Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.395
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Novelty Mimbar Yustitia : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia POLITICO Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Jurnal Yustisiabel Journal of Community Development JIWAKERTA: Jurnal Ilmiah Wawasan Kuliah Kerja Nyata Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Eksakta National Multidisciplinary Sciences Journal Customary Law Journal of Contemporary Law Studies Indonesian Journal of Law and Justice Jurnal Pengabdian Indonesia Studies in Social Sciences and Humanities
Ahmad Suryono
Universitas Muhammadiyah Jember
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
Analisis Yuridis Pembubaran Perseroan Terbatas Ampana Mandiri Property oleh Kejaksaan (Studi Putusan nomor 29/Pdt.P/2020/PN.POSO) Salsabilla, Nenden Sonia; Suryono, Ahmad
Journal Customary Law Vol. 1 No. 1 (2023): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v1i1.2286

Abstract

Undang-undang memberikan tempat atau legalitas kepada kejaksaan dalam peradilan dalam proses per-bubaran peseroan terbatas atas dasar pelanggaran kepentiingan umum atau melanggar peraturan perun-dang-undangan. Namun, terdapat pada Putusan Kejaksaan Nomor 29/Pdt.P/2020/PN.Poso, dirasa memiliki kendala terhadap arti melanggar kepentingan umum tersebut. Hal yang menjadi pokok problematika pada tulisan ini, dimana untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan pembubaran PT. Ampana Mandiri Property Nomor 29/Pdt.P/2020/PN.Poso khususnya terkait frase kepentingan umum. Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan kon-septual. Kejaksaan berwenang mengusulkan perbubaran peseroan terbatas karena pelanggaran kepentiingan umum dalam Pasal 146 ayat (1) Undangn-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang peseroan terbatas. Ketika jaksa mengajukan permohonan untuk membubarkan perusahaan, undang-undang mengharuskan dia untuk membuktikan bahwa kepentiingan umum perusahaan telah dilanggar.
Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Skin Care HN (Hetty Nugrahati) yang tidak Terdaftar BPOM Wicaksono, Bayu Prio; Suryono, Ahmad
Journal Customary Law Vol. 1 No. 1 (2023): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v1i1.2290

Abstract

Hukum Perlindungan Konsumen selain memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, juga menjamin hak-hak pemenuhan kepada konsumen. Perlindungan kepada konsumen juga mencakup perlindungan terhadap produk-produk skincare/kosmetika yang berbahaya yang tidak seharusnya diperjual belikan atau di edarkan untuk masyarakat umum. Pelaku usaha harus bertindak jujur saat memproduksi atau memperjual belikan produknya kepada konsumen. Apabila konsumen di rugikan pelaku usaha diwajibkan mengganti seluruh kerugian yang di derita oleh konsumen. Tujuan penelitian adalah untuk menyelidiki masalah hukum terkait penggunaan kosmetik ilegal atau tidak terdaftar menurut BPOM, terutama di kalangan remaja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode perundang-undangan, metode kasus, dan metode konseptual. Hasil dari Penelitian ini Perlindungan hukum terhadap pengguna skincare HN diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 19 ayat 1-4, dengan pelaku usaha bertanggung jawab atas ganti rugi; Badan POM mewajibkan pelaku usaha memiliki Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik dan memberikan sanksi pada produk yang melanggar, bukan pada niat pelaku.
Penuntutan Terhadap Debt Collector yang Bersifat Melawan Hukum Ramadhan, Wahyu Akbar Dwi; Suryono, Ahmad
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3 (2024): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i3.2044

