Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

The Authority of Government Officials in Delegating and Mandating Arifin Tumuhulawa; Roy Marthen Moonti
Unnes Law Journal Vol. 7 No. 1 (2021): April, 2021
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v7i1.38705

Abstract

Power sharing vertically in a unitary state has its consequence for the existence of the environment of both central and local governments. By the existence, another consequence appears which is the relationship between central government and local government in order to avoid the overlap of the authority implementation. One of the crucial aspects in democratic state of law (democratischerechtsstaat) is legality principle (legaliteitsbeginsel). It means that each legal action of the government should be based on the applicable laws and regulations or the authority given by the applicable regulations. The problem statements and the aims of this research are to find out the authority of the Government Officials in running the government affairs and to investigate the meaning of delegating and mandating conducted by the government officials. Authority is the formal power owned by administration boards and/or officials or other state administrators to act in public law report including some competences. The basic principles of authority are first, the administration officials act and make decision based on their authority; second, the authority to use should be accounted for and tested by both legal norm and legal principle. Delegation is defined as delegating authority from the higher board and/or government officials to the subordinates in which the responsibility and liability is switched completely to the delegates. Mandate does not contain the transfer of authority. It is only the mandator gives his/her authority to another person (mandatary) to make decision or take actions on his/her behalf.
Eksistensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah Firra Astria Kristaung; Nurwita Ismail; Arifin Tumuhulawa
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.697

Abstract

Peran dan tanggung jawab Peraturan Daerah berbeda berdasarkan asas dan praktik yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar/UUD dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Peran ini menjadi penting dalam memastikan bahwa setiap produk hukum daerah yang dihasilkan memiliki kualitas substantif dan prosedural yang baik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo dalam meningkatkan kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan. Metode yang digunakan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada kenyataan yang peneliti dapatkan sesuai dengan data yang ada di lapangan. Kanwil Hukum Gorontalo juga menaruh perhatian pada prinsip partisipasi publik. Dalam setiap proses pendampingan, pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat dan stakeholder dalam penyusunan perda. Ini merupakan pengejawantahan prinsip demokrasi dalam negara hukum, di mana hukum tidak hanya datang dari atas (top-down), tetapi juga dari bawah (bottom-up). Hal ini memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat dan menjamin keberlangsungan implementasi regulasi tersebut. Eksistensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo memainkan peran sentral dalam upaya meningkatkan kualitas produk hukum daerah. Melalui fungsi harmonisasi, konsultasi, serta edukasi hukum yang terus dilakukan kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, Kanwil berkontribusi besar dalam memastikan agar setiap peraturan daerah yang dihasilkan memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mencerminkan keadilan.