Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.534
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Wawasan Yuridika Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Ensiklopedia of Journal Unes Law Review Media Iuris Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Cahaya Mandalika International Journal of Social Service and Research Ensiklopedia Research and Community Service Review Journal of Social Science Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Jurnal Legislasi Indonesia
Ratnawati, Elfrida
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mechanical Engineering Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA DARI PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF YS, Masyitoh; Ratnawati, Elfrida
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.359

Abstract

This research aims to explore how state financial recovery is carried out in Indonesia and analyze it using progressive law. Law enforcement against fraud in government activities is still a major problem in Indonesia. This fraud resulted in state losses, but the fines and compensation imposed were far below the value of state losses. The formulation of the problem is how is the state financial recovery carried out in Indonesia? and has the state's financial recovery considered a progressive legal approach? This research is a qualitative research, with normative research methods and carried out by means of literature studies. The data used is secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. This research shows that there is a disparity in sentencing that causes recovery against the impact of losses on state finances that is not optimal. The verdict of the panel of judges seems to only focus on the interests of punishing the perpetrators rather than recovering the victims. In conclusion, in law enforcement, punishment alone does not restore state losses, so it has not fulfilled the people's sense of justice. Progressive steps are needed from law enforcement officials to take action to save state finances which are the people's rights. This is in line with progressive legal theory and improves the image of law enforcement in Indonesia for the better through judge decisions that prioritize a sense of justice for the people.
PENGAWASAN OJK ATAS DATA PRIBADI KONSUMEN PADA PERUSAHAAN PEER TO PEER LENDING Nursantih, Nadia; Ratnawati, Elfrida
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.453

Abstract

Peer to peer lending providers require consumer personal data to conduct funding, this is very important to pay attention to the protection of personal data, because in the use of personal data due to the possibility of misuse of user personal data. The government issued a new policy due to problems and issues over the misuse of personal data by issuing and passing Law Number 27 of 2022 concerning the protection of personal data. The formulation of the problem discussed, how is the Legal Protection of Consumers Regarding the Misuse of Personal Data in Peer to peer lending Transactions and the Financial Services Authority Supervision of Peer to peer lending Business Activities related to Consumer Protection of Personal data. Normative writing method, with, descriptive nature of writing, type of data using secondary data, qualitative data analysis. And conclusion making is done with deductive logic. Based on the results of the study, Legal Protection of Consumers regarding Misuse of Personal Data in Peer to peer lending transactions, regulated by Law Number 27 of 2022 and also regulated in POJK 10/2022, the two regulations regulate the prohibitions and obligations of Peer to peer organizers in terms of protection in personal data management and regulate the sanctions obtained in the event of misuse of personal data and POJK No.6/POJK.07/2022 is a form of OJK's efforts in organizing integrated supervision of Peer to peer lending companies.
IMPLEMENTASI PENEGAK HUKUM INDONESIA TERHADAP BANDAR DAN PENGEDAR NARKOTIKA GOLONGAN I Hunafa, Sulthan; Ratnawati, Elfrida
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.455