Abstract

Uang bisa membeli semua kebutuhan yang kita inginkan, sehingga tak heran jika setiap orang berusaha untuk mendapatkan uang. Masalah yang timbul saat ini adalah bagaimana jika kita tidak memiliki uang sedangkan harus memenuhi kebutuhan kita yang terdesak. Hal ini dapat diatasi dengan kehadiran suatu sistem pembayaran yang mana kita dapat membeli barang tanpa harus membayar pada saat itu juga yang dalam kehidupan sehari-hari biasa kita sebut kredit. Dengan kredit, kita dapat membayar barang sesuai dengan waktu dan kemampuan yang dapat kita sesuaikan, sehingga memudahkan kita untuk dapat memiliki sesuatu yang diinginkan tanpa harus mempersiapkan uang tunai dalam jumlah besar. Kredit juga bisa disebut dengan penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya seteah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Keberadaan Debt Collector berkembang tidak hanya dalam lingkungan perbankan saja, tetapi badan usaha lain yang mempunyai tagihan-tagihan seperti halnya adalah leasing yang memberikan kredit kepada konsumen yang ingin memiliki kendaraan atau benda bergerak lain namun pembayaran dilakukan secara kredit. Namun kecenderungan yang terjadi di dalam prakteknya jarang sekali para. Debt Collector bertindak sesuai dengan norma yang berlaku tetapi justru melanggar ketentuan hukum seperti melakukan intimidasi, ancaman, dan kekerasan nyata baik fisik maupun psikis.
Kewenangan Pengajuan Permohonan Pailit terhadap Perusahan Asuransi Pasca Terbentuknya OJK : (Studi Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst.) Marinka, Levicesa; Suryono, Ahmad
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3 (2024): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i3.2255

Abstract

Asuransi atau pertanggungan (Verzekering), di dalamnya tersirat pengertian adanya suatu risiko, yang terjadi belum dapat dipastikan, dan adanya pelimpahan tanggung jawab memikul beban risiko tersebut kepada pihak lain yang sanggup mengambil alih tanggung jawab. Sebagai kontra prestasi dari pihak lain yang melimpahkan tanggung jawab ini, ia diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menerima pelimpahan tanggung jawab. Metode pendekatan adalah perundang undangan, konseptual, kasus. Tujuan adalah untuk mengetahui yang memiliki kewenangan mengajukan kepalitan Perusahaan asuransi jika tidak ditanggapi oleh OJK. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Dari undang-undang tersebut sudah sangat jelas bahwa yang boleh mengajukan permohonan kepailitan perusahaan asuransi hanyalah OJK dan tidak boleh ada campur tangan dari pihak lain. Independen sendiri dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) memiliki pengertian bahwa dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, OJK tidak bisa dicampurtangani oleh pihak manapun termasuk oleh Pemerintah kecuali atas hal yang dinyatakan secara jelas di dalam Undang-Undang ini. Jika pengajuan permohonan pernyataan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak ditanggapi oleh OJK maka terjadi kekosongan hukum. Dikarenakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) hanya mengatur tentang pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang namun tidak mengatur tentang bagaimana jika pengajuan permohonan tidak ditanggapi oleh OJK.
Sinkronisasi Simkah dan Pencatatan Pendaftaran Perkawinan (Studi Putusan Nomor:1428/Pdt.G/2021/Pa.Jbr) Zainullah, Muhammad; Suryono, Ahmad
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas tentang sinkronisasi SIMKAH dan pencatatan pendaftaran perkawinan. Penelitian ini menggunakan 3(tiga) pendekatan, yaitu: Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Kasus serta menekankan pada jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sinkronisasi SIMKAH dan pencatatan pendaftaran perkawinan sudah saling berkesinambungan, akantetapi adanya kelalaian dari petugas yang diberikan wewenang dalam pencatatan, sehingga menimbulkan kekeliruan dalam hal pencatatan perkawinan.
Akibat Hukum Peralihan Debitur Terhadap Rumah Subsidi Sebelum 5 Tahun Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 35/Prt/M/2021 Kabupaten Jember Buana, Reza Nalendra; Suryono, Ahmad
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2885

