaan, Lestari; Simanjuntak, Iona Febrina; Risky, Rosiana Agnes; Hutabarat, Dwi Natali M; Anggusti, Martono
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4534

Abstract

Pemanasan global dan emisi gas rumah kaca merupakan isu global yang terus menjadi perhatian, terutama karena berdampak terhadap lingkungan dan aktivitas makhluk hidup. Aktivitas manusia seperti pembakaran hukun dan aktivitas industri menjadi penyebab utama dalam hal ini. Teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) muncul sebagai solusi yang signifikan untuk mengurangi emisi karbon. Dalam upaya memahami dan mengevaluasi kebijakan CCS, penting untuk melakukan studi literatur yang komprehensif. Studi ini melibatkan pengumpulan berbagai sumber hukum, laporan pemerintah dan penelitian akademis yang relavan seperti jurnal dan buku. Sumber-sumber hukum memberikan kerangka yang mengatur penerapan regulasi dan teknologi CCS. Setelah mengumpulkan dan menganalisis literatur yang ada, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis perbandingan. Dalam tahap ini, metode analisis kualitatif digunakan untuk membandingkan regulasi dan penerapan CCS di dua negara baik Indonesia dan Singapura. Dalam penerapan dan regulasi CCS terdapat perbedaan signifikan antara Indonesia dan  Singapura sebagai konteks penulisan ini. Singapura menunjukkan kemajuan yang lebih cepat dalam penerapan CCS berkat regulasi yang lebih jelas dan dukungan finansial yang kuat. Indonesia perlu memperkuat kerangka hukum dan meningkatkan investasi untuk memaksimalkan potensi CCS.
Co-Authors Butar, Edgar Butar Chansrakaeo, Ruetaitip Cyntia Vebrina Simamora Devi Panggabean, Azra Sri Dewi Siregar, Fitri Yanni Ginting, Ekel Tuahta Gultom , Meli Hertati Gultom, Jeges Imanuelita Gultom, Meli Hertati Haposan Siallagan Haryono, Fadillah Hutabarat, Dwi Natali M Hutabarat, Dwi Natalia Martama Hutagalung, Jordy William Hutauruk, Rahel Lumbantoruan, Abram Andriano Samapta Marbun, Putra Hasian Mayca, Ofelica Ruth Nababan, Roida Nainggolan, Doni Fernando Ndraha, Krisdian Rizki Havana Pakpahan, Joel Fredly Panggabean, Azra Purba, Masni Risky, Rosiana Agnes Sesilia, Paskah Siahaan, David Pandapotan Siahaan, Lestari Siahaan, Richa Yohana Rusli Siburian, Lamhot Efriskon Sidauruk, Jinner Sihombing, Freean Gabriel Sihombing, Sherina Elizabeth Sihotang, Lesson Silalahi, Jonathan Agung Simandalahi, Eli Simandalahi, Eli Ristiana Simanjuntak, Iona Febrina Simarmata, Prayusti Sarah Simatupang, Jeprita Simatupang, Riris Simbolon, Krisna Uli Sinuhaji, Yefta Loviga Sipahutar, Pitra Regina Siregar, Jos Siregar, Ria Siregar, Ria Juliani Sitepu, Editama Joremia Situmorang, Olyhabana Sivakkar, Sarsaralos Sumiati Bondar, Lista Ade Tampubolon, Putri Melani