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk memberikan masukan dan saran kepada para penegak hukum dalam hal ini (1) BNN (Badan Narkotika Nasional) yang dibantu oleh (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri); (3) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Para penegak hukum tersebut agar dapat memaksimalkan usaha dalam menghentikan para bandar dan pengedar narkotika atas penjualan serta pengedaran narkotika dalam negeri maupun internasional. Kajian ini menggunakan Metode penelitian Hukum Normatif yang didukung dengan Data Primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan menggunakan Data Sekunder dan pendekatan Deskriptif Analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum atas terjadinya suatu tindak pidana narkotika dilakukan secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum, dengan Badan Narkotika Nasional dan kepolisian menindak dalam penggerebekan maupun dalam penangkapan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian, menjatuhkan hukuman sesuai dengan Pasal 113 ayat (2) dan 114 ayat (2). Dengan demikian, harapannya para penegak hukum dapat mengurangi pengedaran narkotika serta memberantas para bandar dan pengedar narkotika melalui memaksimalkan tindakan hukuman yang sesuai dengan pelaku tindak pidana narkotika.
KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 46/PUU-VIII/2010 DAN PENELANTARAN ANAK DITINJAU DARI HUKUM PIDANA Ardhiyani, Novie; Ratnawati, Elfrida
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan Kepastian dan Perlindungan Hukum kepada Anak Luar Kawin. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahwa kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap anak diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi bagi istri dan anak, c. biaya Pendidikan bagi anak. Bahwa selain itu juga kewajiban hukum untuk memberikan nafkah pemeliharaan terhadap anak kandung juga diatur dalam Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPER )(Kitab Undang Undang Hukum Perdata ( KUHPER ), n.d.). Bahwa perbuatan Penelantaran Anak telah melanggar telah melanggar ketentuan Pasal 76 huruf b Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 9 ayat (1) Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu tentang Penelantaran Anak dan Keluarga yang berbunyi sebagai berikut “ Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran” ( Pasal 76 huruf b Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ). Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan metode normative dan dilakukan dengan studi kepustakaan . Data yang digunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan adanya penelitian ini diharapkan adanya kepastian hukum bagi Anak Luar Kawin.
SANKSI REHABILITASI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UU 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Rangga, Rangga; Ratnawati, Elfrida
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran saat ini bagaimana banyaknya penyalahguna narkotika yang dipenjara sehingga menyebabkan penyalahguna jumlahnya semakin lama semakin bertambah banyak karena penyalahguna lama tidak dipulihkan atau disembuhkan sementara timbul penyalahguna baru. Keadaan semacam itulah yang menyebabkan terciptanya kemudahan bagi terbentuknya mata rantai peredaran narkotika. Dan hal itu terus berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan tidak menutup kemungkinan di kota-kota besar di Indonesia terdapat mata rantai perdagangan narkotika Internasional. Aturan hukum yang menghukum penyalahguna dipenjara harus dilakukan berdasarkan subtansi hukum yang tepat, supaya penyalahguna dikenakan sanksi rehabilitasi bukan lagi penjara. Pokok permasalahan yang diangkat adalah Bagaimana aturan mengenai rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini menggunakan penelitian penelitian Normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan–bahan referensi lainnya. Kesimpulan penelitian yaitu Penyalahguna wajib mendapatkan hukuman berupa rehabilitasi bukan dipenjara,karena rehabilitasi bentuk alternatif hukuman maka penyalahguna dijamin oleh undang – undang narkotika wajib di rehabilitasi.
KERUGIAN NEGARA AKIBAT PENYALAHGUNAAN WEWENANG PIMPINAN BANK PADA PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI NOMOR PERKARA 10/PID.SUS-TPK/2022/PN SMG Puspitarini, Ratnasari; Ratnawati, Elfrida
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.468

Abstract

In many cases of corruption, apart from the existence of bad conspiracy, the perpetrators were almost entirely related to the abuse of authority and position which was carried out very precentable by structured. The modus operandi of corruption in the banking itself occurs by way of abuse of authority over positions carried out by the Bank's leadership, so that it can have an impact on public distrust of the banking industry. In some cases,condition of customer confidences drop in the bank's performance will have an impact on the occurrence of a “rush money” where in these conditions customers withdraw money on a large scale, this can result to make the economic country collapps if it does not handled properly. Authors used a descriptive research method that tried to dissect the relationship between the abuse of authority in the leadership position of the Bank and state losses. From the research results obtained a finding the corruption can cause losses to state finances and economic shocking, including cases of corruption that occur due to misuse of bank leadership associated with their duties and authorities in a position.
TUNTUTAN PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU/MUSIK MELALUI PLATFORM YOUTUBE Valentino, Nova; Ratnawati, Elfrida
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.470

Abstract

In the elucidation of Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright, it is one part of intellectual property that has the widest range of protected objects. Currently, people are enjoying or looking for entertainment, especially songs, simply through digital platforms. This article will discuss claims for compensation for copyright infringement through the YouTube digital platform. The method used in this study is normative law, while the data used includes both primary and secondary data. From the results of research through analysis of cases of copyright disputes between Nagaswara who is the copyright holder of the song "Lagi Syantik" and Gen Halilintar it was found that the use of the song works used by Gen Halilintar through the YouTube platform, it is not enough just to include the name of the creator. However, you must first obtain permission from the creator or copyright holder. The permit referred to can be in the form of a mechanical rights license or performing rights. If a song is used without permission, problems with criminal or civil threats will arise if the song is used without permission from the creator or copyright holder.
PERMASALAHAN BAGI ANAK KAWIN CAMPUR UNTUK MEMILIH KEWARGANEGARAAN Eka Pratiwi Neoe, Sry Rahayu; Ratnawati, Elfrida
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.472