Abstract

Dalam kasus rumah sejahtera tapak atau rumah sejahtera susun, hak debitur rumah hanya dapat disewakan atau dialihkan jika telah dihuni selama lebih dari lima tahun untuk rumah satuan tapak. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang seberapa efektif peralihan hak debitur rumah subsidi menyebabkan banyak masalah, seperti klien yang melakukan peralihan hak debitur rumah sebelum lebih dari lima tahun dan dengan berbagai alasan harus menggunakan jasa notaris untuk menyelesaikan proses. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui akibat hukum peralihan debitur terhadap rumah sebelum 5 tahun berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 35/PRT/M/2021 di Kabupaten Jember. Metode penelitian yang diterapkan ialah pendekatan normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan studi kasus. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Akibat hukum yang timbul dari peralihan debitur sebelum lima tahun tanpa persetujuan dari pihak berwenang, dapat mengakibatkan pengembalian dana yang telah diperoleh melalui Bank Pelaksana Selain itu, debitur yang melakukan peralihan tanpa izin dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda. Kesimpulan dari penelitian ini ialah Akibat hukum dari peralihan debitur sebelum lima tahun tanpa izin pihak berwenang pada kasus di Perumahan Grand Permata Agung meliputi pengembalian dana yang diperoleh melalui Bank Pelaksana dan sanksi administratif berupa denda. Debitur baru tidak dapat mengurus proses balik nama karena proses peralihan dianggap tidak sah.
Analisis Konstitusi Pada Implikasi Hukum Penundaan Pemilu 2024 Terhadap Sistem Demokrasi Di Indonesia Fizria Cahya, Egidhea; Suryono, Ahmad
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2932

Abstract

Penulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya penundaan Pemilu 2024 terhadap system Demokrasi di Indonesia. Adanya penundaan tersebut tidak hanya memiliki dampak praktis terhadap proses demokrasi, tetapi juga menimbulkan pertanyaan hukum terkait dengan konstitusi dan sistem demokrasi di negara ini. Di Indonesia sendiri penundaan pemilu 2024 tidak hanya berdampak pada jadwal politik dan administratif, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap sistem demokrasi di Indonesia sperti ketidakpastian politik, ketidaklegitan pemerintah, bahkan adnya ketidaksetaraan politik. Penulisan ini menggunakan metode penelitian analisis normatif dan studi kasus.  Penelitian hukum normatif (normatif law research), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan prilaku setiap orang. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah Bagaimana konstitusionalitas penundaan pelaksanaan Pemilu 2024 berdasarkan UUD NKRI 1945. Maka tujuan dari penulisan ini yakni melakukan analisis terhadap konstitusionalitas penundaan pelaksanaan pemilu 2024 dan implikasi hukum dari penundaan pemilu 2024 terhadap sistem demokrasi di Indonesia.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Akibat Penyebaran Full Video Film Di Media Sosial Telegram Dalam Perspektif Hukum Pidana Saputri, Firda Alfionita; Suryono, Ahmad
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3017

Abstract

Hukum yang ada sering dilanggar dengan beragam macam bentuk di bidang perdata atau pidana, apalagi di era globalisasi ini maka hukum harus seimbang dengan kemajuan zaman salah satu contohnya yaitu adanya penyebaran full video film di aplikasi Telegram. Berkaitan dengan masalah tersebut maka diperlukan suatu upaya dari berbagai pihak dalam memperkuat perlindungan pemegang hak cipta di era digital. Tujuan adanya penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap pemegang hal cipta akibat penyebaran full video film di media sosial Telegram dalam perspektif hukum pidana. Pembahasan penelitin ini yaitu perlindungan hukum atas Film Gadis Kretek yang di unggah pada Telegram perlu dilakukan. Pemegang hak cipta perlu dilindungai dengan adanya perlindungan hukum preventif dan respresif. Bentuk upaya preventif yaitu penutupan konten dan/hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik. Bentuk upaya respresif yaitu bentuk perlindungan akhir berupa sanksi denda, penjara dan hukuman tambahan yang lebih ditunjukkan apabila telah terjadi penyelesaian sengketa. Dampak dari platform illegal yang beredar di Telegram ini maka Kominfo perlu memberikan peraturan khusus yang mengatur perlindungan hak cipta di platform digital terkait telegram yang terdaftar sebagai PSE asing di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Film Gadis Kretek yang disebarluaskan pada grup Telegram dengan Lk21 dan rebahin.net membuat pemegang hak cipta perlu adanya perlindungan dengan perlindungan hukum preventif dan respresif dari pelanggaran hak cipta penyebaran film pada Telegram
Malpraktik Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan PN Jakarta Barat Nomor 625/PDT.G/2014/PN.JKT.BRT. Mukhamad, Rosikhul Fahmi; Suryono, Ahmad
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3049

Abstract

Kasus dalam putusan yang terjadi perbuatan melanggar hukum (malpraktik) yang dilakukan oleh dokter sehingga mengakibatkan kerugian secara fisik dan materil.. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagimana malpraktik sebagai dasar pertimbangan hakim dalam Putusan PN Jakart Barat Nomor 625/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT. metode penelitian normatif yang mencakup analisis perundang-undangan, konsep hukum, dan studi kasus. Hasil penelitian hakim melihat bukti dan fakta serta pernyataan para saksi yang telah dihadirkan untuk memperoleh informasi dari penggugat dan tergugat selama di persidangan. Kemudian pertimbangan hakim dalam menilai gugatan penggugat berlandaskan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam perbuatan malpraktik tersebut menggunakan Pasal 79 huruf c Jo. Pasal 51 UU Praktik Kedokteran terhadap PMH yang menyebabkan kerugian material dan immaterial (kebutaan dan kelumpuhan), dan perbuatan tersebut tergolong perbuatan pelanggaran pidana. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa putusan hakim yang menyatakan tidak dapat diterima dalam Putusan Perkara Nomor 625/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT.
Analisis Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orangtua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pratama, Gilang Favian; Suryono, Ahmad
Journal of Contemporary Law Studies Vol. 1 No. 1 (2023): November
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/lawstudies.v1i1.1946

Abstract

Divorce cases in Indonesia increased again in 2019, reaching 480,618 cases, especially among Muslims. Since 2015, this number has increased every year. According to the latest data, as of early September 2022 there were 4,500 divorce cases submitted to the Jember Regency Religious Court (PA). Eighty percent of them are divorce applications submitted by wives, and the remaining twenty percent are submitted by husbands. Most of the problems faced by women, the majority of whom file lawsuits, are caused by economic factors. Additionally, the presence of third parties, domestic violence, and disagreements are some other justifications for divorce. Children become victims of divorce that occurs between their parents. Children's rights tend not to be fulfilled if their parents divorce. This research uses a statutory approach and a conceptual approach, with a normative juridical research type. There are several aspects that can be done so that children get their rights as stated in Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, namely the aspects of Litigation and Non-Litigation. Soo to ensure the fulfillment of child support after divorce, this can be done by having binding regulations regarding the payment of child support, establishing an institution that focuses on paying child support, and involving the father's relatives in providing support.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Agustin, Riva Amara Diva Abigail Amiluddin, Irfan Ardi K, Ajeng Bintang Azzahra, Intan Bayu Dwi Anggono Bayu Prio Wicaksono Buana, Reza Nalendra Dominikus Rato Fizria Cahya, Egidhea Haressa Lintang Rizkika Icha Cahyaning Fitri Iffan Gallant El Muhammady Luhur, Feri M Faiz Nailil Murod Maghfiroh, Iftaatul Rizkiyah Marinka, Levicesa Mayrendra, Randika Theo Milang Akbar Winasis Muhammad Imron, Muhammad Mukhamad, Rosikhul Fahmi Nadifah Nenden Sonia Salsabilla Pratama, Gilang Favian Puspitadewi, Ira Putra Mahardika, Tegar Pamungkas Ramadhan, Wahyu Akbar Dwi Ramadhanianto, Rasendryo Wahyu Rifky Leo Argadinata Robit Syaifan Nawas Salsabilla, Nenden Sonia Saputri, Firda Alfionita Suyatna Suyatna Ulil Amri Wardhani, Dita Yulia Sri Wicaksono, Bayu Prio Yeni Dwi Rahayu Zainullah, Muhammad Zinnani F.A, Nelly