Abstract

In this Era of Globalization, people’s lives have increased greatly, the increasing number of nations has led to a country becoming open or having international relations with other countries. Mixed marriages have traversed all corners of the country and society, information globalization, economy, transportation, cyberspace have increased mobility by migratingfrom one country to another, causing people to meet and communicate with various different ethnic groups, cultures, religions and the customs and communication habits allow Indonesian citizens (WNI) to carry out marriage with foreign citizens (WNA) so that what is called mixed marriages arises. Mixed marriages result in legal consequences, including the legal relationship between parents and children, especially the legal status of child citizenship. And the promulgation of Law No 12 Year 2006 about Republic Indonesia of Citizenship executing dual citizenship to children of mixed marriage gives impact to International Civil Law in which they have to obey the law of two different countries.
PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA (Studi Putusan No.10Pdt.G2015PN. Tgt) Nazir, Muhammad Afdal; Ratnawati, Elfrida
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.475

Abstract

The coal commodity mining industry in Indonesia has various kinds of legal problems in its management, including regarding overlapping coal Mining Business Permits (IUP), because in the same IUP Area coal IUP has been issued by the relevant government to two different parties, causing disputes between the parties holding the IUP that are protracted and tend to be no legal certainty for IUP holders to be able to carry out its business activities as experienced by PT Pasir Prima Coal Indonesia (PT. PPCI) as the holder of the Production Operation IUP, which in its IUP Area has been issued another IUP on behalf of PT Mandiri Sejahtera Energindo (PT. MSE), thus causing a dispute between the two parties, why did this happen, is there any unlawful act on it? For this reason, it needs to be legally tested through the Court in order to achieve legal certainty regarding who is more entitled to carry out mining activities in the IUP Area. After there is legal certainty with a court decision with permanent legal force (Inkracht van gewijsde), then what about IUP to carry out mining activities within the IUP Area after Decision No.10 / Pdt.G / 2015 / PN.Tgt.? Therefore, the author is interested in analyzing Decision No.10/Pdt.G/2015/PN.Tgt using qualitative normative research methods, while the results found that the IUP holders of PT. PPCI, which has also been decided by the Tanah Grogot District Court (Inkracht van gewijsde) as the party entitled to the disputed IUP Area, has not been able to carry out mining activities in the IUP area, which on the contrary is PT. MSE that has carried out mining activities in the IUP area, or in other words, legal certainty has not been achieved for PT. PPCI.
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN KADALUWARSA Nugroho, Ali; Ratnawati, Elfrida
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.482

Abstract

The rampant distribution of expired food and drinks does not only occur before major holidays, but also occurs on weekdays, which is common in the community. Everyone, at one time either in a single position/alone or in a group with other people. under any circumstances, a citizen must be a consumer for a particular product or service, entitled to legal protection that must be provided by the state. One of the protections that must be provided by the state is consumer protection. This study uses a juridical method by conducting legal research that prioritizes literary materials which basically aims to find secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. This is done so that people do not consume products or services that endanger safety, health, and so on, so that people get satisfaction. In RI Law. No. 8 of 1999, concerning consumer protection (UUPK). Legal protection for consumers can be in the form of non-litigation mechanisms, namely settlements without a judicial process based on Article 47 of Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection. As well as the legal form of protection for consumers who experience losses from the distribution and trade of expired food is protection. laws to be upheld and enforced. The responsibility of the business actors for the losses they experience, the consumer can report it to the relevant parties or agencies.
Co-Authors Adani, Sajida Afriyandi, Muhammad Rizcky Agung Pratama Ali Nugroho, Ali Andrian, Willy Angelina, Jennifer Anwar*, Aulia Citra Ardhiyani, Novie Astrini, Widiya Murti Balgis, Erna Rahma Budiarti, Wijaya de Rozari, Petrus E. Dhany Rahmawan Eka Pratiwi Neoe, Sry Rahayu Elahi Fikri, Faisal Fernandes, Maria Angelica Araujo Flora, Erica Harefa, Isasari Hunafa, Sulthan I Gede Yudi Arsawan Indah Budhianti, Meta Indirahati, Novina Sri Istianti, Ria Kamba, Sri Nanang M Kusumawati, Winda Laurensius Arliman S Lubis, Ali Hakim Maloringan, Julius F Margaretha, Selviana Mulyanah, Dede Muttaqin Muttaqin Napitupulu, Anton Anju Nazir, Muhammad Afdal Novina Sri Indiraharti, Novina Sri Nurhandayani, Pina Nursantih, Nadia Permata, Azzahra Ayu Nur Podungge, Alamsyah Pratomo, Abdurracman Satrio Pravana, Alam Puspitarini, Ratnasari Putra, Adde Pramana Ramadhan, Fauzan Rangga, Rangga Razak, Aida Abdul Sihombing, Januardo SP Silalahi, Andreas Parasian Simona Bustani, Simona Sugeng Riyadi Valentino, Nova YS, Masyitoh Yuhao, Sun